Diduga Oknum Tambak Udang Muihong Serobot Lahan PT. BJM, dan Diduga Pengajuan Lahan Membodohi Publik




KABARMASA.COM, KEPULAUAM RIAU - Kota Batam - Sungguh parahnya para pengusaha Tambak Udang yang berada di Tanjung Piayu Kota Batam diduga tidak memiliki izin legalitas dan diduga juga dengan beraninya melakukan perbuatan melawan hukum kepada PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) yang sudah mendapatkan izin dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam), Kamis (31/08/2023)

Berdasarkan investigasi di lapangan, Bahwa Tambak Udang milik Muihong diduga berdiri di atas lahan PT. Bapur Jaya Mandiri, Yang mana PT. Bapur Jaya Mandiri (BJM) telah resmi mendapatkan Lahan tersebut dari Badan Pengusaha (BP Batam) serta sudah keluarnya jumlah Uang Wajib Tahunan (UWT). 

Anehnya, Lahan yang sudah resmi di dapat oleh PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) dari Badan Pengusaha (BP Batam), Pihak dari Tambak Udang Muihong diduga tetap bersikeras mempertahankan lahan Tambak Udang, Dimana Pemilik Tambak Udang hanya miliki surat Alhasak.

Berarti, Aktivitas yang dilakukan oleh pemilik Tambak Udang milik Pak Muihong selama ini tidak memiliki izin lengkap dari Badan Pengusaha (BP Batam) dan diduga Tidak adanya pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), serta diduga bahwa Tambak Udang tersebut tidak miliki Izin Dampak Lingkungan.

Diketahui lebih dalam dari tim kabarmasa.com, bahwa Pemilik Tambak Udang yang sedang mengajukan lahan tersebut kepada pihak Badan Pengusaha (BP Batam) sudah beberapa kali di Tolak oleh pihak BP, dikarenakan alasan tidak tersedia dan berbagai macam lainnya.

Kemudian, kabarmasa.com kembali melakukan investigasi siapa pengajuan lahan tersebut, Dari investigasi nama yang di ajukan dalam LMS Badan Pengusaha (BP Batam) iyalah saudara TK. Namun, Nomor yang tertera dalam pengajuan tersebut ialah yang diduga konsultan Amdal Tambak Udang milik Muihong.

Menurut pengajuan tersebut, diduga tidak sesuai dengan peruntukkannya, dimana Pemilik, Nomor HP, dan Pengajuan Lahan diduga berbeda orang. Lantas, mengapa pihak Tambak Udang milik Muihong merasa keberatan bahwa Lahan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Bapur Jaya Mandiria. Sedangkan pengajuan mereka diduga tidak sesuai peruntukannya yang berlaku.

Terkait Tambak Udang, kabarmasa.com mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada nomor pemilik pengajuan lahan Tambak Udang yang tertera dalam pengajuan yaitu bapak TK. 

Namun, nomor telepon yang tertera dalam pengajuan tersebut hingga detik ini belum mendapatkan balasan dari Bapak TK sebagaimana kabarmasa.com melakukan konfirmasi kepada nomor pengajuan lahan.

Lantas, bagaimana bisa pengajuan lahan diduga telah berbeda leluhur yakni Nomor Bapak Andika, Pemilik Bapak TK dan Alhasak Bapak Muihong. Tetapi, sangat disayangkan nomor yang tertera di pengajuan tersebut merupakan nomor yang diduga konsultan Amdal Bapak Andika. 

Untuk itu, Diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti secara tegas Aktivitas Tambak Udang milik Muihong, dimana dalam dugaan Tambak Udang milik Muihong diduga tidak ada izin, dan diduga Menyerobot lahan PT. BJM yang telah mendapatkan izin lahan dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam). (Red/ZS)

Edisi ke-4

Share:

Alhamdulillah, Siap Hadapi Masa Pensiun, PPPK Dapat Jaminan Hari Tua


 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan ungkapan rasa syukur, selain mendapati peningkatan remunerasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan diberikan lima hak tambahan yang disandarkan pada perubahan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Serangkaian revisi pada UU ASN merujuk pada hak-hak yang bakal diberikan kepada PPPK.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih holistik mengenai penambahan hak-hak yang diperuntukkan bagi PPPK menurut perubahan UU ASN ini, kiranya kita telaah ulang esensi yang tertuang dalam artikel berikut ini.

Mari kita telaah lebih mendalam mengenai hak-hak pemberian yang direncanakan bagi PPPK sejalan dengan amandemen UU ASN ini.

Pemerintah tengah merencanakan agar kedudukan PPPK mendekati paritas dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa depan.

Melalui revisi UU ASN yang mengincar pemberian hak-hak lebih lanjut, diharapkan PPPK mampu mencapai tingkat setara dengan PNS, walaupun demikian mungkin akan terdapat disparitas tertentu.

Hak-hak tambahan yang diamanatkan bagi PPPK dalam revisi UU ASN ini mencakup:

Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas

PPPK akan memperoleh hak terkait remunerasi, tunjangan, dan fasilitas yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Izin Dinas

Hak izin cuti akan dijabarkan dengan lebih tuntas bagi PPPK, memberi ruang bagi mereka untuk merencanakan masa istirahat dan cuti dengan lebih terstruktur.

Pengembangan Kapabilitas

PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas.

Pensiun

Hak pensiun akan dijamin bagi PPPK, memberikan jaminan terhadap kebutuhan finansial pada masa pensiun.

Perlindungan

PPPK akan memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan hukum dan manfaat asuransi yang relevan.

Hak-hak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Namun, belum dapat dipastikan dengan tegas perbedaan di antara hak-hak baru yang diamanatkan melalui revisi UU ASN dengan hak-hak yang telah ada sebelumnya hingga revisi ini diresmikan.

Oleh karena itu, kesabaran diperlukan dalam menanti keputusan yang akan diambil mengenai hak-hak yang diberikan kepada PPPK dalam bingkai revisi UU ASN ini.

Rencananya, proses persetujuan revisi UU ASN ini akan segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Share:

Jubir Muda PAN: Pak Prabowo adalah Sosok Capres yang Ideal dan Dekat dengan Anak Muda


KABARMASA.COM, JAKARTA - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Deklarasi tersebut berlangsung pada Hari Minggu, 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Faiz Arsyad, Juru Bicara Muda DPP PAN juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang,

“Keputusan tersebut tidak mendadak, tapi sudah melalui proses pembahasan yang panjang dan pertimbangan yang matang. Baik dan buruknya pun sudah kami bahas. Kami meyakini bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang tepat dan ideal untuk Indonesia dalam mewujudkan bonus demograsi di masa mendatang.” Ungkap Faiz.

