SAPMA Pemuda Pancasila DKI Jakarta : Komnas HAM ada apa denganmu?
Demi Pemulihan Pasca Bencana, PMI Bagikan Sembako Untuk Korban Di NTT
Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI), Frans Freddy, bersama Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M. Hum, saat setelah membagikan sembako untuk korban di Kupang NTT |
Pasca kegiatan bagi sembako kepada masyarakat terdampak, Freddy dan Tim disambut Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M. Hum dan Kapolres Kupang, Aldinan Manurung, di ruang kerjanya. Freddy mengaku siap bahu-membahu bersinergi dalam rangka percepatan pemulihan akibat bencana di NTT.
Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402, Gerakan Muda Visioner Usulkan Penambahan Anggaran Alutsista dan Panglima TNI dari Angkatan Laut
HMI MPO JAKSEL Berbagi Takjil Sekaligus Refleksi Hari Kartini dan Hari Bumi
Semarak Ramadan, AH Indonesia Bagi - Bagi 1442 Paket Takjil
Guntur Eka Pratama Terpilih Jadi Ketua Komisariat Sapma PP Komisariat Universitas Jayabaya Periode 2021-2022
Kiri Amri plt. ketua Komisariat UIC, Tengah Guntur ketua terpilih, Kanan Afad ketua demisioner |
KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemilihan Ketua komisariat Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) Komisariat Universitas Jayabaya Periode 2021 - 2022 menetapkan Guntur Eka Pratama sebagai nahkoda baru organisasi SAPMA PP Komisariat Universitas Jayabaya.
Terpilihnya Guntur Eka Pratama merupakan hasil Musyawarah Komisariat (Muskom) yang dilaksanakan di Hotel daily Iin, Jakarta pada Jumat (23/04/2021) lalu.
Dalam musyawarah komisariat universitas jayabaya juga di tutup dengan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar, sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap masyarakat.
Terkait amanah baru yang diembannya, Guntur Eka Pratama berharap ke depan Sapma Pemuda Pancasila Komisariat Universitas Jayabaya dapat terus menjadi organisasi mahasiswa yang mampu menjaga ideologi pancasila, serta garda terdepan penjaga nilai-nilai Pancasila di kehidupan pemuda - pemudi khusus nya universitas jayabaya.
Sapma komisariat universitas jayabaya akan lebih banyak ikut
terjun mengkaji, dan mengimplentasikan dalam sebuah bentuk nyata, terkait
kontribusi dalam bidang kepemudaan sehingga masyarakat dapat merasakan
kehadiran mahasiswa adalah ujung tombak dari pemikiran rakyat, dan kembali kepada
khitah mahasiswa adalah Agent of Change, Social Control, and Iron Stock tutur Guntur.
Indra Muliawati: Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Jaya
KABARMASA.COM, SAMARINDA - Habis gelap terbitlah terang. Tepatnya pada hari ini 21 April masyarakat Indonesia kembali memperingati hari kartini. Kartini: 7 huruf, 1 kata dan merupakan salah satu tokoh perempuan ternama di Indonesia yang memiliki nama asli Raden Ajeng Djojo Adiningrat yang lahir di Jepara Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 21 April 1879. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan paling fenomenal di Indonesia. Bagaimana tidak, semasa hidupnya Kartini memang tidak pernah mengangkat senjata untuk menentang Belanda. Namun, namanya harum disejajarkan dengan para pahlawan kemerdekaan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan inspirasi dan pemikiran yang beliau wariskan kepada para perempuan Indonesia.
Lantas bagaimana dengan perempuan masa kini yang harus bisa memperjuangkan cita-cita Kartini, yaitu berjuang menghilangkan system feodalisme dan patriarki yang hingga sekarang masih melekat di tengah masyarakat. Sebab kesadaran perempuan bahwa bisa merdeka dalam berpikir dan bertindak masih kurang. Padahal secara kuantitas, perempuan di ranah publik semakin banyak namun rasa percaya diri perempuan untuk berargumentasi dan menyuarakan diri di hadapan publik masih kurang. Sehingga belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatakan bahwa perempuan berada di publik karena perempuan memang diperlukan.
Peran perempuan di ranah publik justru memperkuat dampak kebaikan. Anggapan bahwa perempuan dan laki-laki ibarat matahari dan bulan yang harus beredar di orbit masing-masing, laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik adalah kurang tepat. Bahwasanya Amar ma’ruf nahi munkar harus dikerjakan bersama-sama. Artinya, baik laki-laki dan perempuan bersama-sama harus mengurus urusan publik maupun domestik. Kemudian minimnya peran perempuan di ranah publik salah satunya adalah maraknya terjadi kejahatan seksual di ranah publik. Bagaimana tidak, catatan tahunan komnas perempuan 2020 mencatat 431.471 kasus kejahatan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Pada tahun lalu ranah public tercatat 24% atau 3.602 kasus. Dari 3.062 kasus kejahatan terhadap perempuan diranah publik tercatat 58% merupakan kejahatan seksual. Melihat catatan peningkatan kasus kejahatan membuat prihatin, namun angka tersebut belum menggambarkan jumlah kasus yang sesungguhnya ada di masyarakat karena sangat banyak kejahatan yang terjadi tidak dilaporkan.
