CIPAYUNG PLUS DUKUNG PENUH PROGRAM PILAH SAMPAH DAN DORONG SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT

 

KABARMASA.COM,JAKARTA - Menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, yang akan memulai program pemilihan sampah, Cipayung Plus DKI Jakarta menyatakan sikap dukungan penuh dan kesiapan menggerakkan kader diseluruh wilayah jakartaJakarta, 20 Mei 2026

 

Koordinator/Perwakilan Cipayung Plus DKI Jakarta Nadzir Ahyaulilmi, menilai bahwa kebijakan ini merupakan terobosan strategis untuk menguraikan persoalan klasik sampah yang selamaini membebani TPST Bantargebang.

 

Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri dari Organisasi mahasiswa dan Kepemudaan Diantaranya yaitu PMII, HIMA PERSIS, HIKMABUDHI, KAMMI, KMHDI, SEMMI, GMKI, PMKRI DAN GMNI. Menyatakan siap menjadi kolaborator aktif pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelenjutan.

 

Berdasarkan data pengelolaan sampah di jakarta, di tahun 2025 Jakarta setiap harinya menghasilkan sekitar 7.812 Ton/Hari yang mana setiap Tahunnya angka ini slalu naik.dari Total sampah yang ada di jakarta Sekitar 79,5% (6.210 T0N /hari) di kirim ke Bntargebang, 3,8%(298 Ton/hari) Dikirim ke TPA Burangrang dan 2,3% (176 Ton/hari) Dikirim ke TPA cikokol

 

Jika kita melihat data pengelolaan sampah tahun 2025 di jakarta, lebih banyak sampah yang di angkut ke TPST/TPA sekitar 81,6% Sedangkan sampah yang di daur ulang hanya 12,3%, Sampah yang diolah organik hanya 3,7% dan pengelolaan lainya seperti Insinerator dan RSF hanya 2,3% Padahal 43,8 % dari total sampah yang ada di Jakarta adalah sampah organik dan 18,1% adalah sampah plastik.

 

Dari data yang ada cipayung plus DKI Jakarta menilai bahwa TPST/TPA Bantar Gebang sudah mengalami beban yang sangat berat dan berisik terhadap lingkungan apalagi sudah memakan korban jiwa dan menjadi duka bagi kita semua selaku warga jakarta dan kami mengkhawatirkan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan dan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

 

"kami mendukung Gubernur penuh program Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait pilah pilih sampah. namun kami juga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara bertahap menghentikan ketergantungan pembuangan sampah ke Bantargebang dan menghadirkan solusi yang lebih berdampak terhadap ekonomi masyarakat" ujar Nadzir Ahyaulilmi Koordinator/Perwakilan Cipayung Plus DKI Jakarta

 

Menurut Nadzir, solusi pengelolaan sampah ke depan harus mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui penguatan Bank sampah, industri daur ulang, pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi sirkular. 

 

Selain itu, Cipayung Plus DKI Jakarta mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern atau MRF di setiap kecamatan agar persoalan sampah Jakarta tidak terus menumpuk di Bantargebang.

 

Cipayung Plus DKI Jakarta juga Siap mengintruksikan kepada seluruh anggota untuk menjadi pelopor pemilih sampah di rumah masing masing serta lingkungan kampus dan komunitas, selain itu juga kamiakan membuat yang namanya "Sekolah Relawan Pilah Sampah" Guna membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat Jakarta dalam hal mempilah pilih sampah serta pengelolaannya. 

 

kami memandang persoalan sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan sosial, ekonomi dan peradaban kota. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat "Jaga Jakarta, Jaga Lingkungan" Sebagai gerakan bersama. Jakarta yang bersih adalah cerminan masyarakat yang peduli. Jakarta yang sehat adalah hasil dari kolaborasi semua pihak. Dan Jakarta yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat, pemerintah dan generasi muda bergerak bersama menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Share:

Read More

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Cipayung Plus Jakarta Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama Anak Yatim Dhuafa

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Doa Bersama di Yayasan Erla Global Charity, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (20/5).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas semangat Kebangkitan Nasional yang lahir dari gerakan Budi Utomo sebagai tonggak kesadaran persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan sosial tersebut, Cipayung Plus Jakarta berupaya mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi yang tergabung dalam kegiatan ini antara lain HIMA Persis, PMII, HMI, IMM, KAMMI, SEMMI, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI, dan Hikmahbudhi. Masing-masing organisasi hadir bersama ketua dan jajaran pengurus sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Pelaksanaan bakti sosial berlangsung di Yayasan Erla Global Charity yang menaungi sekitar 100 anak yatim dan dhuafa. Selain pemberian santunan dan bantuan sosial, kegiatan juga diisi dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan masa depan generasi muda Indonesia.

Ketua Panitia, Ihsan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antarorganisasi, tetapi juga sebagai sarana memohon doa terbaik dari anak-anak yatim dan dhuafa.

"Melalui kegiatan ini, selain mempererat silaturahmi antar organisasi Cipayung Plus Jakarta, kami juga memohon doa terbaik dari anak-anak yatim dan dhuafa untuk keselamatan bangsa Indonesia, serta untuk kami yang sedang mengemban amanah sebagai pengurus organisasi," ujar Ihsan.

Ia juga mengajak seluruh pemuda untuk terus mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin yang berintegritas dan berkontribusi bagi bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Ihsan menukil sebuah ungkapan Arab yang berbunyi, “Syubbanul Yaum Rijalul Ghad” yang bermakna bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.

Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Sofyan selaku Pembina Yayasan Ela Global Charity, dilanjutkan dengan ramah tamah antara peserta kegiatan dan anak-anak binaan yayasan.

Melalui kegiatan ini, Cipayung Plus Jakarta berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya diperingati sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, dan peran strategis pemuda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Share:

Read More

PMII Kota Batam Gelar Sosialisasi Pendidikan Karakter dan Penyaluran Al-Qur’an di Pondok Pesantren At-tamaddun Sekupang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Batam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan karakter sekaligus penyaluran bantuan Al-Qur’an kepada para pelajar dan santri di Pondok Pesantren At-tamaddun pada Senin (18/05/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PMII Kota Batam terhadap penguatan nilai-nilai karakter generasi muda, khususnya di lingkungan pesantren. Pondok Pesantren At-tamaddun sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menaungi jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga memiliki peran penting dalam pembinaan pendidikan dan karakter generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut, PMII Kota Batam memberikan materi mengenai pentingnya akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta peran pelajar dan santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya saing.

Selain sosialisasi pendidikan karakter, PMII Kota Batam juga menyalurkan bantuan sebanyak 25 buah Al-Qur’an untuk mendukung proses pembelajaran dan penguatan pendidikan keagamaan bagi para santri di Pondok Pesantren At-tamaddun.

Ketua KOPRI PC PMII Kota Batam, Fazarina Nurfatihah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata organisasi dalam mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter dan memiliki nilai spiritual yang kuat.

“Pelajar dan santri hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan,” ujar Fazarina.

Pihak Pondok Pesantren At-tamaddun menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kontribusi PMII Kota Batam dalam mendukung pendidikan serta pembinaan karakter santri.

Melalui kegiatan ini, PMII Kota Batam berharap dapat terus menghadirkan program-program sosial, pendidikan, dan keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Batam.(Tim/Red)

Share:

Read More

LBH KNPI DKI Jakarta: Kasus Nadiem Makarim Harus Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Pendidikan Nasional

KABARMASA.COM, JAKARTA– LBH KNPI DKI Jakarta menyoroti perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan yang menyeret nama Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Perkara tersebut kini memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum disebut menuntut hukuman berat terhadap Nadiem Makarim terkait dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2020–2022 yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Menurut Direktur LBH KNPI DKI Jakarta, Hamka Jalaludin Refra, S.H., kasus ini tidak boleh dipandang semata sebagai perkara individu, melainkan harus dibaca sebagai persoalan besar tata kelola kebijakan publik, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sektor pendidikan.

“Apabila benar terdapat penyimpangan dalam proyek digitalisasi pendidikan, maka persoalan ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang efektif dan merata sebagaimana dijamin Pasal 31 UUD 1945,” ujar Hamka Jalaludin Refra, S.H., Minggu (17/5/2026).

LBH KNPI DKI Jakarta menilai, dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, perkara ini dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.

Pertama, dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Jika benar terdapat kebijakan yang diarahkan untuk menguntungkan sistem atau pihak tertentu dalam proses pengadaan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana spirit dalam UU Tipikor dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Kedua, aspek perencanaan kebijakan publik. Dalam berbagai keterangan penyidik disebutkan bahwa penggunaan Chromebook dinilai tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di banyak daerah Indonesia, khususnya wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Jika kebijakan tetap dipaksakan meski hasil kajian internal menunjukkan ketidakefektifan, maka terdapat dugaan maladministrasi hingga potensi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan negara.

Ketiga, aspek conflict of interest dan relasi kekuasaan dengan korporasi digital. LBH KNPI DKI Jakarta memandang bahwa negara harus sangat berhati-hati ketika membuat kebijakan teknologi pendidikan yang berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap ekosistem digital tertentu. Dalam negara hukum demokratis, kebijakan publik tidak boleh terkesan membangun monopoli terselubung melalui kekuasaan administratif.

Meski demikian, LBH KNPI DKI Jakarta tetap menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Nadiem Makarim, wajib mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami memandang proses hukum harus dijalankan secara objektif dan transparan. Jangan sampai penegakan hukum dijadikan alat politisasi, namun jangan pula kekuasaan digunakan untuk menutupi dugaan penyimpangan kebijakan publik,” lanjut Hamka.

LBH KNPI DKI Jakarta juga menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa modernisasi pendidikan tidak cukup hanya berbasis digitalisasi, tetapi harus mempertimbangkan kesiapan sosial, geografis, dan infrastruktur nasional.

“Digitalisasi pendidikan adalah gagasan progresif. Namun apabila pelaksanaannya tidak disertai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian kebutuhan masyarakat, maka kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan hukum,” tutup Direktur LBH KNPI DKI Jakarta, Hamka Jalaludin Refra, S.H.

Share:

Read More

PT SPIL Diduga Kuat Terlibat Kasus Motor Bodong Di Kota Tual

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kasus motor bodong menjadi suatu dugaan kejahatan yang maraka terjadi di Indonesia. Salah satu informasi yang beredar di Kota Tual bahwa telah terjadi transaksi jual-beli motor bodong. Hal ini menyita perhatian publik.

R.K menyampaikan bahwa "Kami mendorong agar bapak kapolda maluku dan bapak kapolres tual dapat melakukan pendalaman terkait maraknya kasus motor bodong di tual beberapa tahun belakangan ini yg sangat meresahkan warga kota tual". ujarnya, (16/05/2026).

Ia juga meminta sikap tegas aparatur dalam bertindak "Kami mendesak aparat kepolisian dalam hal ini jajaran polda maluku agar dapat melakukan penyelidikan mendalam serta membongkar semua keterlibatan pihak-pihak terutama PT SPIL sebagai aktor utama dalam proses pengiriman barang".  imbuhnya

"Banyaknya motor yang disita oleh pihak polres tual tetapi hingga saat ini belum ada pendalaman terkait keterlibatan pelaku pengiriman dalam kasus tersebut, olehnya itu kami mendorong agar persoalan ini dapat dituntaskan dgn mencari akar permasalahan nya, dugaan kami PT SPIL bermain dalam proses pengiriman barang ilegal tersebut dengan cara meloloskan barang bodong saat pengiriman. Kami juga mendorong pemerintah kota tual agar memboikot ijin operasi PT SPIL karena diduga kuat terlibat dalam kasus ini". pungkasnya 

Share:

Read More

STAI Siliwangi Bandung Perluas Kiprah Global Lewat Konferensi Internasional Asia Tenggara

KABARMASA.COM, KUALA LUMPUR — Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Siliwangi Bandung memperluas kiprah global melalui partisipasi mahasiswanya, Risman Mulyana, dalam International Conference Santri Mendunia (ICSM) Batch 5, forum pendidikan internasional yang diselenggarakan lintas negara di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya STAI Siliwangi Bandung dalam mendorong internasionalisasi perguruan tinggi Islam serta memperkuat peran santri dan mahasiswa Indonesia dalam diplomasi pendidikan global berbasis nilai-nilai pesantren.

Konferensi internasional ini mengusung tema “Transforming Global Education through the Values of Pesantren Boarding Systems”, yang menempatkan sistem pendidikan pesantren Indonesia sebagai model pendidikan alternatif yang menekankan pembentukan karakter, spiritualitas, dan integrasi keilmuan dalam menjawab tantangan pendidikan global.

Dalam agenda utama konferensi yang digelar di Kuala Lumpur, para delegasi terlibat dalam diskusi akademik dan pertukaran gagasan mengenai relevansi pendidikan berbasis asrama (boarding system) dalam membangun generasi global yang beretika, adaptif, dan berdaya saing.

Selain mengikuti forum konferensi, Risman juga berpartisipasi dalam rangkaian kunjungan akademik strategis ke sejumlah institusi pendidikan bereputasi internasional. Di Malaysia, delegasi melakukan studi banding ke International Islamic University Malaysia (IIUM) untuk mempelajari integrasi ilmu keislaman dan sains modern dalam sistem pendidikan tinggi.

Di Singapura, delegasi mengunjungi National University of Singapore (NUS) guna memperoleh wawasan mengenai standar mutu pendidikan global, penguatan riset, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sementara itu, di Thailand, delegasi mendalami praktik pendidikan Islam berbasis asrama melalui kunjungan ke Solehudin Boarding School, khususnya dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan Islam di tengah masyarakat Muslim minoritas.

Risman menyampaikan bahwa "keterlibatannya dalam forum internasional tersebut merupakan pengalaman akademik yang penting sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama baik STAI Siliwangi Bandung dan pendidikan pesantren Indonesia di tingkat global". ujarnya, (15/05/2026).

Keikutsertaan mahasiswa STAI Siliwangi Bandung dalam ICSM Batch 5 diharapkan tidak hanya memperluas jejaring internasional kampus, tetapi juga memperkuat kontribusi perguruan tinggi Islam dalam pengembangan pendidikan nasional yang berorientasi global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Share:

Read More

Peran Santri dalam Pendidikan Global: Delegasi Dewan Da’wah Ambil Bagian Dalam International Conference Santri Mendunia Batch

KABARMASA.COM, JAKARTA- Malaysia Singapura, Thailand, 6–12 Mei 2026 — International Conference Santri Mendunia (ICSM) Batch 5 sukses diselenggarakan pada 6–12 Mei 2026 dengan menjangkau tiga negara Asia Tenggara. Forum internasional ini menjadi ruang strategis bagi santri dan generasi muda Muslim untuk berdialog, bertukar gagasan, serta memperkenalkan kontribusi pendidikan pesantren dalam konteks pendidikan global.

Mengusung tema “Transforming Global Education through the Values of Pesantren Boarding School System”, ICSM Batch 5 menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren memiliki relevansi kuat sebagai model pendidikan holistik. Nilai keseimbangan antara intelektualitas, spiritualitas, dan pembentukan karakter dipandang sebagai fondasi penting dalam menjawab tantangan pendidikan global yang semakin kompleks.

Dalam forum ini, Afif Haniifan turut berpartisipasi sebagai delegasi dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Keikutsertaan delegasi ini mencerminkan komitmen lembaga dakwah dalam mendukung penguatan peran santri sebagai aktor strategis yang mampu menjembatani nilai keislaman dengan dinamika global secara konstruktif dan moderat.

Afif Haniifan menegaskan bahwa keterlibatan santri dalam forum internasional merupakan langkah penting untuk memperluas peran pesantren di tingkat global.

“Santri hari ini tidak hanya dituntut kuat dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga harus mampu berdialog dengan dunia global. Forum seperti ICSM menjadi ruang strategis untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai pesantren relevan dan solutif bagi tantangan pendidikan internasional,” ujar Afif, (14/05/2026).

Rangkaian kegiatan ICSM Batch 5 dirancang sebagai proses pembelajaran terpadu yang mengombinasikan konferensi akademik, diskusi lintas budaya, serta kunjungan edukatif. Pendekatan ini memberikan pengalaman komprehensif bagi peserta untuk memahami praktik pendidikan internasional sekaligus memperluas jejaring kolaborasi lintas negara.

Sebagai bagian dari agenda edukatif, peserta juga mengikuti kunjungan akademik ke sejumlah institusi pendidikan tinggi ternama, di antaranya National University of Singapore dan International Islamic University Malaysia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peserta mengenai tata kelola pendidikan tinggi global serta membuka ruang dialog akademik yang konstruktif.

Penyelenggaraan ICSM Batch 5 menegaskan bahwa santri Indonesia memiliki kapasitas, daya saing, dan relevansi dalam percaturan pendidikan dunia. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran pemikiran, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan jejaring kolaboratif yang berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, nilai-nilai pesantren diproyeksikan untuk berkontribusi lebih luas dalam membentuk arah pendidikan global yang berlandaskan moralitas, keterbukaan, dan keberlanjutan. ICSM diharapkan menjadi model diplomasi pendidikan yang memperkuat posisi santri sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban dunia yang berkarakter dan inklusif.

Share:

Read More

Himpunan Mahasiswa Belakang Padang Soroti Dugaan Ketidakadilan Internal di Bawaslu Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait dugaan perlakuan tidak adil terhadap pegawai di lingkungan internal lembaga tersebut.

Ketua Himpunan Mahasiswa Belakang Padang, Husni Mubarok, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap internal lembaga pengawas pemilu yang dinilai tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Senin (11/5/2026)

Menurut Husni, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia melalui pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Namun, ia menilai kondisi di internal lembaga justru bertolak belakang dengan prinsip tersebut.

“Yang terjadi di internal Bawaslu sendiri justru tidak mencerminkan sikap sebagai penyelenggara pemilu yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan hanya dijadikan alasan demi menjaga marwah lembaga,” ujarnya.

Ia mengungkapkan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap seorang staf yang hanya ingin menemani dan menjaga anaknya yang baru berusia 10 bulan dalam kondisi sakit. Namun, staf tersebut justru dinyatakan tanpa keterangan sehingga berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

Di sisi lain, menurut Husni, terdapat pegawai lain yang izin kerjanya diterima pada hari yang sama. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya pegawai dari kabupaten lain yang disebut mendapatkan tugas khusus agar dapat lebih dekat dengan keluarganya.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait asas keadilan di lingkungan internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

“Kalau internal saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan peserta pemilu yang diawasi?” katanya.

Atas kejadian tersebut, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Selain itu, Himpunan Mahasiswa Belakang Padang juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam apabila dugaan ketidakadilan tersebut tidak segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya apabila persoalan ini tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjaga demokrasi justru mencederai rasa keadilan di internalnya sendiri,” tegas Husni.(Red/tim)

Edisi ke-2

Share:

Read More

GMJB Geruduk Kemensos: Usut Sepatu Rp27 Miliar dan Anggaran Coffee Shop, Desak KPK Usut Tuntas dan Gus Ipul Dicopot

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap polemik pengelolaan anggaran Kemensos yang dinilai tidak transparan serta berpotensi menimbulkan dugaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.

Dalam aksinya, GMJB menyoroti dua isu utama yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program “Sekolah Rakyat” yang disebut mencapai sekitar Rp27 miliar, serta isu anggaran coffee shop/mesin kopi dan belanja fasilitas penunjang yang dinilai tidak relevan dengan mandat utama Kemensos dalam menangani kemiskinan dan kelompok rentan.

Koordinator lapangan (Korlap), Luis Andika, menyatakan bahwa GMJB menilai program Sekolah Rakyat berpotensi diselewengkan menjadi proyek pengadaan jika sejak tahap awal sudah menimbulkan kegaduhan anggaran.

“Sekolah Rakyat ini program yang seharusnya menyentuh rakyat miskin. Tapi sejak awal sudah muncul polemik anggaran sepatu yang nilainya fantastis. Ini patut diduga sebagai gejala proyekisasi kemiskinan dan membuka ruang markup” tegas Luis dalam orasinya, (11/05/2026).

GMJB menilai bahwa jika program sosial sudah sejak dini menimbulkan pertanyaan publik, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, penanggung jawab aksi, Azzuhri Rauf, yang juga dikenal sebagai Eks Penjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, menegaskan bahwa Kemensos seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan sosial, bukan lembaga yang justru menimbulkan polemik anggaran.

“Kemensos ini harusnya bisa memaksimalkan program Sekolah Rakyat untuk semata mata mempersiapkan generasi emas 2045. Namun yang terjadi dilapangan justru seolah menjadikan program tersebut sebagai Bancakan lahan bisnis. Kementerian yang harus mengurusi rakyat miskin, anak terlantar, disabilitas, dan lansia. seolah berubah bentuk menjadi lembaga pemborosan yang mencederai rasa keadilan,” ujar Azzuhri.

Dalam aksi tersebut, GMJB menyampaikan sejumlah tuntutan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. adapun Tuntutan GMJB:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan reshuffle dan mencopot Menteri Sosial RI, karena dinilai gagal menjaga integritas program Sekolah Rakyat serta membiarkan kebijakan anggaran yang menimbulkan dugaan publik terkait markup dan proyekisasi kemiskinan.

2. Mendesak Menteri Sosial RI mundur dari jabatannya, karena dianggap mencederai rasa keadilan publik melalui kebijakan anggaran yang sejak tahap perencanaan telah menimbulkan kecurigaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.

3. Mendesak Mensos menghentikan seluruh proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, karena sejak awal sudah memunculkan dugaan publik sebagai pintu masuk markup dan permainan vendor.

4. Menuntut KPK segera membuka penyelidikan resmi atas dugaan penyimpangan anggaran sepatu Sekolah Rakyat serta belanja fasilitas nonprioritas di Kemensos seperti coffee shop/mesin kopi.

5. Menuntut KPK memanggil dan memeriksa Menteri Sosial RI, atas dugaan markup belanja sepatu Sekolah Rakyat serta anggaran service mesin kopi yang dianggap tidak prioritas.

GMJB menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan moral atas kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil. GMJB juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada hari Kamis, 14 Mei 2026 apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Jika program Sekolah Rakyat dijadikan proyek, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi kejahatan moral terhadap rakyat miskin. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada audit total dan proses hukum,” tutup Luis Andika.

Share:

Read More

SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan Ikuti Lomba Inovasi Balitbangda Kab. Bekasi dengan Ciptakan Website “Bekasikab1”

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik dengan mengikuti Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi (Balitbangda Kab. Bekasi).

Dalam ajang tersebut, tim inovasi SMKS IT Attaqwa 07 menghadirkan sebuah platform digital bernama “Bekasikab1”, sebuah website layanan masyarakat yang dirancang untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan publik di wilayah Kabupaten Bekasi.

Website Bekasikab1 dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan responsif. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai permasalahan seperti keadaan darurat, bencana alam, jalan rusak, kecelakaan, hingga kebutuhan ambulans dan bantuan sosial. Sistem dirancang agar laporan yang masuk dapat segera diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti secara efektif.

Kepala SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam lomba inovasi ini merupakan bentuk nyata peran aktif sekolah dalam mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi. 11/5/2026

“Melalui Bekasikab1, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang berdampak langsung bagi publik,” ujarnya.

Tim pengembang yang terdiri dari siswa dan guru pembimbing bekerja secara kolaboratif mulai dari tahap perencanaan, desain sistem, hingga uji coba implementasi. Inovasi ini juga menjadi sarana pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang melatih kreativitas, kemampuan problem solving, serta jiwa kepemimpinan siswa.

Dengan mengikuti Lomba Inovasi yang diadakan Balitbangda Kabupaten Bekasi, SMKS IT Attaqwa 07 berharap Bekasikab1 dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk terus berinovasi serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di era modern.

Ke depan, platform Bekasikab1 direncanakan akan terus dikembangkan dengan fitur tambahan seperti notifikasi real-time, integrasi data kependudukan, serta dashboard monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Partisipasi ini membuktikan bahwa generasi muda Kabupaten Bekasi siap menjadi motor penggerak inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna dan berkelanjutan.

Share:

Read More

Diduga Ada Permainan Internal, Staf Bawaslu Batam Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Dugaan penyalahgunaan wewenang dan perlakuan tidak adil di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam mencuat ke publik. Seorang staf berinisial T resmi melaporkan dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Batam. Minggu (10/5/2026)

Laporan tersebut muncul setelah izin pelapor untuk merawat anaknya yang masih bayi dan sedang sakit diduga ditolak tanpa penjelasan yang jelas. Akibatnya, tunjangan kinerja pelapor dipotong dan status kehadirannya dianggap tanpa keterangan.

Peristiwa bermula pada 11 April 2026 ketika anak pelapor yang masih berusia 10 bulan menjalani imunisasi DPT 3 di Posyandu RW 04 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji. Setelah imunisasi, dokter telah mengingatkan bahwa sang bayi berpotensi mengalami demam sebagai efek samping.

Benar saja, pada 13 April 2026 dini hari, anak pelapor mengalami demam tinggi. Dalam kondisi panik sebagai seorang ayah, T. memilih tetap berada di rumah demi menjaga anaknya yang sedang sakit. Bahkan sang istri yang berprofesi sebagai guru juga disebut tidak dapat menjalankan aktivitas mengajarnya.

Pada pukul 06.59 WIB, pelapor menghubungi petugas administrasi absensi berinisial T.D. untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat hadir bekerja karena kondisi anaknya membutuhkan pendampingan penuh.

“Namun yang terjadi kemudian justru membuat pelapor merasa terpukul dan diperlakukan tidak manusiawi”.

Meski mengaku telah menyampaikan ketidakhadirannya dan membuat surat izin sesuai mekanisme administrasi, pelapor baru mengetahui pada 5 Mei 2026 bahwa izin tersebut ternyata ditolak. Informasi itu diperoleh setelah dirinya mempertanyakan alasan tunjangan kinerjanya dipotong.

Saat dikonfirmasi, bagian administrasi menyebut bahwa penolakan terjadi karena pimpinan memperoleh informasi bahwa pelapor disebut tidak pernah memberitahukan ketidakhadirannya.

Padahal menurut pelapor, seluruh prosedur telah dijalankan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

“Saya hanya ingin menjaga anak saya yang sedang sakit. Anak saya masih bayi. Tetapi justru saya diperlakukan seperti pegawai yang sengaja mangkir,” ungkap pelapor dalam laporannya.

Pelapor mengaku kecewa karena hingga kini tidak pernah dipanggil secara resmi untuk memberikan klarifikasi. Tidak ada ruang komunikasi, tidak ada penjelasan langsung, bahkan tidak ada upaya penyelesaian sebagaimana yang selama ini disebut biasa dilakukan kepada pegawai lain.

“Kondisi itu membuat pelapor mulai mempertanyakan apakah ada faktor lain di balik perlakuan tersebut”.

Ia menduga terdapat indikasi hubungan internal, dinamika pekerjaan, maupun kedekatan tertentu antar pimpinan yang diduga mempengaruhi keputusan terhadap dirinya. Dugaan itu muncul karena menurut pengakuannya, selama ini dirinya merupakan salah satu staf yang aktif menangani berbagai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Batam, mulai dari penerimaan laporan hingga proses klarifikasi.

“Apakah karena saya hanya staf biasa sehingga mudah diperlakukan seperti ini? Atau ada faktor lain di internal yang membuat saya sengaja dipersulit?” tulis pelapor dalam laporannya.

Pelapor juga menyoroti adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap pegawai lain. Ia menyebut terdapat pegawai yang tetap diberikan toleransi izin, bahkan ada pegawai dari luar daerah yang mendapat penugasan khusus agar bisa lebih dekat dengan keluarganya.

Ironisnya, ketika dirinya hanya meminta izin untuk menjaga anak yang sedang sakit, permohonan tersebut justru ditolak.

Situasi itu membuat pelapor merasa diperlakukan tidak adil dan menjadi korban keputusan sepihak yang diduga sarat kepentingan tertentu.

Akibat kejadian tersebut, pelapor mengaku mengalami kerugian secara administratif, finansial, hingga psikologis. Selain tunjangan kinerja yang dipotong selama tiga hari, nama baik dan absensinya juga tercoreng karena dicatat tanpa keterangan.

Dalam laporannya, pelapor menilai tindakan para terlapor diduga bertentangan dengan sejumlah aturan, di antaranya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Tindakan tersebut juga dinilai berpotensi masuk kategori maladministrasi sebagaimana ketentuan Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari penyalahgunaan wewenang, diskriminasi pelayanan, hingga tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan.

Untuk memperkuat laporannya, pelapor turut melampirkan berbagai bukti berupa surat izin, dokumen absensi, tangkapan layar komunikasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Kini pelapor berharap ada pemeriksaan objektif dan transparan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Ia juga meminta perlindungan agar tidak mendapat tekanan maupun intimidasi setelah laporan itu disampaikan.(Red/Tim)

Share:

Read More

Muhamad Ibnuh, SE Terpilih Aklamasi Pimpin DPD BM PAN Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Sabtu (9/5/2026) – Muhamad Ibnuh, SE resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kota Batam dalam Musyawarah Daerah (Musda) serentak DPD BM PAN se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelar pada 6 Mei 2026 di Kota Batam.

Pelaksanaan Musda tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah Kepulauan Riau, khususnya dalam memperkuat peran generasi muda menghadapi dinamika politik ke depan.

Terpilihnya Muhamad Ibnuh secara aklamasi menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan penuh dari kader serta peserta Musda terhadap kepemimpinannya untuk membawa BM PAN Kota Batam menjadi organisasi kepemudaan politik yang aktif, solid, dan dekat dengan masyarakat.

Dalam keterangannya, Muhamad Ibnuh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia berharap BM PAN Kota Batam dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan perjuangan politik PAN.

“BM PAN harus menjadi rumah besar anak-anak muda yang memiliki semangat perubahan, kreativitas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kita ingin mendorong lahirnya generasi muda yang aktif, cerdas, dan siap membesarkan PAN di Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BM PAN Kota Batam siap mendukung dan mendorong kemenangan Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2029 mendatang, khususnya dengan memperkuat basis pemilih muda yang saat ini menjadi kekuatan besar dalam kontestasi politik nasional maupun daerah.

Menurutnya, peran anak muda ke depan tidak hanya menjadi pelengkap dalam politik, namun harus mampu tampil sebagai motor penggerak perubahan dan kemajuan.

“Target kita jelas, bagaimana generasi muda bisa ikut memenangkan PAN tahun 2029 nanti. Anak muda hari ini harus berani tampil, berani bergerak, dan berani membawa gagasan-gagasan baru demi kemajuan partai dan daerah,” tambahnya.

Musda serentak BM PAN Kepulauan Riau tersebut turut dihadiri pengurus PAN, kader BM PAN dari berbagai kabupaten dan kota, serta sejumlah tokoh muda yang memberikan dukungan terhadap penguatan organisasi kepemudaan PAN di Kepri.(Red/tim)

Share:

Read More

Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia Dukungan Terhadap Rekomendasi KPRP Mengenai Posisi Polri di Bawah Presiden

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Poros Muda Indonesia (DPP PMI) menyampaikan sikap resmi terkait rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengenai posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).6 Mei 2026

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Frans Freddy, S.H., M.H, DPP Poros Muda Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi KPRP yang menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut DPP PMI, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk yang tepat dalam menjaga efektivitas koordinasi, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

“Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden adalah langkah strategis yang telah sesuai dengan semangat reformasi. Hal ini akan mempermudah pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat tanpa harus melalui birokrasi tambahan,” ujar Frans Freddy.

Lebih lanjut, DPP PMI menilai bahwa wacana pembentukan kementerian baru yang menaungi Polri justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperpanjang rantai birokrasi yang tidak efisien.

DPP Poros Muda Indonesia juga mendorong agar rekomendasi KPRP dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah dalam memperkuat sistem kelembagaan Polri ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen terhadap kemajuan bangsa, DPP PMI akan terus mengawal setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan reformasi institusi negara demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk komitmen dan kontribusi pemikiran DPP Poros Muda Indonesia terhadap pembangunan nasional.

Share:

Read More

Gerak Cepat Salurkan Bantuan Perbaikan, Wali Kota Bekasi Tinjau Rumah Warga Terdampak Angin Kencang di Jatiasih

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi pada Jumat, (1/5/26), mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga, khususnya di wilayah Jatiasih. Dampak yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari kerusakan ringan seperti atap terlepas hingga kerusakan berat akibat tertimpa pohon tumbang.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung meninjau lokasi pada Sabtu, (2/5/26). 

Dalam kunjungannya, Tri didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Widayat Subroto, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agus Harpa Sanjaya.

Sedikitnya terdapat 10 rumah warga yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Bekasi. Ia memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan bantuan serta solusi bagi warga yang terdampak bencana tersebut. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari perbaikan atap rumah hingga bantuan untuk bangunan yang mengalami kerusakan parah.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan bergerak cepat dalam membantu warga agar dapat kembali menempati rumahnya dengan aman dan nyaman.

“Kami hadir untuk memastikan warga yang terdampak mendapatkan bantuan yang sesuai. Perbaikan akan segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang,” ujar Tri.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendataan dan penanganan secara menyeluruh terhadap dampak bencana yang terjadi.

“Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, kami siapkan bantuan berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah. Ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” tambahnya.

Peninjauan ini disambut baik oleh warga setempat yang merasa terbantu dengan kehadiran langsung Wali Kota dan jajaran. Pemerintah Kota Bekasi berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat, sehingga kondisi lingkungan kembali normal dan masyarakat dapat menjalani aktivitas seperti sediakala.

 

Share:

Read More

Tri Adhianto tindak lanjuti Petugas Penjaga Perlintasan Ampera - Bulakapal, Wajib Petugas Resmi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penjagaan palang pintu perlintasan kereta di kawasan Ampera dan Bulak Kapal yang masih dilakukan oleh oknum tidak resmi (akamsi). Pada Jumat, (1/5/26).

Tri Adhianto turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai arahan pemerintah provinsi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa penjagaan perlintasan sebidang harus dilakukan oleh petugas resmi, yakni dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP, demi menjamin keselamatan masyarakat. Penjagaan ini akan diberlakukan hingga pembangunan flyover Bulak Kapal selesai.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar. 

Tri Adhianto menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, sehingga tidak boleh ada lagi penjagaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

“Kita ingin memastikan bahwa penjagaan perlintasan ini dilakukan oleh petugas resmi yang memiliki tanggung jawab dan standar keselamatan yang jelas,” ujar Tri.

Ia juga menambahkan bahwa penataan ini penting untuk menghindari potensi risiko kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat.

“Sampai flyover Bulak Kapal selesai dibangun, penjagaan harus dilakukan secara optimal oleh Dishub dan Satpol PP. Ini demi keselamatan bersama dan ketertiban di lapangan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bekasi berharap dengan langkah tegas ini, kondisi perlintasan kereta di wilayah tersebut menjadi lebih aman dan tertib. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama.

 

Share:

Read More

Kick Off Bekasi PRIDE Award 2026 Resmi Digelar, Dorong Integrasi Perencanaan, Riset, dan Inovasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Kick Off Bekasi PRIDE (Planning, Research, and Innovation Development) Award 2026 di Aula Nonon Sonthanie. Selasa (28/04).

Kegiatan ini menjadi rangkaian awal pelaksanaan Bekasi PRIDE Award 2026. Pada hari pertama, agenda diisi dengan sosialisasi Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Kota Bekasi, serta bimbingan teknis (bimtek) bagi pembina Posyantek kelurahan yang belum aktif terbentuk. Sementara itu, pada hari kedua dilaksanakan bimtek bagi pembina Posyantek kelurahan yang telah aktif.

Bekasi PRIDE Award 2026 merupakan transformasi dari Bekasi Innovation Week yang telah diselenggarakan sejak 2020 hingga 2025. Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa ajang ini merupakan upaya mendorong pengembangan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengintegrasikan aspek perencanaan, riset, dan inovasi dalam satu kompetisi guna memacu kreativitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap perangkat daerah dan masyarakat dapat terus berinovasi serta menghadirkan solusi yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si., yang mewakili Wali Kota Bekasi. Acara turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Bekasi, perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Lintong menegaskan bahwa Bekasi PRIDE Award 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong lahirnya inovasi yang adaptif, kreatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Bekasi,” katanya.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendorong akselerasi inovasi berbasis riset serta pengembangan teknologi tepat guna yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bekasi PRIDE Award 2026 terdiri atas dua kompetisi utama, yakni Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG).

Lomba Inovasi Daerah meliputi kategori:

* Inovasi terbaik Perangkat Daerah/BUMD

* Inovasi terbaik Kecamatan

* Inovasi terbaik Puskesmas/RSUD Tipe D

* Perencanaan terinovatif

Sementara itu, Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) meliputi kategori:

* TTG unggulan

* Inovasi TTG masyarakat

* Inovasi TTG mahasiswa

* Inovasi TTG pelajar

* Posyantek berprestasi

Pelaksanaan kompetisi diawali dengan pendaftaran dan pengajuan proposal secara daring, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan substansi, serta seleksi presentasi sebelum penetapan pemenang pada puncak acara penganugerahan.

Pada puncak kegiatan, Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang pembinaan khusus untuk pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna.

Selain itu, para pemenang juga akan mendapatkan pembinaan lanjutan serta kesempatan mewakili Kota Bekasi dalam ajang inovasi tingkat provinsi maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan riset, inovasi, dan teknologi melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Informasi:

* Lomba Teknologi Tepat Guna 081316808984 (Vevi Marfiati Arief)

* Lomba Inovasi Daerah 085334304353 (Imansyah Abinda F.)

Share:

Read More

Doa Bersama dan Tabur Bunga, Wawali Bekasi Kenang Korban Kecelakaan Kereta

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri kegiatan sholat dan doa bersama bagi korban kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line. Kegiatan tersebut berlangsung di Stasiun Bekasi Timur pada Kamis, 30 April 2026.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta masyarakat yang turut memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Suasana berlangsung khidmat, diiringi doa yang dipanjatkan bersama untuk keselamatan dan ketenangan arwah para korban.

Selain mengikuti doa bersama, Wakil Wali Kota Bekasi juga turut melakukan tabur bunga. Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan duka cita mendalam dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menyampaikan harapannya agar seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam transportasi publik.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Selanjutnya, Abdul Harris Bobihoe meninjau langsung kondisi gerbong KRL yang terdampak kecelakaan. Gerbong tersebut terlihat telah ditutup terpal sebagai bagian dari proses penanganan pascakejadian.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan dengan baik. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peristiwa yang terjadi di wilayahnya.

Di sisi lain, masyarakat yang hadir tampak ikut mendoakan para korban dengan penuh haru. Kebersamaan antara pemerintah dan warga mencerminkan solidaritas dalam menghadapi musibah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan penguatan moral bagi keluarga korban. Pemerintah Kota Bekasi pun berkomitmen untuk terus mendukung proses pemulihan pascakecelakaan tersebut.

 

Share:

Read More

Pelantikan LPP HMI Bekasi 2026, Wawali Tekankan Amanah dan Inovasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi menghadiri kegiatan Pelantikan Akbar Lembaga Pengembangan Profesi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bekasi Tahun 2026 yang digelar di Gedung Graha 96, Kamis (30/4/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi dalam mengemban tugas organisasi.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal dalam mengemban tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, organisasi harus menjadi wadah untuk menghadirkan kebermanfaatan, bukan sekadar tempat mencari jabatan.

“Ini adalah awal dari amanah besar untuk mengabdi, bukan sekadar mencari jabatan, melainkan mencari keberkahan dan kebermanfaatan,” katanya.

Wakil Wali Kota juga mendorong Lembaga Pengembangan Profesi HMI untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Ia menilai kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci dalam mendukung program pembangunan daerah.

Selain itu, ia menyoroti tantangan di era digitalisasi yang menuntut generasi muda untuk tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan adaptif serta inovatif. Hal ini dinilai penting agar organisasi mampu menjawab kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

“Tantangan di era digitalisasi menuntut kita untuk tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga keahlian yang adaptif,” ungkapnya.

Ia berharap para pengurus baru dapat meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta menghadirkan gagasan dan kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi.

Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan, serta memberikan semangat kepada kepengurusan baru untuk terus berinovasi dan berkontribusi.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan visi Kota Bekasi sebagai kota yang nyaman dan masyarakat yang sejahtera, sekaligus mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Bekasi yang keren, nyaman kotanya, dan sejahtera warganya,” tutup Wakil Wali Kota Bekasi.

Share:

Read More

Wawali Bekasi Kunjungi Korban Kebakaran di Bojong Rawalumbu

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, meninjau langsung rumah warga yang terdampak kebakaran di wilayah Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kamis (30/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah. Dalam kegiatan itu, Wakil Wali Kota didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Harpa Sanjaya, serta jajaran aparatur wilayah setempat.

Selain itu, turut hadir Camat Rawalumbu dan Lurah Bojong Rawalumbu yang bersama-sama memastikan kondisi warga serta lingkungan sekitar pascakejadian kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota melihat secara langsung kondisi rumah milik seorang warga lanjut usia bernama Ibu Saroh (74), yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Ia juga berdialog dengan keluarga korban untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.

“Pemerintah Kota Bekasi hadir untuk memastikan kondisi warga terdampak serta memberikan dukungan yang diperlukan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan korban kebakaran tidak hanya berhenti pada peninjauan semata, tetapi juga dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat, agar warga bisa segera bangkit dari musibah ini,” tambahnya.

Sementara itu, pihak kecamatan dan kelurahan setempat juga terus berkoordinasi untuk mendata kerugian serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Kunjungan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran.

 

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Dorong Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Workshop Dalam Rangka Sosialisasi P3DN

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggelar Workshop Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai bentuk komitmen memperkuat industri nasional sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat, yang dilaksanakan di Aula Nonon Sontanie, Kamis (30/04).

Kegiatan ini menghadirkan pemaparan terkait reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. 

Reformasi tersebut menitik beratkan pada kemudahan, kecepatan, dan penyederhanaan proses sertifikasi serta penghitungan TKDN.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengutamakan produk dalam negeri pada setiap proses pengadaan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan P3DN tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan terukur di lapangan.” Ujar Kepala Dinas Kepala Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam workshop disampaikan bahwa kebijakan terbaru memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha, khususnya industri dalam negeri. Insentif tersebut antara lain berupa kemudahan dalam memperoleh nilai TKDN minimal 25 persen, penambahan nilai dari kegiatan riset dan pengembangan, serta penyederhanaan komponen penilaian.

Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh preferensi harga dalam proses penawaran, yang dianggap lebih murah hingga 25 persen dibandingkan dengan barang impor.

Selain itu, proses sertifikasi TKDN kini menjadi lebih cepat, dari sebelumnya hingga 22 hari kerja menjadi sekitar 10 hari kerja, bahkan hanya 3 hari kerja untuk industri kecil. Masa berlaku sertifikat juga diperpanjang menjadi 5 tahun, sehingga memberikan kepastian usaha yang lebih baik.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada industri kecil dengan mekanisme self declare, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi TKDN secara lebih mudah dan efisien.

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis sebagai instrumen penggerak ekonomi. Oleh karena itu, setiap belanja pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata, tidak hanya dari sisi pelayanan publik, tetapi juga terhadap pertumbuhan industri nasional dan pemberdayaan pelaku usaha lokal," Lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan industri nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Workshop ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan P3DN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sekaligus memastikan bahwa belanja Pemerintah memberikan dampak maksimal bagi perekonomian dalam negeri.

“Dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, kita turut mendorong peningkatan daya saing industri, membuka peluang usaha bagi UMKM, serta

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Inilah bentuk keberpihakan pemerintah

terhadap kekuatan ekonomi bangsa sendiri,” Tutupnya

 

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi Dampingi KDM Jenguk Korban, Pastikan Penanganan Maksimal di RS dan Tercover BPJS

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung menjenguk para korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Rabu (29/4).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat menyerahkan bantuan sebagai bentuk rasa empati kepada para pasien sejak masa awal perawatan. Selain itu, dipastikan seluruh korban mendapatkan jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, sehingga pasien dapat fokus pada proses pemulihan tanpa terbebani biaya pengobatan.

“Kami bersama Pak Gubernur hadir langsung untuk memastikan kondisi korban tertangani dengan baik. Penanganan medis harus maksimal, dan kami pastikan seluruh rumah sakit memberikan pelayanan terbaik, termasuk memastikan seluruh pasien tercover BPJS Kesehatan,” ujar Tri Adhianto.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pasien atau korban harus difasilitasi lengkap dari BPJS Kesehatan, dan juga rumah sakit yang terdapat pasien terkait KRL ini bisa terjamin fasilitasnya.

“Ini adalah bentuk solidaritas kami kepada para korban. Sejak awal masa perawatan, kami ingin memastikan mereka tidak merasa sendiri, kebutuhannya terpenuhi, termasuk jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Berdasarkan data terkini, total korban tercatat sebanyak 91 orang yang tersebar di sejumlah rumah sakit. Di RSUD CAM sendiri terdapat 54 korban, dengan rincian 26 pasien masih menjalani rawat inap, 25 telah pulang, dan 3 meninggal dunia.

Sementara itu, korban lainnya dirawat di RS Primaya Timur sebanyak 10 orang, RS Mitra Timur 7 orang, RS Bella 5 orang, RS Hermina 2 orang, RS Siloam Bekasi 2 orang, RS Bakti Kartini 1 orang, RSUD Cibitung 1 orang, serta Mitra Plumbon 6 orang. Adapun 10 korban meninggal dunia ditangani di RS Polri.

“Kami memastikan pendampingan terus dilakukan, untuk segera dilaporkan ke Gubernur dan Presiden, baik kepada pasien yang masih dirawat maupun keluarga korban yang meninggal dunia. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.

 

Share:

Read More

Dishub Kota Bekasi Siagakan Petugas di Perlintasan Sebidang di Bulak Kapal dan Ampera

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Tindak lanjut arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menekankan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik perlintasan kereta, khususnya yang masih bersifat liar dan belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memastikan akan menempatkan personel di sejumlah perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.

Selama masa konstruksi flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, penempatan petugas dilakukan untuk mengatur lalu lintas serta memberikan peringatan langsung kepada pengguna jalan saat kereta akan melintas.

“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto.

Selain penempatan petugas, Dishub juga akan melakukan penataan sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan guna memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.

Tak hanya itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika juga tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara sebagai langkah pendukung. Sistem ini nantinya akan memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang, sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover yang diharapkan menjadi solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang di kawasan tersebut.

 

Share:

Read More

Tinjau Perlintasan Kereta Bulak Kapal, Wali Kota Siapkan Sistem Peringatan Dini untuk Tekan Kecelakaan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran kepala dinas melakukan peninjauan langsung ke kawasan perlintasan kereta di sekitar Taman Makam Pahlawan, Bulak Kapal, pada Rabu pagi. Turut mendampingi di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas BMSDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Perkimtan.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi perlintasan liar yang selama ini dinilai rawan kecelakaan, khususnya di titik pintu rel Ampera dan area sekitar makam pahlawan.

Dalam keterangannya, Tri menegaskan bahwa upaya penataan perlintasan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi, khususnya di titik-titik perlintasan tidak resmi yang selama ini menjadi perhatian bersama.

“Ini bagian dari upaya yang terus kita lakukan untuk memastikan keselamatan warga semakin terjaga. Perlintasan sebidang, terutama yang tidak resmi, memang membutuhkan penanganan bertahap dan terukur,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan di lapangan, Pemerintah Kota Bekasi akan meningkatkan kehadiran petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di titik-titik rawan.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah menyiapkan inovasi sistem peringatan dini berbasis suara. Tri mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo untuk merancang sistem sederhana berupa alarm peringatan yang terintegrasi.

“Saya sudah perintahkan untuk membuat sistem peringatan berbasis suara. Jadi bukan palang pintu manual, tetapi akan ada sinyal suara dari jarak sekitar 500 meter sebelum kereta melintas hingga ke titik perlintasan. Ini akan terhubung ke toa yang memberikan alarm peringatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk meminimalisir potensi kecelakaan, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen.

Ke depan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan sensor otomatis yang dapat mendeteksi kedatangan kereta. Sistem ini akan bekerja layaknya alarm peringatan banjir yang sudah diterapkan di wilayah Jatiasih dan Kali Lengkak, sehingga memberikan notifikasi dini kepada warga sekitar.

Tri juga menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan akan dilakukan secara tegas oleh pemerintah daerah, sekaligus menepis anggapan bahwa pengelolaan pintu rel dikuasai pihak tertentu.

“Kita pastikan ini dikelola pemerintah. Tidak ada cerita pemerintah takut atau kalah dengan pihak mana pun. Ini demi keselamatan warga,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Tri juga menginstruksikan agar Dinas Perhubungan segera memasang pembatas (barrier) di titik-titik perlintasan yang belum memiliki palang resmi. Pemasangan ini akan dilakukan sebagai solusi sementara hingga pembangunan flyover Bulak Kapal direalisasikan.

 

Share:

Read More

Tri Adhianto Sambut AHY di Stasiun Bekasi, Pastikan Evakuasi Kereta Tuntas dan Layanan Segera Normal

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyambut langsung kedatangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Stasiun Bekasi pada Selasa (28/4/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung lokasi kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur sekaligus memastikan proses evakuasi berjalan optimal.

Dalam keterangannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait guna mempercepat penanganan pascakecelakaan.

“Kami bersama Pak Menko AHY memastikan bahwa proses evakuasi bangkai kereta dapat segera diselesaikan hari ini, sehingga jalur rel bisa kembali difungsikan dan aktivitas masyarakat kembali normal,” ujar Tri.

Sementara itu, AHY menyampaikan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung, khususnya pada gerbong KRL yang terdampak. Ia berharap proses pengangkatan dapat segera rampung agar tahapan berikutnya, yakni normalisasi perjalanan KRL, dapat dilakukan.

“Tadi saya melihat langsung di lapangan, proses recovery masih berjalan. Kita harapkan sore hingga malam ini sudah bisa selesai, sehingga jalur kembali normal,” ungkap AHY.

Usai peninjauan di stasiun, rombongan melanjutkan kunjungan ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk melihat kondisi para korban yang tengah mendapatkan perawatan. Tri Adhianto memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik.

“Di RSUD CAM, kami pastikan seluruh korban tertangani dengan baik oleh tenaga medis. Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan dan pemulihan para korban,” tambahnya.

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa insiden ini menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyebut perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem, teknologi, hingga tata kelola perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Ini bukan kejadian biasa. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi sistem, teknologi, hingga respons darurat, agar ke depan lebih aman,” jelas AHY.

Tri Adhianto pun menutup dengan memastikan bahwa seluruh unsur terkait terus bekerja maksimal agar proses evakuasi, pemulihan layanan, serta penanganan korban dapat berjalan cepat, tepat, dan tuntas.

Share:

Read More

Hadir Pada RUPS BJB, Wawali Harris Bobihoe : Turut Berpartisipasi Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat

KABARMASA.COM, BANDUNG - Didampingi Asda II Inayatullah dan Kepala Cabang BJB Kota Bekasi Faisal, Wawali Harris Bobihoe hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Tahun Buku 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan sejumlah arahan guna memperkuat posisi Bank BJB.

Ia meminta kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja agar Bank BJB jauh lebih baik lagi. Kemudian, Bank BJB harus menekan biaya operasional, meningkatkan kinerja pinjaman, simpanan, dan dividen.

“Kami harap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya harus semakin menurun, meningkatkan kinerja pinjaman maupun simpanan serta dividen,” kata Gubernur Dedi Mulyadi

Dilokasi yang sama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Bank BJB dan para pemegang saham, dan berharap kebermanfaatan kehadiran Bank BJB dapat mampu meningkatkan roda perekonomian khususnya di Kota Bekasi.

"Kami sangat mengapresiasi betul atas prestasi yang telah ditoreh, harapan kami, BJB semakin banyak yang turut berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat, dan kehadiran Bank BJB pun terus mampu membantu meningkatkan roda ekonomi di Kota Bekasi," tutup Wawali Abdul Harris Bobihoe.

 

Share:

Read More