“Pak Prabowo memiliki track record pengabdian yang panjang untuk Indonesia. Kita semua pasti sudah mengetahuinya. Beliau juga memiliki prestasi yang sangat banyak, sehingga menjadi hal yang sangat wajar jika banyak elemen masyarakat yang menitipkan harapannya untuk Indonesia. Insyaa Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju di masa depan.” Tambah Faiz.

Juru Bicara Muda DPP PAN yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Master di Rusia juga menuturkan bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang bersahaja dan dekat dengan anak muda,

“Sebagai anak muda, saya merasa bahwa beliau sangat memperhatikan dan dekat dengan anak muda. Beliau sering bertemu dan diskusi dengan kami, serta banyak program yang beliau susun sesuai kebutuhan anak muda, seperti pendidikan, perumahan, dan pinjaman untuk usaha.” Sambung Faiz.

“Bahkan menurut survei pun, anak muda memandang bahwa Pak Prabowo mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan lapangan kerja, sehingga banyak dukungan dari kalangan milenial dan Gen Z yang mengalir untuk beliau. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.” Tutup Faiz.
Share:

KETUM MAJELIS PENYELAMAT PB SEMMI - APRESIASI KAPOLDA RIAU BERIKAN SUMUR BOR KEPADA MASYARAKAT DAN DEKLARASI PEMILU DAMAI


KABARMASA.COM, JAKARTA - Polda Riau dan jajaran resmi menyalurkan 23 sumur bor ke masyarakat. Puluhan sumur bor disalurkan ke daerah pelosok hingga daerah sulit mendapat air bersih. Rabu (30/08/2023)

Salah satu lokasi penyaluran sumur bor dari Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal ada di Muara Fajar Pekanbaru. Di daerah dataran tinggi itu masyarakat memang sulit mendapatkan air bersih, khususnya untuk masak dan minum.

Warga sekaligus pekerja sumur bor, Muslih mengaku warga bertahun-tahun kesulitan air bersih. Bahkan, untuk dapat air bersih warga harus turun ke jurang.

Bobby Kurniawan,Ketua Umum Majelis Penyelamat PB SEMMI Yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Umum SEMMI Wilayah Riau mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap pelayanan Jajaran Kepolisian Daerah Riau.

Sosok Abang iqbal ini memang sangat dicintai Masyarakat Riau . Dari awal beliau menjabat sebagai Kapolda Riau 17 Desember 2021 Lalu sampai sekarang selalu memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat kalangan bawah.

Polri sebagai Instansi yang sangat dekat dengan masyarakat ini,dan di cintai masyarakat khususnya di daerah wilayah riau bukan hanya sebuah Slogan,tapi memang benar adanya. Ungkapnya

Belum lama juga di Riau melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai yang di inisiasi oleh Kepolisian Daerah Riau .

Yang dimana kita telah memasuki tahun tahun politik, besar harapan Kepolisian Daerah riau menjadi pengawal dalam pelaksanaan Pemilu nantinya . Pungkas Bobby (Red)

Share:

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Berikan Penghargaan Juara Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi 2023


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangkaian pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (30/08/2023) Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto sekaligus mengumumkan hasil penilaian Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023. 

Tim penilai berhasil melakukan seleksi dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di seluruh Kota Bekasi dengan mengacu pada 5 indikator penilaian utama. Indikator-indikator tersebut mencakup bidang kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat. Hasil dari proses penilaian tersebut diumumkan dalam acara apel kali ini, dan beberapa diantaranya adalah:

Terbaik 1, RW 14 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 3 unit Baktor, 1 unit Motor, 10 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 2, RW 08 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede 
dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 2 unit Baklor, 9 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 3, RW 23 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur 
Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 1 unit Baktor, 7 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit paket Sound System.

Harapan 1, RW 07 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati
Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 2 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit Sound System.

Harapan 2, RW 12 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria 
Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 1 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Harapan 3, RW 08 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih
Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengapresiasi atas upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat dalam perlombaan KTJ tahun ini. Terutama kepada 12 Kecamatan yang telah menjadi juara di tingkat kecamatan masing masing, yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Penilai KTJ 2023 untuk menentukan juara terbaik se Kota Bekasi. 

"Rangkaian proses pelaksanaan Kampung Tangguh Jaya tahun ini telah mencapai puncaknya, melibatkan berbagai tahapan yang panjang dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Karena itu, saya dengan tulus memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh peserta Kampung Tangguh Jaya 2023, kepada Tim penilai yang teliti, dan kepada semua komponen masyarakat yang ikut serta. Saya berharap hadiah ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para juara, dengan tujuan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Saya juga ingin mengingatkan kepada mereka yang belum meraih juara untuk tetap bersemangat untuk kampung yang tangguh dan keren" ujarnya.

"Perlombaan ini diadakan dengan tujuan untuk membentuk kampung-kampung yang tangguh di berbagai aspek, mulai dari kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, hingga ekonomi masyarakat. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah karakter dan semangat gotong-royong dari masyarakat itu sendiri yang harus mendukung dalam mewujudkan kelima indikator ini. Saya berharap bahwa perlombaan Kampung Tangguh Jaya ini akan menjadi panduan bagi seluruh tingkat, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, RW, hingga RT di seluruh kota Bekasi, untuk menciptakan Kampung Tangguh yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah." tutupnya.
Share:

Kabaharkam Polri: Pimpin Apel Rolakir Persiapan Asean Summit Ke 43

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran Pimpin apel Kesiapan Pamwal Rolakir Asean Summit ke 43 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/23).


Fadil mengatakan sebagai wujud kesiapan awal pengamanan ASEAN summit ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta salah satu tugas yang diberikan kepada Polri adalah tugas pengamanan pengawalan rute dan parkir yang berada di bawah satgas operasi di Tri Brata Jaya.

"Sebagai kasatgas hari ini kami ingin memastikan bahwa persiapan personil kesiapan perlengkapan siap untuk mengawal jalannya ASEAN summit ke-43", ucapnya.

Ia juga menjelaskan adapun personil yang dilibatkan dari Korlantas Polri sebanyak 1679 personil mulai dari personil Korlantas Polri personil ditlantas Polda Metro Jaya kemudian personil ditlantas Polda Banten personil di Lantas Polda Jawa barat dan beberapa Polda lainnya.

Lanjut Fadil, sedangkan untuk kendaraan yang dilibatkan yang pertama bko ke Paspampres ada 60 roda empat listrik kemudian 66 roda dua listrik yang kedua untuk delegasi ada 35 roda empat fosil dan 25 roda dua fosil.

Ia menambahkan, Dalam kegiatan tersebut kami juga memberikan bantuan personil yang akan melakukan pengawalan VVIP atau ketua delegasi pimpinan negara yang akan berkoordinasi dan melekat dengan Paspampres sebanyak 176 anggota lalu lintas plus kendaraannya akan melekat dengan Paspampres di bawah kendali Paspampres untuk melakukan pengawalan terhadap VVIP.

Ia berharap, kegiatan pagi hari ini menjadi awal agar semua rangkaian kegiatan ASEAN summit yang akan berlangsung mulai dari tanggal tanggal 5 sampai 7 bisa berjalan dengan baik walaupun operasi pengamanan akan kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September 2023. pungkasnya
Share:

Drs. Junaedi Dilantik Sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hari ini, sesuai dengan keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 821.2/Kep.98-BKPSDM/VIII/2023 mengenai pengangkatan dan alih tugas jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sonthanie, 11 pejabat Eselon II dilantik oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.


Terdapat 1 orang Eselon 2A, Junaedi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan 10 orang Eselon 2B menjadi Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan baru diantaranya ;

1. Asep Gunawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
2. Zeno Bachtiar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
3. Ika Indah Yarti, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
4. Marisi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan
5. Muhammad Sholikhin, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
6. Widayat Subroto, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi.
7. Iis Wisnyuwati, Kepala Inspektorat Kota Bekasi.
8. Nesan Sujana, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi
9. Dr. Kusnanto Saidi, Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid.
10. Aceng Solahudin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan mengenai berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 133 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diduduki selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja. 

"Untuk Kepala Disdamkar dan Kepala RSUD, Hasil evaluasi kinerja keduanya menunjukkan kinerja keduanya masih bagus dan tetap menjabat ditempatnya." Kata Tri.

Dilanjutkan, hasil seleksi secara terbuka dari mutasi dan rotasi ini merupakan juga hasil dari evaluasi, terutama untuk posisi Kepala Kesbangpol dan Inspektorat Kota Bekasi karena memiliki fundamental dan situasional tahun 2024 karena harus memiliki kehangatan dan suasana damai mendekati pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif dan pilkada serentak nantinya.

"Berharap betul ASN memiliki netralitas dan membantu sosialisasikan pelaksanaan pemilu damai pada tahun 2024 mendatang, abdi negara harus menjadi guide kepada masyarakat, agar menjalankan pemilu untuk kelanjutan kedepannya." Ujar Tri.

Ia menambahkan kepada para pejabat yang telah dilantik agar bisa secepatnya menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat dalam bidang pekerjaannya, karena sebuah pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi harus bergerak dengan cepat, khusus untuk Sekretaris Daerah agar menjalankan roda Pemerintah ini di perangkat perangkat daerah terjalin koordinasi yang taktis.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan dilantiknya  kembali terhadap pejabat Kepala Disdamkar dan Direktur RSUD merupakan hasil penilaian, kecapaian kinerja, kecakapan dalam memimpin dua OPD tersebut.  

"Hasil penilaian mereka ditempatkan diposisi yang sama karena cocok menempati posisi tersebut. Ini dari hasil evaluasi dan assesmennya," ungkapnya. 

Share:

Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta Menyampaikan Kritikan Dan Tuntutannya Terhadap Rahmat Bagja Melalui Kabag Humas Bawaslu RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- PPMJ telah melakukan audiensi bersama Bawaslu RI yang diwakili oleh Kabag Humas. Dalam audiensi yang sempat mengundang aksi demonstrasi karena kurang responsif menerima berkas berisikan kritik dan saran dari Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta dan sempat melakukan UNRAS pada 25 Agustus kemarin dengan tuntutan utamanya mencopot Rahmat Bagja.
Koordinator PPMJ, Azzuhri Rauf, menjelaskan bahwa Bawaslu RI dengan sengaja menjadikan adanya kekosongan pimpinan Bawaslu kab/kota se Indonesia dan membiarkan adanya kekosongan tersebut sehingga satu tahapan pemilu yaitu penetapan DCS Calon Anggota Legislatif DPRD kab/kota tidak terawasi oleh bawaslu Kab/Kota merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan adanya pengumuman yang tidak sesuai jadwal yg ditetapkan (diundur undur dari jadwal) maka SK Penetapan Anggota Bawaslu Kab/Kota menjadi tidak sah alias cacat dan batal demi hukum sehingga harus dibatalkan SK tersebut dan itu dinilai ada unsur kesengajaan.
Kemudian ditambahkan oleh Ketua PMKRI Jakarta Pusat, Ine Lipa Dory, bahwa permasalahan lainnya yang ada pada pucuk pimpinan Bawaslu RI yaitu Rahmat Bagja tidak menepati empat program prioritas yang menjadi visi misinya jika terpilih kembali sebagai Komisioner Bawaslu.

Empat program prioritas tersebut dianggapnya sebagai janji manis seperti para politikus. Program prioritas pertama berupa sinergi yang mempertimbangkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Akan tetapi justru banyak partisipan yang merespon soal penyelenggara pemilu yang kurang profesional dan transparan malah tidak mendapatkan jawaban secara responsif, menyebabkan munculnya isu sara, serta membuat framing seolah ingin mengadu domba TNI-Polri..

Lalu, program prioritas kedua, perihal inovasi. Ine menjelaskan bahwa Bagja mengungkapkan perlunya bentuk digitalisasi bagi pencegahan dan mekanisme penindakan (e-court dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa). Akan tetapi dalam proses administrasi malah membuat kualitas Bawaslu melemah terbukti ketika pengunguman 1.900 komisioner di 514 kabupaten/kota justru sempat tertunda.

Program prioritas ketiga, dia menggarisbawahi tata kelola lembaga akuntabel. Harapannya membuat rekrutmen pengawas pemilu atau pemilihan secara transparan.inipun sebenarnya belum dijalankan secara tegas.

Program keempat, lanjut ine, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang professional. Dirinya menekankan pelatihan intensif dan berskala bagi seluruh komisioner, pegawai atau staf staf pendukung. Namun programnya ini telah dibantah sendiri dari usulannya mengenai penundaan Pilkada karena rawan keamanan. 

"Seharusnya solusinya bukan menunda tapi melanjutkan program prioritas dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM yang profesional. Karena bahkan dalam laporan dari biro SDM pun mengenai alasan ditundanya pengunguman komisioner tingkat kabupaten/kita karena terjadi Hack atau peretasan. Artinya sistem informasi dan teknologi Bawaslu masih terbilang gagal, tidak canggih, bahkan tidak berintegritas." Jelas Ketua umum PMKRI Jakarta Pusat.