Di Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu penyumbang besar angka kasus kejahatan perempuan. Dikutip dari pendataan aplikasi simfoni hanya dalam kurun waktu delapan bulan pada 2020, tercatat 262 kasus kejahatan perempuan dan anak di Kaltim, 112 diantaranya kasus kejahatan itu adalah kasus kejahatan seksual. Kota Samarinda adalah Kota di Kalimantan Timur yang paling banyak terdapat kasus kejahatan terhadap perempuan. Salah satu masalah yang menjadi sorotan saat ini adalah mengenai rasa aman dan nyaman perempuan di Samarinda. Hingga saat ini Kota Samarinda belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan. Terbuktinya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat.
Beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan, rasa aman dan meminimalisir kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha bersama agar kejahatan terhadap perempuan dan anak berkurang, bahkan tak ada lagi. Salah satunya adalah menguatkan peran keluarga dalam proses pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Perempuan Indonesia!
Ikatan Mahasiswa Nusantara (IMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI
Organisasi Kepemudaan Minta Jokowi Revisi PP 57/2021
Keluarga Besar HMI MPO Cabang Jakarta Selatan Berbagi Takjil
KABARMASA.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Jakarta Selatan bekerjasama dengan lembaga di lingkup HMI MPO Cabang Jakarta Selatan yaitu LABHMI, LAPMI, Kohati, dan Korps Pengader Cabang berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas di Lampu Merah Karang Tengah, Sabtu (17/04/2021).
Dalam kegiatan bertajuk Ramadhan Berbagi ini HMI MPO Cabang Jakarta Selatan membagikan takjil sebagai hidangan berbuka puasa.
Kegiatan berbagi takjil ini digelar sebagai bentuk kepedulian antar sesama, khususnya dibulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh rahmat ini.
”Alhamdulillah, kegiatan berbagi takjil yang kita bagikan hari ini terkumpul dari para donatur yang menitipkan sebagian rezekinya untuk berbagi” ujar Redza Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa syukur dan kepedulian terhadap orang-orang sekitar. Melalui kegiatan ini, redza mengaku bisa menjalin dan menjaga silaturahmi dengan sesama umat muslim secara luas.
Redza berharap, kegiatan pembagian takjil gratis ini dapat menjadi salah satu ibadah di bulan Ramadhan. Menurutnya, bulan puasa harus dimanfaatkan sebagai ladang untuk berbuat kebaikan dan meraih pahala sebanyak banyaknya.
Menangkal Radikalisme Dan Separatisme Di Indonesia
Serukan Aksi Di Depan Balaikota. HMI MPO Jaksel: Aksi Kami Tidak Ada Kaitannya Dengan PB HMI
PERMAHI TEGASKAN PEMERINTAH PERCEPAT IMPLEMENTASI PERPRES EKSTRIMISME DAN TERORISME
Klien LQ Indonesia Lawfirm Diputus Lepas di PN Tangerang
DPN LKPHI Dukung Kapolri Ungkap Jaringan Terorisme di Indonesia”
KABARMASA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (DPN LKPHI) mendukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dan terus mengungkap jaringan terorisme di Indonesia.
Direktur Ekeskutif DPN LKPHI Ismail Marasabessy mengatakan, pemberantasan terhadap jaringan terorisme sampai pada akarnya perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan UU no 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU no 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.
“Saya menilai tindak kekerasan semacam itu bukan merupakan ajaran agama apapun dan hanya akan melukai rasa kemanusiaan. Apalagi jelas dalam UU sesuai konsideran menimbang huruf a disebutkan, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Kata Ismail saat dihubungi via WhatsApp.
Ismail berharap kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus penyerangan Mabes Polri, termasuk aksi bom bunuh diri di kompleks gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.
“Demi menjaga keamanan serta kondusifitas bangsa dan negara. Olehnya itu Saya meminta Polri untuk mengusut tuntas jaringan teroris di nusantara”. Tutur Ismail.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi kesigapan dan tindakan kepolisian yang dengan cepat berhasil menindak pelaku.
“Aparat penegak hukum telah melakukan langkah antisipasi dan pengamanan secara baik. Tinggal bagaimana fungsi intelijen perlu diperkuat dan ditingkatkan sehingga kita harapkan kejadian teror diberbagai tempat itu tidak lagi terjadi”. Tutup Ismail