Pehuma Verde Justitia dan Pemerintah Kota Bekasi Berkolaborasi Tingkatkan Kesadaran Hukum, Libatkan Kampus Lokal

Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H. Bersama Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, Pehuma Verde Justitia (PVJ) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan partisipasi aktif dari beberapa kampus terkemuka di wilayah Bekasi, menandai sinergi yang kuat antara praktisi hukum, pemerintah daerah, dan dunia akademis.

Pertemuan penting untuk membahas rencana kerja sama ini telah diselenggarakan pada Senin, 15 September 2025, di ruang kerja Wakil Wali Kota Bekasi. Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H., memimpin diskusi bersama perwakilan Pemerintah Kota Bekasi. Meskipun pertemuan dilakukan dengan perwakilan, kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M, yang saat ini tengah fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Kerja sama ini hadir di tengah dinamika hukum yang semakin kompleks di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi, di bawah kepemimpinan Tri Adhianto, terus berupaya memperkuat penegakan hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya melalui program bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu. Namun, berbagai tantangan juga masih dihadapi, mulai dari sorotan publik terhadap efisiensi anggaran, isu penyalahgunaan wewenang, hingga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Menjawab kebutuhan tersebut, kolaborasi PVJ, Pemkot Bekasi, dan dunia akademis akan dituangkan ke dalam serangkaian program edukatif dan aplikatif, di antaranya:

1.      Pelatihan Hukum

o    Fokus pada Legal Drafting (penyusunan dokumen hukum) serta Advokasi.

o    Sasaran utama pelatihan adalah mahasiswa, aktivis, serta komunitas masyarakat sipil agar memiliki keterampilan praktis dalam menyusun, menelaah, dan menggunakan dokumen hukum.

2.      Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

o    Sosialisasi Anti-Bullying: Mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar dan orang tua, tentang aspek hukum dalam pencegahan perundungan di sekolah maupun ruang publik.

o    Sosialisasi Anti-Narkoba: Memberikan pemahaman menyeluruh terkait bahaya narkotika, konsekuensi hukum, serta jalur rehabilitasi yang tersedia. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap ancaman narkoba.

Selain itu, kolaborasi ini juga membuka ruang bagi penelitian kolaboratif antara praktisi hukum dan kalangan akademisi. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik hukum berbasis masyarakat melalui klinik hukum, sedangkan pemerintah memperoleh masukan akademis yang objektif dalam penyusunan kebijakan hukum daerah.

Dengan sinergi tiga pilar—PVJ sebagai lembaga hukum, Pemerintah Kota Bekasi sebagai fasilitator kebijakan, serta kampus lokal sebagai pusat edukasi—diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya, kritis, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bermartabat.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen bersama bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Bekasi dapat menjadi contoh daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga maju dalam kesadaran hukum dan integritas sosial.

 

Share:

Read More

Ikatan Magister Hukum Universitas Jayabaya Sukses Gelar Seminar Online Ratusan Peserta Berikan Tepuk Tangan Di Akhir Sesi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Seminar online yang diselenggarakan oleh Ikatan Magister Hukum (IMAHU) Universitas Jayabaya dengan tema “Prospek Kurator Tantangan Dan Kemudahan Kepailitan Masa Sekarang” dihadiri oleh para kurator top indonesia yang diselenggarakan di via daring melalui aplikasi google meet pada Rabu 19 Februari 2025, acara ini memang seharusnya diselenggarakan di daily in hotel dan juga via daring jadi hybrid, namun dikarenakan adanya keterbatasan daripanitia yang ada maka dari itu, acara tetap di selenggarakan via gmeet.

Dalam kegiatan ini walaupun acara hanya dilaksanakan panitia melalui google meet, namu antusias peserta sangat luar biasa yang dimana pada saat sesi pertanyaan, banyak sekali peserta yang ingin bertanya, namun dikarenakan waktu yang terbatas ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh pemateri.

Dalam giat ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Magister Hukum (IMAHU) Universitas Jayabaya, yang di pimpin oleh Afad Usasra S.H sebagai Ketua Presidium IMAHU Periode 2024 – 2025, ternyata bukanlah orang baru dalam kegiatan kemahasiswaan di Universitas Jayabaya, pada faktanya Afad Usasra S.H juga pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Lembaga Legislatif Mahasiswa (LEGIMA) Periode 2018 – 2019 yang biasa dikenal sebagai dewan mahasiswa atau jabatan tertinggi mahasiswa di dalam sebuah universitas, jadi memang tidak asing dalam kegiatan kemahasiswaan dan juga mengharumkan nama universitas jayabaya di tingkat nasional.

Kegiatan ini berjalan lancar dan penuh hikmat para pemateri hadir dan membawakan presentasinya dengan baik dan membuka wawasan dalam dunia kepailitan dan kurator, adapun dokumentasi kegiatan Imahu Jayabaya :

Afad Usasra, S.H 
Ketua Presidium

Wina Setiawati, S.H
Moderator

Kaprodi Magister Hukum Jayabaya
Dr. Maryano, S.H., M.H., CN

Perwakilan Kapolres Jakarta Timur
AKBP Dr. Armunanto Hutahaean, SE.,SH.,MH.

Dr. Nur Hakim, S.H M.H
Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Dr. Surya Wiranto, S.H M.H Laksamana Muda TNI (Purn)
Jangkar Legal Indonesia

Dr. Roni Pandiangan, S.H M.H Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H M.H
Elza Syarief Law Office

Amien Fajar Ocham S.H M.M

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta

Share:

Read More

BADKO HMI Maluku Apresiasi PLN IUW Maluku-Maluku Utara: Pilar Stabilitas Demokrasi di Pilkada Maluku

KABARMASA.COM, AMBON – Formature Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku, Poyo Sohilauw, memberikan apresiasi kepada PLN Unit Induk Wilayah (IUW) Maluku-Maluku Utara di bawah kepemimpinan Awat Tuhuloula atas keberhasilannya menjaga stabilitas kelistrikan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku. Poyo menilai capaian ini sebagai bukti nyata kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan tanggung jawab sosial.

“Keberhasilan PLN dalam mengamankan kebutuhan kelistrikan selama Pilkada adalah pencapaian strategis yang membuktikan profesionalisme Awat Tuhuloula dan timnya. Stabilitas kelistrikan menjadi elemen krusial yang memungkinkan proses demokrasi berjalan lancar, bebas dari gangguan teknis yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu,” ungkap Poyo dalam keterangannya.

Poyo menyoroti bahwa keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis PLN, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu memadukan perencanaan, inovasi, dan respon cepat terhadap tantangan lokal. “Wilayah Maluku sering menghadapi kendala geografis dan cuaca ekstrem. Namun, PLN berhasil menjawab tantangan ini dengan kesiapan yang matang dan kolaborasi yang solid di semua lini,” lanjutnya.

BADKO HMI Maluku memandang bahwa upaya PLN dalam menjaga pasokan listrik selama Pilkada turut memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. “Ketika kelistrikan stabil, proses demokrasi berjalan tanpa gangguan, dan ini menunjukkan bahwa PLN bukan hanya penyedia energi, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik,” ujar Poyo.

Selain memberikan apresiasi, Poyo juga mendorong PLN untuk terus meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil. “Keberhasilan di Pilkada ini semoga menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang merata di seluruh pelosok Maluku. Sebab, energi adalah hak fundamental yang harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

BADKO HMI Maluku menilai keberhasilan ini sebagai bukti nyata pentingnya sinergi antara institusi publik dan masyarakat dalam menghadapi tantangan daerah. Poyo menutup dengan menyatakan bahwa PLN di bawah kepemimpinan Awat Tuhuloula telah memberikan teladan kepemimpinan yang inovatif dan berorientasi pada hasil.

“Kami di BADKO HMI Maluku berharap PLN terus menjadi pilar transformasi di sektor energi, sehingga setiap warga Maluku, baik di kota maupun di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari energi yang berkeadilan,” pungkasnya.

Peran PLN lebih dari sekadar penyedia layanan teknis. Dalam konteks Pilkada Maluku 2024, PLN telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dalam menjaga kelancaran proses demokrasi dan stabilitas daerah.

Share:

Read More

DPC PERMAHI AMBON desak POLDA MALUKU tuntaskan pemeriksaan terhadap Insum Sangadji dan Anissa Murad diduga kuat kebal hukum

KABARMASA.COM, AMBON - Pemanggilan terhadap Kepala Disdikbud Provinsi Maluku, Insun Sangadji dan Kabid SMK Disdikbud Provinsi Maluku Anissa Murad, oleh Ditkrimsus Polda Maluku dalam dugaan penyalahgunaan anggaran penugasan dan perabotan pembangunan/rehab laboratorium kimia, fisika, bahasa dan komputer pada jenjang SMA/SMK APBN tahun anggaran 2023 yang menyeret  petinggi Disdikbud Provinsi Maluku harus segera di tuntaskan 

persoalan yang mengaitkan insum sangadji dan Anissa murad, harus cepat di tuntaskan dalam pemeriksaan karena diduga banyak kegiatan di dinas pendidikan yang bermasalah dan terindikasi korupsi 

dikarenakan alokasi anggaran DAK tahun 2023 yang bersumber dari APBN lewat kementerian pendidikan dan dikelola langsung Disdikbud Provinsi Maluku berjumlah miliaran rupiah, kurang lebih Rp.164 miliar. sangat berpengaruh penting dalam infrastruktur pendidikan apabila di gunakan tepat sasaran dan tidak sebaliknya

Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kota Ambon, Rizky Gunawan, tindakan yang di ambil Krimsus Polda Maluku harus terus di presure publik, sehingga semua rangkaian proses penyelidikan yang dilakukan Ditkrimsus Polda Maluku tidak main-main dan komitmen menuntaskan dugaan korupsi di lingkup Disdikbud Provinsi Maluku.

Kami sebagai mahasiswa profesi hukum yang terhimpun dalam (Permahi) Kota Ambon, berkomitmen mengawal kasus dugaan korupsi yang terjadi, pasalnya diduga orang orang yang bersangkutan merupakan  rekan dan keluarganya mantan gubernur maluku,

ini didasari atas temuan komis IV DPRD Maluku yang mengungkap praktik KKN di dinas pendidikan, diantaranya proyek DAK tahun 2023 juga di garap oleh adik insum 

hal ini sangat mencengangkan karena banyak pengerjaan proyek proyek di dinas pendidikan oleh kontraktor yang dikenal dekat dengan murad selaku mantan gubernur maluku 

kami menduga Praktik KKN yang terjadi di Dinas Pendidikan Maluku diduga sengaja dibiarkan untuk kepentingan mantan gubernur dan orang-orang dekatnya

hal inilah yang menjadi ketakutan kami jangan sampai insum sangadji dan Anissa, selaku kepala dinas dan Kabid SMK di DISDIKBUD provinsi maluku menjadi kebal hukum, sehingga sulit untuk bisa menyentuh mereka berdua, hal ini yang perlu kami kuatkan untuk di tuntaskan

dikarenakan segala persoalan mengenai indikasi korupsi ini harus segera terselesaikan, jangan ada pihak maupun oknum yang mempolitisasi persoalan ini, karna ini hal yang sudah lama yang perlu di usut tuntas 

Kami percaya Dirkrimsus dibawa pimpinan Kombes Pol. Hujra Soumena adalah penegak hukum yang tak pandang bulu walaupun itu melibatkan keluarga dan kolega Mantan Gubernur Maluku yang seorang pensiunan jendral polisi.  Kami berharap beliau dapat memberikan kejutan terhadap publik di Maluku. Kami dengan tegas meminta jika terbukti bersalah maka Insum Sangadji dan Anissa Murad agar segera di tangkap

Share:

Read More

Deklarasi Ikatan Mahasiswa Teknik Sulawesi Unpatti Ambon

KABARMASA.COM, AMBON - Atas berkat rahmad tuhan yang maha esa dalam semangat solidaritas dan keberanian untuk berdiri digaris terdepan. Pada malam ini tanggal 30 oktober 2024 bertempat di kota ambon. Kami bersama sama mendeklarasikan berdirinya organisasi IKATAN MAHASISWA TEKNIK SULAWESI UNPATTI AMBON (IMTS)

 

Ikatan Mahasiswa Teknik Sulawesi Unpatti Ambon didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan mahasiswa dan masyarakat Sulawesi yang tinggal di Provinsi Maluku. Dalam konteks ini, terdapat beberapa alasan mendasar yang melatar belakangi pembentukan organisasi ini:

Pengawalan Kepentingan Mahasiswa dan masyarakat : 

Sebagai mahasiswa, penting untuk memiliki wadah yang dapat menghimpun dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan akademik. Organisasi ini bertujuan untuk menjadi suara bagi mahasiswa teknik dan mahasiswa secara universal, memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terkait sistem pendidikan, fasilitas, serta program-program yang ada di universitas.

Mengadvokasi Masalah Sosial : 

Maluku memiliki tantangan sosial yang kompleks, termasuk isu kemiskinan, pendidikan yang tidak merata, serta ketidakadilan sosial. Organisasi ini berkomitmen untuk melakukan kajian dan pengembangan program yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, baik melalui penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kolaborasi dengan lembaga lain. 

Penguatan Identitas Budaya :

 Mengingat latar belakang mahasiswa yang berasal dari Sulawesi, organisasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya. Kegiatan-kegiatan yang mengangkat tradisi dan nilai-nilai budaya Sulawesi akan diadakan untuk menjaga warisan budaya di tengah lingkungan yang beragam.

Dengan visi dan misi yang jelas :

 "Ikatan Mahasiswa Teknik Sulawesi Universitas Pattimura Ambon" bertekad untuk menjadi kekuatan yang signifikan dalam pengembangan diri mahasiswa serta perbaikan kondisi sosial di Maluku. Diharapkan melalui organisasi ini, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang berpendidikan, tetapi juga agen perubahan yang aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Share:

Read More

Peringati Sumpah Pemuda, Poros Muda Indonesia Bangkitkan Spirit 4.0 Untuk Indonesia Emas

 

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Poros muda Indonesia (PMI) menggelar kegiatan Peringati Hari Sumpah Pemuda, melalui Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan yang mengambil tema “Sumpah Pemuda 4.0 Spirit Sumpah Pemuda Di Era Digital Dalam Mengawal Indonesia Emas” itu digelar Senin pagi tadi (28/10/2024), di Jakarta, tokoh pemuda, OKP,  perwakilan dari organisasi kemahasiswaan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam diskusi yang dibagi menjadi 4 kelompok itu membahas tentang spirit digitalisasi sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, nasionalisme dan radikalisme, antisipasi pemerintah terhadap penanggulangan hoax, serta mengenai peran pemuda dan mahasiswa sebagai benteng pertahana indonesia

Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy mengatakan, kegiatan ini merupakan program yang biasa di lakukan, yang mana dalam kegiatan ini di wajibkan untuk memperingati hari sumpah pemuda untuk tetap memupuk, semanat kepemudaan.

 

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Poros Muda Indonesia terhadap genersai muda, sehingga kami menggelarnya untuk memperingati sumpah pemuda, untuk membangun dan membakar api semangat dari jiwa – jiwa muda agar tetap nasionalis dan memberikan kontrubusi nyata di era digital ini, serta membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa,” terangnya.

Selain itu, lanjut Frans, kegiatan ini juga sebagai wahana refleksi Sumpah Pemuda, sekaligus langkah edukasi terhadap pemuda dan masyarakat kota Banjar. Hal ini karena banyak maraknya isu-isu terkait persoalan keumatan dan kebangsaan, baik itu hoaks, ujaran kebencian, maupun agitasi propaganda di media sosial yang dapat berpotensi memecah belah umat, serta memancing gesekan antar kelompok.

Pihaknya berharap, dengan digelarnya kegiatan FGD “Sumpah Pemuda 4.0 Spirit Sumpah Pemuda Di Era Digital Dalam Mengawal Indonesia Emas” ini, pemuda dan masyarakat Kota Banjar mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI umumnya.

Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Poros muda Indonesia (PMI) kepada seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas.

 

Share:

Read More

SADALI BUKA PELATIHAN ORIENTASI DPRD SBB, SBT, BURSEL, DAN KOTA AMBON

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, menyelenggarakan Pelatihan Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Kota Ambon periode 2024-2029, pada Rabu (9/10/2024), di The Natsepa Hotel and Resort, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan hingga 12 Oktober ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, yang dihadiri oleh Penjabat Walikota Ambon, Penjabat Bupati SBB, Penjabat Bupati SBT, Penjabat Bupati Buru Selatan, Penjabat Eselon 2 Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretaris DPRD Kabupaten SBB, SBT, Buru Selatan dan Kota Ambon, serta narasumber dari Kemendagri, Widyaiswara BPSDM Provinsi Maluku, dan 109 peserta orientasi.

Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, Sadali menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada para Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai bagian dari lembaga legislatif di daerah ini.

“Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, hingga dilantik dan diambil sumpah pada September lalu di Kabupaten Kota masing-masing,” jelas Sadali.

Dirinya mengatakan, terpilihnya Anggota Dewan Kabupaten Kota, merupakan sebuah amanah untuk merealiasaiskan cita-cita, bersama akan sebuah daerah yang lebih maju sejahtera dan bermanfaat.

“DPRD harus menjadi simbol dari cita-cita Bangsa Indonesia yang ideal, yang hadir di tengah-tengah masyarakat guna menyuarakan aspirasi masyarakat, sesuai dengan Sila Keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimana di tangan para wakil rakyat, amanah rakyat diemban,” tegas Sadali.

Untuk itu, Sadali mengatakan kegiatan ini sangat penting guna membekali peserta terkait dengan pengenalan tugas wewenang integritas dan moralitas Anggota DPRD, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan menjadi salah satu upaya para wakil rakyat, dalam mengemban tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Perkembangan jaman yang begitu pesat, politik yang berubah dari generasi yang mulai tumbuh dan berkembang, menjadi tantangan untuk berkesesuaian dengan tuntutan yang akan terjadi, sehingga harapannya dapat memperkuat fungsi dasar legislasi, pengawasan dan anggaran, yang harus berjalan seiring dan saling mendukung,” tambahnya.

Sadali berharap kepada seluruh Anggota DPRD agar dapat menjadi simbol cita-cita bangsa, yang dapat melahirkan produk legislasi yang relevan dengan kepentingan daerah.

“Karena itu Anggota Dewan dapat mengikuti kegiatan orientasi ini dengan semangat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemajuan bangsa, serta mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia,” tutup Sadali. 

Share:

Read More

SADALI HARAP EVALUASI LAPANGAN, HASILKAN REKOMENDASI PEMBUKAAN PRODI KEDOKTERAN GIGI DI UNPATTI

KABARMASA.COM, AMBON – Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pattimura, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Selasa (8/10/2024), bertempat di Ruang Rapat Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti.

Sadali pada kesempatan itu, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura siap dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen kita bersama dalam memajukan Pendidikan Tinggi di Maluku,” ungkap Sadali.

Ia menjelaskan evaluasi lapangan ini merupakan tahap penting dalam proses pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi di Universitas Pattimura, dimana kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan Universitas Pattimura dalam menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Gigi termasuk aspek kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerjasama dengan institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit maupun Puskesmas.

“Olehnya itu, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan stakeholder terkait, sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk memiliki generasi penerus yang sehat dan berkualitas,” ujar Sadali.

Perguruan Tinggi, jelas Sadali memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, karena melalui Perguruan Tinggi, dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era global.

“Saya percaya, Universitas Pattimura khususnya Fakultas Kedokteran akan semakin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku,” tambahnya.

Sadali mengatakan, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.

“Untuk itu, Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi aktif dari dunia Perguruan Tinggi khususnya Unpatti, dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Maluku kedepan,” pinta Sadali.

Dirinya berharap hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan penting bagi pihak berwenang dalam memberikan izin pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi di Unpatti, diharapkan dengan adanya Program Studi ini, Unpatti dapat berkontribusi dalam mencetak tenaga medis berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah Maluku.

“Semoga hasil evaluasi lapangan ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, sehingga Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Pattimura dapat hadir di Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai,” tutupnya.

Untuk diketahui, hadir juga pada kesempatan itu Direktur Kelembagaan Kemdikbudristekdikti, Rektor Universitas Pattimura, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Tim Visitasi, Tim Evaluator, dan stakeholder terkait.

Share:

Read More

BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta Bersama Sejumlah Aliansi Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Rezim Jokowidodo Yang Dinilai Bobrok

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam 10 tahun masa pemerintahan presiden Jokowi, terdapat banyak sekali catatan penting yang harus digaris bawahi untuk dievaluasi. BEMNUS DKI Jakarta bersama Gerakan Pembela Rakyat, LBM-UNKRIS, LBK-Kosgoro, ILM-STPI mengadakan diskusi terbuka di Universitas Krisnadwipayana dengan mengangat tema "Rezim Jokowi : Darurat Hukum, Pendidikan dan Kesehatan. Harapan Dibawah Rezim Prabowo." (15/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta mewakili organisasinya menyatakan sikap mereka 

"Kami, BEMNUS DKI Jakarta memfokuskan pandangan pengevaluasian kami, kedalam 3 bidang yakni hukum, pendidikan dan kesehatan. Sampai hari ini, dalam bidang pendidikan masih didapati tenaga pendidik yang tertatih dan tidak sejahterah, pemerataan pendidikan yang tak kunjung tuntas, hingga penyaluran beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran. Dalam bidang hukum, telah terjadi praktek produksi aturan yang memasung dan memperlemah KPK, melahirkan PERPPU CIPTAKER yang menindas kaum lemah, serta terjadi perlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat. Dan dalam bidang kesehatan, mash didapati fasilitas yang minim diseluruh penjuru negeri hingga masalah stunting yang terus melanda generasi bangsa.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut,

Kami menganggap pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ini telah meninggalkan beberapa goresan luka yang sangat menyiksa rakyat. Maka dari itu, Kami Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta, dengan ini menyatakan dengan tegas sikap

kami, yakni :

* Mengutuk dan melawan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan pada masa rezim jokowi yang menindas kaum lemah dan tidak berpihak kepada rakyat.

* Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan peringatan dalam berbagai wujud ekspresi kepada penguasa yang saat ini maupun yang akan datang, bahwa perlawanan akan selalu ada, ketika penindasan merajalela.

* Mengawal dan mengawasi pemerintahan yang baru nantinya presiden prabowo, agar tidak menambah maupun memperdalam goresan luka yang telah diberikan dimasa rezim Jokowi.

* Mengawal dan mengawasi janji-janji manis Prabowo serta meminta mengkaji ulang dan sosialisasikan program makan bergizi secara masif dan bertanggungjawab.

* Meminta Prabowo agar setelah dilantik, harus segera menyelesaikan masalah yang diwariskan Jokowi, dengan cara memenuhi beberapa tuntutan berikut ini:

1. Sejahterahlan tenaga pendidik

2. Wujudkan pemerataan pendidikan

3. Wujudkan penyaluran beasiswa pendidikan yang masif dan tepat sasaran

4. Segera bentuk SATGAS Pemberantas

5. Mafia Pendidikan dengan melibatkan mahasiswa disetiap kampus di seluruh Indonesia

6. Revisi UU, kembalikan independensi dan
perkuat kewenangan KPK

7. Revisi UU Cipta Kerja yang menindas
pekerja/buru

8. Segera sahkan RUU Perampasan Aset

9. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat

10. Tingkatkan fasilitas kesehatan secara menyeluruh diseluruh Indonesia

11. Selesaikan masalah stunting

12. Hentaskan kemiskinan, wujudkan kesejahteraan Rakyat".

Share:

Read More

Tingkatkan Minat Literasi, Kelompok 5 PKL PAI UMM adakan Talkshow Literasi dengan tema “LITERASI KUAT, PRESTASI HEBAT”

KABARMASA.COM, MALANG - Kelompok 5 PKL PAI, LAB Tarbiyah UMM di bawah bimbingan DPL Bapak Suherman M.Pd.I., Menyelenggarakan acara talkshow dengan tema “Literasi kuat prestasi Hebat” dengan pemateri Alamsyah Gautama yang merupakan seorang Penulis dan Aktivis pergerakan di organisasi HMI, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bapak Syaiful Arif S.Ag. selaku Kepala Madrasah beserta Guru Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok 5, yang juga turut andil dalam menyampaikan motivasi terkait literasi.

Acara tersebut diselenggarakan dengan harapan bisa menumbuhkan minat literasi serta menyalurkan minat dan bakat kepenulisan siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Plus Kota Malang. Acara tersebut diawali dengan pembukaan dan sambutan untuk memotivasi siswa oleh Kepala Madrasah dan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok 5. Bapak Kepala Madrasah menyampaikan “seorang pelajar haruslah banyak membaca buku sebagai modal untuk mencapai impian dan Rasullullah sebagai panutan kita juga menegaskan terkait pentingnya literasi”. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 5, adapun pesan yang disampaikan “Literasi merupakan kunci pengetahuan,kemandirian dan kreativitas dalam berpikir”.

Bapak Kepala Madrasah juga menyampaikan sambutan “bahwa literasi ini sngat penting sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu kita diminta iqra’ atau bisa diartikan membaca yang termasuk literasi”. 

Pada kesempatan yang sama Suherman selaku Dosen Pembimbing Lapangan turut hadir dalam kegiatas tersebut secara online. Ia menyampaikan “literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca dan menulis namun literasi adalah kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, menganalisis, dan mampu menggunakan inforasi dengan efektif. Ini adalah sebuah kunci untuk membuka pintu menuju kemampuan dan keemandirian dalam berfikir kritis”. (Selasa (3/8/2024)

Penulis buku, Alamsyah Gautama menyampaikan bahwa acara talkshow ini merupakan sebuah bentuk kepedulian pihak madrasah dan Kelompok 5 PKL PAI UMM terkait pentingnya literasi bagi siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Plus Kota Malang.

“Awal saya menulis buku karena saya ingin belajar cara untuk meromantisasi kehidupan saya dan saya selalu mencatat apapun yang saya alami setiap harinya. Kemudian saya jadikan tulisan sebagai bentuk pembelajaran, membaca buku juga penting sebagai ikon orang yang terdidik dan aktif dalam dunia pergerakan sebagaimana yang dicontohkan oleh guru kita semua KH. Ahmad Dahlan dan para tokoh pendiri Muhammadiyah yang lainnya” tutur Alamsyah (Selasa (3/8/2024)

Kegiatan acara tersebut dihadiri lebih dari 50 orang audiens, diantaranya Mahasiswa PKL Kelompok 5, Wakasek Kurikulum, guru pembimbing lapangan dan siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Plus Kota Malang kelas XI.

Siswa-siswi sangat antusias dalam mengikuti kegiatan talkshow, hal itu ditunjukkan dengan masifnya interaksi antara pemateri dengan siswa-siswi, para siswa juga banyak berdiskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri terkait literasi. Diantaranya terdapat siswi  yang bertanya tentang “bagaimana konsistensi dalam menulis ketika tidak memiliki pembimbing/mentor”.  Diskusi terkait literasi ini diawali dengan penyampaian materi serta diskusi dan proses kreatif terkait literasi.

“Menulis buku tidak harus ikut kelas menulis, semua orang bisa menulis asal punya kemauan dan mampu meromantisasi kehidupan. Boleh jadi pertemuan ini menjadi sebuah dorongan dan sebuah konsepsi untuk meningkatkan kesadaran etis serta lebih giat lagi meningkatkan literasi belajar” tutur alamsyah.

Dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kita harus sering membaca dan menulis, karena hal tersebut juga bisa menjadi prestasi.

Share:

Read More

Ketua PB IKAMI Sulsel, Bidang Pemberdayaan Umat Muh.Husaini Tolak Isu Politik Identitas (Ego Kesukuan)

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Dalam momentum pilkada 2024 ketua PB IKAMI Sulsel menegaskan menolak isu politik identitas agar menghindari gejolak dan ketidakstabilan di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya pesta demokrasi yg berkualitas.

Pada tahun politik saat ini dikhwatirkan banyak ancang-ancang gerakkan politik dengan memanfaatkan keterlibatan identitas individu yg tidak di sadari oleh masyarakat,  sehingga perlu adanya filter mengenai keberadaan politik identitas tersebut.

Semakin mendekati pemilu 2024, isu isu politik semakin meningkat salah satunya politik identitas, kegitan politik identitas adalah kegiatan yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis,ras,suku hinga agama.

Sehinga dampak dari politik identitas juga cukup serius karna bisa menyerang golongan tertentu yg menimbulkan diskriminasi hingga redikalisme. Oleh karna itu dalam menyambut pilkada 2024 ketua PB IKAMI Sulsel  Muhammad Husaini menghimbau mari kita ciptakan demokrasi yang sehat serta mnjadi pemilih bijak dan cerdas.

Kemudian dalam momentum ini ketua PB  IKAMI Sulsel juga menegaskan agar seluruh anggota IKAMI, baik  korwil maupun cabang-cabang se-Indonesia agar tetap menjaga marwah organisasi dengan tidak melibatkn embel embel organisasi didalam momentum perhelatan pesta demokrasi (pilkada) tahun 2024 ini.

Share:

Read More

Anak Buah Jaksa Agung Berhasil Raih Gelar Doktor Dengan Predikat Cumlaude Dari Universitas Jayabaya

Dr. Hadiman SH, MH saat Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum di Univ Jayabaya, Jakarta. (Foto : Herlyna/doc pribadi)

KABARMASA.COM, JAKARTA - Anak Buah Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat CUMLAUDE dari Universitas Jaya Baya Jakarta, tanggal 13 Agustus 2024, dan diwisuda, Jumat, (30/8/2024).

Anak buah Jaksa Agung itu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat CUMLAUDE dengan judul disertasi “Rekonstruksi Peran Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Penyitaan dan Perampasan Aset".

Jaksa peraih Adhyaksa Award 2024 itu sudah melanglang buana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di tiga Propinsi/Kejaksaan Tinggi Indonesia, yakni, Propinsi Riau/Kejati Riau, Proponsi Jawa Timur/Kejati Jawa Timur dan Propinsi Sumatera Barat/Kejati Sumbar dengan segala dinamikanya.

"Saya ingin terus meningkatkan kualitas diri terutama di bidang hukum agar selalu mempunyai kemampuan meneliti secara mandiri," ujar Dr Hadiman SH MH ketika diwawancara limitnews.net melului aplikasi whatssap, Minggu, (1/9/2024), diawal bulan September.

Dr. Hadiman menyampaikan ucapan syukurnya karena telah menyelesaikan pendidikan Doktor dengan predikat Cumlaude serta rasa terimakasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Dr. Hadiman SH, MH saat ini menjabat selaku Aspidsus Kejati Sumatera Barat dan sudah di promosikan sebagai Kasubdit Prapenuntutan Tindak Pidana Teroris Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dia mengaku bahwa Universitas Jayabaya sendiri adalah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang menjadi salah satu universitas swasta tertua di Indonesia, tepatnya didirikan pada tahun 1958 oleh Yayasan Jayabaya dan selama lebih dari 50 tahun kiprahnya dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Jayabaya telah menghasilkan lebih dari 58.500 orang lulusan berkualitas.

“Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset oleh kejaksaan sangat dibutuhkan. Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang diindikasikan besarnya nilai kerugian keuangan negara belum dapat dipulihkan,” ujarnya.

Dia menganggap bahwa tidak cukup hanya memenjarakan pelaku korupsi namun lebih dari itu bagaimana sedapat mungkin merampas aset para pelaku korupsi dan mengembalikannya kepada negara. Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi peran Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyitaan dan perampasan aset saat ini serta mengkaji dan menganalisis bagaimana rekonstruksi peran Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyitaan dan perampasan aset.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis, Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier, teknik analisis yang digunakan normatif kualitatif dengan menggabungkan penalaran induksi dan deduksi dan teori yang digunakan adalah teori Keadilan (Grand Theory), Teori Kebijakan Hukum Pidana (Middle Range Theory), dan Teori Pengembalian Aset (Applied Theory)

Hasil penelitian Disertasi ini bahwa implementasi peran Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyitaan dan perampasan aset saat ini memiliki hambatan berupa faktor hukum yakni keberadaan ketentuan Undang-Undang. Penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda oleh karena-nya hal tersebut tidak sesuai dengan Teori Keadilan oleh Amartya K. Sen, didukung dengan kajian Teori Kebijakan Hukum Pidana oleh Sudarto, bahwa Perampasan aset oleh Kejaksaan melakukan penyitaan aset-aset pelaku kejahatan dikarenakan instrumen hukum yang selama ini digunakan kurang komprehensif. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU Tipikor bahwa hukuman penjara tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pendekatan kebijakan hukum pidana saat ini pun belum mampu menyelesaikan persoalan kerugian negara dengan lebih cepat dan efisien. Rekonstruksi peran Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyitaan dan perampasan aset bahwa berdasarkan kajian Teori Pengambilan Aset oleh Michael Levi, bahwa negara melalui penegak hukum yakni Kejaksaan untuk berorientasi pada pengembalian kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keadilan sosial.

Perampasan aset berdasarkan Civil-Based Forfeiture, dalam arti bahwa perampasan aset tindak pidana tidak didasarkan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dibutuhan pengaturan komprehensif dan terintegrasi dengan pengaturan lain agar Undang-Undang yang akan disusun bisa memaksimalkan peran kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan teori pengembalian aset oleh Michael Levi serta teori kebijakan hukum pidana oleh Sudarto sebagai kebijakan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kejaksaan membutuhkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan sebagai keadilan yakni mensahkan RUU perampasan aset sebagai sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset yang akan diterapkan, dan menggabungkan kolaborasi para penegak hukum untuk pengembalian aset saat terjadinya kerugian negara.

Pemerintah dan DPR diharapkan segera mensahkan RUU perampasan aset, sehingga kebutuhan Indonesia terhadap mekanisme perampasan aset yang lebih efektif.

Share:

Read More

HADIRI WISUDA UNPATTI, SADALI : PERKEMBANGAN DUNIA, MEMERLUKAN GENERASI MUDA BERKUALITAS

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, menghadiri secara langsung Wisuda Sarjana, Profesi, Doktor dan Program Studi di Luar Kampus Utama Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya Universitas Patimura, pada Kamis, (29/8/2024), di Auditorium Unpatti.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati, yang meraih gelar sarjana, profesi, magister, doktor, dan prgram studi di luar kampus utama.

“Selamat juga kami sampaikan kepada orang tua, para dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas hingga, tiba di momen yang berbahagia ini, dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, serta hasil perjuangan bersama, benarlah kata pepatah lama berakit rakit kehulu, berenang-renang kemudian, bersakit sakit dahulu, bersenang senang kemudian,” tambah Sadali.

Dirinya juga turut bangga dengan perjuangan mahasiswa yang pantang menyerah, terus belajar walau tantangan silih berganti, hingga akhirnya tiba di momen bahagia ini.

“Kalian adalah aset daerah dan bangsa ini tetaplah berjuang setelah wisuda ini, sebab hidup adalah perjuangan,” ungkap Sadali.

Tantangan perkembangan dunia yang pesat saat ini, ujar Sadali memerlukan generasi muda berkualitas, yang bukan saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi namun harus dibarengi dengan iman dan takwa.

“Apalagi di era society 5.0, semua pihak harus terus berbenah mengembangkan kualitas hidup berbagai bidang kehidupan, revolusi teknologi digital, artificial intelegence, dan berbagai kemajuan yang spektakuler saat ini, perlu diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan memiliki karakter yang tangguh, untuk itu Perguruan Tinggi harus merespon tuntutan tersebut,” ujarnya.

Sadali mengatakan, para lulusan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kompetensi yang cukup pada ilmu masing-masing, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh adalah ukuran kelulusan, karena itu pengetahuan yang dimiliki tidak hanya sebatas teoritas, tetapi juga pada waktunya dapat diimplementasikan bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tunjukan kualitas dan kapabilitas kalian baik menyangkut hard skill maupun soft skill,” tegas Sadali.

Tanggung jawab mewujudkan masyarakat Maluku yang berkualitas, ujar Sadali, merupakan tanggung jawab semua pihak,  oleh karena itu perlu berperan sesuai tugas masing-masing, dimana pemerintah daerah sebagai regulator, mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mencapai misi Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan.

“Sementara itu lembaga pendidikan, diharapkan mampu menjaga mutu pendidikan dan kualitas kelulusannya, serta masyarakat menyadari pentingnya pendidikan untuk generasi dimasa mendatang,” tutup Sadali.

Untuk diketahui Wisuda tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Unpatti 1888/UN 13/SK/2024, dengan menghasilkan 1920 lulusan, yang terdiri dari 1674 Sarjana, 44 Profesi Dokter, 3 Profesi Guru, 195 Magister, dan 4 Doktor.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Senat Universitas Pattimura, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Pattimura, Ketua LLDIKTI Wilayah XII, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Anggota DPRD Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Ambon, Ketua Dharmawanita Unpatti, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMD/BUMN, TNI Polri, serta para orang tua dan keluarga para wisudawan. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

KSM-E BEM FP UNISMA Kembangkan Urban Farming untuk swasembada pangan keluarga di panti Akhlaqul Karimah

KABARMASA.COM, MALANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang baru-baru ini melaksanakan kegiatan bakti sosial di salah satu panti asuhan di Malang. Dengan tema "Pengembangan Urban Farming untuk Swasembada Pangan Keluarga," kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengaplikasikan konsep pertanian perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan kepada penghuni panti asuhan.16 Agustus 2024

 

Dalam kegiatan ini, para mahasiswa memberikan pelatihan praktis kepada anak-anak panti asuhan tentang cara menanam sayuran dan tanaman lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan mandiri. 

 

Hamdan Hamid selaku ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang 2024 , menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian dan keberlanjutan kepada generasi muda.

 

"Kami berharap dengan adanya kebun urban farming ini, panti asuhan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar, serta mampu memproduksi sendiri sebagian dari kebutuhan pangannya. Ini juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan keluarga," ungkapnya.

 

Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari pihak panti asuhan. Mereka menyatakan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa dan berharap agar kebun yang telah dibangun dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa depan.

 

Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian perkotaan yang semakin relevan di era modern ini. 

Share:

Read More

Kongres Ke-XXXIV Universitas Jayabaya Sosok Kevin Karunia Simamora Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Periode 2024-2025

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kevin Karunia Simamora dari Fakultas Hukum sukses terpilih secara aklamasi menjadi Presiden Mahasiswa pada kongres ke-XXXIV periode 2024-2025 Universitas Jayabaya agenda tersebut berlangsung di Bogor Hotel Graha Wijaya pada kamis sekitar pukul 11.00 WIB, (22/08/2024).

Kevin karunia Simamora lantas menyampaikan visinya yaitu "Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun Mahasiswa universitas Jayabaya dengan inspirasi dan kreatifitas" ujarnya 

Selain visi ada juga misi yang diterangkan olehnya sebagai berikut;

Lebih lanjut, untuk mewujudkan visi tersebut dijelaskan beberapa hal yang menjadi misinya adalah

• Membangun hubungan yang sinergis dengan pihak Institut untuk memenuhi kebutuhan setiap mahasiswa.
• Membangun budaya berdiskusi dan berbahasa guna meningkatkan karakter mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.
• Menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan menyalurkan aspirasi mahasiwa universitas Jayabaya
• Bersama membangun sinergis dan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa
• Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa universitas Jayabaya dalam mewujudkan manfaat nyata dalam masyarakat.
• Aktif, dan responsif terhadap isu internal maupun eksternal
• Menumbuh kembangkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan diantara mahasiswa
• meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM universitas Jayabaya. tutupnya.

Share:

Read More

Biografi Gus Shofi, Ketum PB PMII Terpilih 2024-2027

KABARMASA.COM, JAKARTA - Shofiyullah Cokro terpilih menjadi ketua umum PB PMII  2024-2027 setelah unggul dari rivalnya, Moh Faqih Al-Haramain. Caketum PB PMII nomor urut 1 tersebut meraih 179 suara, sedangkan Moh Faqih Al-Haramain mengantongi 116 suara.  

Dari pantauan acara Kongres XXI PMII 2024 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (22/“8/2024). Gus Shofi melaju ke putaran kedua bersama 3 calon lainnya, Moh Faqih Al-Haramain, Mahbub Ubaedi, dan M Irkham. 

“Jumlah suara M Shofiyullah Cokro sebanyak 179 suara, Moh Faqih Al-Haramain 116 suara, dan 1 suara yang tidak sah” ujar panitia pemungutan suara Kongres XXI PMII 2024 yang digelar di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (22/p8/2024).  

M Shofiyullah Cokro Hadi Kusumo lahir di Jombang, 8 Januari 1995. Shofi dikenal sebagai seorang santri yang tumbuh kembang dalam dunia aktivis, ayahnya dari Pondok Pesantren Tambakberas dan ibu dari Pondok Pesantren Durisawo Ponorogo. Ia pernah menimba ilmu di beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Krapyak. 

Gus Shofi sapaan akrabnya merupakan putra asal Jombang yang menempuh perkuliahan di Yogyakarta sekaligus menjadi aktivis gerakan kemahasiswaan dan gerakan sosial. Ia aktif berproses di PMII dan menjadi Presidium PMII UIN Sunan Kalijaga 2013. 

Ketua kaderisasi Rayon Wisma Tradisi fakultas tarbiyah 2015. Ketua komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Ketua PC PMII DIY 2018, hingga saat ini menjadi anggota tim kaderisasi nasional PB PMII. 

Gus Shofi sapaan akrabnya merupakan putra asal Jombang yang menempuh perkuliahan di Yogyakarta sekaligus menjadi aktivis gerakan kemahasiswaan dan gerakan sosial. Ia aktif berproses di PMII dan menjadi Presidium PMII UIN Sunan Kalijaga 2013. 

Ketua kaderisasi Rayon Wisma Tradisi fakultas tarbiyah 2015. Ketua komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Ketua PC PMII DIY 2018, hingga saat ini menjadi anggota tim kaderisasi nasional PB PMII. 

"Selamat untuk sahabat Shofi serta ikut berbelasungkawa karena sudah mengemban amanah yang begitu berat sebagai ketua umum  PB PMII," ujar Gus Ami saat dikonfirmasi pihak NU Online Jatim.

"Dan semoga dapat diberikan kelancaran dalam mewujudkan gagasan, visi dan misi menuju era baru PMII serta agar dapat melestarikan pemikiran kritis yang konstruktif untuk menjaga Independensi PMII dengan tetap memperkuat ideologi ahlussunnah wal jamaah di kalangan mahasiswa” tutupnya.

Share:

Read More

Upayakan Peningkatan Investasi, Pemerintah Kota Bekasi Melalui DPMPTSP Gelar BIGHUG

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Kegiatan Temu Bisnis yang mengundang para pelaku usaha dan para pelaku UMKM di Kota Bekasi dengan tajuk BIGHUG: Bekasi Investment Gathering Harmonious Urban Governance yang bertempat di XXI Lounge Mega Bekasi Hypermall pada Kamis (22/08)

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama unsur Forkopimda dan berbagai lembaga atau organisasi yang menaungi para pelaku usaha di Kota Bekasi serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi hadir dalam BIGHUG yang mengusung tema Mendorong Terbentuknya Ekosistem Usaha dan Investasi Berbasis Kemitraan.

Tujuan utamanya digelarnya BIGHUG malam ini adalah sebagai ajang diskusi antar pelaku usaha serta pemberian apresiasi atas peran sertanya dalam pertumbuhan ekonomi yang tentunya diharapkan bahwa pertemuan ini juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk terus berinvestasi dan membuktikan kepada khalayak luas lainnya bahwa berinvestasi di Kota Bekasi aman.

"Kita perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyuguhkan kepastian keamanan dan hukum dalam berinvestasi di Kota Bekasi dan malam ini adalah wujud nyata dan persembahan dari kami bahwa Kota Bekasi aman dan nyaman untuk berinvestasi, dan event BIGHUG malam ini merupakan upaya kami untuk mengapresasi dan memberi wadah kepada para pelaku usaha besar serta pelaku UMKM untuk mendukung peningkatan bisnisnya sehingga lebih maju dan berkembang," ujar Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam sambutannya.

Dengan meningkatnya investasi di Kota Bekasi, dianggap mampu untuk membentuk lapangan kerja yang baru sehingga angka pengganguran dan kemiskinan semakin berkurang.

"Jika angka investasi meningkat, para pelaku usaha dapat melebarkan sayapnya, maka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Kota Bekasi semakin lebar. Angka pengangguran berkurang, perekonomian pun tumbuh berkembang, sehingga semakin mampu untuk menambah pemasukan bagi PAD Kota Bekasi yang mana dapat dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang terus maju dan membaik," tambah Gani Muhamad.

Terakhir, selaku Kepala DPMPTSP sekaligus sebagai penyelenggara BIGHUG, Dicky Irawan menambahkan, "tentu gelaran malam ini merupakan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan fungsi DPTPSMP, dan Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, kini angka investasi di Kota Bekasi meningkat dan capaian hingga semester 1 tahun 2024 telah tercapai  60% yang mana target tahapan hingga triwulan 2  di angka 40%. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang terlibat. Semoga kita bisa terus bergerak bersama mewujudkan investasi dan aspek perekonomian di Kota Bekasi yang terus berkembang," tutupnya.

 

Share:

Read More

Cara Gampang Lulus CPNS, Berikut 5 Instansi yang Sepi Peminat di CPNS 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi telah mengumumkan jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.  

Pengumuman formasi CPNS dilakukan dari 19 Agustus 2024 hingga 2 September 2024.

Pihak BKN juga mengimbau para calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik dan terus memantau informasi terbaru seputar proses seleksi CPNS ini.

Pendaftaran akan dimulai pada 20 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 6 September 2024.

"Berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024," tulis pihak BKN melalui laman resminya, Rabu (14/8/2024).

Daftar Instansi Sepi Peminat

Dikutip dari akun Instagram @bkngoidofficial, berikut daftar instansi sepi peminat berdasarkan rekrutmen tahun sebelumnya:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Dalam Negeri

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Perindustrian

Kementerian Kesehatan

Berikut daftar lengkap syarat CPNS 2024 resmi dari MenPAN-RB:

Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan

Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan

Share:

Read More

84 PTS Terancam Tutup, Mahasiswa Bisa Dialihkan ke Kampus Lain

KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah harus bertanggung jawab pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang terdampak jika 84 kampus swasta di Indonesia tutup.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pemerintah mempunyai mandat untuk menjamin semua anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak.

"Tapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sana itu, mereka terus belajar. Seandainya mereka harus ditutup, dia bisa dialihkan ke kampus lain. Karena tugas pemerintah adalah menjamin bahwa anak-anak yang ingin kuliah ini difasilitasi oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Tidak kemudian pemerintah membuat masalah, menimbulkan masalah. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah ini, kemudian kampusnya ditutup lalu mereka tidak bisa kuliah lagi. Ini masalah," ujar Ubaid kepada KBR Media, Selasa (13/8/2024).

Jika mahasiswa yang terdampak dari ditutupnya perguruan tinggi ini tidak mendapatkan hak belajarnya, Ubaid menilai maka akan menjadi masalah berkepanjangan.

"Tugas pemerintah bukan hanya sekadar menutup kampus atau mengevaluasi kampus yang buruk. Tetapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa yang sedang belajar untuk terus belajar," kata Ubaid.

Ubaid mendorong peran pemerintah untuk menjamin anak yang lulus SMA terus belajar di perguruan tinggi tanpa biaya. Menurutnya ini harus menjadi evaluasi karena pemerintah tidak menyediakan perguruan tinggi yang layak untuk anak Indonesia.

Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebut ada 84 perguruan tinggi swasta (PTS) terancam dicabut izinnya karena tidak mengurus akreditasi. Kampus swasta yang terancam ditutup itu tersebar di sejumlah daerah.

Dewan Eksekutif BAN PT Ari Purbayanto menyebut kampus-kampus itu paling banyak di Jawa Barat dan Jakarta.

"Jadi memang masih ada sekitar maksimal 100, tapi kalau di data LLDIKTI bersama kami mengidentifikasi 84 (PTS) bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelola sudah tidak ada, dosennya juga, itu yang benar-benar sulit melanjutkan," kata Ari usai acara kick-off strategi leapfrogging dalam peningkatan mutu dan relevansi PTS berbasis join resources PTS DIY di Bantul, DIY, Sabtu (10/8/2024).

Menurut Ari, ada sejumlah kendala yang ditemui dalam mengurus akreditasi. Di antaranya soal Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah dosen, dan masalah pendanaan. Kini pemerintah tengah memikirkan nasib perkuliahan para mahasiswa 84 PTS itu, terutama jika benar-benar sudah dicabut izinnya.

"Karena itu pemerintah akan memindahkan mahasiswa ke PTS lain yang siap menampung mereka," ujarnya.

Ari menambahkan, kebijakan pemindahan mahasiswa juga berlaku bagi dosen yang mengajar di PTS yang terancam izinya dicabut. Syaratnya, dosen yang akan dipindahkan memiliki kualifikasi baik. Artinya, bukan sekadar punya ijazah, tapi juga mempunyai kompetensi sebagai dosen.

"Kalau dia sudah punya profil bagus, kerja di mana pun dicari-cari. Masalahnya, kalau dosen hanya mengaku sebagai dosen tapi dicari di Google saja tidak ada namanya, itu, ya, susah. Punya ijazah tapi tidak bisa apa-apa, siapa yang mau merekrut atau mencari pekerjaan pun tidak bisa," jelasnya.

Share:

Read More