Raih Peringkat Satu Teknologi Tepat Guna, Kota Bekasi Terus Berprestasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Perlombaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan di Cimahi Techno Park Jl. Baros Utama No.78 Kota Cimahi telah meraih peringkat satu untuk Posyantek Alamanda 28 Kota Bekasi dengan menampilkan produk daur ulang sampah plastik pada Pameran Expo di Teknologi Tepat Guna. Selasa, (28/5/24).


Perlombaan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Bekasi ini menampilkan banyak produk yang ditampilkan seperti daur ulang sampah plastik menjadi bantal, Dispenser Otomatis yang bisa mengetahui jumlah air pada tumbler (Tempat Minum) serta macam-macam produk makanan khas bekasi.


Posyantek Alamanda 28 Kota Bekasi ini telah meraih peringkat satu dalam produknya yakni daur ulang sampah plastik menjadi pernak-pernik ataupun bantal untuk tidur merupakan suatu ciptaan terbaik serta menampilkan kerapihan yang terlihat rapih dan nyaman untuk dipakai.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan apresiasi setingginya terhadap tim yang berkerja keras dalam mengikuti perlombaan ini selama dua hari di Cimahi ini membuahkan hasil yang terbaik buat Kota Bekasi menjadi harum dan terus mendapatkan penghargaan terus menerus.


“Saya bangga terhadap capaian yang di gapai oleh rekan-rekan bersama, terkhusus kepada Posyantek Alamanda 28 yang sudah membuahkan hasil karyanya hingga sampai ke Tingkat Provinsi Jawa barat, dengan peringkat kesatu yang diraih ini adalah bukti nyata Kota Bekasi yang terus bisa meraih prestasi-prestasi.” Ungkap Gani.


Penyerahan penghargaan peringkat satu langsung diberikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Aula Lantai Dua Gedung Cimahi Techno Park Kota Cimahi Jawa Barat.


Gani menyampaikan teknologi tepat guna ini adalah bentuk dari karya-karya masyarakat yang bisa digulirkan atau di ombakan sehingga produk maupun alat-alat canggihnya bisa ditampilkan pada expo lainnya. Sehingga Kota Bekasi akan terus mencerminkan Kota yang mempunyai Inovasi yang tinggi dalam menciptakan sebuah produk maupun alat canggihnya hingga ke tingkat Nasional.

Share:

Golkar Malteng Berhasil Meyakinkan Hakim Untuk Dilakukan Penghitungan Suara Ulang 2 TPS (TPS 10 Wakasihu Dan TPS 12 Hitu Lama) di Mahkamah Konstitusi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor perkara 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kembali digelar di sidang Mahkamah Konstitusi dengan hakim panel 2 Saldi Isra menjelaskan akan isu sentralnya adalah pengurangan empat suara Pemohon yang adalah Partai Golkar terhadap DPRD Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 dan Penambahan suara partai Gelora sebanyak 64 suara, (28/05/2024).
Sebelum sidang dimulai majelis hakim bertanya kehadiran saksi pemohon “Kenapa saksi (pak Adin) tidak datang?”
Michael Lailossa selaku kuasa hukum dari pemohon menjelaskan bahwa “Saksi kami sebenarnya ada majelis tapi ketika dalam perjalanan dari ambon ke Jakarta tiba-tiba hilang majelis dan kami juga sudah berupaya mencari bahkan sekarang kami sudah membuat laporan orang hilang majelis”. Ujarnya

Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Saksi pemohon yang berjumlah tiga orang yaitu pak Azis, Haipan dan Fatimah.  
Kuasa hukum lanjut meminta klarifikasi Bawaslu “ Kami meminta klarafikasi bawaslu terkait kejadian ini di TPS 12 yang mulia” 

Hakim lanjut menegaskan akan mengadirkan hasil TPS “Saya sudah suruh datangkan TPSnya nanti kita lihat kita buka suaranya kotak suaranya disini’ jadi dari 1 tps menjadi 2 kotak suara yang harus dibawa disini kita fokuskan soal itu hari senin. ujar Hakim Mahkamah Konstitusi Panel 2 Saldi Isra
Share:

PLH SEKDA BUKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X TAHUN 2024


KABARMASA.COM, AMBON - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si., membuka secara resmi Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Admininstrator Angkatan X, bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ternate dan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Senin (27/5/2024), bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku.


Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Kepulauan Aru, Kepala BPSDM Kabupaten Maluku Tengah Bursel, SBT, Kota Ternate, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, serta para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku.


Sabirin dalam sambutannya menjelaskan bahwa, dalam Pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta sehingga nantinya membawa suatu perubahan, dengan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.


“Dalam rangka terwujudnya birokrasi kelas dunia, saat ini pemerintah memerlukan sosok ASN yang memiliki tanggung jawab, memimpin, melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan, serta administrasi pemerintahan,” ujarnya.


Syuryadi menambahkan, pelatihan kepemimpinan administrator yang diikuti ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ASN dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.


“Sebagai seorang pemimpin, hendaknya memiliki hati nurani, serta berbudaya kerja yang tinggi dan bertanggung jawab, atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan pelatihan serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance,” terangnya.


Menutup sambutan Plh Sekda berharap kepada semua peserta untuk mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan profesional sehingga para peserta nantinya bisa menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan. 


Untuk diketahui Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah 3 orang, Kabupaten Buru Selatan 26 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 1 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 orang, Kota Ternate 8 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 1 orang, yang akan berlangsung selama 93 hari. 

Share:

Marina Bethris Pariama Lolos Menjadi Kontestan Finalis Mewakili Putri Kebaya Maluku


KABARMASA.COM, JAKARTA- Pemilihan Puteri Kebaya Indonesia 2024 dengan tema "Pancarkan Kecantikan Indonesia" yang akan diselenggarakan pada 27 Juni - 29 Juni 2024 di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Marina Bethris Pariama atau yang biasa di panggil Ina sebagai kontestan finalis sebagai representasi Putri Kebaya Maluku menyampaikan bahwa " Puji Tuhan saya sangat bersyukur atas kesempatan yang membanggakan ini. Karena telah sejauh ini sampai pada babak final menjadi sebuah prestasi atas dedikasi saya selama ini". ujarnya, (26/05/2024)

Ia juga menambahkan dengan mengatakan "Terimakasih saya ucapkan kepada orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat saya untuk dukungan dan doa tulus yang diberikan sehingga bisa bertahan sejauh ini. Saya pun berharap ini menjadi satu kontribusi saya sebagai putri daerah yang dapat mengharumkan nama baik Maluku". pungkasnya
Share:

Temu Bisnis Kepada Pelaku Usaha. Pj Pastikan Target Investasi Di Kota Bekasi Akan Tumbuh


KABARMASA.COM,  KOTA BEKASI - Dalam pertemuan Bisnis bersama para pelaku Usaha ini bertujuan untuk membuka peluang/potensi yang dikembangkan oleh kemitraan serta para pelaku UMKM di Kota Bekasi yang terus semakin maju dan berkembang (Rabu,  22/05/2024)


Diketahui bersama Pemerintah Kota Bekasi mempunyai target di tahun 2024 sebesar 13.245.355.599.600 (tiga belas triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan berdasarkan capaian Triwulan satu.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan, pada workshop ini ia menyebut suatu trobosan untuk para pelaku usaha dalam temu bisnis bisa berkomunikasi luas dengan para pelaku usaha lainnya agar bisa menjadi kolaborasi tentang apa yang sedang dijalankan dari usahanya.


“Temu bisnis ini adalah suatu pembuka komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan para pelaku usaha se-Kota Bekasi. Tentu ini akan menjadi potensi investasi yang bisa terus dikembangkan di Kota Bekasi, khususnya para UMKM yang saat ini lagi sangat tumbuh.” Ucap Gani.


Dengan pertemuan temu bisnis ini Gani berharap semua dapat membangun sinergitas memberikan informasi potensi peluang bisnis untuk pengembangan investasi di Kota Bekasi.

Share:

Diduga ASN Berpolitik Praktis, Mahasiswa Desak PJ Walikota Tanjungpinang dapat Evaluasi Kabag Kesra

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau – Kota Tanjungpinang – ASN Pemko Tanjungpinang diduga telah melakukan tindakan mengkondisikan salah satu agenda bakal calon Walikota Tanjungpinang Rahma di agenda BKMT di surau Ar Rahman Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang.

Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Raden Rangga Bahtiar Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mengecam acara BKMT berbau politis yang di akomodir Kabag Kesra Kota Tanjungpinang dengan berbalut agenda “Wirid Asmaul Husna” yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Surau Ar Rahman Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 Point A.PNS dilarang menyalah gunakan wewenang, Point B menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.


ASN itu dilarang berpolitik untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pelayan masyarakat, karena akan mengarah pada kecenderungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, dan dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya


Tapi disini kita lihat Kabag Kesra Kota Tanjungpinang seperti melalukan pengkondisian di agenda keagamaan, dilihat seperti tidak etis “ Ucapnya


Kami mendesak PJ Walikota Tanjungpinang untuk mengevaluasi jika ada ASN yang berpolitik Praktis “ Tutupnya (Tim-Red)

Share:

PT. Mining Maju Terdaftar di MODI KESDM, FRAKSI NKRI Mencium Bau Korupsi, Serta Menduga Ada Oknum KESDM Melakukan Penyalahgunaan Jabatan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) yang peduli dan konsisten, selaku pemerhati dalam pengawasan lingkungan dan usaha pertambangan dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya illegal mining guna mendorong penegakan hukum tindak pidana illegal mining yang merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin terus melakukan monitoring - monitoring para pelaku usaha tambang sebagai kontrol sosialnya.

Dari berbagai banyak Perusahaan yang melakukan Aktivitas Penambangan, Fraksi NKRI menduga banyak terjadi kecurangan demi mencari keuntungan. 

Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi yang kami dapatkan dilapangan, maka dengan ini kami melaporkan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang  Status PT. Mining Maju Pada Aplikasi  MODI ESDM  selaku pelaku usaha tambang yang terletak di kecamatan Lasussua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Demikian Penyampaian dari Ketua Umum FRAKSI NKRI, Tajuddin Kabba Kepada Tim Redaksi saat dimintai keterangan usai memberikan surat di Kemen ESDM pada Rabu, 22/5/24.

“Hari ini kami bersama kawan-kawan melakukan Aksi Demo dan Pelaporan Terkait pengaduan Penyelewengan Status PT Mining Maju di Modi ESDM utk segera di hapus di Kantor Kemen ESDM,” Tegas  Tajuddin.

Dijelaskan Tajuddin, dalam Aksi Unjuk rasa (unras) dan Pelaporannya mengatakan ada 8 poin berdasarkan Data investigasi yang diduga di Langgar PT. Mining Maju dalam aktivitas Penambangan.

“Ada 8 Poin yang kami catat dan kami laporkan ke Kementerian ESDM dan di Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk segera di tindak lanjuti ,” Tegas Tajuddin.

Diantaranya, Lanjut Tajuddin mengatakan, bagaimana bisa  Terdaftar di Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sedangkan statusnya sudah tidak lagi memiliki IUP. 

“Padahal dari data yang kami temukan, Harusnya PT. Mining Maju tidak terdaftar di Aplikasi MODI.hai ini diperkuat dengan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 384/K/TUN/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 9/B/2022/PTTUN.Mks, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI yang menyatakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju , 

Lanjut Tajuddin menjelaskan  patut  di Duga adanya permainan yang Berbau Korupsi agar pengusaha bisa mendapat kuota RKAB untuk menambang  maupun mengelabui para investor lain agar bisa mndapatkan keuntungan pribadi,” Jelas Tajuddin.

Demi tegaknya Integritas ASN Yang Bermartabat, maka dengan ini mohon kiranya untuk ditindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang  Status PT. Mining Maju Pada Aplikasi  MODI ESDM  guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan;

Berdasarkan data yang kami himpun dari beberapa Instansi Pemerintah dan aparat Hukum, Kami mohon Kementerian ESDM agar Mempertimbangkan dan mengevaluasi terbitnya PT Mining Maju di MODI dan Tidak Menerbitkan RKAB PT Mining Maju, dan terkait laporan ini juga kami sampaikan ke Mabes Polri, dan jika laporan ini tidak digubris maka kami akan laporan k KPK dan kami tegaskan bahwa kami terus bergerak untuk mendesak sampai laporan ini disikapi secara hukum
Share:

Kantor PT. Vale Indonesia dan ESDM di Demo, buntut tidak ada Progres PT. VI site Pomalaa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -  Konsorsium Pemerhati Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Aktivis Kabupaten Kolaka Menggugat menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PT. Vale Indonesia Tbk di Sques Tower, Rabu(22/05/2024)  Jl. Jendral Sudirman No. Kav 71 Senayan Kota, Jakarta Selatan. 

Mardin Fahrun penanggungjawab Aksi menyampaikan bahwa, menyampaikan bahwa Kegiatan Aksi unjuk Rasa dalam mengawal Investasi di Daerah Kolaka telah berlangsung beberapa kali bahkan kami telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kolaka sebanyak 2 kali sampai kami melakukan Kunjungan ke Site PT. VI mengecek progres Pembangunan Smelter Pasca Groundbreaking tahun 2022 yang di hadiri oleh Menkomarves LBP. 

"Kegiatan Aksi kali hari di Kantor PT. VI Jakarta ini, sebagai bentuk pengawalan kami terhadap Investasi yang ada di Daerah Kolaka, Bahkan di Daerah juga kami telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kolaka bahkan kami telah melakukan kunjungan ke site PT. Vale Indonesia untuk mengecek progres Pembangunan Smelter Pasca Groundbreaking pada tahun 2022 yang di hadiri oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi LBP" Teriak Mardin. 

Lanjut dia, Kami sebagai anak daerah yang berdomisi di kabupaten bukan anti Investasi, kami hanya butuh kejelasan apakan PT. Vale Indonesia serius akan berinvestasi kabupaten Kolaka atau hanya mengklain lahan saja, karena 56 Tahun usia PT. Vale Indonesia berada di kabupaten Kolaka belum memiliki kantor yang permanen milik PT. VI itu sendiri, bebernya. 

Masih kata dia, Lebih parahnya lagi saat kami akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT. VI Jl. Alam mekongga Kabukaten Kolaka pada tanggal 22 april 2024 dengar tuntutan meminta Pihak Management PT. VI site Pomalaa untuk menjelaskan progres Pembangunan Smelter, namun kegiatan itu tidak berlangsung kami menduga management PT. VI site Pomalaa secara sengaja membenturkan kami dengan saudara kami sendiri. Keluh Mardin

Ditempat yang sama Ketua Himpunan Pemudan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka (HIPPMI) Ismail menyampaikan, Aksi kami hari ini buntuk dari kejadian dan kondisi PT. VI site Pomalaa yang kami Progres PT. VI di site Pomalaa tidak ada perkembangan alis nihil pasca Groundbreaking oada tanggal 22 April 2022.

"Aksi kami hari ini adalah buntut dari kejadian dan kondisi PT. VI yang ada di site Pomalaa Kolaka yang mana pasca groundbreaking tidak ada progres, dan kami menilai kehadiran PT. VI di Kolaka site Pomalaa ini ada indikasi untuk membenturkan sesama anak daerah, bukan malah menciptakan iklim investasi yang beradaptasi dengan kearifal lokal" Tegas Ismail. 

Sehingga kemudian kami datang di Jakarta ini jauh - jauh dari daerah untuk menyampaikan kepada Management PT. VI pusat dan juga pemerintah Republik Indonesia dengan membawa tuntutan.

1. Mendesak Pemerintah agar benar-benar melakukan evaluasi secara Komprehensif terhadap seluruh aspek, apakah PT VI layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang. 

2. Mendesak pemerintah agar lahan VI site Pomalaa diciutka/Relinqhuisment karena sampai sekarang juga belum dikelola dan dikembalikan ke negara atau diberikan ke Perusda (BUMD) sehingga segera memberikan manfaat ekonomi yang selama 55 tahun ini belum dilakukan apa-apa terhadap lahan site Pomalaa Kabupaten Kolaka. 

3. Mendesak President PT VALE Indonesia Tbk untuk mengklarifikasi, mengevaluasi bahkan memecat management PT. VALE Indonesia Tbk Site Pomalaa yang ada saat ini, karena kami duga secara sengaja membentukan kami sesama anak daerah yang terjadi pada tanggal 22 April 2024, tidak mampu membangun komunikasi dan menciptakan iklim Investasi dengan kearifan lokal yang ada di daerah. 

Senada dengan Sugiarto Ketua Lingkar Demokrasi Pemuda Indonesia Kolaka (LDPI) menyampaikan bahwa kami akan tetap konsisten mengawal Investasi yang masuk di daerah kami, dan kami pastikan dalam waktu dekat kami akan melakukan Aksi di kantor PT. VI dengan massa yang lebih besar, Tendasnya. 

Lanjut dia, Karena kami masih akan melakukan Aksi di titik selanjutnya di Kantor Menteri ESDM RI, maka sampaikan akan melakukan Aksi Jilid II di Kantor PT. VI dengan jumlah massa yang lebih besar.
Share:

SADALI : INFLASI PROVINSI MALUKU PADA BULAN APRIL 2,43% YOY LEBIH RENDAH DARI RATA-RATA NASIONAL


KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada Rabu (22/5/2024) berpusat di Swiss Belhotel Ambon.


Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU ini, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal.


Dalam sambutannya Sadali menyampaikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada 5 Arahan Presiden dalam Rangka Pengendalian Inflasi, yakni :

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan

2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian

3. Mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi

4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok

5. Memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak


“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan mendagri, dimana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga), oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.


Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para Bupati Walikota terutama 3 daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.


“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, dimana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.


Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga menghimbau kepada Kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.


“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,”tukasnya.


Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi Yang Intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.


“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” tutup Sadali. 

Share:

Pemkab Bekasi Berikan 1.000 Beasiswa untuk Pelajar Miskin Berprestasi


 Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan bantuan beasiswa kepada 1.000 siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturohman menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut akan dimulai tahun 2024, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

“Ya, menindaklanjuti Perbup yang sudah ditandatangani Pak Pj Bupati Bekasi, kita akan berikan beasiswa untuk 1000 pelajar berprestasi dari keluarga yang tidak mampu,” kata Imam, usai menghadiri Halal Bihalal dan Saresehan Pendidikan di SIT Aqidah, pada Selasa (21/5/2024).

Imam menambahkan, dalam mekanismenya, para pelajar berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa ini berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebelumnya, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut dalam rangka menghadirkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Bekasi.

Perbup Beasiswa Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak miskin berprestasi yang kesulitan secara ekonomi.

Pemberian beasiswa juga merupakan salah satu solusi memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu dapat dimaknai bahwa beasiswa adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul yang berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya.

Sumber: Diskominfosantik kabupaten Bekasi

Share:

UKT Mahasiswa Naik, Katalisator Pendidikan Indonesia Anggap Kemendikbud Gagal

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan dari Katalisator Pendidikan Indonesia. KPI menilai, kenaikan UKT tersebut menunjukkan kegagalan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Founder Katalisator Pendidikan Indonesia, Redza Sutiara Akbar, mengatakan bahwa kenaikan UKT sangat memberatkan bagi mahasiswa dan keluarga mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit dan serba naik.

"Kenaikan UKT ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan," ujar Redza dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Menurut Redza, Kemendikbud Ristek seharusnya mengutamakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani mahasiswa dengan biaya yang tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya beasiswa dan bantuan keuangan lainnya untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

"KPI mendesak Kemendikbud Ristek untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan UKT dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua," tegas Redza.

Selain itu, KPI juga meminta PTN untuk lebih transparan dalam menggunakan dana UKT dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"PTN harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana UKT kepada mahasiswa dan masyarakat umum," imbuh Redza.
Share:

Wakabid Hukum Dan HAM Golkar Maluku Tengah, Michael Lailossa : Golkar Raih 4 Kursi Di Maluku Tengah Dan Optimis Pada PHPU Dapil 4 Kabupaten Maluku Tengah

KABARMASA.COM, JAKARTA- Golkar Maluku tengah raih 4 kursi dan PHPU permohonan pemohon partai Golkar dapil 4 Maluku Tengah lolos ke pemeriksaan persidangan selanjutnya. Pada PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) provinsi Maluku kabupaten Maluku Tengah di Mahkamah Konstitusi (21/05/2024).

Partai Golkar dipastikan meraih 4 kursi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Michael Lailossa, S.H. yang juga Kuasa Hukum Pemohon Partai Golkar Malteng, Beliau menyampaikan "Golkar Maluku Tengah secara resmi mendapat 4 kursi setelah oleh Mahkamah konstitusi putusan permohonan pemohon terhadap partai Golkar di dapil 3 tidak dapat diterima". ujarnya

Michael Lailossa sebagai Kuasa hukum partai Golkar pun mengkonfirmasi bahwa terdapat kabar positif lainnya yakni permohonan partai Golkar untuk Perselisihan Hasil pemilihan umum (PHPU) di dapil 4 Maluku Tengah lolos ke pemeriksaan persidangan. "Dan terkait dengan permohonan pemohon dari partai Golkar untuk dapil 4 Maluku tengah, akan dilanjutkan pemeriksaan persidangan selanjutnya dengan agenda keterangan saksi dan alat bukti". Pungkasnya.
Share:

SKAK-Jambi Unjuk Rasa di Mabes Polri Dan PPATK, ini Tuntutannya

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -Puluham mahasiswa dan masyarakat Jambi yang tergabung dalam SOLIDARITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI (SMAK-Jambi) Hari ini Senin, 20/05, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Pusat Pelaporan  Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Di Jalan Ir.H.Juanda No 35 Jakarta

Kedatangan Putra-putra Jambi ini selain melakukan demonstrasi mereka juga melakukan pelaporan secara resmi terkait dugaan manipulasi transaksi gelap pada Tahun 2021 yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. AZ

Dalam orasinya sang orator, Fikri Riza, meneriakkan " Kita minta dan mendesak kepada pihak PPATK untuk melakukan investigasi tentang adanya dugaan aliran dana yang tidak patut dalam pembelian SPBU milik AMD oleh Wali Kota Sungai Penuh, AZ, yang mana uang pembelian SPBU tersebut berasal dari gratifikasi dan suap untuk mendapatkan jabatan tinggi di lingkup PEMKOT Sungai Penuh Tahun 2021, teriak nya dengan penuh semangat

Setelah menggelar aksinya di depan kantor PPATK beberapa perwakilan pendemo disambut dan dipersilahkan oleh Staff dan petinggi PPATK untuk melakukan diskusi dan pelaporan secara resmi terhadap adanya dugaaan aliran dana yang berpotensi terjadinya TPPU, dan LHKPN AZ pada Tahun 2021 tidak mencantumkan kepemilikan SPBU

Usai melakukan pelaporan, SMAK-Jambi menuju ke Mabes Polri guna melakukan unjuk rasa damai sekaligus  kembali melaporkan dugaan tindak pidana Gratifikasi dan Suap yang dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh AZ

Kepada media ini Fikri Riza berharap dan mendesak kepada ITWASUM MABES POLRI untuk melakukan inspeksi khusus dan pengawasan internal terhadap kasus ini, dan meminta kepada POLDA JAMBI agar serius melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan masyarakat tentang pembelian SPBU yang dananya bersumber dari gratifikasi dan atau suap untuk mendapatkan jabatan.
Share:

Seleksi PPK Berbasis Rekomendasi dan Bukan Prestasi, KPU Kabupaten Bekasi Terancam Dilaporkan ke DKPP

Sebanyak115 anggota Ad Hoc PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 saat dilantik di Hotel Holiday Inn, Jababeka Cikarang, pada Kamis, (16/05/2024) lalu.

 

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Sejumlah elemen masyarakat sipil maupun kaum pergerakan serta Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM, menyoroti seleksi anggota Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kabupaten Bekasi yang dinilai ganjil dan terindikasi kongkalikong.

Sorotan itu akibat hasil seleksi tersebut menuai protes dari sejumlah peserta yang mengikuti seleksi PPK. Efeknya, muncul kegaduhan dan polemik berkepanjangan di ruang publik. Pasalnya, ada beberapa peserta yang meraih nilai Computer Assisted Test (CAT) tinggi, namun tidak lolos seleksi tersebut.

Seperti protes yang disampaikan oleh peserta PPK Cikarang Utara bernama Anisa Nurul. Anisa mempertanyakan KPU Kabupaten Bekasi mengapa dirinya tidak lolos seleksi, padahal nilai CAT-nya tertinggi ketimbang peserta lainnya.

Sontak saja hal itu menjadi bahan diskusi sejumlah kalangan masyarakat.Bahkan, pernyataan protes Anisa menghiasi media online lokal maupun nasional setiap hari.

Menanggapinya, Lembaga Kajian Rinjanikita dengan tegas menyatakan KPU Kabupaten Bekasi harus menyeleksi PPK dengan metode berbasis kompetensi dan bukan rekomendasi.

“Buat apa dilakukan CAT kalau kemudian justru rekomendasi yang dijadikan landasan para komisioner KPU untuk memilih PPK. Buang – buang duit aja ngadain CAT kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menjalani aturan,” ujar Ketua Harian Lembaga Kajian Rinjanikita, Ihya Alexander kepada Bekasiekspres com, Minggu (19/05/2024).

Ihya juga menyebut tahapan interview yang dilakukan setelah CAT, penilaiannya cenderung subjektif.

“Bisa kita lihat dari hasil CAT yang dilakukan, meskipun mendapatkan nilai tinggi akan tetapi pada kenyataannya kalah oleh peserta nilai di bawah, karena penilaian interview yang subyektif,” tuturnya.

“Dengan kalahnya peserta CAT yang memiliki nilai tinggi oleh peserta yang memiliki nilai rendah, menandakan bahwa penilaian yang diberikan oleh pihak penguji KPU tidak obyektif dan relevan,” tuturnya menambahkan.

Menurut Ihya, seharusnya yang nilai CAT-nya tinggi dipertahankan, karena itu modal dasar peserta memahami regulasi dan teknis tentang literasi Pilkada.

Lembaga Kajian Rinjanikita akan mendorong dugaan terjadinya kongkalikong dalam proses seleksi PPK oleh KPU Kabupaten Bekasi agar segera dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

“Kami memegang beberapa data yang akan kami bawa ke DKPP, salah satunya adalah lembaran yang menunjukan rekomendasi dari beberapa organisasi kepada peserta seleksi PPK untuk diluluskan,” katanya.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Bekasi melakukan pelantikan dan sumpah janji sebanyak 115 anggota Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn, Jababeka Cikarang, pada Kamis, (16/05/2024) lalu. 

 

Share:

Daftar nama kabinet Prabowo-Gibran yang heboh di media sosial

KABARMASA.COM, JAKARTA - Melansir dari postingan akun@ X PolJokesID, Rabu (24/4/2024), Tampilkan poster susunan Kabinet Prabowo-Gibran menampilkan daftar nama-nama yang diklaim masuk jajaran Kabinet Indonesia Emas.

Susunan nama itu sendiri sempat dibantah pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming dalam akun medsosnya.

Melalui akun X nya, @gibran_tweet, langsung membalas pertanyaan netizen tersebut. Dia membantah poster susunan menteri tersebut. Gibran memastikan poster tersebut tidak benar. “Gak,” jawab Gibran singkat.

Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua : Joko Widodo dan Wakil Ketua : Susilo Bambang Yudhoyono

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

  • Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
  • Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Rachmat Pambudy
  • Menko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup: Erick Thohir
  • Menko Polhukam: Agus Harimurti Yudhoyono
  • Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
  • Wakil Menteri Pertahanan: M. Herrindra
  • Menteri Sekretaris Negara: Sugiono
  • Menteri Sekretaris Kabinet: Rui Duarta
  • Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
  • Menteri Luar Negeri: Rosan Soesiani
  • Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefki Harsya
  • Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
  • Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Ace Hasan Syadzily
  • Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
  • Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Beny Octavianus
  • Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
  • Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak: Grace Natalie
  • Kepala Riset & Kepala BRIN: Amarulla Octavian
  • Menteri Ketenagakerjaan: Emanuel Melkiades Laka Lena
  • Menteri Perindustrian: Budi Gunadi Sadikin
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
  • Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Ridwan Kamil
  • Menteri Perhubungan: Bambang Haryo Soekartono
  • Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Wishnu Wardhana
  • Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Kartiko Wirjoatmodjo
  • Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
  • Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi
  • Menteri Muda Komunikasi, Informatika & Digital: Noudhy Valdryno
  • Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
  • Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
  • Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S
  • Menteri Desa & Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
  • Menteri Tata Ruang & Kehutanan: Hadi Tjahjanto
  • Wakil Menteri Tata Ruang & Kehutanan: Raja Juli Antoni
  • Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
  • Wakil Menteri BUMN: Dirgayuza Setiawan
  • Menteri Kelautan & Perikanan: TB Haeru Rahayu
  • Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: M. Riza Damanik
  • Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Arietedjo
  • Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan
  • Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto P. Lumban Gaol

  • Kepala BIN: Dudung Abdurachman
  • Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
  • Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
  • Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
  • Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretaris Presiden: Angga Raka Prabowo

Respon TKN

Menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Anggawira menanggapi munculnya nama-nama tersebut di publik.

Menurutnya hal tersebut sah-sah saja muncul dalam diskursus politik. “Dari nama-nama tersebut kan bisa di-challenge, dari publik memberikan tanggapan-tanggapan, melakukan proses kurasi dan pendalaman juga ya terhadap nama-nama yang beredar,” katanya kepada Kontan, Rabu (24/4).

Sejauh ini, Anggawira meyebut bahwa pihak Prabowo-Gibran telah melakukan komunikasi informal dengan partai politik pengusung guna penyusunan kabinet.

Terkait komunikasi lebih lanjut, Dia bilang bahwa setelah penetapan resmi Prabowo-Gibran menang Pilpres, maka akan dilakukan pembahasan lebih mendalam termasuk pembahasan program kerja bersama para pakar.

“Kalau ditanya mengenai komposisi, yang paling banyak mengisi, pastinya akan ada keseimbangan antara dari partai politik, profesional, dan mungkin dari sisi usia pastinya akan ada keseimbangan dalam postur menteri,” ujarnya.

Maka, dia mengamini adanya komposisi menteri muda di kabinet yang direkrut dari partai politik, relawan, dan organisasi serta tokoh kepemudaan.

 

 


Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts