Universitas Ibnu Chaldun Aksi Unjuk Rasa Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aksi unjuk mahasiswa Universitas Islam Ibnu Chaldun (UIC) terkait Dua Tahun Pemerintahan, Saatnya Menguji Janji, Membongkar Persoalan, dan Menuntut Pertanggungjawaban Negara,(28/10/2026).

Dua tahun bukanlah waktu yang terlalu singkat untuk menilai arah pemerintahan. Sebaliknya, periode ini cukup untuk menguji konsistensi antara janji politik, desain kebijakan, pelaksanaan program, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pemerintahan tidak cukup dinilai melalui banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau intensitas komunikasi politik yang dibangun. Ukuran utama keberhasilan pemerintahan adalah kemampuannya menjamin kehidupan rakyat yang layak, melindungi hak konstitusional warga negara, memperkuat demokrasi, menciptakan pekerjaan yang bermartabat, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, evaluasi total terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi kebutuhan demokratis yang tidak dapat dihindari. Evaluasi ini bukan semata-mata ekspresi ketidakpuasan politik, melainkan bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pemerintah memiliki mandat untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, mempertanyakan, dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan bersama.

Tagline “INDONESIA BERDUKA” menjadi simbol kritik terhadap berbagai persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian serius: tekanan ekonomi rumah tangga, ketidakpastian pekerjaan, ketimpangan sosial, persoalan pelayanan publik, tantangan kebebasan sipil, serta tuntutan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Tagline ini merupakan pernyataan sikap kritis, bukan klaim bahwa seluruh rakyat Indonesia mengalami keadaan yang sama.

Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintahan adalah pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Capaian tersebut merupakan fakta statistik yang perlu diakui dalam evaluasi objektif.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi seharusnya dinilai berdasarkan kualitas, distribusi, dan keberlanjutannya. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah: sejauh mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan riil pekerja, memperluas pekerjaan formal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, melindungi petani dan nelayan, serta menurunkan beban pengeluaran rumah tangga?

Evaluasi dua tahun pemerintahan menunjukkan perlunya perhatian terhadap persoalan tersebut. Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam evaluasinya pada Oktober 2026, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran lima persen belum sepenuhnya diikuti transformasi ekonomi, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan yang sebanding dengan besarnya sumber daya yang dimobilisasi pemerintah.

Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai persentase pertumbuhan. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi mengenai distribusi manfaat pembangunan, produktivitas investasi, efektivitas belanja negara, dan kemampuan kebijakan fiskal menjawab kebutuhan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Tujuan tersebut memiliki relevansi dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dan penanganan persoalan gizi masyarakat.

Namun, tujuan yang baik tidak membebaskan pelaksanaan program dari kewajiban untuk diawasi secara ketat. Program berskala nasional dengan anggaran besar harus memiliki tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, mekanisme pengadaan yang akuntabel, dan indikator keberhasilan yang dapat diuji secara independen.

Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG dalam APBN 2026. Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang signifikan dan harus disertai sistem pengawasan yang sepadan.

Pertanyaan publik yang harus dijawab bukan sekadar berapa banyak makanan yang telah dibagikan, melainkan apakah makanan tersebut memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang terukur terhadap status gizi penerima manfaat. 

Negara wajib memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus fondasi utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan harus menempatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu agenda utama.

Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan gedung atau peluncuran program baru. Pemerintah harus menjamin pemerataan fasilitas belajar, kualitas tenaga pendidik, kepastian kesejahteraan guru, ketersediaan sarana pendidikan, akses internet, bantuan pendidikan, serta keberlanjutan pembiayaan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Kami menilai pemerintah harus membuka evaluasi yang lebih terukur mengenai kondisi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah; kesejahteraan tenaga pendidik; dan hambatan ekonomi yang menyebabkan anak serta mahasiswa kesulitan melanjutkan pendidikan.

Pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar instrumen untuk membangun citra keberhasilan. Generasi muda membutuhkan kualitas pendidikan, lapangan kerja, kebebasan berpikir, dan kepastian masa depan.

Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi. Peningkatan investasi dan aktivitas produksi tidak akan memberikan dampak sosial yang optimal apabila tidak disertai penciptaan pekerjaan yang layak, aman, produktif, dan memberikan pendapatan yang memadai.

Pemerintah harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menindak pelanggaran yang terbukti, memastikan pembayaran upah sesuai ketentuan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. 

Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga ditentukan oleh kualitas kebebasan sipil, independensi lembaga negara, keterbukaan informasi, partisipasi publik, perlindungan terhadap kelompok kritis, dan kemampuan masyarakat mengawasi pemerintah tanpa rasa takut.

Dalam negara demokratis, kritik terhadap Presiden, Wakil Presiden, kementerian, DPR, aparat penegak hukum, maupun lembaga negara lainnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi sepanjang dijalankan dalam koridor hukum.

The Indonesian Institute, dalam laporan sintesis evaluasi dua tahun pemerintahan yang dipublikasikan pada Oktober 2026, menyoroti tantangan terkait ruang dialog, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan Pendapat. 

Kami menolak segala bentuk pembungkaman kritik, intimidasi, kekerasan, dan penggunaan kewenangan negara secara sewenang-wenang terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara damai. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang independen dan transparan.

Pemberantasan korupsi merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berkeadilan. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, memperburuk kualitas pelayanan, meningkatkan biaya ekonomi, dan menghambat pemerataan kesejahteraan.

Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi dalam memperkuat independensi lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, memperbaiki tata kelola badan usaha milik negara, serta menjamin bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.

Pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi slogan politik yang hanya keras terhadap lawan, tetapi lunak terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Standar hukum harus berlaku setara bagi pejabat, pengusaha, anggota legislatif, aparat, dan seluruh warga negara.

Kami menuntut agar dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi pengadaan, dan penyimpangan anggaran diperiksa secara profesional oleh lembaga yang berwenang. Setiap proses pemeriksaan harus menghormati asas praduga tidak bersalah, tetapi prinsip tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghambat penyelidikan yang sah.

Dalam perspektif negara hukum, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang memberikan kekebalan. Kekuasaan merupakan amanah yang membawa kewajiban hukum dan moral untuk bertindak demi kepentingan publik.

Karena itu, evaluasi total harus menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah sistem pengawasan dan penegakan hukum semakin efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, atau justru masih menghadapi persoalan transparansi, independensi, dan akuntabilitas?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen kebijakan yang menentukan prioritas pembangunan dan distribusi sumber daya publik. Setiap keputusan mengenai alokasi anggaran memiliki konsekuensi terhadap kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat maupun kelompok yang berisiko tidak mendapatkan pelayanan memadai.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap APBN tidak cukup dilakukan dengan melihat besarnya total belanja pemerintah. Evaluasi harus memeriksa ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, efisiensi, transparansi, dampak sosial, dan keberlanjutan fiskal.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana pembiayaan program prioritas diseimbangkan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan daerah, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

Kami juga mendesak agar setiap kebijakan penghematan anggaran dievaluasi berdasarkan dampaknya. Efisiensi tidak boleh sekadar menjadi alasan administratif untuk mengurangi belanja tanpa memperhatikan akibatnya terhadap sekolah, puskesmas, rumah sakit, pembangunan desa, layanan sosial, dan infrastruktur daerah. 

Prinsipnya sederhana: uang negara berasal dari sumber daya publik dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada program yang dianggap kebal dari evaluasi hanya karena merupakan program unggulan pemerintah.

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan berisiko menciptakan kerugian sosial, ekologis, dan ekonomi dalam jangka panjang. Kerusakan hutan, pencemaran air, degradasi tanah, bencana hidrometeorologi, serta konflik pemanfaatan lahan dapat mengancam kehidupan masyarakat dan menghilangkan sumber penghidupan kelompok rentan.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus memeriksa konsistensi antara agenda pertumbuhan ekonomi, kebijakan energi, ekspansi industri, kegiatan pertambangan, dan komitmen perlindungan lingkungan.

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Keadilan sosial merupakan ukuran mendasar dari keberhasilan pembangunan nasional. Sebuah negara tidak dapat disebut berhasil hanya karena memiliki proyek besar atau pertumbuhan ekonomi positif apabila sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan serius dalam memperoleh pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan pekerjaan yang layak.

Kami menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan mengurangi kesenjangan kesempatan.

Negara harus hadir bukan hanya ketika meresmikan proyek, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh penghidupan, kehilangan pekerjaan, mengalami bencana, atau tidak mampu mengakses layanan dasar.

 

Evaluasi dua tahun pemerintahan perlu menguji apakah keputusan strategis dibuat berdasarkan kajian yang memadai dan apakah masyarakat memperoleh kesempatan yang berarti untuk memberikan masukan.

Kebijakan publik yang berdampak luas harus memiliki penjelasan mengenai masalah yang hendak diselesaikan, alternatif kebijakan yang dipertimbangkan, biaya yang diperlukan, kelompok yang akan terdampak, serta indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan.

Apabila sebuah kebijakan menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, pemerintah harus bersedia melakukan koreksi. Mengakui kelemahan bukanlah tanda kegagalan kepemimpinan; justru kemampuan memperbaiki kesalahan merupakan unsur penting dalam tata kelola yang bertanggung jawab.

Kami menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden memastikan seluruh kementerian, lembaga, serta badan yang berada dalam lingkup kewenangannya menjalankan evaluasi berbasis data dan membuka hasilnya kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekuasaan eksekutif juga harus diawasi oleh lembaga legislatif, lembaga pemeriksa, lembaga peradilan, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara.

Demokrasi akan kehilangan substansinya apabila mekanisme pengawasan hanya menjadi formalitas, sedangkan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

 LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN HUKUM:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), mengenai kedaulatan rakyat dan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.

Pasal 31 UUD 1945, mengenai hak atas pendidikan dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 33 UUD 1945, mengenai perekonomian nasional dan penguasaan negara atas cabang produksi serta sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 UUD 1945, mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar penting bagi transparansi penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu landasan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, sebagai kerangka hukum perlindungan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, sebagai salah satu dasar pengaturan hubungan kerja dan perlindungan pekerja.

Landasan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap konstitusi, perlindungan hak warga negara, dan pencapaian tujuan bernegara. Penyebutan ketentuan hukum ini bukan pernyataan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran tertentu. Penilaian mengenai pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, dan proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk menjawab persoalan mendasar mengenai arah pembangunan Indonesia. Rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga bukti. Rakyat tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga hasil. Rakyat tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Tagline “INDONESIA BERDUKA” merupakan peringatan bahwa persoalan kesejahteraan, ketimpangan, kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sampingan. Di balik setiap indikator ekonomi terdapat kehidupan manusia, keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerja yang membutuhkan kepastian, mahasiswa yang memperjuangkan masa depan, dan masyarakat yang berharap negara hadir secara adil.

Kami menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintahan bukanlah penolakan terhadap Indonesia. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batas-batas konstitusi.

Negara tidak boleh hanya kuat dalam menjalankan program, tetapi lemah dalam mendengarkan rakyat. Negara tidak boleh hanya cepat dalam mengumumkan kebijakan, tetapi lambat dalam menyelesaikan dampak yang ditimbulkannya. Negara tidak boleh hanya berbicara tentang kemakmuran, tetapi mengabaikan masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan.

Evaluasi total harus dijalankan secara terbuka, ilmiah, dan berani. Kebijakan yang berhasil harus diakui, kebijakan yang lemah harus diperbaiki, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan hukum serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia tidak membutuhkan kekuasaan yang sekadar ingin dipuji. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersedia diuji, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban.

Dua tahun adalah momentum untuk bercermin. Rakyat berhak mengetahui hasilnya. Demokrasi berhak menuntut jawabannya.

Hidup Rakyat! Hidup Demokrasi! Hidup Keadilan Sosial!

Share:

Read More

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Terima Audiensi Paguyuban Ahli Waris Lambangsari Terkait Sengketa Tanah

KABARMASA.COM, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menerima audiensi dari Paguyuban Ahli Waris Lambangsari terkait sengketa penguasaan tanah yang berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi, informasi, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut.

Melalui audiensi ini, diharapkan permasalahan yang disampaikan oleh Paguyuban Ahli Waris Lambangsari dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Bekasi terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif, sehingga persoalan sengketa tanah tersebut dapat ditangani melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Share:

Read More

KOMDIGI Bekerjasama Bersama DPR RI, Aman di Medsos Jaga Diri dan Jaga Privasi

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI) bekerja sama dengan DPR RI menggelar Webinar bertema “Aman di Medsos Jaga Diri, Jaga Privasi ”, Selasa (27/11/2026).

Kegiatan dibuka dengan penampilan Tarian Khas Gantar Kalimantan,  dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan keynote speech oleh Dr. H. Sukamta, Anggota DPR RI, yang sekaligus meresmikan dimulainya webinar. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan diikuti sekitar 204 peserta.

Dalam sesi pertama, Dr. H. Sukamta menjelaskan Dunia digital ini merupakan dunia yang sangat potensial, dapat kita lihat dari banyaknya anak bangsa yang menggunakan digital sebagai tempat untuk berkarya, mencari keuntungan serta penghasilan.

Kemudian di tengah potensial yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan memudahkan kehidupan yang lain, termasuk didalamnya kepentingan memudahkan pergaulan, bermedia sosial, ada satu kondisi dimana juga ada potensi kerentanan atau kerawanan yaitu soal keamanan digital.

Dr. H. Sukamta juga menjelaskan bahwa banyak kasus yang terjadi akibat dunia digital.

Banyak kasus tentang kerugian yang dialami seseorang yang di sebabkan oleh dunia digital. Salah satunya ada kasus anak muda yang tiba-tiba mendapat tagihan 1 miliyar rupiah, dimana nama dan nik nya digunakan oleh pencuri data untuk membeli mobil mewah.

"Selain itu sepanjang 2024 kerugian ekonomi akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai 18 triliun, yang meningkat 30%".

Kerugian akibat penipuan online dan kejahatan siber disektor finansial mencapai lebih dari Rp (2,6 triliun) per mei 2025. 

Dari banyaknya kasus dalam dunia digital kita perlu mengetahui bahwa keamanan digital itu sangat penting. Tegasnya 

"Keamanan data ini tidak bisa di abaikan, keamanan digital ini tidak bisa di remehkan, jadi kita perlu berhati-hati untuk lebih menjaga privasi (melindungi data diri)"

Data pribadi merupakan aset dan sasaran peretas, jadi jangan sekali-kali umbar data pribadi di medsos, serta hindari mengunggah data pribadi seperti KTP atau KK di medsos, karena itu akan sangat  merugikan diri sendiri. Ujarnya

Pada sesi kedua Ibu Virgie Baker, SS.M.Si mengungkapkan bahwa terdapat 194 jt pengguna aktif media sosial (2026) 73% pengguna internet Indonesia pernah terpapar informasi hoaks,  dan 6X lebih cepat konten negatif (DFK) menyebar.

Dalam  pemaparannya Ibu Virgie menjelaskan etika bermedia didunia digital. 

Etika digital merupakan serangkaian pedoman moral, aturan, dan prinsip perilaku yang mengatur cara seseorang bertindak, berkomunikasi, serta berinteraksi di dunia maya (internet dan media sosial) secara bertanggung jawab.

Salah satunya yaitu : 

1. Menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin

2. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merendahkan 

3. Verifikasi informasi sebelum membagikannya 

4. Hormati hak cipta dan kekayaan intelektual 

5. Jangan menyebarkan konten kekerasan,  pornografi atau saran

6. Bertanggung jawab atas setiap postingan dan komentar 

7. Hindari cyberbulliying 

8. Jaga keamanan akun dan data pribadi

Dalam sesi ketiga Haidar Muhammad Tilmitsani, S. Psi selaku Pegiat Literasi menjelaskan jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia sudah mencapai 79,5% artinya 221,6 jt penduduk di Indonesia sudah menggunakan internet. 

Dari banyaknya pengguna internet kota jogja merupakan tempat yang paling tinggi penetrasi internet nya.

"Hal ini menjelaskan semakin banyak pengguna internet semakin banyak manfaat dan resiko yang mungkin di alami".

Dunia digital memang memiliki banyak manfaat yang bisa kita nikmati seperti memudahkan berkomunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, mencari akses informasi tanpa batas, mempermudah aktifitas harian seperti belanja online, transportasi online dan bisa juga untuk peluang bisnis.

Namun dibalik itu terdapat resiko yang perlu kita waspadai" . ujarnya 

Salah satunya yaitu 

•Keamanan Siber (Cybersecurity): Serangan seperti peretasan (hacking), phishing, malware, dan ransomware yang dapat merusak sistem atau mencuri data.

• Kebocoran dan Pencurian Data Pribadi: Tereksposnya informasi sensitif seperti nomor rekening, identitas, atau data perusahaan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

• Informasi Palsu dan Ujaran Kebenaran: Penyebaran hoaks, disinformasi, serta cyberbullying (perundungan siber) yang cepat meluas di media sosial.

• Penipuan Daring (Online Fraud): Berbagai modus penipuan transaksi atau rekayasa sosial yang menyasar pengguna umum maupun generasi muda.

• Risiko Khusus pada Anak dan Remaja: Meliputi kontak dengan orang asing yang mencurigakan, paparan konten tidak sesuai umur, eksploitasi, hingga kecanduan digital.(Tim/Red)

Share:

Read More

JAGA KAMPUNG DARI NARKOBA: POLISI DAN MASYARAKAT BERSATU SELAMATKAN GENERASI BANGSA

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, S.H., M.H., Dorong Sinergi Kepolisian dan Masyarakat dalam Memutus Mata Rantai Peredaran Narkoba hingga Tingkat Kampung

JAKARTA – Ancaman peredaran gelap narkotika yang berpotensi menjangkau lingkungan permukiman hingga pelosok perkampungan menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Upaya pemberantasan narkoba dinilai tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sistem pencegahan sejak lingkungan terkecil.

Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, S.H., M.H., menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat melalui gerakan "Jaga Kampung dari Narkoba: Polisi Bersama Masyarakat" sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda dan menjaga keamanan lingkungan.

Dalam pandangannya, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat.

Frans Freddy menilai bahwa lingkungan kampung dan permukiman harus menjadi benteng utama dalam mencegah masuk dan berkembangnya jaringan peredaran narkoba. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan merupakan kekuatan sosial yang perlu didukung oleh kehadiran aparat kepolisian secara profesional dan berkelanjutan.

Menurutnya, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga harus diperkuat melalui pendekatan preventif, edukatif, dan humanis kepada masyarakat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas, penguatan komunikasi dengan pengurus RT/RW, tokoh pemuda, dan perangkat desa merupakan bagian penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap potensi peredaran narkoba.

Lebih lanjut, Ketua Umum Poros Muda Indonesia tersebut berpandangan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pengedar di tingkat bawah. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap jaringan peredaran narkotika secara menyeluruh, termasuk bandar, pemasok, pihak yang mendanai, serta aktor yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Di sisi lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan ketika memberikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba kepada aparat penegak hukum. Mekanisme pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor perlu diperkuat agar masyarakat tidak merasa takut untuk berpartisipasi.

Frans Freddy juga menyoroti pentingnya perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Menurut pandangannya, keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, dan lingkungan sosial harus mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan serta membangun kesadaran mengenai bahaya narkoba.

Gerakan jaga kampung juga perlu diwujudkan melalui kegiatan positif bagi generasi muda, seperti pembinaan karakter, olahraga, pendidikan hukum, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, upaya pencegahan harus dibarengi dengan pendekatan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberantasan narkoba tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelamatan masa depan generasi bangsa.

Sebagai organisasi kepemudaan, Poros Muda Indonesia memandang pentingnya penguatan partisipasi pemuda dalam mendukung program kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari peredaran gelap narkotika.

Frans Freddy menekankan bahwa gerakan jaga kampung harus menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial atau deklarasi sesaat.

Keberhasilannya harus tercermin dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, semakin kuatnya komunikasi dengan kepolisian, serta terbentuknya lingkungan yang mampu melakukan pencegahan dini terhadap ancaman narkoba.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga prinsip negara hukum dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Masyarakat didorong untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri atau mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama, keberanian moral, dan konsistensi tindakan dari seluruh pihak.

Gerakan "Jaga Kampung dari Narkoba: Polisi Bersama Masyarakat" diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial, menjaga keamanan lingkungan, serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

Melalui semangat kebersamaan tersebut, Poros Muda Indonesia mendorong agar upaya menjaga kampung dari peredaran narkoba menjadi bagian dari gerakan nasional yang dimulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, desa, kelurahan, hingga seluruh wilayah Indonesia.

"Jaga Kampung, Lawan Narkoba, Selamatkan Generasi Bangsa."

Share:

Read More

Blackout Batam: Adakah Upaya Sabotase?

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - 15 Oktober 2026, Blackout Batam memicu perdebatan tentang pelayanan publik dan kepentingan politik. Penilaian terhadap PT Bright PLN Batam harus berbasis bukti: mengapresiasi pemulihan, tuduhan nepotisme, dan memeriksa kemungkinan sabotase.

Pertama, mengapresiasi pemulihan dan memperkuat institusi.

Petugas PLN Batam memulihkan pembangkit dan jaringan dengan menjaga keselamatan serta kestabilan sistem. Respons cepat tersebut patut diapresiasi karena penormalan membutuhkan tahapan teknis untuk mencegah gangguan lanjutan.

Dukungan perlu diwujudkan melalui investasi jaringan, cadangan operasi, pengamanan gardu, dan perlindungan layanan vital. Kompensasi pelanggan serta komunikasi terbuka juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kepastian kegiatan industri.

Kedua, hubungan personal tidak menjelaskan penyebab blackout.

Mengaitkan pemadaman dengan hubungan personal Dirut PLN Batam dengan Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam bahwa tidak ada kaitanya dengan sistem kelistrikan seperti tuduhan nepotisme oleh pihak-pihak tertentu.

Harus ditunjukkan keputusan yang dipengaruhi hubungan berkaitan dengan gangguan. Kedekatan personal tersebut, bukan tuduhan nepotisme yang tidak layak menjadi fakta; pengawasan harus menilai tindakan dan keputusan.

Ketiga, memeriksa dugaan sabotase sebagai persoalan keamanan strategis.

Thorstein Veblen dalam The Engineers and the Price System (1921) membahas sabotase sebagai penghambatan industri secara disengaja demi kepentingan tertentu. Kerangka ini membantu menelaah tindakan, akses, dan kepentingan di balik gangguan, tetapi tetap membutuhkan pembuktian.

Informasi mengenai makanan hewan di sekitar Gardu Induk Sungai Harapan, apabila terverifikasi, perlu ditelusuri asal, waktu penempatan, dan kaitannya dengan masuknya satwa. Jika terbukti sengaja ditempatkan untuk memicu gangguan, temuan tersebut dapat memperkuat dugaan sabotase. CCTV, catatan akses, dan rekaman proteksi menjadi bukti penting.

Pada 14 Oktober 2026, dua hari setelah blackout, Suroso Isnandar diumumkan menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN pusat. Danantara menyebutnya penyegaran manajemen. Apakah pergantian tersebut berkaitan dengan kemungkinan sabotase yang memicu blackout?

Pemikiran Mancur Olson dalam The Logic of Collective Action membantu membaca kepentingan, insentif, dan tindakan kelompok. Namun, kedekatan waktu belum membuktikan keterkaitan. Investigasi perlu menelusuri kemungkinan intervensi internal maupun eksternal melalui akses instalasi, instruksi operasi, dan pengaturan proteksi.

Transformasi PLN Batam di bawah naungan Danantara langsung perlu memperkuat kapasitas dan tanggung jawab pelayanan. Apresiasi pemulihan, penolakan terhadap tuduhan nepotisme yang belum terbukti, serta penyelidikan dugaan sabotase merupakan dukungan Good Corporate Governance (GCG). Jika kesengajaan ditemukan, penegakan hukum harus berjalan demi perlindungan infrastruktur dan kepastian listrik masyarakat.

Edisi Ke-2

Editor ZSN/Red

Oleh Dedy Wahyudi Hasibuan, S.I.P., M.Sos. 

Ketua PB PMII

Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Nasional

Share:

Read More

SEKJEND EKSEKUTIF DPP AMKEI INDONESIA Hamka Djalaludin Refra Apresiasi Kinerja Polda Metro Jaya Atas Keberhasilan Mengungkap & Menangkap Pelaku Pembunuhan Serta Mendorong Penegakan Hukum Yang Adil

KABARMASA.COM, JAKARTA- Hamka Djalaludin Refra, S.H., selaku Sekretaris Jenderal Eksekutif DPP AMKEI, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas keberhasilan mengungkap dan menangkap para terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 19 tahun di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Hamka menyampaikan bahwa "Keberhasilan ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Namun, proses hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan semata. Penyidik harus mengungkap perkara secara menyeluruh, mengumpulkan alat bukti secara sah, serta memastikan setiap pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku", ujarnya (14/10/2026).

Lebih lanjut, kami berharap penerapan pasal terhadap para tersangka benar-benar sesuai dengan fakta hukum, alat bukti, unsur tindak pidana, serta tingkat keterlibatan masing-masing pelaku. Apabila unsur pembunuhan berencana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ketentuan hukum yang relevan harus diterapkan secara tegas dan proporsional, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka.

"Keadilan bagi korban dan keluarga harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum yang tegas bukan semata-mata tentang beratnya hukuman, melainkan tentang ketepatan penerapan hukum, profesionalitas aparat, dan terungkapnya kebenaran materiil", tegas Hamka.

DPP AMKEI mendorong Polda Metro Jaya agar menuntaskan perkara ini secara objektif, akuntabel, dan berintegritas, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin kuat.

"Hukum harus berdiri tegak, keadilan harus diperjuangkan, dan setiap perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku" pungkas, Hamka Djalaludin Refra, S.H.

Sekjend Eksekutif DPP AMKEI.

Share:

Read More

Tokoh Lintas Agama dan Pemuda Batam Bersatu, Bagikan Masker Gratis di Tengah Asap Karhutla

KABARAMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - 14 Oktober 2026, Kepedulian terhadap kualitas udara di Kota Batam menyatukan para tokoh lintas agama. Bersama Pemuda, Mahasiswa dan Relawan, mereka turun ke jalan membagikan masker gratis kepada pengendara bermotor dan masyarakat di enam persimpangan strategis di batam pada hari Selasa 13 Oktober 2026.

Aksi bertajuk Lintas Agama Peduli Iklim ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah persoalan polusi udara yang belakangan menjadi perhatian warga Batam.

Tidak hanya membagikan masker, para relawan juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan melindungi kesehatan dari paparan udara yang tercemar.

Wakil Bendahara PC GP Ansor Kota Batam, Nurman Zamzami, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata tokoh lintas agama Kota Batam terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam menghadapi dampak asap karhutla.

“Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan masyarakat. Di tengah kondisi asap akibat karhutla, kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, menjaga kesehatan, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk,” ujar Nurman Zamzami.

Ia juga mengimbau masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker yang sesuai, membatasi paparan asap, serta segera mencari tempat yang lebih aman apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi pada mata.

Menurut Zamzami kolaborasi antara GP Ansor dan pemuda lintas iman dibawah naungan  tokoh lintas agama Kota Batam dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan dan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, tanpa memandang perbedaan agama maupun latar belakang.

“Perbedaan bukan penghalang bagi kita untuk bergerak bersama. Ketika masyarakat membutuhkan kepedulian, pemuda harus hadir dan memberikan manfaat nyata. Kami berharap kegiatan ini dapat mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Kota Batam,” tambahnya.(Tim/Red)

Share:

Read More

Jaga Investasi dan Layanan Publik, Aktivis PMII Kepri Dorong Cadangan Listrik

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Aktivis PMII Kepulauan Riau, Dedy Wahyudi Hasibuan, mengapresiasi pemulihan listrik oleh PT Bright PLN Batam setelah pemadaman meluas. Ia mendorong pemerintah dan pengelola kelistrikan memperkuat keandalan sistem, memastikan kompensasi pelanggan, serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kerja petugas dalam memulihkan pasokan listrik. Dukungan ini perlu berjalan bersama evaluasi menyeluruh, pemenuhan hak pelanggan, dan pembenahan sistem agar blackout di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan dapat diantisipasi dan tidak terulang,” kata Dedy, Rabu (14/10/2026).

PLN Batam menyatakan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam telah pulih pada Selasa (13/10/2026). Perusahaan tetap menyiagakan petugas untuk memantau kestabilan sistem setelah melakukan penormalan pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Dedy menilai kerja pemulihan patut mendapat dukungan. Namun, keberhasilan penormalan perlu diikuti pemeriksaan terhadap penyebab gangguan, kinerja proteksi, dan kesiapan cadangan listrik. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar tindakan pencegahan yang terukur.

Menurutnya, koordinasi pengelola kelistrikan di Batam dan wilayah Bintan, termasuk Tanjungpinang, perlu diperkuat untuk membatasi dampak gangguan serta mempercepat pemulihan layanan.

“Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap kelemahan yang ditemukan akan diperbaiki. Pemeriksaan teknis harus menghasilkan langkah nyata, lengkap dengan penanggung jawab dan target penyelesaian,” ujarnya.

Dedy juga mendukung komitmen PLN Batam memberikan kompensasi kepada pelanggan yang memenuhi ketentuan. Ia menegaskan perlunya pengawalan pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN Batam.

PLN Batam menyampaikan bahwa kompensasi pelanggan reguler sebesar 10 persen dari biaya beban bulanan diberikan apabila gangguan melampaui standar tingkat mutu pelayanan. Sementara itu, kompensasi pelanggan layanan keandalan mengikuti perjanjian masing-masing. Perusahaan menyatakan pemberiannya berlangsung otomatis melalui tagihan berikutnya.

“Kami mendukung pemberian kompensasi sesuai ketentuan dan akan mengawal pelaksanaannya. Informasi mengenai pelanggan yang memenuhi syarat, dasar perhitungan, serta waktu pemberian harus jelas agar masyarakat dapat memeriksa haknya,” kata Dedy.

Dalam komunikasi publik, ia mendorong PLN Batam menyampaikan perkembangan penanganan dan hasil investigasi secara terbuka. Penjelasan perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta membedakan dugaan awal dengan penyebab yang telah terverifikasi.

Dedy mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial. Ia menilai keterbukaan dari penyedia layanan penting untuk mengurangi ruang penyebaran informasi keliru.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar dan rasional. Kami mengimbau warga mengikuti informasi resmi serta tidak terburu-buru menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. PLN juga perlu aktif menjawab pertanyaan publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” ujarnya.

Di sisi infrastruktur, Dedy mendukung rencana pengembangan PLTGU Batam 3 dan Batam 4 berkapasitas total 300 MW melalui kerja sama PLN Batam dan Dalle Energy Batam. Ia juga menyambut penguatan pasokan bagi pengembangan pusat data dan kawasan digital di Batam.

Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu diikuti kesiapan pembangkit, bahan bakar, jaringan, dan cadangan operasi. Tambahan kebutuhan listrik pusat data harus direncanakan agar mutu pasokan bagi rumah tangga, UMKM, dan industri lainnya tetap terjaga.

“Keandalan listrik merupakan kebutuhan utama kota industri. Kami mendukung pengembangan investasi digital, sekaligus mendorong pemerintah dan PLN memastikan kapasitas tambahan benar-benar siap sebelum beban baru dioperasikan,” katanya.

Dedy turut mendorong pemanfaatan gas Natuna dan Anambas melalui infrastruktur Pemping untuk memperkuat ketahanan energi domestik. Penataan alokasi gas, menurutnya, perlu mengutamakan kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kewajiban kontraktual.

Ia juga mengusulkan pengembangan cadangan listrik berlapis serta PLTS hybrid dengan baterai untuk fasilitas prioritas, terutama instalasi air, layanan kesehatan, dan penerangan jalan. Dukungan bagi kebutuhan dasar rumah tangga serta kajian potensi energi gelombang laut dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kelayakan teknis.

“Pemulihan ini perlu menjadi awal penguatan layanan secara berkelanjutan. Kita ingin listrik semakin andal, layanan air dan fasilitas publik tetap terlindungi, serta masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian,” pungkasnya.(Tim/Red)

Share:

Read More

Abdul Halim Desak PLN Batam Lakukan Evaluasi Menyeluruh dan Buka Hasil Investigasi Secara Transparan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, 13 Oktober 2026 - Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang sejak Senin, 12 Oktober 2026, mengakibatkan gangguan luas terhadap aktivitas masyarakat. Tidak hanya listrik, pasokan air bersih, jaringan internet, transaksi digital, layanan belanja daring, operasional SPBU, hingga kelancaran lalu lintas turut terdampak.

Berdasarkan pemberitaan detik Sumut pada 13 Oktober 2026, sebanyak 411.219 pelanggan dilaporkan terdampak. Besarnya skala gangguan ini menjadi perhatian serius mengingat Batam merupakan kawasan strategis industri, perdagangan, dan investasi yang membutuhkan pasokan listrik andal.

Menanggapi kejadian tersebut, Abdul Halim, Mahasiswa Kota Batam, mendesak PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik.

“Pemulihan listrik tidak boleh menjadi akhir dari persoalan ini. Masyarakat berhak mengetahui penyebab gangguan, faktor yang menyebabkan dampaknya meluas, serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Halim.

Ia menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu transparansi hasil investigasi, evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan dan mitigasi risiko, serta penyampaian rencana perbaikan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, blackout bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, keberlangsungan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, PLN bersama pemerintah daerah dan BP Batam perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi keadaan darurat kelistrikan.

Halim menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan mendorong pertanggungjawaban dan perbaikan nyata.

“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan biarkan blackout ini berlalu tanpa evaluasi. Listrik harus pulih, investigasi harus transparan, dan perbaikan harus nyata”.Tutup Abdul Halim (Tim/Red)

Share:

Read More

Keadilan bagi Buruh di Batam, Aktivis PB PMII Puji Respons Cepat Polisi dan Kepedulian Wakil Rakyat

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) asal Kepulauan Riau, Dedy Wahyudi Hasibuan, mengecam keras dugaan penganiayaan terhadap pekerja bangunan di Kota Batam. Dedy yang kini menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar PMII Bidang Hukum dan HAM mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta memastikan perlindungan terhadap para korban.

Kasus ini mencuat setelah video dugaan kekerasan terhadap pekerja bangunan di kawasan Sagulung, Batam, beredar luas di media sosial. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan upah dan kasbon pekerja. Korban dilaporkan mengalami kekerasan fisik hingga luka lebam serta dugaan pemaksaan pembayaran uang sebesar Rp71 juta.

Menindaklanjuti kasus tersebut, kepolisian mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait keselamatan dan perlindungan hak pekerja.

Menanggapi kejadian itu, Dedy menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap pekerja merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, apa pun alasan yang melatarbelakanginya.

"Saya mengutuk keras tindakan penganiayaan terhadap buruh bangunan di Batam. Persoalan hubungan kerja, upah, ataupun utang-piutang tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Negara harus hadir melindungi pekerja, khususnya masyarakat kecil yang berada dalam posisi rentan," tegas Dedy, Kamis (8/10/2026).

Di sisi lain, Dedy menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kepulauan Riau sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, H. Iman Sutiawan, yang membantu memfasilitasi pemulangan korban dugaan penganiayaan ke daerah asal, termasuk Jawa Barat dan Palembang.

Apresiasi juga disampaikan kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., atas solidaritas kemanusiaan dan kepeduliannya terhadap para korban.

Menurut Dedy, kepedulian kedua tokoh tersebut merupakan bentuk perhatian wakil rakyat terhadap masyarakat yang menghadapi kesulitan. Ia menilai respons kemanusiaan seperti ini penting untuk memastikan masyarakat kecil tidak menghadapi persoalannya sendirian.

"Saya mengapresiasi H. Iman Sutiawan dan Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., atas empati serta solidaritas kemanusiaan yang diberikan kepada para korban. Kepedulian ini menunjukkan pentingnya kehadiran wakil rakyat yang responsif terhadap penderitaan masyarakat kecil. Kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik dan jabatan," ujarnya.

Meski demikian, Dedy mengingatkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum. Ia mendesak kepolisian mengusut seluruh pihak yang terbukti terlibat serta memastikan korban memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan fisik maupun psikologis.

"Kita mengapresiasi solidaritas kemanusiaan dan langkah cepat aparat kepolisian, namun proses hukum harus tetap berjalan secara transparan dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat kecil yang bekerja mencari nafkah justru menjadi korban kekerasan dan kehilangan hak-haknya," pungkasnya.(Tim/Red)

Share:

Read More

Paradoks putusan MK, Ketum KKT turut menenggapi : Antara Kelemahan Administrasi KPU dan Sinyal impicment Gibran Melalui Pansus DPR

KABARMASA.COM, JAKARTA- Ketum KKT M. Amir Rahayaan memberikan memberikan tanggapan terhap polemik keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, jika ditelaah dengan basis konstruktif akademis, pertimbangan hukum MK merefleksikan penerapan prinsip pembuktian. MK menyebutkan bahwa berdasarkan pembuktian yang dibebankan kepada kedua belah pihak ditamba dengan dimintai keterangan oleh saksi dan Ahli, mahkamah tidak menemukan bukti dan fakta konkrit terkait dokumen keaslian ijazah SMA atau sederajat milik Gibran, yang menandai betapa krusialnya transparansi dokumen.

Di sisi lain, Amir menilai MK sangat bijak dalam merespon masing-masing pihak yang berperkara dengan tetap berpijak pada batasan kewenangannya. MK menegaskan tidak memiliki wewenang konstitusional untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam ranah persidangan tersebut. Kendati demikian, isu dokumen ijazah yang diulas dalam pertimbangan mahkamah ini menjadi titik balik sekaligus benang merah puntuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit administrasi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai kurang teliti dalam proses verifikasi.

Tidak hanya itu, Amir menegaskan bahwa pertimbangan hukum dari MK ini semestinya menjadi tamparan keras bagi lembaga parlemen untuk segera mengambil tindakan nyata. DPR didorong untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sebelum melangkah pada keputusan politik tertinggi. Melalui Pansus tersebut, DPR dapat memaksimalkan fungsi pengawasan dan melakukan tahap penyelidikan yang mendalam sebagai lembaga perwakilan rakyat guna mengusut tuntas simpang siur dokumen syarat pencalonan tersebut,  ujarnya (07/09/2026).

Sebagai penutup, Ketum KKT memaparkan konsekuensi yuridis jika proses penyelidikan politik itu berjalan. Apabila tim Pansus DPR nantinya berhasil membuktikan secara sah bahwa Gibran memang tidak memiliki dokumen ijazah SMA atau dokumen resmi yang sederajat, maka secara konstitusional pintu impeachment wajib dibuka. Gibran dapat diproses untuk diberhentikan dari jabatannya karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tercela dalam hal memalsukan syarat formil sebagai Calon Wakil Presiden, sebaliknya apabila tidak terbukti dalam proses mekanisme politik DPR maka tidak perlu untuk membuang energi hanya membahas dokumen ijazah Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, terlalu pelik untuk bangsa yang besar ini untuk membuang energi hanya seputar dokumen ijazah, kita fokus pada isu isu yang lebih semestinya krusial dan konkret untuk diselesaikan dibangsah ini.

Share:

Read More

PC GP Ansor Batam Apresiasi H. Iman Sutiawan, S. E, : 24 Tahun Kepri, Iman sutiawan membuat trobosan baru pembagian sembako di HUT Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - 6 Oktober 2026 di graha kepri - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau (Harlah Kepri) ke 24 th, kepedulian terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial berupa 2.000 paket sembako.

Pemberian paket sembako tersebut mendapat apresiasi dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Batam. Organisasi kepemudaan tersebut menyampaikan penghargaan kepada H. Iman Sutiawan, S.E,  Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, atas kepedulian dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kepri.

Ketua PC GP Ansor Kota Batam, M. Kamal Yusuf, yang akrab disapa Kamal, mengatakan pemberian perdana 2.000 paket sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kami dari PC GP Ansor Kota Batam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak H. Iman Sutiawan atas kepedulian kepada masyarakat Kepulauan Riau. Pemberian perdana 2.000 paket sembako ini tentu sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kamal.

Kamal berharap program pemberian paket sembako tersebut tidak hanya dilaksanakan dalam rangka Harlah Kepri tahun ini saja, tetapi menjadi salah satu program berkelanjutan di harlah berikutnya.

Menurutnya, semakin luas jangkauan bantuan dan semakin banyak masyarakat yang menerima, maka semakin besar pula manfaat sosial yang dapat dirasakan.

“Kami berharap kegiatan ini terus dijalankan ke depannya dan jumlah paketnya dapat lebih ditingkatkan. Kalau hari ini 2.000 paket, mudah-mudahan ke depan (harlah selanjutnya) bisa bertambah sehingga penerima manfaat juga semakin banyak,” katanya.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap masyarakat membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah, DPRD, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

“Semangat berbagi dan membantu masyarakat harus terus kita rawat. Harlah Kepri bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan,” ujar Kamal.

PC GP Ansor Kota Batam juga berharap langkah yang telah dimulai melalui pemberian 2.000 paket sembako tersebut dapat menjadi awal dari program-program sosial lainnya yang lebih luas dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kamal menyampaikan harapan agar bantuan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Semoga apa yang telah dilakukan Bapak H. Iman Sutiawan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi keberkahan. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut, jumlahnya semakin meningkat, dan cakupan penerima manfaatnya semakin luas di seluruh Kepulauan Riau,” tutup Kamal.(Tim/Red)

Share:

Read More

Aktivis PMII Soroti Rekam Jejak Komjen. Pol. Asep Safrudin: Dari Kapolda Kepri hingga Kabareskrim Polri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim mendapat perhatian dari kalangan aktivis di Kepulauan Riau. Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Dedy Wahyudi Hasibuan, menilai perjalanan Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. selama memimpin Polda Kepri sejak awal 2025 memperlihatkan kombinasi antara kepemimpinan yang terbuka, pendekatan humanis, dan penegakan hukum yang tegas.

Dedy, aktivis asal Kepulauan Riau, mengatakan Asep tidak hanya dikenal dari capaian institusional selama menjabat Kapolda Kepri. Menurutnya, karakter personal Asep dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, serta kalangan aktivis menjadi salah satu sisi yang menonjol selama bertugas di wilayah perbatasan tersebut.

“Beliau merupakan sosok pemimpin yang humble, responsif dan terbuka terhadap komunikasi. Dalam beberapa kesempatan berdiskusi, beliau mampu membangun dialog secara santun, memiliki kapasitas intelektual yang baik, tetapi tetap tegas ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” kata Dedy, Senin (5/10/2026).

Menurut Dedy, Asep juga memiliki pendekatan yang inklusif. Ia dinilai mampu merangkul berbagai kelompok tanpa membangun jarak yang kaku antara institusi kepolisian dan masyarakat. Kedekatannya dengan lingkungan pondok pesantren serta latar belakang keluarga ulama turut membentuk corak komunikasi yang religius dan terbuka.

Hal lain yang dinilai penting adalah kesediaan menerima kritik dan masukan. Dedy menyebut karakter tersebut membuat komunikasi antara kepolisian dan unsur masyarakat dapat berlangsung lebih cair, termasuk ketika terdapat persoalan yang memerlukan kritik terhadap kinerja institusi.

“Bagi saya, salah satu kekuatan beliau adalah mau mendengarkan. Kritik tidak selalu ditempatkan sebagai ancaman. Komunikasi tetap dibuka. Karena itu, saya melihat beliau memiliki karakter kepemimpinan yang cenderung zero enemy, mampu membangun hubungan dengan banyak pihak tanpa kehilangan ketegasan sebagai aparat penegak hukum,” ujarnya.

Secure Kepri dan Kepastian Investasi

Selama memimpin Polda Kepri, Asep membawa jargon “Secure Kepri, Secure Your Investment”. Gagasan tersebut menempatkan keamanan dan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menurut Dedy, pendekatan tersebut relevan dengan posisi Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis yang memiliki industri, pelabuhan internasional, aktivitas perdagangan lintas negara, serta wilayah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Namun, ia menekankan bahwa keamanan investasi harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Stabilitas tidak cukup hanya diukur dari minimnya gangguan keamanan, tetapi juga dari kemampuan aparat memastikan hukum berlaku secara adil terhadap aktivitas ekonomi dan berbagai kejahatan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.

Pengungkapan Kejahatan Domestik hingga Jaringan Internasional

Sejumlah pemberitaan sepanjang masa kepemimpinan Asep mencatat berbagai pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Kepri. Kasus tersebut mencakup kejahatan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, kejahatan lingkungan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pertambangan ilegal, korupsi, hingga kejahatan siber yang melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam penanganan narkotika, jajaran Polda Kepri beberapa kali mengungkap jaringan yang terhubung dengan jalur internasional, termasuk Malaysia. Pada periode April hingga Juni 2026, Ditresnarkoba Polda Kepri juga diberitakan mengungkap puluhan perkara narkotika. Pengungkapan lain mencakup peredaran sabu, ekstasi hingga etomidate.

Posisi Kepri sebagai daerah perbatasan juga menghadirkan persoalan serius terkait tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural. Berbagai operasi kepolisian sepanjang 2025 hingga 2026 mengungkap sejumlah jaringan perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran ilegal menuju Malaysia.

Penegakan hukum turut menyasar kejahatan ekonomi dan lingkungan. Polda Kepri diberitakan menangani penyelundupan benih bening lobster, hasil laut, daging ilegal, kayu bakau, telur penyu, satwa dilindungi, serta pengangkutan BBM tanpa izin. Kasus perambahan kawasan konservasi Rempang dan dugaan pertambangan pasir ilegal di Nongsa juga masuk dalam penanganan kepolisian.

Di sektor tindak pidana korupsi, Polda Kepri antara lain menangani dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar serta perkara terkait ekspor komoditas yang diberitakan berhubungan dengan bahan mengandung unsur nuklir.

Ancaman kejahatan transnasional juga berkembang ke ranah digital. Pengungkapan aktivitas scam dan kejahatan siber yang melibatkan warga negara asing di Batam memperlihatkan perubahan karakter kriminalitas di wilayah perbatasan. Menurut Dedy, kondisi tersebut menuntut kepolisian untuk tidak hanya kuat dalam penegakan hukum konvensional, tetapi juga adaptif terhadap jaringan kriminal lintas negara dan perkembangan teknologi.

Dianugerahi Satyalancana Wira Karya

Rekam kepemimpinan Asep Safrudin juga mendapat pengakuan dari negara. Ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya atas dedikasinya dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Penganugerahan tersebut menjadi salah satu catatan penting selama Asep memimpin Polda Kepri. Penghargaan itu menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya berkaitan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh dukungan terhadap program pelayanan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat.

Dedy menilai penghargaan tersebut memiliki makna tersendiri karena dirinya bersama jajaran PMII pernah melihat langsung fasilitas SPPG yang dikelola Polda Kepri.

“Kami pernah mengunjungi langsung dapur SPPG milik Polda Kepri. Dari pengamatan kami, fasilitas, kebersihan, tata kelola dan proses pelayanannya memenuhi standar kelayakan yang baik. Jadi, penghargaan Satyalancana Wira Karya atas dedikasi dalam pembangunan SPPG tersebut menurut saya memiliki basis kerja yang dapat dilihat secara nyata,” kata Dedy.

Selain penganugerahan Satyalancana Wira Karya, Asep juga mencatat capaian dalam Kompolnas Awards 2026. Jajaran kepolisian di wilayah Kepri turut memperoleh pengakuan dalam berbagai penilaian pada tingkat nasional.

“Penghargaan tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Tetapi ketika capaian penegakan hukum, pelayanan masyarakat dan pengakuan dari negara berjalan beriringan, hal tersebut menjadi bagian penting dalam melihat rekam kepemimpinannya,” ujarnya.

Sinergi dan Pelayanan Masyarakat

Dedy juga menyoroti pola sinergi Polda Kepri dengan lembaga lain dalam menangani sejumlah kasus besar. Menurutnya, karakter geografis Kepri membuat kerja sama antarlembaga menjadi penting karena banyak tindak pidana berkaitan dengan wilayah laut, pelabuhan, imigrasi dan jalur internasional.

Dalam konteks pelayanan sosial, pembangunan SPPG menjadi salah satu sisi lain dari kepemimpinan Asep. Capaian tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian juga dapat mengambil peran dalam mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Dedy, pola kepemimpinan seperti ini penting karena tantangan kepolisian saat ini tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap kejahatan. Institusi kepolisian juga dituntut mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan, komunikasi terbuka dan kerja lintas lembaga.

Resmi di Lantik dan Tanggung Jawab Lebih Besar

Bagi Dedy, kenaikan satu pangkat Komjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. menjadi Kabareskrim harus dilihat sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Bareskrim menghadapi tantangan penegakan hukum nasional yang semakin kompleks, mulai dari korupsi, narkotika, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi hingga kejahatan siber dan jaringan transnasional.

Ia berharap pola komunikasi terbuka yang dibangun selama bertugas di Kepri dapat dipertahankan dalam lingkup tugas yang lebih luas.

“Promosi ini tentu membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Harapannya, sikap terbuka terhadap masyarakat, keberanian menindak kejahatan, profesionalitas serta kemampuan membangun sinergi dapat terus dibawa dalam memimpin Bareskrim Polri,” ujar Dedy.

Menurutnya, pengalaman memimpin wilayah strategis seperti Kepulauan Riau memberikan bekal penting bagi Asep dalam memahami karakter kejahatan yang semakin terorganisasi dan melintasi batas negara.

“Kepri memberikan pengalaman tentang bagaimana menjaga keamanan, melindungi masyarakat, memastikan kepastian hukum dan menghadapi kejahatan lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Semoga amanah baru ini dijalankan secara profesional, humanis dan tetap terbuka terhadap kritik publik,” tutup Dedy.(Tim/Red)

Share:

Read More

HARI SANJAYA SIREGAR (SEKRETARIS LBH PB PMII) SIAP DAMPINGI KAI DAN MASINIS KA ANGGREK, DORONG KETEPATAN PENERAPAN HUKUM

KABARMASA.COM, ​JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) menyatakan kesiapan penuh menjadi mitra hukum strategis bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta jajarannya. Langkah ini diambil merespons dinamika hukum terkini, khususnya perselisihan dengan pihak Green SM serta penetapan status tersangka terhadap Masinis KA Anggrek.

​Sekretaris LBH PB PMII, Hari Sanjaya, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berpatokan pada due process of law dan asas keadilan substantif. LBH PB PMII siap memfasilitasi formulasi argumentasi (legal reasoning) serta pendapat hukum (legal opinion) bagi PT KAI, baik dalam mitigasi risiko, litigasi, maupun non-litigasi.

​Terkait penetapan tersangka Masinis KA Anggrek, Hari Sanjaya menekankan pembuktian pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang objektif, mencakup mens rea dan actus reus.

​"Berdasarkan doktrin Geen Straf Zonder Schuld, pekerja yang menjalankan tugas sesuai SOP dan asas kehati-hatian (duty of care) tidak sepatutnya langsung dipidana. Penegak hukum harus menguji peristiwa ini menggunakan teori kausalitas guna menilai apakah tindakan masinis merupakan conditio sine qua non atau terdapat faktor intervensi (intervening cause) pihak lain," ujar Hari.

​LBH PB PMII mengingatkan agar hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan mendorong pemenuhan hak Equality Before the Law sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

​"Kami berkomitmen mendampingi PT KAI dan para pekerjanya agar seluruh proses hukum berjalan secara proporsional, akuntabel, dan berkeadilan," tegasnya.

Share:

Read More

Praktisi Hukum M.D Lailossa Dorong Penyelesaian Sengketa HGU PTPN I Awaya Dan Tananahu Harus Ditempuh Melalui Jalur Hukum

KABARMASA.COM, JAKARTA— Polemik terkait Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional 8 Kebun Awaya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan tidak berlarut-larut.

Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah Pemerintah Negeri dan Masyarakat Hukum Adat Negeri Tananahu menyampaikan tuntutan terkait status serta dokumen HGU PTPN I Regional 8 Kebun Awaya kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah pada 24 September 2026.

Menurut M.D. Lailossa, S.H., M.H., masyarakat adat memiliki hak untuk mempertanyakan dan menguji legalitas HGU. Namun, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum yang tepat.

“Kalau yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya HGU yang telah diterbitkan oleh pejabat pertanahan, maka yang harus diuji adalah keputusan administrasinya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pemerintah daerah tidak dapat serta-merta membatalkan HGU yang diterbitkan oleh kewenangan pemerintah pusat.” ujarnya, (25/009/2026).

Karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa proses penerbitan HGU PTPN I Awaya mengandung cacat hukum administrasi, cacat prosedur, cacat kewenangan, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata melalui perdebatan di ruang publik.

“Apakah HGU tersebut diterbitkan sesuai hukum atau justru terdapat cacat hukum, jangan kita putuskan sendiri. Itu merupakan persoalan hukum yang harus diuji berdasarkan dokumen, proses penerbitannya, kewenangan pejabat yang menerbitkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Lailossa.

Ia juga menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang dianggap memiliki kewenangan untuk membatalkan HGU yang diterbitkan melalui kewenangan pertanahan pemerintah pusat.

“Jangan sampai masyarakat adat diarahkan untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah karena persoalan yang sesungguhnya merupakan persoalan legalitas keputusan pertanahan. Pemerintah daerah justru harus menjadi bagian dari upaya mencari jalan keluar yang konstitusional dan sesuai hukum,” ujarnya.

Jangan Berlarut-Larut

Lailossa mengingatkan seluruh pihak agar sengketa tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

Menurutnya, masyarakat adat mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya, sementara pemerintah dan perusahaan juga mempunyai kewajiban menghormati hukum serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

“Yang kita perlukan sekarang bukan perdebatan kusir, saling menyalahkan, apalagi mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah daerah. Yang diperlukan adalah keterbukaan dokumen, dialog, kepastian hukum dan apabila terdapat sengketa mengenai keabsahan keputusan HGU, tempuh mekanisme hukum yang tersedia,” katanya.

Di sisi lain, proyek hilirisasi kelapa dan pala di Awaya telah memasuki agenda pembangunan yang strategis. Pada 29 April 2026 telah dilakukan groundbreaking fase II pembangunan pabrik kelapa dan pala terintegrasi di Kebun Awaya oleh PTPN I Regional 8.

Lailossa menegaskan bahwa dukungan terhadap program hilirisasi tidak berarti mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, kepastian hukum atas tanah justru menjadi bagian penting agar investasi dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita harus mendukung program groundbreaking dan hilirisasi yang telah dipercayakan pemerintah pusat kepada daerah kita. Tetapi dukungan terhadap pembangunan harus berjalan bersama dengan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Kalau ada persoalan hukum, mari kita selesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan konflik dan perdebatan yang tidak berkesudahan.”

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Negeri Tananahu, masyarakat adat, PTPN I Regional 8, serta instansi pertanahan dapat membuka ruang dialog dan penyelesaian yang objektif.

“Semua pihak harus menahan diri. Biarkan hukum menentukan apakah terdapat persoalan dalam penerbitan HGU tersebut. Yang terpenting adalah jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan dan sekaligus menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Share:

Read More

Persatuan Alumni GMNI Kepri Gelar Konferda Ke-2

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Sabtu, 19 September 2026 Konferensi Daerah (Konferda) Ke-II DPD Persatuan Alumni GMNI Kepri yang di laksanakan di Hotel Asialink Hotel by Prasanthi Lubuk Baja, Kota Batam.

Konferda Ke-II DPD GMNI Kepri dihadiri langsung oleh tiga pengurus DPP PA GMNI Sekjend DPP PA GMNI Bung Dr Abdi Yuhana, S.H, M.H, Waketum DPP PA GMNI Bung Ir. Ugik Kurniadi, S.T, M.T, Bung Riano Oscha. S.H. dan Dr. H Soerya Respationo, S.H, M.H, M.M dan kepala BP Batam atau yang diwakili oleh Andi Siregar, S.H, M.H.

Konferda tersebut menjadi momentum penting bagi PA GMNI Kepri dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah dan langkah organisasi untuk periode mendatang.

Sebanyak 5 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PA GMNI dari kabupaten/kota se-Kepri akan terlibat dalam forum tersebut. Kelima DPC itu yakni DPC PA GMNI Batam, Karimun, Tanjung Pinang, Bintan dan Lingga. 

Ketua panitia Konferda DPD PA GMNI Kepri Husnul Husin Mahubessy mengatakan keterlibatan seluruh Lima cabang menjadi penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah.

Konferda ini bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan. Ini menjadi momentum bagi seluruh alumni GMNI di Kepulauan Riau untuk duduk bersama, melakukan evaluasi, menyatukan gagasan, dan menentukan arah organisasi ke depan,” ujar Husnul Husin Mahubessy.

Di tengah tengah tengah jalannya Konferda Dua kandidat yang mencalonkan diri sebagai ketua DPD PA GMNI KEPRI yang di usulkan langsung oleh masing masing lima DPC PA Kabupaten/Kota.

Hasil Konferda berlangsung dimenangkan oleh Bung Thomas Aritha Sembiring dengan 3 Hasil Suara sedangkan Askarmin Harun 2 Suara dari Lima DPC PA GMNI Se-kepri sehingga pimpinan sidang menetapkan Bung Thomas Aritha Sembiring terpilih menjadi ketua Formatur DPD PA GMNI Kepri masa bakti 2026-2031, maka berakhir sudah kegiatan Konferda Ke-2 DPD PA GMNI KEPRI.(Tim/Red)

Share:

Read More

Gaya kampanye berbeda, afad usasra cakades no. 5 aktif berorasi dari kampung ke kampung

KABARMASA.COM, BEKASI — Suasana kampanye Calon Kepala Desa Tridayasakti nomor urut 5, Afad Usasra, S.H., M.H., berlangsung penuh energi. Dari kampung ke kampung, Afad tampil langsung di hadapan masyarakat dengan gaya kampanye yang mengandalkan orasi, penyampaian gagasan dan dialog bersama warga. 

Suara Tegas, Gagasan Mengalir, Warga Menyimak: Afad Bawa Orasi Kampanye yang Dekat dengan Masyarakat

Di tengah suasana pertemuan, Afad berdiri di hadapan warga dan menyampaikan gagasannya dengan suara tegas dan penuh semangat. Sesekali ia mengajak masyarakat berinteraksi, mengajukan pertanyaan dan mengajak warga melihat persoalan desa dari berbagai sudut pandang.

Bukan sekadar menyampaikan program, Afad menjadikan forum kampanye sebagai ruang untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

ORASI PENUH SEMANGAT, WARGA DIAJAK BERPIKIR TENTANG MASA DEPAN DESA

Dengan gaya bicara yang lugas, Afad menyampaikan satu per satu gagasan yang dibawanya. Suasana semakin hidup ketika ia mengajak warga untuk tidak hanya berbicara mengenai siapa yang akan menjadi kepala desa, tetapi juga membicarakan gagasan dan masa depan Tridayasakti.

“Saya datang bukan sekadar membawa janji. Saya datang membawa gagasan dan pemikiran!”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan yang terus ditekankan Afad dalam kegiatan kampanyenya.

Ia kemudian mengajak warga untuk bersama-sama memikirkan bagaimana pelayanan desa dapat dibuat lebih mudah, bagaimana ekonomi masyarakat dapat dikembangkan, bagaimana pemuda mendapatkan ruang untuk berkembang serta bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan dan bantuan hukum.

DARI ORASI, BERLANJUT DIALOG

Setelah menyampaikan orasi, Afad membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Warga diberikan kesempatan menyampaikan persoalan dan aspirasi yang mereka hadapi.

Suasana yang semula dipenuhi penyampaian orasi kemudian berubah menjadi dialog. Afad mendengarkan berbagai masukan warga dan meresponsnya dengan menjelaskan gagasan serta program yang ditawarkannya.

Menurut Afad, bertemu langsung dengan masyarakat penting agar calon kepala desa tidak hanya berbicara dari balik meja, tetapi mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan warga.

“Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat. Karena yang paling tahu persoalan di kampung ini adalah masyarakat itu sendiri. Tugas pemimpin adalah mendengar, memahami, kemudian mencari jalan keluarnya bersama,” ujar Afad.

BUKAN KAMPANYE SUNYI, AFAD PILIH TURUN LANGSUNG

Gaya kampanye Afad yang mengedepankan orasi dan pertemuan langsung menjadi bagian dari upayanya memperkenalkan diri serta program kepada masyarakat.

Dengan latar belakang sebagai pengacara, dosen, aktivis dan pengusaha, Afad membawa pengalaman dari berbagai bidang tersebut dalam gagasan pencalonannya.

Program yang disampaikan mencakup digitalisasi pelayanan desa, bantuan hukum dan UMKM, pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemberdayaan pemuda.

Afad menilai pembangunan desa membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

“Desa ini bukan milik satu kelompok. Desa ini milik kita bersama. Karena itu, pembangunan Tridayasakti harus dibangun bersama-sama,” tegasnya.

“SAYA DATANG MEMBAWA GAGASAN DAN PEMIKIRAN”

Di penghujung orasinya, Afad kembali menegaskan pesan yang menjadi ciri kampanyenya.

“Saya datang ke kampung-kampung bukan hanya untuk meminta masyarakat mendengarkan saya. Saya juga ingin mendengarkan masyarakat. Saya datang membawa gagasan, membawa pemikiran, dan siap berdialog tentang bagaimana Tridayasakti ke depan.”

Orasi kemudian ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti proses Pilkades secara tertib dan menjadikan visi, program serta gagasan para calon sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Afad Usasra, S.H., M.H. — Calon Kepala Desa Tridayasakti Nomor Urut 5.

“Datang ke masyarakat, bawa gagasan, dengarkan aspirasi, dan bangun desa bersama.”

Share:

Read More

Kampanye dari kampung ke kampung, cakades no. 5 afad usasra: “saya datang bukan sekadar bawa janji, tapi gagasan dan pemikiran”

 

KABARMASA.COM, BEKASI — Calon Kepala Desa (Cakades) Tridayasakti nomor urut 5, Afad Usasra, S.H., M.H., terus melakukan kegiatan kampanye dengan menyambangi masyarakat dari kampung ke kampung di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam setiap pertemuan dengan warga, Afad tidak hanya menyampaikan ajakan, tetapi juga memaparkan sejumlah gagasan yang menurutnya dapat menjadi bahan pembahasan bersama untuk mendorong kemajuan desa.

“Saya datang ke setiap kampung bukan hanya untuk menyampaikan janji. Saya datang membawa gagasan dan pemikiran, karena desa membutuhkan pembahasan tentang bagaimana pelayanan masyarakat, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kepemudaan bisa kita dorong bersama,” ujar Afad dalam salah satu kesempatan kampanye.

DARI WARGA, UNTUK WARGA

Afad menyampaikan bahwa kunjungan dari kampung ke kampung menjadi kesempatan untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan desa harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, dialog dengan warga menjadi bagian penting dalam menyusun arah pembangunan apabila nantinya mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam kampanye antara lain digitalisasi pelayanan desa, bantuan hukum bagi masyarakat, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, pengembangan potensi desa dan pemberdayaan pemuda.

“JANGAN HANYA BICARA SOAL JABATAN”

Di hadapan warga, Afad juga menekankan pentingnya melihat jabatan kepala desa sebagai amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan kita hanya bicara soal jabatan. Yang harus kita bicarakan adalah bagaimana desa ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagaimana anak-anak muda punya kesempatan, UMKM berkembang, masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum, dan pelayanan desa semakin mudah,” tegasnya.

Afad yang memiliki latar belakang sebagai pengacara, dosen, aktivis dan pengusaha mengatakan pengalaman dari berbagai bidang tersebut ingin ia bawa ke dalam pengabdian di tingkat desa.

BAWA GAGASAN KE SETIAP KAMPUNG

Kampanye dari kampung ke kampung menjadi ruang bagi Afad untuk memperkenalkan program sekaligus mendengar langsung suara masyarakat.

Ia menyebut demokrasi desa tidak hanya tentang memilih calon, tetapi juga tentang mempertemukan masyarakat dengan gagasan dan program yang ditawarkan masing-masing kandidat.

“Saya ingin setiap kampung menjadi ruang dialog. Saya datang untuk mendengar dan saya datang membawa gagasan. Kalau ada yang kurang, mari kita sempurnakan bersama. Kalau ada masalah, mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama,” kata Afad.

Dengan nomor urut 5, Afad Usasra terus memperkenalkan visi dan programnya kepada masyarakat Tridayasakti melalui berbagai kegiatan pertemuan dan kampanye di wilayah desa.

Kontestasi Pilkades Tridayasakti menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan visi, program, pengalaman serta gagasan yang ditawarkan masing-masing calon.

AFAD USASRA, S.H., M.H. — CALON KEPALA DESA TRIDAYASAKTI NOMOR URUT 5.

“Saya datang membawa gagasan dan pemikiran untuk Tridayasakti.”

Share:

Read More

Cakades tridayasakti termuda no. 5, afad usasra bawa modal pengalaman lintas profesi: dosen, aktivis, pengacara hingga pengusaha

KABARMASA.COM, BEKASI — Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, memasuki perhatian publik. Salah satu nama yang tampil dari kalangan generasi muda adalah Afad Usasra, S.H., M.H., calon Kepala Desa Tridayasakti nomor urut 5.

Bukan Sekadar Maju Pilkades, Afad Usasra Tawarkan Gagasan Pelayanan Desa Digital, Bantuan Hukum, Pendidikan hingga Pemberdayaan Pemuda

Afad hadir dengan latar belakang yang cukup beragam. Ia menjalankan aktivitas di sejumlah bidang, antara lain dunia pendidikan sebagai dosen, profesi hukum sebagai pengacara, kegiatan sosial-kemasyarakatan sebagai aktivis, serta dunia usaha sebagai pengusaha.

Latar belakang lintas profesi tersebut menjadi bagian dari profil yang dibawa Afad dalam pencalonannya. Ia menyampaikan sejumlah gagasan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan penguatan kapasitas generasi muda di Desa Tridayasakti.

DARI RUANG KAMPUS KE TENGAH MASYARAKAT

Sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, Afad tidak hanya berkegiatan di bidang profesi hukum. Aktivitasnya juga bersinggungan dengan dunia pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Afad untuk membawa isu akses pendidikan, kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam gagasan pencalonannya sebagai kepala desa.

Menurut gagasan yang disampaikannya, desa tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelayanan publik yang mudah diakses, masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, serta generasi muda yang mempunyai keterampilan dan kesempatan berkembang.

DIGITALISASI PELAYANAN DESA JADI SALAH SATU GAGASAN

Salah satu program yang diusung Afad adalah digitalisasi pelayanan desa. Gagasan ini diarahkan untuk mendorong pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi.

Selain pelayanan digital, Afad juga membawa gagasan bantuan hukum dan penguatan UMKM. Dengan latar belakang profesinya sebagai pengacara dan pengalaman di bidang usaha, dua sektor tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam program yang ditawarkan kepada masyarakat.

PENDIDIKAN DAN PEMUDA JADI PERHATIAN

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu agenda yang disoroti. Afad menyampaikan gagasan untuk memperluas akses pendidikan serta mendorong peningkatan keterampilan generasi muda.

Ia juga membawa program Pemuda Berdaya, yang diarahkan agar generasi muda desa memiliki ruang untuk mengembangkan potensi, kreativitas dan kemampuan kewirausahaan.

Sementara sektor kesehatan masyarakat dan pengembangan potensi desa juga masuk dalam rangkaian program yang ditawarkan.

EMPAT DUNIA PROFESI, SATU ARENA: PILKADES TRIDAYASAKTI

Dengan pengalaman di bidang pendidikan, hukum, aktivisme dan kewirausahaan, Afad kini membawa pengalamannya tersebut ke arena pemerintahan desa.

Pencalonan Afad menjadi bagian dari dinamika Pilkades Tridayasakti, di mana masyarakat akan menentukan kepala desa berdasarkan pilihan masing-masing melalui proses demokrasi desa.

Bagi Afad, pencalonan sebagai Kepala Desa Tridayasakti bukan hanya tentang mendapatkan jabatan, tetapi juga menjadi ruang untuk menawarkan gagasan mengenai bagaimana pelayanan publik, pendidikan, bantuan hukum, ekonomi masyarakat dan pemberdayaan pemuda dapat dikembangkan di tingkat desa.

Afad Usasra, S.H., M.H. — Calon Kepala Desa Tridayasakti Nomor Urut 5.

“Tridayasakti Jaya Bersama Pemimpin Muda & Berprestasi.”

Share:

Read More