KABARMASA.COM, GORONTALO- Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo kembali tampil di garda depan mengawal polemik layanan kesehatan di Kota Gorontalo. Senin, 1 Desember 2025, SIGA menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gorontalo sebagai bentuk keprihatinan atas keputusan pemberhentian Kepala Puskesmas (PKM) Sipatana yang dinilai terburu-buru dan tidak didukung pemahaman kronologi secara menyeluruh oleh Kepala Dinas Kesehatan.
Kadis Dinilai Mengambil Keputusan Saat Tidak Menguasai Kronologi
Koordinator SIGA Gorontalo, Agung Puluhulawa, menyampaikan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo diketahui berada di luar daerah pada tanggal 17 November 2025—hari ketika insiden terjadi yang bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional.
“Tidak logis jika keputusan sepenting pemberhentian pimpinan puskesmas diambil ketika pejabat penanggung jawab justru tidak berada di lokasi dan belum memahami rangkaian kejadian secara lengkap,” ujar Agung, (02/12/2025).
SIGA menilai keputusan tersebut telah membentuk opini publik yang keliru, bahkan memperkuat stigma salah sasaran terhadap Kepala PKM Sipatana.
SIGA: Stigma Publik Salah Arah, Kelalaian Justru Berawal dari Tingkat Staf
Melalui kajian internal, SIGA menemukan indikasi bahwa kelalaian awal justru terjadi pada tingkat staf yang pertama kali menerima laporan kondisi kritis pasien. Staf terkait diketahui sedang mengikuti penyuluhan dan tidak merespons cepat permintaan penanganan.
“Jika respons pertama sudah terlambat, maka tahapan selanjutnya pasti terhambat. Ini bukan persoalan pimpinan puskesmas, melainkan kegagalan komunikasi di tingkat operasional,” tegas Agung.
Karena itu, SIGA meminta Dinas Kesehatan bersikap transparan dan tidak menempatkan Kepala PKM Sipatana sebagai “kambing hitam” atas situasi yang belum sepenuhnya dipahami publik.
SIGA Gelar Aksi di Gedung DPRD Kota Gorontalo: "DPRD Jangan Tidur!"
Setelah aksi di Dinas Kesehatan, massa SIGA Gorontalo melanjutkan langkah advokasinya dengan mendatangi Gedung Parlemen DPRD Kota Gorontalo. Dalam aksi tersebut, SIGA menuntut agar DPRD mengambil alih fungsi pengawasan dan tidak pasif terhadap persoalan hulu-hilir pelayanan kesehatan di Kota Gorontalo.
Yel-yel “DPRD Jangan Tidur!” menggema di halaman kantor legislatif sebagai bentuk dorongan agar wakil rakyat segera bertindak.
DPRD Memberikan Respons Positif
Meskipun Ketua DPRD tidak berada di tempat, komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon. Ketua DPRD Kota Gorontalo menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik PKM Sipatana.
“Kami akan menindaklanjuti permintaan RDP. Silakan SIGA Gorontalo menyampaikan surat resmi agar proses dapat segera dijadwalkan,” ujar Ketua DPRD melalui telepon yang disambungkan kepada massa aksi.
SIGA menyambut baik respons tersebut dan menyatakan siap melayangkan surat resmi sebagai langkah formil agar proses klarifikasi dan evaluasi dapat dilakukan secara terbuka.
SIGA Akan Mengawal Kasus Hingga Tuntas
SIGA Gorontalo menegaskan bahwa langkah mereka bukan sekadar aksi demonstratif, tetapi bagian dari komitmen moral untuk memastikan kebijakan publik tidak dibuat secara serampangan dan tidak mengorbankan nama baik pihak yang bekerja profesional.
“Kami hadir bukan untuk membela individu, tetapi untuk memastikan prosedur ditegakkan, bukan dieksploitasi untuk meredam tekanan publik. Kami akan mengawal kasus ini hingga keputusan yang adil benar-benar ditegakkan,” tegas Agung Puluhulawa.
SIGA menegaskan bahwa transparansi, keadilan, dan akuntabilitas adalah kunci pemulihan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dan institusi pemerintahan.
No comments:
Post a Comment