Gerak Cepat Salurkan Bantuan Perbaikan, Wali Kota Bekasi Tinjau Rumah Warga Terdampak Angin Kencang di Jatiasih

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi pada Jumat, (1/5/26), mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga, khususnya di wilayah Jatiasih. Dampak yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari kerusakan ringan seperti atap terlepas hingga kerusakan berat akibat tertimpa pohon tumbang.


Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung meninjau lokasi pada Sabtu, (2/5/26). 


Dalam kunjungannya, Tri didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Widayat Subroto, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agus Harpa Sanjaya.


Sedikitnya terdapat 10 rumah warga yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Bekasi. Ia memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan bantuan serta solusi bagi warga yang terdampak bencana tersebut. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari perbaikan atap rumah hingga bantuan untuk bangunan yang mengalami kerusakan parah.


Tri Adhianto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan bergerak cepat dalam membantu warga agar dapat kembali menempati rumahnya dengan aman dan nyaman.


“Kami hadir untuk memastikan warga yang terdampak mendapatkan bantuan yang sesuai. Perbaikan akan segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang,” ujar Tri.


Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendataan dan penanganan secara menyeluruh terhadap dampak bencana yang terjadi.


“Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, kami siapkan bantuan berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah. Ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” tambahnya.


Peninjauan ini disambut baik oleh warga setempat yang merasa terbantu dengan kehadiran langsung Wali Kota dan jajaran. Pemerintah Kota Bekasi berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat, sehingga kondisi lingkungan kembali normal dan masyarakat dapat menjalani aktivitas seperti sediakala.


 

Share:

Tri Adhianto tindak lanjuti Petugas Penjaga Perlintasan Ampera - Bulakapal, Wajib Petugas Resmi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penjagaan palang pintu perlintasan kereta di kawasan Ampera dan Bulak Kapal yang masih dilakukan oleh oknum tidak resmi (akamsi). Pada Jumat, (1/5/26).


Tri Adhianto turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai arahan pemerintah provinsi.


Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa penjagaan perlintasan sebidang harus dilakukan oleh petugas resmi, yakni dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP, demi menjamin keselamatan masyarakat. Penjagaan ini akan diberlakukan hingga pembangunan flyover Bulak Kapal selesai.


Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar. 


Tri Adhianto menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, sehingga tidak boleh ada lagi penjagaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.


“Kita ingin memastikan bahwa penjagaan perlintasan ini dilakukan oleh petugas resmi yang memiliki tanggung jawab dan standar keselamatan yang jelas,” ujar Tri.


Ia juga menambahkan bahwa penataan ini penting untuk menghindari potensi risiko kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat.


“Sampai flyover Bulak Kapal selesai dibangun, penjagaan harus dilakukan secara optimal oleh Dishub dan Satpol PP. Ini demi keselamatan bersama dan ketertiban di lapangan,” tambahnya.


Pemerintah Kota Bekasi berharap dengan langkah tegas ini, kondisi perlintasan kereta di wilayah tersebut menjadi lebih aman dan tertib. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama.


 

Share:

Kick Off Bekasi PRIDE Award 2026 Resmi Digelar, Dorong Integrasi Perencanaan, Riset, dan Inovasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Kick Off Bekasi PRIDE (Planning, Research, and Innovation Development) Award 2026 di Aula Nonon Sonthanie. Selasa (28/04).


Kegiatan ini menjadi rangkaian awal pelaksanaan Bekasi PRIDE Award 2026. Pada hari pertama, agenda diisi dengan sosialisasi Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Kota Bekasi, serta bimbingan teknis (bimtek) bagi pembina Posyantek kelurahan yang belum aktif terbentuk. Sementara itu, pada hari kedua dilaksanakan bimtek bagi pembina Posyantek kelurahan yang telah aktif.


Bekasi PRIDE Award 2026 merupakan transformasi dari Bekasi Innovation Week yang telah diselenggarakan sejak 2020 hingga 2025. Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa ajang ini merupakan upaya mendorong pengembangan inovasi daerah secara berkelanjutan.


Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengintegrasikan aspek perencanaan, riset, dan inovasi dalam satu kompetisi guna memacu kreativitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.


“Melalui kegiatan ini, kami berharap perangkat daerah dan masyarakat dapat terus berinovasi serta menghadirkan solusi yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.


Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si., yang mewakili Wali Kota Bekasi. Acara turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Bekasi, perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya.


Dalam sambutannya, Lintong menegaskan bahwa Bekasi PRIDE Award 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.


“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong lahirnya inovasi yang adaptif, kreatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Bekasi,” katanya.


Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendorong akselerasi inovasi berbasis riset serta pengembangan teknologi tepat guna yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.


Bekasi PRIDE Award 2026 terdiri atas dua kompetisi utama, yakni Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG).


Lomba Inovasi Daerah meliputi kategori:


* Inovasi terbaik Perangkat Daerah/BUMD

* Inovasi terbaik Kecamatan

* Inovasi terbaik Puskesmas/RSUD Tipe D

* Perencanaan terinovatif


Sementara itu, Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) meliputi kategori:


* TTG unggulan

* Inovasi TTG masyarakat

* Inovasi TTG mahasiswa

* Inovasi TTG pelajar

* Posyantek berprestasi


Pelaksanaan kompetisi diawali dengan pendaftaran dan pengajuan proposal secara daring, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan substansi, serta seleksi presentasi sebelum penetapan pemenang pada puncak acara penganugerahan.


Pada puncak kegiatan, Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang pembinaan khusus untuk pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna.


Selain itu, para pemenang juga akan mendapatkan pembinaan lanjutan serta kesempatan mewakili Kota Bekasi dalam ajang inovasi tingkat provinsi maupun nasional.


Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan riset, inovasi, dan teknologi melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.




Informasi:


* Lomba Teknologi Tepat Guna 081316808984 (Vevi Marfiati Arief)

* Lomba Inovasi Daerah 085334304353 (Imansyah Abinda F.)

Share:

Doa Bersama dan Tabur Bunga, Wawali Bekasi Kenang Korban Kecelakaan Kereta

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri kegiatan sholat dan doa bersama bagi korban kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line. Kegiatan tersebut berlangsung di Stasiun Bekasi Timur pada Kamis, 30 April 2026.


Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta masyarakat yang turut memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Suasana berlangsung khidmat, diiringi doa yang dipanjatkan bersama untuk keselamatan dan ketenangan arwah para korban.


Selain mengikuti doa bersama, Wakil Wali Kota Bekasi juga turut melakukan tabur bunga. Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan duka cita mendalam dari pemerintah daerah dan masyarakat.


Ia menyampaikan harapannya agar seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam transportasi publik.


“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.


Selanjutnya, Abdul Harris Bobihoe meninjau langsung kondisi gerbong KRL yang terdampak kecelakaan. Gerbong tersebut terlihat telah ditutup terpal sebagai bagian dari proses penanganan pascakejadian.


Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan dengan baik. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peristiwa yang terjadi di wilayahnya.


Di sisi lain, masyarakat yang hadir tampak ikut mendoakan para korban dengan penuh haru. Kebersamaan antara pemerintah dan warga mencerminkan solidaritas dalam menghadapi musibah.


Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan penguatan moral bagi keluarga korban. Pemerintah Kota Bekasi pun berkomitmen untuk terus mendukung proses pemulihan pascakecelakaan tersebut.

 

Share:

Pelantikan LPP HMI Bekasi 2026, Wawali Tekankan Amanah dan Inovasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi menghadiri kegiatan Pelantikan Akbar Lembaga Pengembangan Profesi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bekasi Tahun 2026 yang digelar di Gedung Graha 96, Kamis (30/4/2026).


Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi dalam mengemban tugas organisasi.


“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal dalam mengemban tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, organisasi harus menjadi wadah untuk menghadirkan kebermanfaatan, bukan sekadar tempat mencari jabatan.


“Ini adalah awal dari amanah besar untuk mengabdi, bukan sekadar mencari jabatan, melainkan mencari keberkahan dan kebermanfaatan,” katanya.


Wakil Wali Kota juga mendorong Lembaga Pengembangan Profesi HMI untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Ia menilai kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci dalam mendukung program pembangunan daerah.


Selain itu, ia menyoroti tantangan di era digitalisasi yang menuntut generasi muda untuk tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan adaptif serta inovatif. Hal ini dinilai penting agar organisasi mampu menjawab kebutuhan zaman yang semakin kompleks.


“Tantangan di era digitalisasi menuntut kita untuk tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga keahlian yang adaptif,” ungkapnya.


Ia berharap para pengurus baru dapat meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta menghadirkan gagasan dan kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi.


Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan, serta memberikan semangat kepada kepengurusan baru untuk terus berinovasi dan berkontribusi.


Ia juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan visi Kota Bekasi sebagai kota yang nyaman dan masyarakat yang sejahtera, sekaligus mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.


“Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Bekasi yang keren, nyaman kotanya, dan sejahtera warganya,” tutup Wakil Wali Kota Bekasi.

Share:

Wawali Bekasi Kunjungi Korban Kebakaran di Bojong Rawalumbu

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, meninjau langsung rumah warga yang terdampak kebakaran di wilayah Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kamis (30/4/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah. Dalam kegiatan itu, Wakil Wali Kota didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Harpa Sanjaya, serta jajaran aparatur wilayah setempat.


Selain itu, turut hadir Camat Rawalumbu dan Lurah Bojong Rawalumbu yang bersama-sama memastikan kondisi warga serta lingkungan sekitar pascakejadian kebakaran.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota melihat secara langsung kondisi rumah milik seorang warga lanjut usia bernama Ibu Saroh (74), yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Ia juga berdialog dengan keluarga korban untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan.


Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.


“Pemerintah Kota Bekasi hadir untuk memastikan kondisi warga terdampak serta memberikan dukungan yang diperlukan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan korban kebakaran tidak hanya berhenti pada peninjauan semata, tetapi juga dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret melalui koordinasi lintas perangkat daerah.


“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat, agar warga bisa segera bangkit dari musibah ini,” tambahnya.


Sementara itu, pihak kecamatan dan kelurahan setempat juga terus berkoordinasi untuk mendata kerugian serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.


Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.


Kunjungan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran.

 

Share:

Pemerintah Kota Bekasi Dorong Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Workshop Dalam Rangka Sosialisasi P3DN

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggelar Workshop Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai bentuk komitmen memperkuat industri nasional sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat, yang dilaksanakan di Aula Nonon Sontanie, Kamis (30/04).


Kegiatan ini menghadirkan pemaparan terkait reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. 


Reformasi tersebut menitik beratkan pada kemudahan, kecepatan, dan penyederhanaan proses sertifikasi serta penghitungan TKDN.


“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengutamakan produk dalam negeri pada setiap proses pengadaan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan P3DN tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan terukur di lapangan.” Ujar Kepala Dinas Kepala Perindustrian dan Perdagangan.


Dalam workshop disampaikan bahwa kebijakan terbaru memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha, khususnya industri dalam negeri. Insentif tersebut antara lain berupa kemudahan dalam memperoleh nilai TKDN minimal 25 persen, penambahan nilai dari kegiatan riset dan pengembangan, serta penyederhanaan komponen penilaian.


Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh preferensi harga dalam proses penawaran, yang dianggap lebih murah hingga 25 persen dibandingkan dengan barang impor.


Selain itu, proses sertifikasi TKDN kini menjadi lebih cepat, dari sebelumnya hingga 22 hari kerja menjadi sekitar 10 hari kerja, bahkan hanya 3 hari kerja untuk industri kecil. Masa berlaku sertifikat juga diperpanjang menjadi 5 tahun, sehingga memberikan kepastian usaha yang lebih baik.


Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada industri kecil dengan mekanisme self declare, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi TKDN secara lebih mudah dan efisien.


"Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis sebagai instrumen penggerak ekonomi. Oleh karena itu, setiap belanja pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata, tidak hanya dari sisi pelayanan publik, tetapi juga terhadap pertumbuhan industri nasional dan pemberdayaan pelaku usaha lokal," Lanjutnya.


Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan industri nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah.


Workshop ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan P3DN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sekaligus memastikan bahwa belanja Pemerintah memberikan dampak maksimal bagi perekonomian dalam negeri.


“Dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, kita turut mendorong peningkatan daya saing industri, membuka peluang usaha bagi UMKM, serta

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Inilah bentuk keberpihakan pemerintah

terhadap kekuatan ekonomi bangsa sendiri,” Tutupnya

 

Share:

Wali Kota Bekasi Dampingi KDM Jenguk Korban, Pastikan Penanganan Maksimal di RS dan Tercover BPJS

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung menjenguk para korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Rabu (29/4).


Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat menyerahkan bantuan sebagai bentuk rasa empati kepada para pasien sejak masa awal perawatan. Selain itu, dipastikan seluruh korban mendapatkan jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, sehingga pasien dapat fokus pada proses pemulihan tanpa terbebani biaya pengobatan.


“Kami bersama Pak Gubernur hadir langsung untuk memastikan kondisi korban tertangani dengan baik. Penanganan medis harus maksimal, dan kami pastikan seluruh rumah sakit memberikan pelayanan terbaik, termasuk memastikan seluruh pasien tercover BPJS Kesehatan,” ujar Tri Adhianto.


Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pasien atau korban harus difasilitasi lengkap dari BPJS Kesehatan, dan juga rumah sakit yang terdapat pasien terkait KRL ini bisa terjamin fasilitasnya.


“Ini adalah bentuk solidaritas kami kepada para korban. Sejak awal masa perawatan, kami ingin memastikan mereka tidak merasa sendiri, kebutuhannya terpenuhi, termasuk jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan,” ungkapnya.


Berdasarkan data terkini, total korban tercatat sebanyak 91 orang yang tersebar di sejumlah rumah sakit. Di RSUD CAM sendiri terdapat 54 korban, dengan rincian 26 pasien masih menjalani rawat inap, 25 telah pulang, dan 3 meninggal dunia.


Sementara itu, korban lainnya dirawat di RS Primaya Timur sebanyak 10 orang, RS Mitra Timur 7 orang, RS Bella 5 orang, RS Hermina 2 orang, RS Siloam Bekasi 2 orang, RS Bakti Kartini 1 orang, RSUD Cibitung 1 orang, serta Mitra Plumbon 6 orang. Adapun 10 korban meninggal dunia ditangani di RS Polri.


“Kami memastikan pendampingan terus dilakukan, untuk segera dilaporkan ke Gubernur dan Presiden, baik kepada pasien yang masih dirawat maupun keluarga korban yang meninggal dunia. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.

 

Share:

Dishub Kota Bekasi Siagakan Petugas di Perlintasan Sebidang di Bulak Kapal dan Ampera

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Tindak lanjut arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menekankan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik perlintasan kereta, khususnya yang masih bersifat liar dan belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.


Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memastikan akan menempatkan personel di sejumlah perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.


Selama masa konstruksi flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, penempatan petugas dilakukan untuk mengatur lalu lintas serta memberikan peringatan langsung kepada pengguna jalan saat kereta akan melintas.


“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto.


Selain penempatan petugas, Dishub juga akan melakukan penataan sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan guna memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.


Tak hanya itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika juga tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara sebagai langkah pendukung. Sistem ini nantinya akan memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.


Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang, sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover yang diharapkan menjadi solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang di kawasan tersebut.

 

Share:

Tinjau Perlintasan Kereta Bulak Kapal, Wali Kota Siapkan Sistem Peringatan Dini untuk Tekan Kecelakaan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran kepala dinas melakukan peninjauan langsung ke kawasan perlintasan kereta di sekitar Taman Makam Pahlawan, Bulak Kapal, pada Rabu pagi. Turut mendampingi di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas BMSDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Perkimtan.


Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi perlintasan liar yang selama ini dinilai rawan kecelakaan, khususnya di titik pintu rel Ampera dan area sekitar makam pahlawan.


Dalam keterangannya, Tri menegaskan bahwa upaya penataan perlintasan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi, khususnya di titik-titik perlintasan tidak resmi yang selama ini menjadi perhatian bersama.


“Ini bagian dari upaya yang terus kita lakukan untuk memastikan keselamatan warga semakin terjaga. Perlintasan sebidang, terutama yang tidak resmi, memang membutuhkan penanganan bertahap dan terukur,” ujarnya.


Sebagai bagian dari penguatan di lapangan, Pemerintah Kota Bekasi akan meningkatkan kehadiran petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di titik-titik rawan.


Tak hanya itu, Pemkot juga tengah menyiapkan inovasi sistem peringatan dini berbasis suara. Tri mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo untuk merancang sistem sederhana berupa alarm peringatan yang terintegrasi.


“Saya sudah perintahkan untuk membuat sistem peringatan berbasis suara. Jadi bukan palang pintu manual, tetapi akan ada sinyal suara dari jarak sekitar 500 meter sebelum kereta melintas hingga ke titik perlintasan. Ini akan terhubung ke toa yang memberikan alarm peringatan kepada masyarakat,” jelasnya.


Langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk meminimalisir potensi kecelakaan, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen.


Ke depan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan sensor otomatis yang dapat mendeteksi kedatangan kereta. Sistem ini akan bekerja layaknya alarm peringatan banjir yang sudah diterapkan di wilayah Jatiasih dan Kali Lengkak, sehingga memberikan notifikasi dini kepada warga sekitar.


Tri juga menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan akan dilakukan secara tegas oleh pemerintah daerah, sekaligus menepis anggapan bahwa pengelolaan pintu rel dikuasai pihak tertentu.


“Kita pastikan ini dikelola pemerintah. Tidak ada cerita pemerintah takut atau kalah dengan pihak mana pun. Ini demi keselamatan warga,” tegasnya.


Sebagai langkah lanjutan, Tri juga menginstruksikan agar Dinas Perhubungan segera memasang pembatas (barrier) di titik-titik perlintasan yang belum memiliki palang resmi. Pemasangan ini akan dilakukan sebagai solusi sementara hingga pembangunan flyover Bulak Kapal direalisasikan.

 

Share:

Tri Adhianto Sambut AHY di Stasiun Bekasi, Pastikan Evakuasi Kereta Tuntas dan Layanan Segera Normal

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyambut langsung kedatangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Stasiun Bekasi pada Selasa (28/4/2026). 


Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung lokasi kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur sekaligus memastikan proses evakuasi berjalan optimal.


Dalam keterangannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait guna mempercepat penanganan pascakecelakaan.


“Kami bersama Pak Menko AHY memastikan bahwa proses evakuasi bangkai kereta dapat segera diselesaikan hari ini, sehingga jalur rel bisa kembali difungsikan dan aktivitas masyarakat kembali normal,” ujar Tri.


Sementara itu, AHY menyampaikan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung, khususnya pada gerbong KRL yang terdampak. Ia berharap proses pengangkatan dapat segera rampung agar tahapan berikutnya, yakni normalisasi perjalanan KRL, dapat dilakukan.


“Tadi saya melihat langsung di lapangan, proses recovery masih berjalan. Kita harapkan sore hingga malam ini sudah bisa selesai, sehingga jalur kembali normal,” ungkap AHY.


Usai peninjauan di stasiun, rombongan melanjutkan kunjungan ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid untuk melihat kondisi para korban yang tengah mendapatkan perawatan. Tri Adhianto memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik.


“Di RSUD CAM, kami pastikan seluruh korban tertangani dengan baik oleh tenaga medis. Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan dan pemulihan para korban,” tambahnya.


Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa insiden ini menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyebut perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem, teknologi, hingga tata kelola perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa terulang.


“Ini bukan kejadian biasa. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi sistem, teknologi, hingga respons darurat, agar ke depan lebih aman,” jelas AHY.


Tri Adhianto pun menutup dengan memastikan bahwa seluruh unsur terkait terus bekerja maksimal agar proses evakuasi, pemulihan layanan, serta penanganan korban dapat berjalan cepat, tepat, dan tuntas.

Share:

Hadir Pada RUPS BJB, Wawali Harris Bobihoe : Turut Berpartisipasi Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat

KABARMASA.COM, BANDUNG - Didampingi Asda II Inayatullah dan Kepala Cabang BJB Kota Bekasi Faisal, Wawali Harris Bobihoe hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Tahun Buku 2025.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan sejumlah arahan guna memperkuat posisi Bank BJB.


Ia meminta kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja agar Bank BJB jauh lebih baik lagi. Kemudian, Bank BJB harus menekan biaya operasional, meningkatkan kinerja pinjaman, simpanan, dan dividen.


“Kami harap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya harus semakin menurun, meningkatkan kinerja pinjaman maupun simpanan serta dividen,” kata Gubernur Dedi Mulyadi


Dilokasi yang sama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Bank BJB dan para pemegang saham, dan berharap kebermanfaatan kehadiran Bank BJB dapat mampu meningkatkan roda perekonomian khususnya di Kota Bekasi.


"Kami sangat mengapresiasi betul atas prestasi yang telah ditoreh, harapan kami, BJB semakin banyak yang turut berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat, dan kehadiran Bank BJB pun terus mampu membantu meningkatkan roda ekonomi di Kota Bekasi," tutup Wawali Abdul Harris Bobihoe.

 

Share:

Kompak Berikan Penanganan Cepat Tanggap Dan Sampaikan Duka Mendalam Kepada Para Korban Kecelakaan Kereta Api

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pimpinan di Kota Bekasi kompak berikan penanganan cepat tanggap dan turut rasakan duka mendalam kepada para korban atas musibah tabrakan kereta di Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026), yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.


Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, saat pagi hari bergegas kunjungi para korban di RSUD Chasbullah Abdul Madjid (RSCAM). Sebelumnya Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga telah mendatangi langsung tempat kejadian peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur sekitar pukul 22.30 WIB.


Atas peristiwa tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan belasungkawa serta mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban dan keluarga yang ditinggalkan.


“Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga para korban yang meningga dunia husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran, untuk para korban yang sedang dalam penanganan segera lekas pulih dan berkumpul dengan keluarga,” ujarnya saat mengunjungi para korban 


Ia juga menyampaikan, saat menerima informasi kejadian pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan tindakan respon cepat dan mengerahkan seluruh URC yang ada.


“Kami mendapatkan informasi dan segera kami kerahkan seluruh URC yang ada untuk lakukan evakuasi dan penanganan,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe


Ia juga mengatakan bahwa seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan proses evakuasi terus dilakukan secara maksimal.


“Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan terbaik. Kami terus melakukan evakuasi dan memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan secepat mungkin,” ujarnya.


Diakhir penyampaiannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan doa untuk para korban.

 

Share:

Wali Kota Bekasi Sambut Presiden RI Jenguk Korban Kecelakaan KA Bekasi Timur di RSUD CAM


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyambut langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang mengunjungi RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026), untuk menjenguk para korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.


Presiden tiba di lobi rumah sakit pada pukul 08.38 WIB, didampingi Teddy Indra Wijaya dan Prasetyo Hadi. Kedatangannya menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah pusat terhadap para korban insiden yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line rute Cikarang.


Kehadiran Presiden memberikan dukungan moril yang besar bagi para korban dan keluarga.


“Ini menjadi perhatian serius negara. Kehadiran Bapak Presiden memberi semangat bagi para korban yang sedang menjalani perawatan, sekaligus memastikan penanganan berjalan optimal,” ujar Tri Adhianto.


Ia katakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat sejak kejadian, mulai dari proses evakuasi hingga penanganan medis di sejumlah rumah sakit.


“Kami memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan terbaik. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan, baik dengan pihak rumah sakit maupun pemerintah pusat,” tambahnya.


Seperti diketahui, benturan keras antara kedua kereta menyebabkan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek menembus gerbong terakhir KRL yang merupakan gerbong khusus wanita. Gerbong tersebut mengalami kerusakan parah hingga terbelah, dan sejumlah penumpang sempat terjepit sebelum berhasil dievakuasi.


Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia menurut data Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin tercatat sebanyak 14 orang yang seluruhnya merupakan penumpang KRL. Sementara itu, 84 orang mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan di berbagai rumah sakit, termasuk RSUD Kota Bekasi, RS Mitra Timur, RS Bella, RS Mekar Sari, dan RS Bhakti Kartini. Di sisi lain, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.


Tri Adhianto juga menyampaikan empati mendalam kepada keluarga korban. 

“Kami berduka atas korban yang meninggal dunia. Pemerintah Kota Bekasi akan terus hadir mendampingi keluarga korban serta memastikan seluruh proses penanganan berjalan dengan baik,” tutupnya.

Share:

Usai Tinjau Lokasi, Wali Kota Bekasi Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Usai meninjau langsung lokasi tabrakan kereta api di Bekasi Timur, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melanjutkan peninjauan ke RSUD Kota Bekasi pada Senin (27/4) malam untuk memastikan kondisi korban yang telah dievakuasi mendapatkan penanganan optimal.


Di ruang perawatan, Wali Kota menyapa satu per satu korban yang tengah menjalani perawatan medis. Sejumlah pasien tampak masih dalam kondisi syok, sementara lainnya mengalami luka akibat benturan saat insiden terjadi.


“Yang paling penting malam ini adalah memastikan seluruh korban tertangani dengan baik. Pemerintah Kota Bekasi hadir untuk memastikan tidak ada yang terlewat, baik dari sisi medis maupun pendampingan keluarga,” ujar Wali Kota di sela kunjungannya.


Pria yang akrab disapa Mas Tri ini juga berdialog langsung dengan tenaga medis dan manajemen rumah sakit untuk memastikan ketersediaan ruang perawatan, tenaga kesehatan, serta percepatan penanganan bagi korban dengan kondisi lebih serius.


Seorang korban, AB (34), yang mengalami luka di bagian kepala dan lengan, menceritakan detik-detik kejadian saat kereta yang ditumpanginya tiba-tiba terguncang keras.


“Saya lagi duduk, tiba-tiba keras banget benturannya. Lampu sempat mati, orang-orang panik. Saya langsung coba keluar, banyak yang bantu juga,” ujarnya dari tempat tidur perawatan.


Hal serupa disampaikan SS (28), yang mengaku masih syok atas kejadian tersebut. “Masih gemetar sampai sekarang. Tapi tadi petugas cepat bantu evakuasi, langsung dibawa ke sini,” katanya.


Wali Kota memastikan seluruh biaya penanganan akan ditanggung pemerintah agar proses pelayanan berjalan tanpa hambatan.


“Kami ingin korban fokus pada pemulihan. Soal penanganan dan kebutuhan lainnya, kami pastikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” tegasnya.


Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga membuka posko informasi bagi keluarga korban untuk memudahkan pencarian data dan memastikan setiap korban teridentifikasi dengan baik.


Hingga saat ini, sejumlah korban masih menjalani perawatan intensif, sementara tim medis terus melakukan observasi lanjutan untuk memastikan tidak ada kondisi yang terlewat pasca kejadian.


Share:

Wali Kota Bekasi Tinjau Lokasi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Pastikan Evakuasi dan Penanganan Korban Maksimal

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi turun langsung ke lokasi kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam, menyusul insiden tabrakan antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta jarak jauh yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB.



Di lokasi kejadian, Wali Kota hadir bersama Kapolda Metro Jaya serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang turut memantau langsung proses evakuasi korban.


Setibanya di lokasi, Wali Kota langsung meninjau proses evakuasi yang masih berlangsung, sekaligus berkoordinasi dengan petugas dari PT KAI, KAI Commuter, Basarnas, kepolisian, TNI, BPBD, serta tenaga medis yang telah dikerahkan sejak awal kejadian.


“Prioritas utama kami malam ini adalah keselamatan dan penanganan korban. Semua harus tertangani cepat dan tepat,” ujar Wali Kota di lokasi.


Lebih lanjut Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, berdasarkan laporan sementara di lapangan, terdapat dua korban meninggal dunia dan puluhan orang telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.


“Data sementara, tiga korban meninggal dunia dan puluhan luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan jumlah korban masih bisa bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung,” ujarnya.


Sejumlah ambulans terlihat hilir mudik membawa korban ke berbagai rumah sakit terdekat. Petugas gabungan juga masih melakukan evakuasi di beberapa gerbong yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian belakang rangkaian KRL.


Wali Kota memastikan Pemerintah Kota Bekasi telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan darurat, termasuk dukungan tenaga kesehatan, fasilitas ambulans, hingga koordinasi rujukan rumah sakit.


“Kami tidak ingin ada korban yang terlambat tertangani. Semua rumah sakit di sekitar lokasi sudah kami siagakan untuk menerima korban,” tegasnya.


Selain itu, Pemkot Bekasi juga menyiapkan dukungan bagi keluarga korban, termasuk posko informasi dan pendampingan di lokasi kejadian maupun di fasilitas kesehatan.


Di tengah situasi yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak berkerumun di sekitar lokasi agar proses evakuasi berjalan lancar.


“Kami mohon masyarakat memberi ruang kepada petugas untuk bekerja. Informasi resmi akan terus kami sampaikan secara berkala,” kata Wali Kota.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

 

Share:

Pemkot Bekasi Gandeng PT Bahana Mega Prestasi, Buka Peluang Kerja ke Taiwan Tanpa Biaya

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi resmi menjalin kerja sama dengan PT Bahana Mega Prestasi dalam rangka membuka akses informasi dan peluang kerja ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan bertepatan dengan upacara Hari Otonomi Daerah yang digelar hari ini.


Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan kebanggaannya atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam membuka peluang kerja bagi warga Kota Bekasi melalui peran Dinas Tenaga Kerja.


“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan kesepakatan dengan PT Bahana Mega Prestasi mengenai penyebarluasan informasi pasar kerja di Taiwan dengan bebas biaya,” ujar Tri Adhianto.


Dalam tahap awal, sebanyak 25 warga Kota Bekasi akan diberangkatkan untuk bekerja di Taiwan. Program ini terbuka bagi lulusan SMA, baik pria maupun wanita, dengan proses pendaftaran dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.


Tri menambahkan, program ini menjadi peluang besar bagi masyarakat, mengingat pada umumnya untuk bekerja ke Taiwan dibutuhkan biaya yang cukup besar.


“Ini merupakan prestasi dari perusahaan yang mau mengupayakan pembebasan biaya bagi masyarakat Kota Bekasi. Biasanya, untuk bekerja ke Taiwan membutuhkan biaya sekitar Rp50 hingga Rp70 juta,” jelasnya.


Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.


“Saya mengajak masyarakat Kota Bekasi untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini semaksimal mungkin,” tegasnya.


Ke depan, Pemkot Bekasi berharap kerja sama ini dapat terus berkembang. Setelah tahap awal 25 orang, ditargetkan akan ada penambahan hingga 400 tenaga kerja berikutnya.


Tri juga berharap peluang serupa dapat terbuka dengan negara lain, sehingga semakin banyak masyarakat Kota Bekasi yang mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri.


“Semoga ke depan bertambah negara lain yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Kota Bekasi yang ingin bekerja,” tutupnya.

Share:

Tri Adhianto Buka Bekasi Archery Tournament, Anak Panah Perdana Jadi Simbol Dimulainya Laga

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Turnamen panahan bertajuk Bekasi Archery Tournament memperebutkan Piala Wali Kota Bekasi telah digelar sebagai ajang pemanasan atlet menuju kompetisi yang lebih besar, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.


Kegiatan ini diinisiasi oleh Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ketua, Sardi Effendi.


Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kota Bekasi, secara resmi membuka turnamen tersebut. Sebagai simbol pembukaan, ia turut mencoba melepaskan satu anak panah ke sasaran, yang disambut antusias para peserta dan penonton.


Dalam sambutannya, Tri Adhianto menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan langkah awal yang baik, terlebih karena baru pertama kali digelar dengan skala nasional di Kota Bekasi. Ia juga katakan bahwa penggunaan lapangan multiguna yang disulap menjadi arena pertandingan panahan.


“Ini menjadi awal yang baik. Ke depan, kita akan mengadopsi kebutuhan Perpani, termasuk menyiapkan fasilitas latihan yang lebih representatif,” ujarnya.


Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi bersama KONI akan mendorong penyediaan sarana latihan bagi atlet panahan, termasuk pemanfaatan lapangan multiguna sebagai lokasi latihan sementara bagi Perpani.


Sebagai Ketua KONI Kota Bekasi, Tri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, ofisial, serta orang tua yang hadir dan mendukung terselenggaranya turnamen ini.


“Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh atlet, ofisial, dan orang tua. Ini menjadi bagian dari persiapan kita menuju Porprov Jawa Barat. Kota Bekasi harus siap, termasuk dalam hal peningkatan infrastruktur olahraga,” tegasnya.


Dalam rangka persiapan Porprov Jawa Barat, Kota Bekasi juga telah melakukan pembangunan sejumlah venue olahraga. Di antaranya venue sepatu roda, badminton, dan bola voli, serta venue voli pantai yang berlokasi di kawasan Bantargebang. Pembangunan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyambut dan menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.


Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan rencana pengembangan fasilitas olahraga ke depan, termasuk konsep pembangunan kolam renang berstandar internasional sebagai bagian dari peningkatan sarana olahraga yang lebih lengkap dan modern.


Turnamen ini diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan olahraga panahan di Kota Bekasi sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.


 

Share:

KONI Kota Bekasi Gandeng BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit, Perkuat Penanganan Cedera Atlet Porprov Jabar XV

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi resmi menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan serta sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi dalam rangka mengantisipasi dan menangani cedera atlet pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat ke-XV.


Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan bertepatan dengan Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30, yang turut dihadiri Wali Kota Bekasi.


Momentum ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung kesiapan sebagai tuan rumah Porprov Jabar.


Adapun rumah sakit yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain RS Eka Hospital Harapan Indah, RS EMC Pekayon, RS Hermina Bekasi, RS Hermina Galaxy, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Mitra Keluarga Cibubur, RS Mitra Keluarga Jatiasih, RS Primaya Bekasi Barat, RS Primaya Bekasi Timur, serta RSUD Chasbullah Abdul Majid.


Wali Kota Bekasi, sekaligus Ketua Umum KONI Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memastikan keamanan dan keselamatan para atlet selama bertanding.


“Sebagai tuan rumah Porprov Jawa Barat ke-XV, Kota Bekasi harus memastikan seluruh aspek kesiapan, termasuk layanan kesehatan bagi atlet. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa setiap atlet yang mengalami cedera dapat langsung mendapatkan penanganan medis yang cepat dan optimal,” ujarnya.


Selain kesiapan layanan kesehatan, Pemerintah Kota Bekasi juga terus mematangkan berbagai venue pertandingan yang akan digunakan selama Porprov berlangsung.


Dengan adanya dukungan dari BPJS Kesehatan dan jaringan rumah sakit ini, diharapkan seluruh atlet dapat bertanding dengan rasa aman dan nyaman, serta mendapatkan jaminan penanganan medis yang maksimal apabila terjadi cedera.


Kerja sama ini sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah, lembaga olahraga, dan fasilitas layanan kesehatan dalam menyukseskan gelaran Porprov Jawa Barat ke-XV di Kota Bekasi.

 

Share:

Hari Otonomi Daerah, Wawali Harris Bobihoe: Kolaborasi Pusat Dan Daerah Kunci Wujudkan Indonesia Emas


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Kota Bekasi berlangsung khidmat.


Kali ini Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dipersilahkan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin upacara dan dihadiri forkopimda, pimpinan OPD serta ASN, Senin, (27/04/2026).


Membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Wawali Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan apresiasi Pemerintah pusat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 


Selain itu menekankan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Disampaikan pula bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerah yang melimpah. 


Namun, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Tema tersebut mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.


Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan, sebagaimana juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.


"Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," Ujarnya.


Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, di antaranya program kerja prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil yang diperkuat dengan digitalisasi dan inovasi daerah terus didorong guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah.


Dalam aspek fiskal, masih terdapat ratusan daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam penanganan persoalan sampah yang masih menyisakan jutaan ton sampah belum terkelola secara optimal.


Pemerintah juga terus mendorong peningkatan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, yang tercermin dari angka Gini Ratio nasional. Sementara itu, stabilitas dan ketahanan daerah tetap dijaga melalui pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang positif.


Sebelum mengakhiri pembacaan sambutan Mendagri, Wawali Abdul Harris Bobihoe menambahkan, Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, antara lain melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas keuangan daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.


"Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas," Terangnya.


Ia menyampaikan ucapan selamat Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 serta harapan agar semangat otonomi daerah terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.

Share:

Nilai Tukar Petani Naik, tetapi Apakah Nasib Petani Membaik?



Abduh Hanif Hakim, Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UNTIRTA

KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN - Pada awal 2026, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Banten. Banyak pihak menilai hal ini sebagai tanda membaiknya kesejahteraan petani. Namun, indikator tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana. NTP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pertanian sedang menghadapi tekanan struktural yang serius. Urbanisasi dan industrialisasi mengubah wajah pedesaan secara cepat. Perubahan ini memengaruhi pola produksi dan mata pencaharian petani. Karena itu, kenaikan NTP perlu dianalisis secara lebih kritis. Pertanyaannya bukan hanya naik atau tidak, tetapi bermakna atau tidak.(30/04/2026)


Mahasiswa Administrasi Publik, Abduh Hanif Hakim, Semester 6 FISIP UNTIRTA. Pria sederhana yang kerap dipanggil dengan nama Hanif ini menjelaskan bahwa "Secara makro, kenaikan NTP menunjukkan harga komoditas meningkat. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan biaya produksi petani. Artinya, secara perhitungan, pendapatan bersih tampak membaik."

Namun, indikator ini bersifat agregat dan tidak merata. Tidak semua petani merasakan dampak yang sama. NTP juga tidak menangkap perubahan struktur agraria. Misalnya, kepemilikan lahan dan akses produksi. Padahal faktor tersebut menentukan kesejahteraan nyata. Akibatnya, NTP bisa menampilkan gambaran yang bias." Katanya


Selanjutnya,Perkembangan industri di Serang, Cilegon, dan Tangerang sangat pesat. Ekspansi Kawasan Industri Modern Cikande menjadi salah satu contohnya. Kawasan ini terus berkembang dengan fasilitas baru. Pertumbuhan industri mendorong aktivitas ekonomi regional. Namun, dampaknya terhadap lahan pertanian cukup besar. Alih fungsi lahan terjadi secara masif dan berkelanjutan. Banyak sawah berubah menjadi kawasan industri dan logistik. Petani sering menjual lahan karena tekanan ekonomi. Hal ini mengurangi basis produksi pertanian secara signifikan.

Menurut Hanif, adanya Penyusutan lahan menciptakan paradoks dalam peningkatan NTP. Pendapatan terlihat meningkat, tetapi kapasitas produksi menurun. Petani kehilangan aset utama dalam jangka panjang. Skala lahan yang kecil menyulitkan efisiensi produksi. Penerapan teknologi juga menjadi lebih terbatas. Risiko gagal panen menjadi semakin tinggi. Ketergantungan pada musim dan harga meningkat. Tidak ada cadangan lahan untuk menutup kerugian. Akibatnya, stabilitas ekonomi petani menjadi rapuh.

Hanif menyayangkan bahwa, Dari sisi sosial, terjadi perubahan struktur tenaga kerja desa. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian. Mereka beralih ke pekerjaan industri yang lebih stabil. Pendapatan di sektor industri dianggap lebih pasti. Hal ini menyebabkan regenerasi petani melemah. Pengetahuan agraris tidak lagi diwariskan secara optimal. Kelompok tani menjadi semakin kecil dan kurang aktif. Sebagian lahan bahkan mulai terbengkalai. Desa perlahan kehilangan identitas agrarisnya.


Hal menantang lainnya dia mengatakan adanya, Masalah lingkungan juga menjadi tantangan serius. Aktivitas industri berpotensi mencemari tanah dan air. Kualitas lingkungan sangat menentukan hasil pertanian. Kerusakan kecil dapat berdampak besar pada produksi. Petani harus menanggung risiko ekologis yang meningkat. Kepercayaan pasar terhadap produk lokal bisa menurun. Hal ini tidak tercermin dalam indikator NTP. Padahal dampaknya langsung dirasakan petani. Lingkungan menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan.


Selanjutnya, Kondisi ini menunjukkan keterbatasan NTP sebagai indikator. NTP hanya mengukur rasio harga dan biaya produksi. Ia tidak mencerminkan keberlanjutan sistem pertanian. Faktor seperti lahan dan tenaga kerja tidak terukur. Begitu juga aspek sosial dan lingkungan. Padahal semua itu menentukan kesejahteraan petani. Analisis harus dilakukan secara lebih komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan data statistik. Diperlukan pendekatan multidimensional dalam kebijakan.


Selain itu, Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi. Industrialisasi harus berjalan bersama perlindungan pertanian. Pengendalian alih fungsi lahan menjadi sangat penting. Sawah produktif harus dipertahankan sebagai aset strategis. Insentif dapat diberikan kepada petani kecil. Infrastruktur seperti irigasi perlu diperkuat. Pengawasan kebijakan tata ruang harus diperketat. Tanpa regulasi kuat, konversi lahan akan terus terjadi. Kesenjangan wilayah agraris dan industri bisa melebar.


Hanif menegaskan "Pada akhirnya, pertanian tetap menjadi fondasi ketahanan pangan. Jika lahan terus menyusut, produksi akan menurun. Ketergantungan pada pasokan luar daerah meningkat" Tegasnya

Menurutnya, "Hal ini berisiko bagi stabilitas ekonomi daerah. Kenaikan NTP memang merupakan sinyal positif. Namun, sinyal ini belum tentu mencerminkan realitas. Kesejahteraan petani membutuhkan perlindungan struktural. Tanpa itu, NTP hanya menjadi angka statistik. Realitas petani tetap berada dalam kondisi rentan." Pungkasnya


RAR

Share:

Direktur LKPPH DPC PERMAHI Banten: Dugaan Pengadaan Firewall Harus Dikaji, Ada Celah Penyelewengan yang Berpotensi Korupsi



Direktur Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum (LKPPH) DPC PERMAHI Banten, Ricci Sinabutar, S.H., CPM

KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN – Direktur Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum (LKPPH) DPC PERMAHI Banten, Ricci Sinabutar, S.H., CPM., menilai dugaan pengadaan perangkat firewall di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten perlu dikaji serius karena berpotensi membuka ruang penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor yang rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan.


Ricci menjelaskan, dugaan pemborosan dalam pengadaan Cisco Secure Firewall NGFW 3110 senilai sekitar Rp1,48 miliar tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kebijakan biasa. Jika benar spesifikasi barang jauh di atas kebutuhan riil dan tidak didukung kajian objektif, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi awal adanya rekayasa pengadaan. Rekayasa itu bisa berupa pengondisian spesifikasi untuk vendor tertentu, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak wajar, atau penentuan kebutuhan yang sengaja dibesarkan agar nilai proyek meningkat.


“Dalam praktik penegakan hukum, dugaan korupsi pengadaan sering berawal dari keputusan yang tampak administratif, tetapi sesungguhnya dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, kasus seperti ini harus ditelusuri sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat kontrak selesai,” ujarnya.


Ia menambahkan, apabila terdapat selisih harga yang tidak wajar, mark-up anggaran, fee proyek, cashback, gratifikasi, atau pembagian keuntungan kepada pejabat maupun pihak lain, maka unsur tindak pidana korupsi dapat terpenuhi. Begitu pula jika pejabat menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan pemenang tender atau menyetujui pembelian yang tidak rasional demi keuntungan tertentu. Menurutnya, kondisi tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara.


Dari sudut pandang pengawasan hukum, LKPPH DPC PERMAHI Banten mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh rantai proses pengadaan, mulai dari kajian kebutuhan, TOR/KAK, HPS, mekanisme pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, hingga aliran dana para pihak. Pemeriksaan juga harus menyasar siapa yang menentukan tipe barang, siapa yang menyetujui nilai anggaran, serta apakah ada hubungan khusus antara pejabat dan vendor.


“Penegakan hukum jangan berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Jika ditemukan indikasi kerugian negara dan keuntungan melawan hukum, maka harus ditindak tegas. Jangan sampai APBD dijadikan ruang bancakan melalui proyek teknologi yang sulit dipahami publik,” tegas Ricci Sinabutar, S.H., CPM.


Ia menilai sektor pengadaan teknologi informasi kerap rawan penyimpangan karena spesifikasi teknis yang kompleks sering dijadikan alasan untuk menutup transparansi. Karena itu, selain audit keuangan, perlu audit teknis independen agar dapat dinilai apakah barang yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan atau justru sengaja dilebihkan untuk memperbesar nilai proyek.


"LKPPH DPC PERMAHI Banten menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum wajib bertindak cepat dan profesional. Menurut Ricci, penanganan kasus seperti ini penting agar menjadi efek jera serta memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bersih, transparan, dan bebas korupsi."Pungkasnya

RAR






Share:

SMK IT Attaqwa 07 Laksanakan Kunjungan Industri ke Sari Roti


KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - SMK IT Attaqwa 07 melaksanakan kegiatan kunjungan industri ke perusahaan Sari Roti pada Rabu, 16 April 2026. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sekolah yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa mengenai dunia kerja secara langsung.




Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung proses produksi roti, mulai dari tahap pengolahan bahan baku hingga proses pengemasan produk. Selain itu, pihak perusahaan juga memberikan penjelasan mengenai standar operasional, manajemen produksi, serta pentingnya menjaga kualitas dan kebersihan dalam industri makanan.

Kepala sekolah SMK IT Attaqwa 07 menyampaikan bahwa kunjungan industri ini merupakan bagian dari upaya sekolah dalam mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja. “Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar secara teori di kelas, tetapi juga memahami praktik langsung di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan perusahaan di lingkungan sekitar. Diharapkan, melalui kunjungan industri ini, siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki gambaran nyata tentang dunia industri yang sesungguhnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, SMK IT Attaqwa 07 terus berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Share:

Pehuma Institut, PT Kabarmasa Media Indonesia, dan SMK IT Attaqwa 07 Laksanakan Kolaborasi dalam Kegiatan UKK di Tambun Selatan


KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Telah dilaksanakan kegiatan pra Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk konsentrasi keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di Tambun Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara SMK IT Attaqwa 07, PT Kabarmasa Media Indonesia, dan Pehuma Institut dalam upaya meningkatkan kualitas serta kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Pada hari Selasa, 14 April 2026.


Kegiatan pra UKK ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan siswa dan siswi sebelum menghadapi ujian kompetensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 April 2026. Pelatihan dibimbing langsung oleh mentor profesional yang berpengalaman di bidangnya, dengan materi yang disusun berdasarkan unit-unit kompetensi yang akan diujikan sesuai dengan masing-masing konsentrasi keahlian.


Dalam pelaksanaan UKK tahun ini, PT Kabarmasa Media Indonesia turut berperan aktif dengan menghadirkan perwakilan yang terjun langsung untuk memantau serta berpartisipasi dalam proses penilaian kompetensi siswa. Hal ini menjadi bentuk nyata sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.


Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan asesor eksternal yang kompeten di bidang administrasi perkantoran dan teknik komputer jaringan, yaitu Ibu Agustin Anggraeni, S.E dan bapak Tatang Sonjaya, S.T, M.M Kehadiran beliau memberikan nilai tambah dalam menjamin objektivitas serta kualitas penilaian sesuai dengan standar industri.

Pehuma Institut sebagai mitra strategis turut mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini dengan menyediakan fasilitas pelatihan, menghadirkan mentor berpengalaman, serta menjadi penghubung antara pihak sekolah dengan instansi atau perusahaan terkait. Peran ini sangat penting dalam memastikan keselarasan kompetensi siswa dengan kebutuhan dunia kerja.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan siswa dan siswi SMK IT Attaqwa 07 tidak hanya siap menghadapi Uji Kompetensi Keahlian, tetapi juga memiliki daya saing tinggi serta mampu beradaptasi secara profesional di dunia industri.

Share:

Tri Adhianto Ikuti Manasik Haji Kloter 25, Siap Tunaikan Ibadah Bersama Istri

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama sang istri akan menunaikan ibadah haji tahun 2026 dan tergabung dalam Kloter 25. Sebagai bagian dari persiapan, keduanya mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji yang diselenggarakan pada kloter 25 di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.


Kegiatan manasik tersebut dikemas dengan beragam aktivitas, mulai dari senam sehat, jalan sehat bersama, hingga praktik langsung tata cara ibadah haji. Suasana penuh kebersamaan terlihat dari para calon jemaah yang antusias mengikuti setiap tahapan sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci.


Tri Adhianto yang terdaftar melalui bimbingan KBIHU An Namiroh menyampaikan bahwa pelaksanaan haji tahun ini diharapkan berjalan lebih baik dengan pelayanan yang semakin optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.


“Insyaallah, ini menjadi pelaksanaan yang lebih baik lagi. Kami berharap seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” ujar Tri.


Direncanakan, pada 17 Mei 2026 seluruh jemaah Kloter 25 akan mulai masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dengan persiapan yang matang melalui manasik ini, diharapkan para jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan khusyuk.


Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan pesan kepada seluruh warga Kota Bekasi yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini agar senantiasa menjaga kesehatan, kekompakan, serta niat yang tulus dalam beribadah.


“Perjalanan haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Saya mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kondisi tubuh, saling membantu antar sesama, serta memperbanyak ibadah selama di Tanah Suci,” ujar Tri.


Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah dan bangsa selama berada di luar negeri. “Jadilah duta yang baik bagi Kota Bekasi dan Indonesia, tunjukkan sikap disiplin, tertib, dan penuh kesabaran dalam setiap rangkaian ibadah,” tambahnya.


Tak lupa, Tri Adhianto berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran dan keselamatan. “Semoga seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap proses ibadah, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur,” tutupnya.

 

Share:

Wawali Harris Bobihoe : IPHI Organisasi Strategis Mitra Pemerintah


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat, bertempat di Masjid Al Muttaqin, Komplek Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/04).


Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman S, Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jawa Barat, H. Ijang Faisal; jajaran pengurus; serta para Ketua PD IPHI se-Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.


Disela - sela kehadirannya Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan bahwa IPHI merupakan organisasi strategis yang berperan sebagai mitra pemerintah, baik dalam peran internal terhadap sesama anggota, maupun eksternal terhadap masyarakat luas.


“IPHI adalah organisasi yang terbilang strategis, yang mampu menjadi mitra pemerintah dengan peranan penting baik ke dalam internal organisasi maupun ke masyarakat luas,”Ujar Harris Bobihoe


Ia menambahkan, secara internal, IPHI berperan dalam saling mengingatkan dan menguatkan antaranggota dalam menjaga keimanan dan ketakwaan. Sedangkan secara eksternal, IPHI hadir di tengah masyarakat sebagai teladan dan sarana dakwah, serta turut menciptakan keharmonisan antarumat dan sesama anak bangsa.


Wawali Harris juga mengajak seluruh anggota IPHI untuk berperan aktif menjaga akhlak generasi muda, khususnya di tengah arus globalisasi.


”Khususnya di Kota Bekasi sebagai daerah yang terus berkembang, banyak pengaruh dari luar yang masuk melalui media sosial dan interaksi masyarakat global. Ini membawa berbagai karakter dan kebiasaan yang bisa berdampak positif maupun negatif. Di sinilah peran IPHI sangat dibutuhkan untuk menjaga akhlak generasi muda agar cita-cita generasi emas dapat terwujud,” katanya.


Pada kesempatan itu pula, Harris berharap kegiatan Halal Bihalal dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antaranggota IPHI.


”Mudah-mudahan silaturahmi ini menambah keberkahan, memperbanyak saudara, serta memperkuat ukhuwah. Semoga IPHI Jawa Barat terus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” tuturnya.


Acara Halal Bihalal ini juga diisi dengan tausiah dari KH E Supriatna Mubarak. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah:  
"Ngukuhkeun ukhuwah haji, Ngangedurkeun pangabdian pikeun, ngawujudkeun Jawa Barat Istimewa anu Rahmatan lil alamin”.

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Entri yang Diunggulkan

Gerak Cepat Salurkan Bantuan Perbaikan, Wali Kota Bekasi Tinjau Rumah Warga Terdampak Angin Kencang di Jatiasih

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi pada Jumat, (1/5/26), mengakibatka...

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts