KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim mendapat perhatian dari kalangan aktivis di Kepulauan Riau. Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Dedy Wahyudi Hasibuan, menilai perjalanan Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. selama memimpin Polda Kepri sejak awal 2025 memperlihatkan kombinasi antara kepemimpinan yang terbuka, pendekatan humanis, dan penegakan hukum yang tegas.
Dedy, aktivis asal Kepulauan Riau, mengatakan Asep tidak hanya dikenal dari capaian institusional selama menjabat Kapolda Kepri. Menurutnya, karakter personal Asep dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, serta kalangan aktivis menjadi salah satu sisi yang menonjol selama bertugas di wilayah perbatasan tersebut.
“Beliau merupakan sosok pemimpin yang humble, responsif dan terbuka terhadap komunikasi. Dalam beberapa kesempatan berdiskusi, beliau mampu membangun dialog secara santun, memiliki kapasitas intelektual yang baik, tetapi tetap tegas ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” kata Dedy, Senin (5/10/2026).
Menurut Dedy, Asep juga memiliki pendekatan yang inklusif. Ia dinilai mampu merangkul berbagai kelompok tanpa membangun jarak yang kaku antara institusi kepolisian dan masyarakat. Kedekatannya dengan lingkungan pondok pesantren serta latar belakang keluarga ulama turut membentuk corak komunikasi yang religius dan terbuka.
Hal lain yang dinilai penting adalah kesediaan menerima kritik dan masukan. Dedy menyebut karakter tersebut membuat komunikasi antara kepolisian dan unsur masyarakat dapat berlangsung lebih cair, termasuk ketika terdapat persoalan yang memerlukan kritik terhadap kinerja institusi.
“Bagi saya, salah satu kekuatan beliau adalah mau mendengarkan. Kritik tidak selalu ditempatkan sebagai ancaman. Komunikasi tetap dibuka. Karena itu, saya melihat beliau memiliki karakter kepemimpinan yang cenderung zero enemy, mampu membangun hubungan dengan banyak pihak tanpa kehilangan ketegasan sebagai aparat penegak hukum,” ujarnya.
Secure Kepri dan Kepastian Investasi
Selama memimpin Polda Kepri, Asep membawa jargon “Secure Kepri, Secure Your Investment”. Gagasan tersebut menempatkan keamanan dan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menurut Dedy, pendekatan tersebut relevan dengan posisi Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis yang memiliki industri, pelabuhan internasional, aktivitas perdagangan lintas negara, serta wilayah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
Namun, ia menekankan bahwa keamanan investasi harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Stabilitas tidak cukup hanya diukur dari minimnya gangguan keamanan, tetapi juga dari kemampuan aparat memastikan hukum berlaku secara adil terhadap aktivitas ekonomi dan berbagai kejahatan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Pengungkapan Kejahatan Domestik hingga Jaringan Internasional
Sejumlah pemberitaan sepanjang masa kepemimpinan Asep mencatat berbagai pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Kepri. Kasus tersebut mencakup kejahatan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, kejahatan lingkungan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pertambangan ilegal, korupsi, hingga kejahatan siber yang melibatkan jaringan lintas negara.
Dalam penanganan narkotika, jajaran Polda Kepri beberapa kali mengungkap jaringan yang terhubung dengan jalur internasional, termasuk Malaysia. Pada periode April hingga Juni 2026, Ditresnarkoba Polda Kepri juga diberitakan mengungkap puluhan perkara narkotika. Pengungkapan lain mencakup peredaran sabu, ekstasi hingga etomidate.
Posisi Kepri sebagai daerah perbatasan juga menghadirkan persoalan serius terkait tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural. Berbagai operasi kepolisian sepanjang 2025 hingga 2026 mengungkap sejumlah jaringan perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran ilegal menuju Malaysia.
Penegakan hukum turut menyasar kejahatan ekonomi dan lingkungan. Polda Kepri diberitakan menangani penyelundupan benih bening lobster, hasil laut, daging ilegal, kayu bakau, telur penyu, satwa dilindungi, serta pengangkutan BBM tanpa izin. Kasus perambahan kawasan konservasi Rempang dan dugaan pertambangan pasir ilegal di Nongsa juga masuk dalam penanganan kepolisian.
