menyelenggarakan JAGA WACANA, sebuah forum diskusi publik yang mengangkat tema “Mengawal Efektivitas Program Pemerintah: Perspektif Kritis Rakyat untuk Kebijakan yang
Tepat Sasaran.” Kegiatan tersebut berlangsung di Kedai Tempo. (31/10/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog mahasiswa, pemuda dan masyarakat sipil untuk melihat berbagai program pemerintah secara objektif. Mendukung setiap kebijakan yang berorientasi
pada kepentingan rakyat, sekaligus memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaannya.
JAGAKARTA memandang bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan program maupun pelaksanaannya secara administratif. Setiap kebijakan harus dapat
dipastikan efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertama, dalam forum JAGA WACANA, JAGAKARTA mengangkat lima isu strategis yang dinilai
memiliki kepentingan langsung terhadap kehidupan publik, yaitu keadilan ekologis, tata kelola Makan Bergizi Gratis, demokrasi pendidikan, kedaulatan ekonomi desa, serta reformasi
pemberantasan korupsi melalui percepatan RUU Perampasan Aset.
Atas lima isu tersebut, JAGAKARTA menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Pertama, dalam isu keadilan ekologis, JAGAKARTA mendorong penguatan pendekatan preventif, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Kedua, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), JAGAKARTA mendorong agar program dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, berkualitas, bebas dari penyimpangan, memberdayakan masyarakat sipil, serta tidak dikelola oleh TNI-Polri.
Ketiga, dalam bidang demokrasi pendidikan, JAGAKARTA mendorong terwujudnya pendidikan yang adil, terjangkau, berkualitas, dan partisipatif. Pendidikan harus tetap
ditempatkan sebagai hak rakyat dan tidak terjebak dalam praktik komersialisasi yang dapat memperlebar ketimpangan.
Keempat, dalam isu kedaulatan ekonomi desa, JAGAKARTA menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek utama pembangunan ekonomi desa. Penguatan Koperasi Desa Merah Putih harus dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan, bukan melalui dominasi institusi
keamanan.
Kelima, terkait reformasi pemberantasan korupsi, JAGAKARTA mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan
kejahatan ekonomi, dengan tetap memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukannya.
Melalui koordinator isu dan masa aksi JAGAKARTA, Zidan Haris menyampaikan “Kami menyatakan sikap mendukung program pemerintah dengan sejumlah catatan kritis. Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta
dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran, dengan menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek demokrasi yang berhak mengetahui, mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan,
serta terlibat dalam evaluasi kebijakan publik.” pungkasnya.
Menjaga Wacana. Merawat Nalar Kritis. Menggerakkan Gagasan. Menjadi tagline Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA).
No comments:
Post a Comment