GARUDA YAKSA INSTITUTE Kontroversi Pengadaan 105.000 Kendaraan Impor untuk ProgramKoperasi Merah Putih: Risiko Tata Kelola, Transparansi, dan Potensi Penyimpangan

KABARMASA.COM, JAKARTA — Garuda Yaksa Institute memandang bahwa pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor dari India untuk program Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT

Agrinas Pangan Nusantara memunculkan sejumlah persoalan serius terkait tata kelola pengadaan, transparansi publik, serta potensi kerugian negara.

Berdasarkan berbagai informasi publik,

proyek ini memiliki nilai kontrak

sekitar Rp24,66 triliun, dengan

komposisi kendaraan antara lain:

1. 35.000 unit pikap dari perusahaan India Mahindra &Mahindra

2. 35.000 unit pikap dari Tata Motors

3. 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors

Menurut Ardy selaku Direktur Eksekutif Garuda Yaksa Institute menyampaikan

"Bahkan diketahui uang muka (DP) sebesar 30% atau sekitar Rp7,39 triliun telah dibayarkan sebelum seluruh informasi pengadaan dipublikasikan secara transparan kepada publik. Selain itu, tahap awal impor sudah berjalan dengan kedatangan sebagian unit kendaraan di pelabuhan Indonesia". ujarnya (15/03/2026).

Temuan Awal Garuda Yaksa

Institute

1. Skala Anggaran Sangat Besar

Dengan nilai kontrak Rp24,66 triliun,

proyek ini termasuk dalam kategori

mega procurement pemerintah.

Jika dibagi secara kasar:

- Rp24,66 triliun / 105.000 kendaraan ≈ Rp235 juta per unit rata-rata. 

Namun hingga saat ini publik tidak mendapatkan informasi terbuka

mengenai:

a. spesifikasi teknis kendaraan

b.mekanisme penentuan harga

c. komparasi dengan produkindustri otomotif nasional

Ketiadaan transparansi ini berpotensi

melanggar prinsip value for money

dalam pengadaan barang pemerintah.

2. Dugaan Ketertutupan Proses Pengadaan

Sejumlah organisasi masyarakat sipil

menyoroti bahwa dokumen pengadaan

tidak tersedia secara terbuka di sistem pengadaan publik. Padahal menurut regulasi:

- UU No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

menyatakan bahwa badan publik wajib

membuka informasi terkait pengadaan

barang dan jasa.

Selain itu:

- Peraturan LKPP No.2 Tahun 2025

menyebutkan bahwa sekalipun

menggunakan metode penunjukan

langsung, pengadaan tetap harus

melalui tahapan evaluasi, penawaran,

serta dokumentasi elektronik yang

transparan.

Ketiadaan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius

mengenai:

- proses evaluasi vendor

- metode penentuan harga

- transparansi kontrak

3. Ketidaksinkronan Antar Lembaga Pemerintah

Dalam rapat dengan DPR, Menteri

Koperasi mengaku tidak mengetahui

secara detail proses pembelian

kendaraan tersebut, meskipun proyek

ini terkait langsung dengan program

koperasi nasional. Ketidaksinkronan ini menunjukkan potensi masalah koordinasi kebijakan antara:

- kementerian teknis

- BUMN pelaksana

- lembaga pengawas

Hal tersebut membuka ruang governance gap yang berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.

4. Risiko Penyimpangan dan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi juga

telah mengingatkan bahwa pengadaan

tersebut harus dilakukan sesuai prosedur untuk mencegah penyimpangan, termasuk potensi pengondisian spesifikasi maupun

pemasok. Dalam pengalaman kasus pengadaan besar di Indonesia, beberapa modus korupsi yang sering muncul antara lain:

1). Mark-up harga kendaraan

2). Pengondisian vendor tertentu

3). Kickback dalam kontrak pengadaan

4). Pembayaran uang muka besar sebelum due diligence lengkap

5). Penggunaan penunjukan langsung untuk menghindari kompetisi.

Dengan nilai proyek puluhan triliun

rupiah, risiko tersebut menjadi sangat

signifikan.

5. Dampak terhadap Industri Otomotif Nasional

Keputusan impor dalam jumlah besar

juga menimbulkan pertanyaan strategis

mengenai keberpihakan terhadap

industri nasional. Padahal Indonesia memiliki sejumlah produsen kendaraan niaga yang mampu memproduksi kendaraan serupa. Impor masif berpotensi:

- menekan industri otomotif nasional

- mengurangi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

- menghambat penciptaan lapangan kerja domestik

Sikap Garuda Yaksa Institute

Garuda Yaksa Institute menilai proyek

pengadaan kendaraan untuk Koperasi

Merah Putih perlu diaudit secara terbuka demi menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Kami mendesak:

1. Audit investigatif oleh BPK dan

KPK

2. Pembukaan seluruh dokumen pengadaan kepada publik

3. Evaluasi mekanisme penunjukan langsung

4. Kajian ulang penggunaan produk dalam negeri

Program pemberdayaan desa tidak

boleh berubah menjadi mega proyek pengadaan yang minim transparansi.

"Program Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi desa. Namun tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, proyek pengadaan kendaraan senilai puluhan triliun rupiah ini justru berisiko menjadi sumber masalah baru dalam pengelolaan

keuangan negara. Garuda Yaksa Institute akan terus melakukan kajian dan pengawasan kebijakan publik demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat" pungkas, Fajar Ardy selaku Direktur Eksekutif Garuda Yaksa Institute.

Share:

Read More

Jawa Barat Masuk Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi, Pehuma Verde Justitia Dorong Upaya Peningkatan Lapangan Kerja

DR. C, Afad Usasra, S.H, M.H 

Direktur Eksekutif Pehuma Institut

KABARMASA.COM, BEKASI - Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diberitakan oleh Detikcom, tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat. Hingga Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka nasional tercatat sekitar 4,85 persen atau setara dengan sekitar 7,46 juta orang yang belum terserap di dunia kerja. (detikcom)

Dalam laporan tersebut, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu:

1. Papua – 6,96%

2. Papua Barat Daya – 6,85%

3. Jawa Barat – 6,77%

4. Banten – 6,69%

5. Kepulauan Riau – 6,45%

6. Maluku – 6,27%

7. DKI Jakarta – 6,05%

8. Sulawesi Utara – 5,99%

9. Aceh – 5,64%

10. Sumatera Barat – 5,62% (detikcom)

Tingginya angka pengangguran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengangguran terbesar di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Pehuma Verde Justitia berupaya mengambil peran dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran, khususnya di wilayah Bekasi Raya.

Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Afad Usasra, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong berbagai program yang dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Melihat tingginya angka pengangguran, khususnya di Jawa Barat, oleh karena itu Pehuma Verde Justitia berupaya untuk memajukan Jawa Barat, khususnya Bekasi Raya, melalui berbagai program pemberdayaan dan fasilitasi kerja bagi masyarakat,” ujar Afad Usasra.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak, sekaligus membantu meningkatkan stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Share:

Read More

Pehuma Verde Justitia Fasilitasi Kerja ke Jepang untuk Kurangi Pengangguran di Bekasi

Dr.C. Afad Usasra, S.H., M.H Direktur Eksekutif Pehuma Institut
Bersama Walikota  Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono

KABARMASA.COM, BEKASI — Pehuma Verde Justitia melalui Pehuma Institut terus menunjukkan komitmen nyata dalam membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah Bekasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi para pencari kerja yang ingin bekerja di Jepang melalui program kerja resmi dengan visa kerja.

Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Dr.C. Afad Usasra, S.H., M.H, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membantu masyarakat mendapatkan peluang kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti Bupati dan Walikota Bekasi agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri,” ujar Dr.C. Afad Usasra.

Ia juga menegaskan bahwa program kerja ke Jepang ini tidak dipungut biaya (gratis). Para peserta nantinya akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan agar siap secara kemampuan dan mental untuk bekerja di Jepang.

Untuk saat ini, persyaratan sementara bagi peserta program adalah sebagai berikut:

• Khusus perempuan

• Usia 18 – 27 tahun

• Berminat bekerja di Jepang

• Menggunakan skema Visa Tokutei Ginou (Specified Skilled Worker)

Rapat Dengan Pemerintahan Kota Bekasi Terkait Solusi Atas Permasalahan Daerah

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program ini, dapat memperoleh informasi lebih lanjut dengan mengikuti akun Instagram @afadusasra selaku Direktur Eksekutif Pehuma Institut dan mengirimkan pesan langsung (DM) untuk proses pendaftaran.

Selain itu, Pehuma Verde Justitia juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai SMA dan SMK di Kabupaten dan Kota Bekasi untuk memberikan akses informasi serta pembinaan bagi lulusan yang ingin bekerja di Jepang.

Ke depan, Pehuma Institut bersama Pehuma Verde Justitia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan keterampilan bekerja sama dengan sekolah dan universitas di wilayah Bekasi Raya hingga tingkat nasional, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat global.

Share:

Read More

PMII DKI JAKARTA KRITIK KERAS LONGSOR SAMPAH DI BANTAR GEBANG : Bukti Buruknya pengelolaan sampah Pemprov DKI Jakarta

 

KABARMASA.COM, JAKARTA —  Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta mengkritik keras peristiwa longsor sampah yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Kejadian ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya tata kelola sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga hari ini masih mengandalkan metode penumpukan konvensional yang berisiko tinggi.10 Maret 2026

PMII DKI Jakarta menilai sangat ironis bahwa dengan anggaran besar yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta setiap tahunnya, pengelolaan sampah Jakarta justru masih tertinggal dan belum menunjukkan transformasi menuju sistem pengolahan yang modern dan berkelanjutan.

“Longsor sampah di Bantar Gebang adalah alarm keras atas kegagalan tata kelola sampah Jakarta. Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya Pemprov DKI mampu menghadirkan sistem pengolahan sampah yang modern, bukan terus membiarkan pola penumpukan yang berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nadzir Ahyaul'ilmi Ketua PKC PMII DKI Jakarta.

Menurut Nadzir Ahyaul'ilmi (Ketua PKC PMII DKI Jakarta), TPST Bantar Gebang sudah lama menghadapi persoalan overkapasitas akibat minimnya terobosan kebijakan pengurangan sampah dari sumber serta lambannya pembangunan teknologi pengolahan sampah yang lebih maju.

PKC PMII DKI Jakarta juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar yang selama ini dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Jika kejadian longsor seperti ini masih terjadi, maka patut dipertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta  untuk segera memecat Asep Kuswanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dari jabatanya karena tidak mampu membantu Gubernur dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan juga  melakukan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana lingkungan,” lanjutnya.

PMII DKI Jakarta juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta percepatan transformasi menuju sistem pengolahan sampah berbasis teknologi, peningkatan program daur ulang, serta kebijakan pengurangan sampah dari sumber.

PKC PMII DKI Jakarta menegaskan bahwa persoalan sampah Jakarta tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan lama. Tanpa reformasi serius dalam tata kelola sampah, kejadian seperti longsor di Bantar Gebang hanya akan terus berulang dan semakin membahayakan lingkungan serta masyarakat sekitar. Buat judul 2

Share:

Read More

Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Dampak Banjir terhadap Sektor Pangan dan Perikanan

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas dampak banjir terhadap sektor pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Bekasi.4 Februari 2026

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan, serta merumuskan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat akibat bencana banjir.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti dampak signifikan banjir terhadap produktivitas lahan pertanian, ketahanan pangan daerah, serta keberlangsungan usaha perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius serta langkah penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

RDP ini turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Melalui dialog dan koordinasi yang berlangsung, berbagai upaya strategis dibahas, mulai dari langkah mitigasi bencana, percepatan pemulihan sektor terdampak, hingga penyusunan kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada petani dan nelayan.

Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar mampu memberikan perlindungan, kepastian, serta keberlanjutan bagi sektor pangan, pertanian, dan perikanan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Share:

Read More

DPP Poros Muda Indonesia Bagikan Ratusan Takjil untuk Masyarakat di Bulan Ramadan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Poros Muda Indonesia menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di sejumlah titik di Jakarta Timur, Jumat (6/3/2026). Jakarta, 6 Maret 2026

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

Puluhan pengurus dan kader Poros Muda Indonesia tampak turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada para pengendara, pekerja, serta warga sekitar yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Ketua Umum DPP Poros Muda Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama, kami juga melakukan buka bersama dengan anak yatim dan memberikan santunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai solidaritas sosial serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti berbagi takjil tidak hanya sekadar aksi berbagi makanan berbuka puasa, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar kader serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Aksi berbagi takjil ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membantu mereka yang belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa.

DPP Poros Muda Indonesia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Share:

Read More

Eskalasi Iran & Peta Kedaulatan Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Ketika Geopolitik Mengguncang Lanskap Ekonomi Nasional Konflik Iran dan kekuatan Barat bukan sekadar peristiwa regional, melainkan dinamika global yang membentuk ulang lanskap ekonomi dunia. Dalam sistem yang saling terhubung, setiap eskalasi militer ibarat gempa geopolitik yang getarannya menjalar hingga ke pasar domestik. (04/03/2026).

Rizky Kabalmay Ketua Bidang Demokrasi Dan Politik HMI Cabang Jakarta Selatan menyampaikan bahwa "Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, kenaikan harga minyak adalah disrupsi struktural: memicu tekanan inflasi, mengganggu stabilitas rupiah, serta membebani ruang fiskal negara. Dengan demikian, konflik ini bukan hanya isu luar negeri, tetapi variabel eksternal yang mempengaruhi tata kelola ekonomi nasional". Ujarnya 

Selin itu, Diplomasi sebagai Arsitektur Sikap Prinsip “Bebas Aktif” seharusnya menjadi desain dasar arsitektur diplomasi Indonesia. Bebas berarti tidak terkooptasi oleh blok kekuatan mana pun; aktif berarti berkontribusi nyata dalam membangun perdamaian.

Namun arsitektur tanpa fondasi kedaulatan hanya akan menjadi façade politik. Sikap luar negeri harus dirancang dengan kalkulasi strategis, bukan sekadar simbol partisipasi global.

Rekonstruksi Posisi dalam BoP

Perdebatan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) seharusnya dipahami sebagai momentum rekonstruksi, bukan sekadar reaksi situasional. Dalam dinamika geopolitik yang terus berubah, setiap forum internasional perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas, konsistensi prinsip, dan kontribusinya terhadap kepentingan nasional.

Jika BoP tidak berfungsi sebagai instrumen nyata penyelesaian konflik dan lebih menyerupai panggung legitimasi kekuatan besar, maka rekonstruksi posisi menjadi keniscayaan. Partisipasi global harus memperluas ruang tawar Indonesia, bukan mereduksi otonomi kebijakan. Rekonstruksi bukan berarti menjauh dari diplomasi, melainkan memastikan bahwa arsitektur keterlibatan internasional tetap berdiri di atas fondasi kedaulatan.

"Dalam geopolitik global, tidak ada ruang yang netral sepenuhnya. Setiap negara sedang dipetakan dalam konfigurasi kekuatan dunia. Pertanyaannya: Apakah Indonesia ingin menjadi objek dalam peta kekuatan global, atau arsitek bagi kedaulatannya sendiri? Karena dalam tata dunia yang terus berubah, yang tidak merancang arah akan diarahkan oleh kepentingan orang lain" pungkasnya.

Share:

Read More

‎Tak Mampu Lakukan Pengawasan, LSM Mappan Minta Kepala OJK Jambi Dicopot.!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tak cuman demo di Mabes Polri, DPP LSM MAPPAN juga turun aksi ke OJK RI, persoalan saldo raib sejumlah nasabah kembali diteriakkan di depan kantor OJK RI, Senin (2/3/2026). 

‎

‎Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM MAPPAN Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) yang berbanding lurus dengan lemahnya fungsi pengawasan dari OJK Perwakilan Provinsi Jambi. 

‎

‎Bayangkan saja, OJK Perwakilan Provinsi Jambi seakan tutup mata atas insiden satu pekan saldo raib masabah Bank Jambi. Sebagaimana pemberitaan massif di sejumlah media massa, bahwa Yan Iswara Rosya selaku Kepala Perwakilan Bank Jambi mengklaim kinerja Bank Jambi berdasarkan pengawasan OJK masih dalam kategori baik. 

‎

‎"Ini Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi seakan sudah jadi humas bank Jambi. Bahwasanya belakangan ini saat rilis bersama Bank Jambi, dia menyampaikan bahwa Bank Jambi dalam keadaan baik-baik saja," ujar Hadi Prabowo. 

‎

‎Padahal, menurut Sekjen DPP LSM MAPPAN tersebut jelas terjadi insiden siber pembobolan Bank, yang total

‎nilainya kerugiannya tidak pernah dipublikasikan sampai saat ini. 

‎

‎"Seharusnya sebagai regulator dengan fungsi pengawasan yang melekat pada OJK. Itu (OJK Perwakilan Provinsi Jambi) mendorong agar ada transparansi publik oleh Bank Jambi, mulai dari nilai kerugian, aliran dananya dan skema pengembalian dana nasabah. Bukannya malah jadi juru bicara Bank Jambi,"katanya.

‎

‎Desakan agar Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi dicopot pun bergulir di OJK RI. Lantaran dinilai tidak punya otoritas profesional dalam hal genting macam insiden siber pada Bank Jambi yang bikin heboh satu Provinsi. 

‎

‎Mappan pun membeberkan alur kronologi insiden siber Bank Jambi mulai dari saldo raib sejumlah nasabah hingga sistem digital yang lumpuh tak bisa diakses hingga saat ini. 

‎

Dan masalah utamanya, sumber duit pengganti atas saldo para nasabah yang raib tak ada kejelasan. Diduga kuat, Gubernur Jambi selaku pemenang saham pengendali mengarahkam agar dana dividen digeser buat menutup kehilangan saldo nasabah. 

‎

‎"Tentu Bank Jambi harus bertanggungjawab mengganti saldo nasabah. Namun harus ada kejelasan dulu berapa total yang hilang dan darimana sumber untuk pengembaliannya. Jangan semena-mena pakai duit rakyat tu," katanya. 

‎

Share:

Read More

‎Lapor Pak Pol! Nilai Kerugian Tak Pernah Disampaikan, Duit Deviden Diduga Digeser Buat Tutupi Insiden Saldo Raib Nasabah Bank Jambi‎

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kerentanan sistem digital Bank Jambi yang bikin resah para nasabahnya dengan insiden saldo raib beberapa hari lalu, kini disuarakan di Mabes Polri. DPP LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) mendesak Kapolri memerintahkan Kabagreskrim dan KaKortas Tipidkor Bareskrim Polri untuk masuk melakukan penyelidikan, Senin (2/3/26).

‎

‎Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital Bank Jambi yang berakibat pada raibnya saldo sejumlah nasabah dengan nominal Rp 17 hingga Rp24 juta. Hal itu kemudian diperparah lagi, dengan lumpuhnya sistem Bank Jambi dari 22 Februari lalu hingga kini. 

‎

‎"Berdasarkan data audit BPK bahwa terdapat Rp 58 Miliar anggaran yang digelontorkan oleh Bank Jambi untuk pemeliharaan dan pembelian software hardware. Tapi apa hasilnya, sistemnya jebol, duit nasabah hilang," ujar Hadi Prabowo, dalam orasinya. 

‎

‎Sementara itu terkait persoalan ini Gubernur Jambi Al Haris sebagai pemenang saham pengendali Bank Jambi. Dinilai menyelepelekan persoalan yang terjadi, dengan klaim bahwa dana nasabah bakal dibayarkan, hingga klaim dana dividen Bank Jambi 2025 mencapai Rp 320 milliar lebih. 

‎

‎Satu pekan pasca insiden serangan siber, layanan digital dan ATM Bank Jambi lumpuh. Dan parahya lagi, tak ada transparansi sama sekali dari jajaran Direksi Bank Jambi soal nilai kerugian imbas serangan siber tersebut. 

‎

‎"Jangan sampai Gubernur selalu pemegang saham pengendali bertindak sesuka hati. Mengarahkan dana dividen itu untuk menutup kerugian nasabah," ujar Hadi Prabowo. 

‎

‎LSM Mappan pun menilai bahwa segala hal yang terjadi di tubuh Bank Jambi saat ini merupakan bentuk kelalaian dan ketidakberesan dari sosok Direktur Bank Jambi Khairul Suhairi sebagai pemimpin tertinggi dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi) yang kemudian diperparah lagi dengan sikap Gubernur sebagai pengendali saham. 

‎

‎Oleh karena itu, kata Bowo, kami meminta Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap Bank Jambi. "Apakah ini murni insiden siber, atau apakah ini tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Yang pasti ini persoalan besar yang menyangkut pemain-pemain besar di Provinsi Jambi," katanya. 

‎

‎Sementara itu Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, ketika dikonfirmasi tim awak media lewat pesan whatsApp belum merespons hingga berita ini terbit. (*)

Share:

Read More

PKC PMII DKI Jakarta menyesali terjadinya Aksi Yang Tidak Beretika

KABARMASA.COM, JAKARTA - PKC PMII DKI Jakarta menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam serta menyayangkan terjadinya aksi yang tidak beretika dan tidak mencerminkan nilai-nilai intelektualitas, kedewasaan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan berdemokrasi.

Aksi tersebut tidak seharusnya terjadi dan tidak sejalan dengan semangat perjuangan mahasiswa serta prinsip dialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi, terlebih di tengah situasi yang membutuhkan ketenangan dan kebijaksanaan bersama

sebagai Mahasiswa tentunya harus mengedepankan Etika dalam menyikapi persoalan persoalan yang ada, karena para kiyai para guru kami selalu mengajarka kita bagaimana cara menghormati orang yag lebih Tua dan juga selau mengajarkan cara yang santun dalam berbicara dan bermasyarakat. Karena Al adabu Fauqol Ilmi, adab itu lebih tinggi dari pada ilmu, Ucap Nadzir Ahyaulilmi 

Dalam kesempatan ini, PKC PMII DKI Jakarta juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kesabaran, profesionalisme, dan sikap humanis yang ditunjukkan dalam mengawal dan menjaga keamanan serta ketertiban pada situasi hari ini. Sikap tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Kami berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama agar ke depan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dapat lebih mengedepankan etika, dialog, serta cara-cara yang bermartabat dalam menyampaikan aspirasi.

sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PKC PMII DKI Jakarta terhadap terciptanya kehidupan sosial yang aman, kondusif, dan berkeadaban.

Share:

Read More

Rencana Impor Pickup Menghina Industri Lokal KNPI Bela Dasco Dukung Tunda

KABARMASA.COM, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor Pickup buat Koperasi Merah Putih memang paling ideal harus di tinjau ulang. Ini jelas penghinaan terhadap kemampuan dalam negeri, (26/02/2026).

Respon cepat pimpinan DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad patut diapresiasi oleh semua pihak. Ini sejalan dengan semangat presiden Prabowo yang hendak mendorong Industri otomotif nasional maju. 

Presiden Prabowo sendiri, mobil dinas nya menggunakan produk Industri otomotif nasional. Langkah impor tersebut tidak sejalan dengan visi Prabowo Subianto Presiden yang mendorong penguatan ekonomi domestik melalui berbagai program prioritas.

"Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota terlalu gegabah mengambil keputusan tanpa melakukan kalkulasi matang dengan melibatkan Industri otomotif lokal". ujar Muhammad Natsir (Ketua DPP KNPI/Kornas Gerakan Muda Pembaharu)

Alasan impor pickup dari India ini terlalu mengada-ngada. Padahal faktanya, Industri otomotif lokal punya kemampuan untuk memproduksi kebutuhan Koperasi Merah Putih.

Uang 24 trilliun lebih itu, jika beredar di dalam negeri sangat signifikan dampaknya berantai pada sektor usaha masyarakat. Ini yang tidak di kalkulasi.

"Sejumlah pembantu presiden mestinya cermat dan cerdas menerjemahkan kehendak kebijakan dan agenda prioritas presiden Prabowo untuk kemajuan sektor ekonomi nasional", pungkasnya.

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Maluku Soroti Dugaan Korupsi Proyek Sekolah Rakyat Maluku Oleh Oknum PT Nindya Karya

KABARMASA.COM, JAKARTA– Aliansi Mahasiswa Maluku menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku yang dikerjakan oleh BUMN karya, PT Nindya Karya. Proyek tersebut diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp542 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk laporan kinerja perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Nindya Karya, Aliansi Mahasiswa Maluku mempertanyakan transparansi dan tata kelola keuangan perusahaan. Mereka menilai capaian laba bersih perusahaan dalam periode 2024–2025 yang disetor ke negara relatif kecil dibandingkan nilai proyek yang dikelola.

Selain itu, dalam pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat di Maluku, muncul dugaan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dugaan tersebut antara lain mencakup indikasi penggunaan perusahaan perantara dalam proses pencairan dana proyek, sehingga pembayaran kepada vendor tidak dilakukan secara langsung.

Aliansi Mahasiswa Maluku juga menyampaikan adanya dugaan keterlambatan pembayaran kepada sejumlah vendor yang diduga berdampak pada kelancaran pekerjaan di lapangan. Bahkan, terdapat informasi mengenai dugaan selisih nilai pekerjaan antara pembayaran kepada vendor dan nilai penagihan yang diajukan ke perusahaan.

Atas dugaan tersebut, Aliansi Mahasiswa Maluku mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait, termasuk oknum Project Manager dengan inisial FP yang disebut dalam laporan masyarakat.

“Sebagai putra-putri asli Maluku, kami merasa prihatin apabila proyek pembangunan sekolah yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi anak-anak Maluku justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” ujar Rizky Kabalmay Mahasiswa Maluku dalam keterangannya. (23/02/2026).

Aliansi Mahasiswa Maluku menegaskan bahwa mereka menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Mereka berharap KPK dapat bertindak profesional, transparan, dan independen dalam menindaklanjuti laporan ini.

Poin Tuntutan:

Mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

Meminta KPK membongkar secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Aliansi Mahasiswa Maluku menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum demi menjaga integritas pembangunan dan masa depan pendidikan di Maluku, pungkasnya.

Share:

Read More

DPC PERMAHI Jakarta Timur: Dugaan Pemukulan Pelajar Hingga Meninggal Dunia Di Tual Sebagai Alarm Kegagalan Reformasi Institusi POLRI

KABARMASA.COM, TUAL- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jakarta Timur menyatakan sikap tegas dan keras atas dugaan tindakan kekerasan oleh salah satu aparat kepolisian di Tual, Maluku Tenggara, yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Peristiwa ini bukan sekadar insiden individual, melainkan bagian dari rangkaian panjang problem struktural dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang terus menggerus kepercayaan publik.

Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Apabila benar terdapat tindakan pemukulan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar, maka perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi berpotensi merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam KUHP serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Formatur Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, menegaskan:

“Kami melihat peristiwa di Tual sebagai cermin dari kegagalan reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri. Setiap kali terjadi kekerasan oleh aparat, publik selalu dijanjikan evaluasi. Namun realitasnya, kasus demi kasus terus berulang. Jika seorang pelajar dapat kehilangan nyawa akibat tindakan aparat, maka yang dipertanyakan bukan hanya oknum, melainkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban institusional.” (21/02/2026).

Lebih lanjut Reinnel menyatakan bahwa hingga hari ini masih banyak kasus besar yang menyeret institusi kepolisian dan belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan masyarakat. Tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 2022 yang menewaskan ratusan warga sipil menjadi catatan kelam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, membuka mata publik tentang persoalan integritas dan penyalahgunaan kewenangan di level tertinggi. Belum lagi berbagai kasus kekerasan saat pengamanan demonstrasi, dugaan kriminalisasi warga, hingga persoalan penanganan perkara yang dinilai tidak transparan.

Menurut Reinnel Lailossa, akumulasi peristiwa tersebut menunjukkan bahwa problem Polri tidak bisa lagi direduksi menjadi narasi “oknum semata”.

“Selama mekanisme pengawasan internal tidak dibuka secara transparan dan akuntabel kepada publik, selama proses pidana terhadap aparat tidak dilakukan secara terbuka di peradilan umum, maka setiap tragedi baru hanya akan memperpanjang daftar luka masyarakat. Hukum tidak boleh berhenti di ruang etik internal.” ujarnya

DPC PERMAHI Jakarta Timur menegaskan bahwa apabila dugaan pemukulan terhadap pelajar di Tual terbukti benar dan menyebabkan kematian, maka proses hukum harus dilakukan secara tegas di peradilan pidana umum, bukan sekadar melalui mekanisme disiplin atau etik internal. Penonaktifan pihak yang terlibat harus dilakukan demi menjamin objektivitas penyidikan. Negara wajib hadir memastikan perlindungan bagi keluarga korban serta menjamin tidak adanya intimidasi terhadap saksi.

Peristiwa ini sekaligus memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan dan pola penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan struktural yang nyata, penguatan pengawasan eksternal, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.

“Kami tidak anti terhadap institusi kepolisian,” tegas Reinnel Lailossa. “Namun kecintaan terhadap negara hukum justru menuntut keberanian untuk mengkritik secara tegas. Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru diduga menjadi pelaku kekerasan, maka keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi.” tegasnya.

DPC PERMAHI Jakarta Timur akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa hukum untuk menjaga tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Share:

Read More

Hamka Djalaludin Refra, S.H Desak Reformasi Polri Usai Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Brimob Hingga Siswa Meninggal Dunia

KABARMASA.COM, TUAL– Sekretaris Jenderal Eksekutif DPP AMKEI Indonesia, Hamka Djalaludin Refra, S.H., angkat bicara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Korps Brigade hingga menyebabkan seorang siswa meninggal dunia.

Hamka menyampaikan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya menjadi persoalan individual, melainkan juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni agenda reformasi institusi kepolisian.

“Jika dugaan ini terbukti benar, maka tidak cukup hanya memproses pelaku secara pidana. Ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pembinaan, pengawasan, dan kultur internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegas Hamka dalam keterangan tertulisnya, (21/02/2026).

Menurutnya, reformasi Polri bukan sekadar wacana struktural, tetapi menyangkut perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan humanis dan presisi sebagaimana semangat transformasi kelembagaan yang selama ini digaungkan.

Reformasi sebagai Kebutuhan Mendesak

Hamka menilai, setiap dugaan pelanggaran oleh aparat harus dijadikan bahan refleksi untuk memperkuat sistem akuntabilitas internal, termasuk optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan kode etik.

“Reformasi Polri harus menyentuh aspek budaya hukum, penguatan kontrol internal, serta transparansi penanganan perkara. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa prinsip equality before the law harus ditegakkan secara konsisten. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, AMKEI Indonesia menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan objektif dan terbuka. Hamka juga mendorong agar hasil penyelidikan diumumkan secara berkala kepada publik guna menjaga legitimasi institusi.

“Penegakan hukum yang transparan bukan untuk melemahkan institusi, tetapi justru untuk memperkuat marwah Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap kasus ini menjadi titik tolak perbaikan sistemik, bukan sekadar penyelesaian administratif terhadap oknum tertentu.

AMKEI Indonesia, lanjut Hamka, berkomitmen mendorong reformasi kepolisian yang berorientasi pada profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Share:

Read More

Dendang Sahur Sukses Terselenggara Di RT 01 RW 05 Kelurahan Jaticempaka Menjelang Awal Puasa Ramadhan 2026

KABARMASA.COM, JAKARTA- Para Pemuda dan Pemudi RT 01/RW 05 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede. Menggelar giat dendang sahur pada hari pertama puasa di lingkungan sekitar jalan unkris dan Jatiwaringin, (19/02/2026).

Pak Yoshmaran Mirman atau akrab di sapa Pak Yos selaku Rt 01/RW 05 menyampaikan bahwa "kegiatan Dendang Sahur baru pertama kali dilakukan dilingkungan Rt, yang tentunya semoga ini menjadi suatu kegiatan positif dan menghibur kita semua menjelang makan sahur", ujarnya.

Selain itu Hasan Renyaan selaku koordinator lapangan menjelaskan bahwa 

"Kebiasaan Dendang Sahur ini sebetulnya adalah suatu kebiasaan yang lazimnya dilakukan orang Maluku menjelang bulan suci Ramadhan. Tentunya ini sebagai wujud antusiasme menyambut hari berbahagia seluruh umat muslim dan dakwah islamiah yang dilakukan secara kreatif yang mana selain sebagai alarm pengingat sahur pun juga menjadi upaya merajut silaturahmi antara sesama muslim yang berasal dari bermacam-macam golongan, ras, suku yang hidup dalam satu lingkungan". Pungkasnya

Share:

Read More

Kepemimpinan Daerah Dan Siknifikansi Keberpihakan Kebijakan : Efektivitas Relasi Program Sosial Husniah Talenrang

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepemimpinan daerah kerap dinilai dari seberapa cepat dan masif pembangunan terlihat secara kasat mata. Padahal, dalam praktik pemerintahan modern, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada proyek fisik atau popularitas figur, melainkan pada arah kebijakan, kualitas tata kelola, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks inilah kepemimpinan Husniah Talenrang (HT) sebagai Bupati Gowa patut dibaca secara lebih jernih dan analitik.

Sejumlah program strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gowa di bawah komando perempuan visioner yang akrab disapa HT itu, menunjukkan orientasi pada penguatan layanan publik dan penanganan masalah sosial secara langsung. Program LACAK (Layanan Cepat Atasi Kemiskinan), misalnya, menjadi variabel positif karena mencoba memutus pola birokrasi berlapis dalam penanganan kemiskinan dengan pendekatan responsif dan lintas sektor. Alih-alih menunggu laporan administratif berjenjang, program ini menempatkan negara lebih dekat dengan warga yang membutuhkan intervensi cepat dan tepat.

Selain LACAK, penguatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan juga mencerminkan upaya membangun kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Program-program yang menekankan akses, pencegahan, dan keberlanjutan menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Meski demikian, tantangan klasik tetap mengemuka: konsistensi implementasi dan akurasi data agar kebijakan tidak bias sasaran hingga menghadirkan spekulasi serta polemik yang menggiring wacana publik yang menimbulkan stigma politik di tengah masyarakat.

Isu pendidikan misalnya, yang juga menjadi medan ujian penting bagi kepemimpinan daerah, terutama ketika kebijakan yang diambil memicu polemik di ruang publik. Salah satu yang sempat mengemuka di Kabupaten Gowa adalah pencabutan beberapa program beasiswa S3 yang kemudian menjadi perbincangan luas. Polemik ini, jika dibaca secara dangkal, mudah ditafsirkan sebagai kemunduran komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Namun dalam perspektif kebijakan publik, langkah tersebut justru dapat dipahami sebagai bagian dari proses evaluasi program agar lebih efisien, berkeadilan, dan tepat sasaran.

Evaluasi terhadap program beasiswa merupakan praktik lazim dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan kebutuhan mendesak di sektor lain yang lebih luas dampaknya. Penajaman kriteria penerima, penyesuaian skema pendanaan, hingga penghentian sementara program tertentu bukan serta-merta mencerminkan pelemahan sektor pendidikan, melainkan upaya memastikan bahwa anggaran publik benar-benar menjangkau kebutuhan strategis daerah dan kelompok yang paling membutuhkan—dan Husnia mengambil langkah tersebut sebagai bagian dari upaya efektivitas program. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut seharusnya dibaca sebagai koreksi administratif dan fiskal, bukan penarikan komitmen negara terhadap pendidikan.

Tentu saja, evaluasi kebijakan semacam ini tetap mensyaratkan komunikasi publik yang transparan dan argumentatif agar tidak melahirkan kecurigaan atau rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Di sinilah tantangan kepemimpinan Husniah Talenrang diuji: bagaimana keputusan yang secara teknokratis rasional dapat diterjemahkan secara politik dan sosial agar dipahami sebagai bagian dari penataan kebijakan, bukan pengabaian hak. Jika disertai mekanisme evaluasi yang terbuka dan perumusan ulang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, polemik beasiswa tersebut justru dapat menjadi momentum pembenahan sistem dukungan pendidikan yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas, serta langkah progresif yang diambil oleh pemerintahan daerah kab. Gowa di bawah kepemimpinan HT.

Kepemimpinan Husniah juga menarik dibaca dari perspektif representasi politik. Sebagai salah satu pemimpin perempuan di tingkat daerah, kehadirannya memiliki arti penting dalam lanskap politik lokal yang selama ini didominasi figur maskulin. Namun, kepemimpinan perempuan tidak seharusnya direduksi menjadi simbol semata. Relevansinya justru terletak pada kepekaan kebijakan terhadap ketimpangan sosial, termasuk isu kemiskinan struktural, akses layanan publik, dan perlindungan kelompok rentan—wilayah kebijakan yang sering kali terpinggirkan dalam logika pembangunan arus utama.

Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan relatif terbuka terhadap aspirasi masyarakat menjadi modal politik yang signifikan. Keterbukaan ini berpotensi memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik, terutama ketika diterjemahkan dalam mekanisme kebijakan yang jelas dan terukur. Namun, keterbukaan tanpa penguatan institusi berisiko berhenti sebagai gestur politik. Karena itu, program-program strategis seperti LACAK perlu terus dievaluasi secara transparan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar inovasi administratif.

Dalam konteks pembangunan daerah, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebijakan sosial tetap menjadi ujian utama. Infrastruktur memang penting sebagai prasyarat pertumbuhan, tetapi tanpa keberpihakan sosial yang jelas, ia berpotensi memperlebar ketimpangan. Di sinilah kepemimpinan daerah diuji: sejauh mana program-program strategis benar-benar menyasar kebutuhan warga di lapisan bawah, bukan hanya memenuhi target kinerja birokrasi.

Pada akhirnya, Husniah Talenrang menunjukkan model kepemimpinan yang dapat dibaca sebagai upaya mendorong pemerintahan daerah yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan. Dukungan terhadap arah kebijakan ini tentu relevan, namun harus selalu disertai sikap kritis. Sebab, pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan yang mampu menjadikan kritik sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Di situlah makna kepemimpinan daerah dan arti penting kehadiran pemimpin perempuan menjadi signifikan, bukan sebagai simbol politik semata, tetapi sebagai praktik kebijakan yang terus diuji oleh realitas sosial.

Tentu, tidak ada kepemimpinan yang sepenuhnya tanpa kekurangan. Kritik tetap perlu, pengawasan publik harus terus hidup. Namun secara objektif, program kerja dan gaya kepemimpinan Husniah Talenrang menunjukkan ikhtiar serius untuk membawa Kabupaten Gowa ke arah pemerintahan yang lebih terbuka, melayani, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam lanskap politik lokal yang kerap terjebak pada simbol dan seremoni, pendekatan kerja seperti ini patut diapresiasi dan didorong untuk terus berkembang.

Akbar Haruna 

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Badko HMI Sulawesi Selatan

Share:

Read More

Reinnel Lailossa Resmi Terpilih Sebagai Formatur Ketua Umum DPC PERMAHI Jakarta Timur Periode 2026-2028

KABARMASA.COM, JAKARTA- Konferensi Cabang (Konfercab) II Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jakarta Timur yang diselenggarakan di Kampus Universitas Krisnadwipayana telah menetapkan Reinnel Lailossa sebagai Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur periode selanjutnya.

Konfercab II ini menjadi forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang yang dihadiri oleh kader, demisioner, serta perwakilan Dewan Pimpinan Nasional. Agenda utama meliputi laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021 - 2023 pembahasan rekomendasi organisasi, serta pemilihan ketua cabang yang berlangsung secara demokratis, konstitusional, dan penuh dinamika intelektual khas mahasiswa hukum.

Dalam proses pemilihan yang berlangsung tertib dan sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, Reinnel Lailossa memperoleh mandat mayoritas suara peserta Konfercab.

Dalam keterangannya kepada media, Ketua DPC terpilih, Reinnel Lailossa, menyampaikan bahwa kemenangan tersebut bukanlah kemenangan personal, melainkan kemenangan kolektif seluruh kader PERMAHI Jakarta Timur.

“Ini bukan kemenangan individu, tetapi kemenangan gagasan dan semangat kolektif kader PERMAHI Jakarta Timur. Amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk memastikan organisasi tetap progresif, independen, dan berlandaskan nilai-nilai keilmuan hukum,” ujar Reinnel (13/02/2026).

Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya ke depan akan difokuskan pada penguatan kaderisasi berbasis akademik dan advokasi, serta mendorong PERMAHI Jakarta Timur menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di wilayah Jakarta Timur.

“Sebagai mahasiswa hukum, kita tidak boleh berhenti pada kritik. Kita harus menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah dan argumentasi hukum yang kuat. PERMAHI harus menjadi ruang dialektika yang sehat sekaligus laboratorium kader penegak hukum yang berintegritas,” tambahnya.

Konfercab II ini juga menegaskan komitmen organisasi untuk menjaga marwah PERMAHI sebagai organisasi mahasiswa hukum yang independen, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta aktif merespons isu-isu hukum strategis di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan terpilihnya Reinnel Lailossa, diharapkan DPC PERMAHI Jakarta Timur semakin solid dalam internal organisasi dan semakin berperan aktif dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Share:

Read More

Pemerintah Ohoi Letman Beri Apresiasi Kepada UNINGRAT Tual Dan Mahasiswa KKN Atas Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

KABARMASA.COM, TUAL- Pemerintah Ohoi Letman menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual beserta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang mengangkat tema “ Pemberdayaan Desa Berbasis Kepulauan dan Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Biru, Teknologi, serta Tata Kelola Berintegritas di Kabupaten Maluku Tenggara. (10/02/2026).

Kegiatan PKM tersebut merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemerintah desa. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis wilayah kepulauan dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi ekonomi berbasis kelautan (ekonomi biru), pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip integritas dan akuntabilitas.

Pemerintah Ohoi Letman menilai bahwa pelaksanaan PKM oleh UNINGRAT Tual dan mahasiswa KKN memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini dinilai relevan dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang berbasis kepulauan dan potensi lokal.

UNINGRAT Tual melalui kegiatan PKM ini menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa melalui transfer pengetahuan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa. Keterlibatan aktif mahasiswa KKN dalam berbagai program edukasi dan pemberdayaan menjadi bagian integral dalam menciptakan sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan terlaksananya kegiatan PKM tersebut, diharapkan terbangun kerja sama yang berkelanjutan antara UNINGRAT Tual dan Pemerintah Ohoi Letman dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang berintegritas, sejalan dengan visi pembangunan kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Share:

Read More

Mahasiswa dan Pemuda Batam Apresiasi Kejaksaan Negeri Selamatkan Aset Pemko Rp1,09 Triliun

 

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam -Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batam memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam atas keberhasilannya menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota Batam senilai Rp1,09 triliun di 2025. 

Apresiasi tersebut diwujudkan dengan penyerahan plakat penghargaan yang diantarkan langsung ke Kantor Kejari Batam.(10/02/2026)

Plakat penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus, SH, MH didampingi Kasubsi 1, Aditya SH dan Staf Intelijen, Loody Sinambela, SH, 9 Februari 2026 di Batam Centre.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batam, Habibi menyampaikan, langkah Kejari Batam dalam menyelamatkan aset Pemko Batam merupakan bentuk nyata penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat.

“Penyelamatan aset negara senilai Rp1,09 triliun ini bukan angka kecil. Ini bukti bahwa Kejari Batam bekerja profesional, berintegritas, dan patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda,” ujar Habibi.

Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan Arie Rahmadani dan Haris Armanda. Keduanya menilai keberhasilan tersebut menunjukkan peran strategis kejaksaan dalam menjaga dan mengamankan kekayaan negara dari potensi kerugian.

“Kami berharap kinerja seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kejari Batam telah memberi contoh bahwa aparat penegak hukum bisa bekerja maksimal untuk kepentingan publik,” tegas Arie Rahmadani.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Batam Priandi Firdaus, SH mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh mahasiswa dan pemuda Batam. 

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kejari Batam untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari mahasiswa dan pemuda Batam. Penyelamatan aset negara merupakan bagian dari tugas dan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia yang wajib kami laksanakan,” ujar Priandi.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Batam akan terus berkomitmen mengawal aset pemko Batam agar tidak disalahgunakan serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kota Batam. (Tim/Red)

Share:

Read More

Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi; Menuju PEMILUKADA Tidak Langsung?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi yang berlangsung secara tiba-tiba dan berada dalam bayang-bayang tarik-menarik kepentingan elite politik menimbulkan kegelisahan serius dalam perspektif negara hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga setiap proses pengisian jabatan hakim konstitusi seharusnya dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan berbasis meritokrasi. Ketika proses tersebut terkesan berlangsung tanpa keterbukaan dan minim akuntabilitas publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga konstitusi berpotensi mengalami erosi.

Dari aspek hukum tata negara, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi memang merupakan kewenangan lembaga pengusul, namun kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan absolut tanpa kontrol etik dan moral konstitusional. Prinsip due process of selection harus memastikan bahwa calon hakim konstitusi memiliki integritas, rekam jejak kenegarawanan, serta bebas dari konflik kepentingan politik praktis. Jika figur yang diangkat masih memiliki kedekatan politik yang kuat dengan elite kekuasaan, maka hal tersebut menimbulkan potensi conflict of interest dalam pengujian undang-undang yang menyangkut kepentingan politik kekuasaan.

Dalam perspektif konstitusi, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu, karena setiap putusannya menyangkut legitimasi hukum dan arah demokrasi negara. Pengangkatan hakim konstitusi yang tidak melalui proses seleksi yang terbuka dan rasional berpotensi mencederai prinsip checks and balances, serta melemahkan posisi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik.

Dari sisi kenegaraan, fenomena pengisian jabatan strategis melalui pola kompromi elite berpotensi memperkuat praktik oligarkis dalam sistem demokrasi Indonesia. Negara hukum demokratis menuntut agar setiap jabatan publik strategis diisi oleh figur yang lahir dari proses seleksi profesional dan objektif, bukan dari konfigurasi politik kekuasaan. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka publik akan semakin melihat lembaga-lembaga negara bukan sebagai institusi independen, melainkan sebagai arena distribusi kekuasaan antar-elite.

LBH PB PMII menegaskan bahwa legitimasi hakim konstitusi tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal pengangkatan, tetapi juga oleh legitimasi etik dan legitimasi publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serius terhadap mekanisme seleksi hakim konstitusi ke depan agar lebih transparan, partisipatif, dan bebas dari intervensi kepentingan politik jangka pendek. Tanpa pembenahan tersebut, independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama penjaga konstitusi berisiko semakin dipertanyakan oleh masyarakat

HARI SANJAYA SIREGAR

SEKRETARIS LBH PB PMII

Share:

Read More

Serah Terima Jabatan Di Kongres X PERMAHI Dinilai Inkonstitusional

KABARMASA.COM, JAKARTA-Pelaksanaan serah terima jabatan dalam rangkaian Kongres X Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang berlangsung di Balai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2–5 Februari menuai kritik serius dari sejumlah peserta dan cabang. Proses tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERMAHI. (05/02/2026)

Secara organisatoris, Saiful Salim telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAHI sebelum Kongres X diselenggarakan. Dengan pengunduran diri tersebut, yang bersangkutan secara konstitusional tidak lagi memiliki legitimasi struktural untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, posisi kepemimpinan DPN PERMAHI disebut telah melebur dan direpresentasikan oleh Farah Fahmi Namakule, meskipun proses penetapan tersebut tidak melalui mekanisme formal yang diatur secara tegas dalam konstitusi organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan serah terima jabatan pada Kongres X PERMAHI dari Saiful Salim kepada Azhar Sidiq S dinilai tidak sah secara konstitusional. Subjek yang menyerahkan jabatan tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum aktif, sehingga kehilangan kewenangan hukum-organisatoris untuk melakukan serah terima kepemimpinan kepada pihak manapun.

Sebagian besar menilai bahwa praktik ini telah menimbulkan cacat legitimasi terhadap hasil Kongres X PERMAHI serta membuka ruang konflik struktural dan sengketa internal di kemudian hari. Oleh karena itu, desakan agar dilakukan klarifikasi, evaluasi, dan penataan ulang secara konstitusional terhadap seluruh rangkaian keputusan kongres terus menguat, demi menjaga kepastian hukum internal, marwah organisasi, serta prinsip demokrasi dalam tubuh PERMAHI.

Share:

Read More

Refleksi Milad HMI Ke 79: HMI Harus Kembali Pada Titah Perjuangan Organisasi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kepemudaan yang lahir sejak tanggal 5 Februari 1947, kembali diperingati usianya yang ke 79 tahun oleh sejumlah kader-kader HMI diberbagai pelosok negeri.

Pada momentum ini Hasan Renyaan selaku mantan ketua umum HMI komisariat Hukum Universitas Krisnadwipayana Periode 2021-2022 menyampaikan bahwa "HMI adalah organisasi perkaderan sekaligus organisasi perjuangan yang bernafaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Sehingga berHMI menjadi alternatif prinsipal guna membekali setiap mahasiswa beragama Islam untuk mempunyai ketajaman ilmu dan kedalaman iman. Hal ini sebagaimana penjawantahan Anggaran Dasar Pasal 4 HMI tentang tujuannya yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 5 kualitas insan cinta tersebut adalah karakteristik setiap kader dalam berpikir dan bertindak pada ruang-ruang intelektual dan sosial. " Ujarnya (05/02/2026).

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa, "Momentum Milad HMI ke-79 harus dijadikan sebagai kilas balik nilai-nilai dasar perjuangan organisasi untuk memetakan problematika yang terjadi. Seperti persoalan perkaderan yang macet di komisariat-komisariat, koorkom, maupun cabang. Diskursus akademik di sudut-sudut kampus maupun ruang kopi yang sudah jarang dijumpai. Mobilisasi gerakan mahasiswa yang redup. Kondisi demikian menunjukkan degradasi identitas dan entitas value of organize, ironis rasanya jika kader HMI sebagai lokomotif perubahan justru terpengaruhi oleh kukungan zaman" tegasnya.

"Sudah saatnya HMI harus kembali pada titah perjuangannya dimulai dari pembenahan internal komisariat hingga cabang". pungkas Hasan Renyaan Mantan Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Koorkom Universitas Krisnadwipayana Cabang Jakarta Raya.

Share:

Read More

Peduli Kesehatan Masyarakat, AMPG DKI Jakarta Adakan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis

KABARMASA.COM, JAKARTA -Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya di bidang kemanusiaan dan kesehatan dengan menggelar kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda sosial AMPG DKI Jakarta dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kondisi yang penuh tantangan.1-Februari-2026

Ketua Biro Kesehatan AMPG DKI Jakarta, dr. Hanny Fitriani, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu ketersediaan stok darah, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media, dr. Hanny Fitriani menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Melalui kegiatan donor darah dan cek kesehatan ini, AMPG DKI Jakarta ingin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara rutin. Ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat,” ujar dr. Hanny Fitriani, Ketua Biro Kesehatan AMPG DKI Jakarta.

Share:

Read More

Cara Reset Printer Epson L120 Free Download Resetter Epson L120

KABARMASA.COM, JAKARTA - Saya mendapat laporan dari teman kerja kalau printernya tidak bisa mencetak. Dia menggunakan printer Epson L120 . Saya cek lampu nya kedip-kedip bergantian, dalam hati  saya duga ini perlu di reset saja.

Cara reset secara manual, biasanya dengan menekan tombol resume beberapa saat sampai lampu tidak kedap-kedip bergantian. Tapi untuk Epson L120 ini saya gagal menggunakan cara tersebut.

Karena gagal, saya cari caranya reset Epson L120 di google. Ada cara manual dan dengan instal resetter nya.

Semoga memang hanya perlu direset saja bukan karena sebab lain. Dan semoga berhasil reset catride tersebut, kalau tidak berhasil harus beli catride lagi kan?

Untuk tampilan errornya tidak ada kode tertentu hanya menampilkan pesan , seperti di bawah ini tampilannya yang berhasil saya screenshoot.

Error Printer Epson L120

A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support. 

Yang kalau diterjemahkan dengan google translate , artinya : “ Bantalan tinta printer sudah habis masa pakainya. Silakan hubungi Dukungan Epson.” 

Apakah maksudnya catride sudah habis umur pakainya?

Kalau ada permasalahan pada printer terkait catride seperti ini, terpikir oleh untuk reset saja.

Download Resetter Epson L120 (Free Download)

• Cari di internet dapat resetter L120 yang dari website Nesabamedia 

• Saya download dulu, ResetterEpson.L120.NesabaMedia.rar

• Kemudian saya ekstrak file rar tersebut, file-file dalam satu folder dan agar mudah aksesnya, saya taruh di desktop.

• Cari file dan jalankan file AdjProg_L120.exe

Resetter Epson L120

• Terbuka aplikasi Epson Adjusment Program, pastikan model printer dan data lain sudah benar, kli Select jika ingin lebih detail.

Epson Adjusment Program - Klik Select

• Klik Particular Adjustment Mode  ( Mode Penyesuian Tertentu/ spesifik)

Particular Adjustment Mode

https://drive.google.com/drive/folders/12RIRw_fyHFSVIBJeQ7LWfG2PT6jXA80e?usp=drive_link

Share:

Read More