Di sektor tindak pidana korupsi, Polda Kepri antara lain menangani dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar serta perkara terkait ekspor komoditas yang diberitakan berhubungan dengan bahan mengandung unsur nuklir.
Ancaman kejahatan transnasional juga berkembang ke ranah digital. Pengungkapan aktivitas scam dan kejahatan siber yang melibatkan warga negara asing di Batam memperlihatkan perubahan karakter kriminalitas di wilayah perbatasan. Menurut Dedy, kondisi tersebut menuntut kepolisian untuk tidak hanya kuat dalam penegakan hukum konvensional, tetapi juga adaptif terhadap jaringan kriminal lintas negara dan perkembangan teknologi.
Dianugerahi Satyalancana Wira Karya
Rekam kepemimpinan Asep Safrudin juga mendapat pengakuan dari negara. Ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya atas dedikasinya dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Penganugerahan tersebut menjadi salah satu catatan penting selama Asep memimpin Polda Kepri. Penghargaan itu menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya berkaitan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dukungan terhadap program pelayanan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat.
Dedy menilai penghargaan tersebut memiliki makna tersendiri karena dirinya bersama jajaran PMII pernah melihat langsung fasilitas SPPG yang dikelola Polda Kepri.
“Kami pernah mengunjungi langsung dapur SPPG milik Polda Kepri. Dari pengamatan kami, fasilitas, kebersihan, tata kelola dan proses pelayanannya memenuhi standar kelayakan yang baik. Jadi, penghargaan Satyalancana Wira Karya atas dedikasi dalam pembangunan SPPG tersebut menurut saya memiliki basis kerja yang dapat dilihat secara nyata,” kata Dedy.
Selain penganugerahan Satyalancana Wira Karya, Asep juga mencatat capaian dalam Kompolnas Awards 2026. Jajaran kepolisian di wilayah Kepri turut memperoleh pengakuan dalam berbagai penilaian pada tingkat nasional.
“Penghargaan tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Tetapi ketika capaian penegakan hukum, pelayanan masyarakat dan pengakuan dari negara berjalan beriringan, hal tersebut menjadi bagian penting dalam melihat rekam kepemimpinannya,” ujarnya.
Sinergi dan Pelayanan Masyarakat
Dedy juga menyoroti pola sinergi Polda Kepri dengan lembaga lain dalam menangani sejumlah kasus besar. Menurutnya, karakter geografis Kepri membuat kerja sama antarlembaga menjadi penting karena banyak tindak pidana berkaitan dengan wilayah laut, pelabuhan, imigrasi dan jalur internasional.
Dalam konteks pelayanan sosial, pembangunan SPPG menjadi salah satu sisi lain dari kepemimpinan Asep. Capaian tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian juga dapat mengambil peran dalam mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Dedy, pola kepemimpinan seperti ini penting karena tantangan kepolisian saat ini tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap kejahatan. Institusi kepolisian juga dituntut mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan, komunikasi terbuka dan kerja lintas lembaga.
Resmi di Lantik dan Tanggung Jawab Lebih Besar
Bagi Dedy, kenaikan satu pangkat Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. menjadi Kabareskrim harus dilihat sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Bareskrim menghadapi tantangan penegakan hukum nasional yang semakin kompleks, mulai dari korupsi, narkotika, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi hingga kejahatan siber dan jaringan transnasional.
Ia berharap pola komunikasi terbuka yang dibangun selama bertugas di Kepri dapat dipertahankan dalam lingkup tugas yang lebih luas.
“Promosi ini tentu membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Harapannya, sikap terbuka terhadap masyarakat, keberanian menindak kejahatan, profesionalitas serta kemampuan membangun sinergi dapat terus dibawa dalam memimpin Bareskrim Polri,” ujar Dedy.
Menurutnya, pengalaman memimpin wilayah strategis seperti Kepulauan Riau memberikan bekal penting bagi Asep dalam memahami karakter kejahatan yang semakin terorganisasi dan melintasi batas negara.
“Kepri memberikan pengalaman tentang bagaimana menjaga keamanan, melindungi masyarakat, memastikan kepastian hukum dan menghadapi kejahatan lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Semoga amanah baru ini dijalankan secara profesional, humanis dan tetap terbuka terhadap kritik publik,” tutup Dedy.(Tim/Red)