Kemudian ditambahkan oleh Ketua umum GMNI Jakarta Pusat, bahwa keseluruhan misi ini dianggap sebagai janji semata sehingga menujukan bahwa Rahmat Bagja sebenarnya tidak kredibel dan profesional serta serius menjadi lembaga independen yang mengawas pemilu melainkan lembaga yang sarat dan menampung orang-orang nepotisme dan cendrung korup.

Ketua EW LMND Jakarta, Nasir Latupono kemudian juga menjelaskan kalau Bawaslu RI lalai dalam proses seleksi ada anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan organisasi Papua merdeka yang berinisial GT, komisioner Bawaslu kabupaten puncak.

Ia menjelaskan kalau Bawaslu sempat mengabaikan aduan masyarakat itu menunjukkan betapa lalainya Bawaslu dalam proses seleksi. Selain itu, Bawaslu sebenarnya punya banyak kesempitan mengecek rekam jejak GT mengingat tahapan seleksi calon anggota Bawaslu daerah cukup panjang.

Terakhir, penyampaian aspirasi dari ketua umum SEMMI Jakarta Pusat, dimana menjelang Pilpres 2024, Harta Kekayaan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja cendrung meningkat drastis dan perlu dilakukan audit dan dicurigai karena sebagai pejabat publik hal-hal seperti ini akan sangat sensitif.
Sebagai penutup, Azzuhri Rauf sebagai perwakilan pimpinan dari HMI Jakarta Pusat Utara, menegaskan dihadapan Kabag Humas Bawaslu RI bahwa mereka akan mendesak DKPP harus mengevaluasi kinerja Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional. Dsn akumulasi dari semua permasalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI.

PPMJ telah konsisten menyoroti isu-isu kontroversial dari Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI karena terindikasi dalam nepotisme, melakukan pelanggan etik, dan tidak membawa Bawaslu sebagai lembaga independen untuk mengawasi pemilu 2023.

Bagi PPMJ, Bawaslu RI sebenarnya tidak siap menjalankan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pilkada serentak 27 November 2023. Terbukti dari usulan Rahmat Bagja untuk menunda pilkada serentak dengan alasan rawan keamanan.

Meskipun ada potensi kerawanan, namun ia mengatakan bahwa solusinya bulan menunda tapi harus lebih mempersiapkan agenda demokrasi 2024. Karena masih banyak yang harus dibenah termasuk Pengawasan digital dan sistem teknologi di Bawaslu yang cacat karena berhasil diretas.

Persoalan keamanan dan mobilisasi pasukan saat pilkada merupakan otoritas TNI-Polri. Jadi seolah-olah Bagja ingin mengadu domba TNI-Polri dengan DPR dan Pemerintah. Karena itu Rahmat Bagja lagi-lagi telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu karena ucapannya itu menabrak empat pasal dalam Peraturan DKPP.  
 
PPMJ juga memberikan ultimatum dan pernyataan sikap yaitu:
1. Mendesak kepada Rahmat Bagja untuk mundur dari jabatannya karena terindikasi kuat terseret pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Mendesak kepada DKPP untuk mencopot Rahmat Bagja karena gagal membawa Bawaslu menjadi lembaga independen, kredibel, profesioinal, dan berprinsip pada penegakan hukum serta telah melakukan banyak pelanggaran etik. 
3. Menuntut kepada Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI untuk mengklarifikasi serta meminta maaf ke publik karena menyebabkan kegadughan pada situasi politik nasional mulai dari permasalahan seleksi bawaslu sampai pada isu penundaan pilkada.
4. Usut tuntas permasalahan seleksi Bawaslu yang meloloskan serta melantik anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan Organisasi Papua merdeka
5. Usut tuntas dan audit persoalan LHKPN Rahmat Bagja yang semakin meningkat setiap tahun dan tidak rasional.
6. DKPP harus mengevaluasi kinerja seluruh jajaran komisioner Bawaslu RI: Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional.
7. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja harus bertanggungjawab atas akumulasi permasalahan yang ada ditubuh Bawaslu RI dan segera merespon setiap laporan dari berbagai kabupaten yang ada.
Share:

PPMJ Melaporkan Ketua Bawaslu RI Di DKPP Atas Isu Penundaan Pilkada

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) telah melaporkan Rahmat Bagja, selaku Ketua Bawaslu RI atas isu penundaan Pilkada 2024 di Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Koordinator PPMJ, Azzuhri Rauf, bersama dengan pimpinan OKP yang tergabung dalam forum Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta telah melaporkan beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan Pelanggaran kode etik, isu penundaan Pilkada 27 November 2024, keterlambatan pengunguman 1.900 komisioner, di 514 kabupaten/kota, adanya anggota Bawaslu yang yang terafiliasi dengan OPM, serta meningkatnya LHKPN Rahmat Bagja.

"Sebagai bagian dari penegakan hukum dan menjalankan fungsi kontrol kepada para stakeholder, khususnya dalam hal ini adalah Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik maka kami PPMJ telah melaporkan hal tersebut kepada DKPP untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya." Tegas Azzuhri Rauf, koordinator PPMJ, dalam pernyataan resminya dimedia. Selasa, (29/08/2023).
Iya menambahkan bahwa Undang-undang pemilu sudah mengatur dengan eksplisit dan tegas tentang tahapan seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kita dan masa jabatan mereka selama lima tahun. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemilu yang mengandung dan menerapkan prinsip berkepastian hukum, profesional, jujur, adil, mandiri, dan akuntabel mestinya membuat Bawaslu RI memahami ada hal-hal yang harus dipatuhi dan ditegakkan dengan konsisten.

"Bagi kami Bawaslu harus bertanggungjawab menjelaskan kepada publik secara transparan dan komprehensif mengapa terjadi keterlambatan dan kekosongan pengisian keanggotaan Bawaslu di kabupaten kota bahwa menyampaikan permohonan maaf kepada publik sebab jika ada permasalahan dalam beberapa kabupaten/kota maka harusnya yang ditunda hanya beberapa. Jangan sampai semuanya dikorbankan untuk ditunda di 514 kabupaten/kota. Tentu persoalan ini menyebabkan pihak-pihak dalam penyelenggaraan pemilu meragukan kredibilitas dan penegakan hukum 2024." Jelas Azzuhri Rauf
Selain itu persoalan mengenai isu penundaan Pilkada yang muncul dari gagasan pendapat ketua Bawaslu RI telah menyebabkan kegaduhan pada situasi nasional sehingga Rahmat Bagja didesak harus meminta maaf kepada publik karena pendapat tersebut bukan pada wilayah dominnya serta bisa berkonsekuensi pada wacana pengadu dombaan antara TNI-POLRI dengan Pemerintah dan DPR. Ini juga menjadi salah satu alasan kuat pelanggan kode etik yang dilakukan Ketua Bawaslu RI.

Terakhir, Bawaslu RI dinilai telah lalai dalam proses seleksi ada anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan organisasi Papua merdeka yang berinisial GT, komisioner Bawaslu kabupaten puncak itu juga perlu adanya atensi khusus karena berkaitan dengan keamanan negara.

"Kami mendesak kepada DKPP melalui laporan yang telah kami buat untuk memanggil, mengevaluasi total, bahkan mencopot jika perlu, atas pelanggaran etik yang dilakukan Rahmat Bagja. Dan kami akan terus mengawal persoalan ini dengan memberikan ultimatum kepada DKPP apabila dalam kurun waktu 2x 24 jam tidak segera ditindaklanjuti laporan kami, maka kami akan memobilisasi seluruh masyarakat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk meminta pertanggungjawaban dari DKPP karena akan terindikasi telah bersekongkol dengan Bawaslu RI." tutup koordinator PPMJ." Tegas koordinator PPMJ.

Sebagai catatan tambahan, Pimpinan-pimpinan OKP yang ikut terlibat dalam pelaporan kepada Rahmat Bagja ke DKPP diantarnya Azzuhri Rauf sebagai perwakilan dari HMI Jakarta Pusat Utara, EW LMND Jakarta yang diwakili oleh Nasir Latupono, PMKRI Jakarta Pusat yang diwakili oleh Ine Lipa Dory, GMNI Jakarta Pusat diwakili bung De Niau Umboh, dan SEMMI Jakarta Pusat yang diwakilkan oleh Fahmi R. Turut membersamai juga Safa C. selaku Kabid Hukum dan Ham HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Sebagai moderator saat audiens.

Share:

Rakernis Bidhumas Polda Metro Jaya 2023: Siap Kawal Pemilu Damai 2024


KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto mewakili Kapolda Metro Jaya membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bid Humas Polda Metro Jaya bersama pengemban fungsi Humas Jajaran Polda Metro Jaya T.A. 2023 di Hotel Diraja Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Para Kasie Humas Polres dan Polsek Jajaran Polda Metro Jaya serta peserta rakernis.

Tema yang diangkat dalam rakernis tersebut adalah "Bid Humas Polda Metro Jaya Yang Presisi Siap Mengawal Tahapan Pemilu Tahun 2024 Serta Mengamankan Agenda Nasional Dan Internasional Tahun 2023 Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan."

Dalam sambutannya Suyudi mengapresiasi kinerja anggota Bid Humas Polda Metro Jaya yang sudah mengelola informasi dan pemberitaan dengan baik sehingga dapat membawa nama baik Polda Metro Jaya.

Suyudi mengatakan, "Dalam waktu dekat ini KTT ASEAN 43 akan segera dilaksanakan dan juga tahapan pemilu Tahun 2024 sudah semakin dekat tentunya tantangan tugas fungsi dan peran personil Polda Metro Jaya akan semakin meningkat, peran manajemen media yang baik sangat diperlukan sehingga pemberitaan yang beredar merupakan informasi yang benar serta akurat, ucapnya".

Lebih lanjut Suyudi menjelaskan bahwa saat ini fenomena distorsi informasi atau berita hoax yang dapat memicu perpecahan, kebencian, dan bahkan kerusuhan serta gangguan Kamtibmas sangat marak, maka peran dan kehadiran Humas Polri sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi tersebut.

Diakhir Suyudi berharap kepada seluruh peserta rakernis agar betul-betul mengikuti rakernis ini dengan baik sehingga dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber. Pesan Suyudi, bekerja ikhlas dan terus berkarya dalam pelaksanaan tugas di kesatuannya masing-masing.

"Teruslah berkarya untuk mengelola media di kesatuannya masing-masing dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan penuh kebanggaan dalam menjaga nama baik instistusi, pungkasnya".
Share:

As SDM Ingatkan Pentingnya Peran Polwan Dalam Mengawal Pemilu Damai 2024


KABARMASA.COM, JAKARTA - Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peran polwan dalam pengamanan Pemilu damai 2024 sangatlah penting. Polwan akan memiliki porsi yang sama dengan polisi laki-laki dalam mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Peran polwan sangat besar sama dengan laki-laki, kehadiran di tengah masyarakat, bhabinkamtibmas, di TPS,” ujar As SDM dalam sambutannya di diskusi HUT Polwan, Selasa (29/8/23).

Menelisik kembali Pemilu 2019, As SDM menyebut, polwan dalam menjaga keamanan dari tingkat Bhabinkamtibmas sangat diapresiasi. Jajaran polwan bekerja keras tanpa lelah dan takut mengawal serta menghadapi tantangan.

Lebih lanjut As SDM menuturkan, tak dipungkiri bahwa tahapan pilkada dan sengketa pemilu menjadi yang sangat memerlukan peran Polri. Sebab, dalam dua tahapan itu, relawan yang sangat militan rentan terjadi gesekan.

“Pembekalan pemilu ini temen-teman harus pahami agar selalu siap,” ungkapnya.

Tak lupa, Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan pesan dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran selalu menambah dan menekankan kompetensi. Bahkan, As SDM memastikan selalu memberikan dukungan penuh kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam ataupun luar negeri.

Dalam penekanan Jenderal Sigit, seluruh anggota harus memiliki kompetensi etik. Kemudian, yang kedua kompetensi teknis.

“Ketiga, kompetensi leadership. Meski perempuan harus bisa mimpin, baik itu diri sendiri, satuan kamu, sampe nanti kamu dikasih kesempatan mimpin seperti bu Ida Utari,” jelas As SDM.
Share:

Polsek Pondok Gede Gelar Ungkap Kasus Curanmor, Tangkap 2 Pelaku Residivis Kasus yang Sama


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Unit Reskrim Polsek Pondok Gede berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor ) dan kedua pelaku merupakan residivis kasus yang sama serta sepak terjangnya sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali diwilayah Jakarta dan Bekasi pada sabtu (26/8/2023).

Pelaku Curanmor yang diamankan berinisial ZBH dan RS setelah berhasil mencuri satu unit sepeda motor matic honda beat nomor polisi B 4023 KTA milik korban Anisah.

Hal itu dikatakan Kapolsek Kompol Dwi Haribowo, S.T didampingi Kanitreskrim Iptu Hariyadi dalam gelar ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan bertempat di Mapolsek Pondok Gede, Senin (28/8/2023).

Aksi kedua pelaku akhirnya berakhir di Polsek Pondok Gede setelah aksi pencuriannya berhasil dikejar korban dan temannya di jalan SMP Al Ikhlas Bojong Tua RT 01 RW 01 Kel.Jati Makmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (26/8/2023) sekitar pukul 20.00 wib.

"Pelaku RS turun dari motor melihat motor korban terparkir lalu dengan menggunakan alat kunci yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menyalakan motor korban kemudian membawanya sedangkan pelaku ZBH menunggu di motor dan melihat situasi," kata Kapolsek Kompol Dwi Haribowo menjelaskan modus operandinya kepada wartawan.

Kemudian Kapolsek Pondok Gede yang turut didampingi Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari menjelaskan krinologis penangkapan kedua pelaku sehingga berhasil diamankan dan berikut barang buktinya di Polsek Pondok Gede.

"Awal mula kejadian setelah korban kehilangan sepeda motor kemudian korban memberikan informasi ke group whatsaap di HP korban," kata Kapolsek.

Dari adanya informasi digroup Whatsapp kemudian teman teman korban langsung mencari pelaku dan ditemukan di TKP pada saat pelaku sedang berhenti. Saksi teman korban kemudian menegur pelaku. Pelaku tiba - tiba langsung mencoba melarikan diri namun berhasil di tangkap oleh teman - teman korban yang lain.

"Kedua pelaku berhasil diamankan teman - teman korban dan warga sekitar dan langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Pondok Gede," ungkap Kapolsek.

Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku ternyata pelaku Residivis kasus yang sama dan pengakuan mereka sudah melakukan aksi curanmor sebanyak 7 kali diwilayah Bekasi dan Jakarta.

Adapun barang bukti yang diamankan dari kedua pelaku : 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat no pol B 4023 KTA,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario milik pelaku diduga platnya palsu.
- 1 (satu ) buah kunci letter Y beserta 4 anak kunci yang dimodifikasi .
- 1 (satu)  buah kunci magnet.
Guna penyelidikan dilengkapi 
- 1. BPKB Asli sepeda motor Honda beat nomor Polisi B 4023 KTA milik korban. 
- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No polisi B 4023 KTA milik korban.

Adapun kepada kedua tersangka disangkakan dengan pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.
Share:

Polsek Pondok Gede Gelar Ungkap Kasus Pencurian Rumah Kosong di Jatibening Baru


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kapolsek Pondok Gede Kompol Dwi Haribowo, S.T didampingi Kanitreskrim Iptu Hariyadi melaksanakan gelar ungkap Kasus pencurian dengan Pemberatan bertempat di Mapolsek Pondok Gede, Senin (28/8/2023).

Kasus pencurian yang terjadi di rumah korban Karjo beralamat di Jalan Swakarsa III RT 03 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor : LP /B/724/VII /2023/SPKT/Polsek Pondok Gede/ Restro Bekasi Kota pada tanggal 23 Agustus 2023. 

Unit Reskrim Polsek Pondok Gede pimpinan Iptu Hariyadi berhasil mengamankan pelaku dengan inisial NPS berikut barang bukti dari tangan pelaku dan satu lagi teman pelaku inisial R berhasil melarikan diri (DPO).

"Kejadian pencurian ini terjadi pada sebuah rumah kosong yang ditinggal penghuninya dimana modus operandinya, pelaku berkeliling berboncengan dengan sepeda motor mencari rumah yang akan menjadi targetnya," kata Kapolsek Kompol Dwi Haribowo kepada wartawan.

Kemudian, pelaku NPS turun dan memasuki pekarangan rumah dan mengucapkan salam untuk memastikan penghuninya tidak ada.

"Peran pelaku R (DPO) yang membawa 6 Bandel kunci berhasil membuka pintu dari salah satu kunci yang dibawanya yang kemudian kedua pelaku masuk kedalam rumah mengambil barang korban diantaranya Laptop Merk Axio warna silver dan Ipod merk Iphone warna hitam," ujar Kapolsek.

Selanjutnya kata Kapolsek, Saat kedua pelaku meninggalkan rumah yang dibobolnya, kedua pelaku berpapasan dengan warga setempat dan pelaku R melarikan diri dengan sepeda motor sedangkan pelaku NPS tertinggal dan melarikan diri sambil melempar barang bukti laptop Merk Axio.

"Pelaku NPS rupanya tidak hafal dengan jalan dilokasi perumahan sehingga berhasil diamankan warga yang mengejar pelaku kemudian Unit reskrim Polsek Pondok Gede menangkap dan membawa pelaku ke Polsek Pondok Gede," lanjutnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku NPS berupa 1 (Satu) unit Laptop merk Axio warna Silver, 1 (Satu) buah Ipod merk Iphone, 1 (Satu) buah tas laptop warna biru, 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam, 6 (enam) Bandel Kunci beraneka jenis dan uang tunai Rp 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah).

Kepada tersangka NPS akibat perbuatannya disangkakan Pasal 363 KUHPidana dimana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.
Share:

Divhumas Polri Raih Presisi Award Atas Prestasi Strategi Komunikasi Publik


KABARMASA.COM, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho. Penghargaan diberikan atas loyalitasnya bersama staf Divisi Humas Polri dan Bidhumas Polda Jajaran dalam menjalin komunikasi publik yang baik.

“Penghargaan diberikan kepada Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr Sandi Nugroho, SIK, SH, M.Hum, atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi Divisi Humas Polri bersama bidhumas Polda jajaran dalam membina silaturahmi dengan komunitas pers dan terus menjaga citra Polri agar tetap kondusif dengan terjaga dengan melakukan  strategi komunikasi publik yang baik,” ungkap Ketua Lemkapi, Edi Hasibuan, Senin (28/8/23). 

Ketua Lemkapi menyatakan, penghargaan ini diberikan usai dilakukan analisa dan pemantauan kinerja Humas Polri yang ternyata mengalami banyak kemajuan. Oleh karenanya, dengan penghargaan ini diharapkan kepercayaan terhadap Polri semakin baik. 

“Kerja keras Divisi Humas Polri ini adalah wujud implementasi program PRESISI Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam  mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujarnya.

Di sisi lain Kadiv Humas Polri menyampaikan apresiasi ini akan menjadi semangat untuk jajaran Humas Polri untuk menjadi lebih baik lagi. Ia menyampaikan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi adalah kunci menyelesaikan permasalahan dan tantangan bagi Humas Polri ke depan.

Lebih lanjut Kadiv Humas menegaskan, Lemkapi menjadi salah satu mitra Polri yang selama ini bekerja sama, menyemangati, bahkan mengkritisi agar Polri semakin baik ke depan. Tak dielakan, Lemkapi juga menjadi rujukan pemberi masukan untuk Polri dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal.

“Terima kasih kepada Lemkapi atas kerja sama dan apresiasi selama ini, mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kita semua baik yang berada di Mabes maupun yang berada di Polda Jajaran,” jelas Kadiv Humas.
Share:

Polres Metro Bekasi Kota Gelar Kegiatan Penerimaan Siswa SIP 52 Tahun 2023 Dalam Rangka Pelaksanaan Latja dan Latnis


KABARMASA.COM, BEKASI - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K M.PM, didampingi Waka Polres AKBP Dhany Aryanda S.I.K, memimpin kegiatan penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 52 Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) bertempat di Aula Lantai 7 Mapolres Metro Bekasi Kota, Senin (28/8/2023).

Sebanyak 48 Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 52 Tahun 2023  yang terdiri dari 46 Polisi Laki - Laki (Polki) dan 2 Polisi Wanita (Polwan) akan melaksanakan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) yang akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023 di Polsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota. 

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani S.I.K, M.P.M, melalui Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan Polres Metro Bekasi Kota menerima 48 Siswa SIP Tahun 2023 dari Setukpa Polri dalam rangka melaksanakan Latihan Kerja (Latja) dan Latihan Fungsi Teknis (Latnis) nantinya di Polsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota.

"Kapolres dalam acara penerimaan menyampaikan kepada para Siswa Setukpa harus melaksanakan Latnis dan Latja dengan baik sesuai arahan aplikasikan teori yg di dapat di Setukpa Polri. Siswa agar menjaga kedisiplinan, patuhi Peduksis yang ada jangan buat pelanggaran, jaga Kesehatan, jaga sikap dan etika Perwira," Kata Kasie Humas Kompol Erna dalam keterangannya ke media.

Kapolres berpesan, semua ilmu yang telah diterima di lembaga pendidikan agar di implementasikan dengan baik dalam pelaksanaan Latja dan Latnis yang akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023.

Turut hadir dalam acara penerimaan Siswa SIP angkatan 2023, Kabag SDM AKBP Joko Karjito, Kasat Lantas AKBP Agung Pitoyo Putra, Kasatresnarkoba AKBP Guntur Nugroho, Kasatreskrim Kompol Tri Buana Yudha, Kabag Ops Kompol Agus Rochmat,  Kasie Humas Kompol Erna Ruswing Andari, Kasat Samapta Kompol Imam Syafi'i, Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti mewakili Kapolsek Jajaran dan Kasium Polres Metro Bekasi Kota.
Share:

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, Resmikan Taman Jati RW 13 Kelurahan Jatikramat


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto meresmikan Taman Jati RW 13 yang terletak di Komplek TNI AL Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih.

Acara peresmian ini dihadiri oleh Camat Jatiasih, Ashari serta Lurah se- Kecamatan Jatiasih dan para tokoh masyarakat.
Taman Jati RW 13 ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan tempat rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Tri Adhianto menyampaikan rasa syukurnya atas terwujudnya Taman Jati RW 13 ini. 

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan taman merupakan wujud dari komitmen pemerintah kota untuk menjaga kualitas lingkungan serta memberikan fasilitas publik yang bermanfaat bagi warga.

"Dengan luas area yang cukup, taman ini diharapkan menjadi tempat berkumpulnya warga untuk bersantai, bermain, dan menjalin interaksi sosial yang positif" ujar Tri

Wali Kota juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kerapihan taman ini. Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama merawat dan memelihara fasilitas publik ini sehingga dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Taman Jati RW 13 ini menambah daftar fasilitas publik yang ada di Kota Bekasi yang terus berkembang. Diharapkan taman ini akan menjadi tempat yang disukai oleh warga, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Komplek TNI AL Kelurahan Jatikramat" tambahnya

"Dengan peresmian Taman Jati RW 13 ini, kami Pemerintah Kota Bekasi memberikan contoh nyata bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas merupakan prioritas utama bagi pemerintahan. Semangat untuk terus mendorong perkembangan kota yang lebih baik sangat terasa dalam setiap langkah yang diambil" tutupnya

Share:

Pengendalian Pencemaran Udara, Dinas Perhubungan Uji Emisi Kendaraan di Kecamatan Rawalumbu


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi lakukan uji emisi kendaraan bermotor roda empat di Kecamatan Rawalumbu, hadir langsung memantau Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pada uji emisi dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi.

Uji emisi kendaraan merupakan kontribusi masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara. Kendaraan yang lulus uji emisi sama dengan mengurangi beban pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor;

Penjelasan dari Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Ikhwanudin, bahwa Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) akan dilaksanakan dalam tiga gelombang yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023, 31 Agustus-1 September 2023, dan 4-6 September 2023. 

Pada hari ini, Gelombang pertama telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dimulai pukul 08.00 s/d selesai berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Rawalumbu.

Untuk personil penguji dan alat uji emisi yang digunakan berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Bengkel Rizki Putra Pratama yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk petugas penginput data dan hasil uji emisi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Alat uji emisi kendaraan bermotor yang digunakan, sebagai berikut;
a. Dinas Perhubungan Kota Bekasi
- 1 unit alat uji emisi bensin;
- 1 unit alat uji emisi solar.
b. Bengkel Rizki Putra Pratama yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 1 unit alat uji emisi bensin;


Aplikasi uji emisi yang digunakan yaitu SIUMI (Sistem Informasi Uji Emisi) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selanjutnya akan diinput ke aplikasi e-Uji Emisi Roda 4 (empat) miliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta oleh KLHK.

Hari ini, kendaraan bermotor roda 4 yang diuji emisi sebanyak 104 kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebanyak 88 kendaraan berbahan bakar bensin, dengan 83 kendaraan lulus uji dan 5 kendaraan tidak lulus uji;
b. Sebanyak 16 kendaraan berbahan bakar solar, dengan 13 kendaraan lulus uji dan 3 kendaraan tidak lulus uji.
7. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi kami rekomendasikan untuk segera melakukan perawatan kendaraan sehingga gas buang kendaraan jadi lebih ramah lingkungan;

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam Instruksi Wali Kota tentang pengendalian pencemaran udara yang didalamnya terdapat langkah-langkah antara lain:
a. Penyiraman jalan dengan menggunakan eco enzyme;
b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembakaran-pembakaran sampah secara terbuka;
c. Melakukan pengawasan terhadap boiler-boiler yang menggunakan bahan bakar batu bara;
d. Mendorong untuk menggunakan transportasi publik.

Ia juga menghimbau untuk pengurangan menggunakan kendaraan bermotor agar polusi yang terjadi semakin berkurang.
Share:

Tri Adhianto ajak Aparatur Jaga Udara Bersih Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka mendukung upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang beraktifitas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/5946/BKPSDM.PKA tentang Himbauan Bagi ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan alat transportasi sepeda atau Moda transportasi massal/umum.

Wali Kota Bekasi juga mengajak semua ASN (PNS dan PPPK) dan non-ASN yang beraktivitas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan alat transportasi sepeda atau moda transportasi massal/umum. Dengan begitu, kita dapat mengurangi emisi gas buang yang menjadi salah satu penyebab pencemaran udara.
"Penggunaan kendaraan bermotor tetap diperbolehkan untuk kegiatan pelayanan umum seperti di bidang kesehatan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, ketertiban umum, dan lainnya. Kita tetap memastikan bahwa pelayanan penting tetap berjalan lancar" ujar Tri

"Namun kami sadar pentingnya koordinasi serta mengerti bahwa ada keperluan mendesak yang membutuhkan penggunaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penggunaan kendaraan bermotor masih diperbolehkan, tetapi dengan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Ini akan diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat perintah tugas atau keterangan pendukung" tambahnya

Terakhir, Tri berpesan "Mari kita bergandengan tangan dan mengambil tindakan konkret untuk masa depan yang lebih baik. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak cucu kita juga. Mari kita bergerak bersama menuju udara yang lebih bersih, sehat, dan cerah" tutupnya
Share:

Hadiri Peresmian LRT Jabodebek oleh Presiden RI Jokowi, Wali Kota Bekasi: "Peningkatan Sarana Umum, Diharapkan Mampu Menjawab Masalah Kemacetan Dan Polusi Udara


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Setelah melalui proses uji coba di berbagai tahapan, Lintas Raya Terpadu atau _Light Rail Transit_ (LRT) Jabodebek, pada Senin (28/08) diresmikan langsung operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan sudah bisa digunakan untuk khalayak umum.

Berangkat dari Stasiun LRT Dukuh Atas, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dalam peresmian LRT Jabodebek yang berlokasi di Stasiun LRT Cawang, dimana sebelumnya Tri Adhianto sudah melakukan uji coba menaikki LRT pada Juli yang lalu.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg, Pratikno, dan Menkeu, Sri Mulyani, berangkat dari Stasiun LRT Harjamukti, Depok menuju Stasiun LRT Cawang, lokasi peresmian. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,  pada Senin pagi hari ini saya resmikan LRT Terintergrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, sebagai salah satu upaya untuk memudahkan mobilitas dan menghubungkan masyarakat ke berbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya," ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo mengharapkan keberadaan jalur LRT sepanjang 41,2 kilometer  tersebut, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Jabodetabek. "Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa berkurang dan dihindari serta polusi udara juga bisa berkurang," imbuhnya. 

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sangat menyambut baik dengan telah resminya operasional LRT Jabodebek yang mana, tanpa menunggu lama lagi, masyarakat umum sudah bisa langsung memanfaatkannya.

"LRT Jabodebek mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk para penggunanya dari segi kualitas perjalanannya maupun fasilitas penunjangnya, maka dari itu, mudah-mudahan ada satu harapan bahwa masyarakat Kota Bekasi akan segera beralih menggunakan transportasi umum dimana sehari-harinya yang sering menghadapi kemacetan, akan bisa terhindar dari kemacetan, serta berperan besar mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor," ujar Tri.

Terkait moda transportasi untuk masyarakat yang diintegrasikan ke 5 (lima) Stasiun LRT yang ada di Kota Bekasi, yakni Stasiun Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan Jatimulya, maka Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menuturkan bahwa akan mengoptimalkan jumlah armada Bus Trans Patriot untuk memudahkan akses ke Stasiun LRT tujuan. 

"Pemerintah Kota Bekasi saat ini berupaya untuk meningkatkan pengoperasian armada Bus Trans Patriot untuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan melanjutkan atau menuju stasiun LRT, sehingga dapat mengatasi masalah kemacetan di dalam kota dan membantu meminimalisir tingkat polusi udara yang ada," pungkas Tri.

Share:

Wali Kota Bekasi Resmikan Kantor Sekretariat RW 07 Kaliabang Tengah


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Di penghujung hari Minggu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berkesempatan hadir di semarak Kemerdekaan Indonesia RW 07 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara sekaligus meresmikan langsung Kantor Sekretariat RW 07. Minggu (27/08).

Unsur Ketua dan Pengurus RW serta dengan hadirnya Kantor RW yang memadai, berperan penting dalam menjembatani Pemerintah Kota Bekasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan Kantor RW pun menjadi tempat strategis sebagai tempat untuk berdiskusi antar warga, RT/RW, bahkan dengan Camat/Lurah, serta unsur kemasyarakatan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam sambutannya, bahwa "ruangan kantor atau balai RW yang nyaman bisa dimanfaatkan warga sebaik-baiknya dengan berbagai aktifitas positif, sehingga hal-hal terkait pemberdayaan masyarakat pun semakin bisa diakomodir, dan yang terpenting Kantor RW ini bisa juga digunakan sebagai tempat berdiskusi antar unsur-unsur kemasyarakatan terkait, guna bersama mendengarkan, menggali, dan mencanangkan ide-ide yang inovatif untuk perkembangan dan pembangunan lingkungan sisi sekitar," ucap Tri. 

Selain sebagai tempat berdiskusi, dengan hadirnya Kantor RW, dapat menjadi wadah untuk saling mempererat silaturahmi antar sesama. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pun menambahkan, "terwujudnya lingkungan yang harmonis dan rukun, perlu kesadaran tinggi untuk saling guyub, tidak membeda-bedakan, maka penting bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi, sehingga dapat terbina hubungan yang baik tanpa perselisihan," imbuhnya. 

Terakhir, Tri Adhianto pun mengatakan "apabila pada daerah tersebut belum memiliki fasos fasum, dan apabila ada tanah warga yang hendak dijual untuk kepentingan sosial, maka Pemerintah akan membelinya dan ditata dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat," ujar Tri Adhianto.

Kegiatan ditutup dengan pengguntingan vita oleh Anggota Dewan Fraksi PDI P Arif Rahman Hakim dan penandatanganan prasasti peresmian kantor sekertariat RW 07 Kali abang tengah Kecamatan Bekasi Utara.
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts