Ini Rekomendasi 10 Kampus Terbaik Se-Bekasi Raya

KABARMASA.COM, BEKASI – Warga Bekasi Raya yang ingin menempuh pendidikan tinggi kini memiliki beragam pilihan perguruan tinggi terbaik tanpa harus bepergian jauh ke Jakarta. Opsi yang tersedia mencakup kampus dengan rekam jejak puluhan tahun hingga kampus yang menyediakan kelas karyawan di kawasan industri, sehingga calon mahasiswa dapat menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan akademik maupun jadwal kerja mereka.

Berikut adalah daftar 10 Kampus Terbaik di Bekasi Raya beserta ulasan keunggulan dan dokumentasi gedung kampusnya:

1. Universitas Pertiwi 

·         Alamat: Jl. Ir. H. Juanda, RT.002/RW.001, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

·         Kontak: WhatsApp: 0812 8226 8657 | pertiwi.ac.id

·         Keunggulan: Kampus yang telah berdiri kurang lebih 40 tahun ini berpengalaman di dunia pendidikan dan terus berkembang bersama kebutuhan masyarakat Bekasi. Berlokasi sangat strategis di jalur utama kota sehingga mudah dijangkau dari berbagai wilayah Bekasi Raya, ditunjang dengan gedung serta fasilitas modern yang lengkap dan mumpuni untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Terkenal dengan program studi unggulan di bidang Manajemen, Akuntansi, dan Bahasa yang dirancang ramah bagi mahasiswa reguler maupun kelas karyawan.

2. Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM.ID) – Dahulu UNISMA Bekasi

·         Alamat: Jl. Cut Mutia No. 83, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

·         Kontak: (021) 8834 4437 | umindonesia.ac.id / unisma.ac.id

·         Keunggulan: Berdiri sejak 1982 dan resmi dikelola oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak September 2025. Memiliki sejarah panjang dalam mencetak lulusan berdaya saing di Bekasi dengan berbagai program studi yang telah terakreditasi "Unggul" dan "Baik Sekali". Memiliki area kampus luas dan fasilitas laboratorium serta kegiatan mahasiswa yang komplet.

3. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Kampus II Bekasi)

·         Alamat: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

·         Kontak: (021) 8895 5882 | ubharajaya.ac.id

·         Keunggulan: Menyediakan jenjang pendidikan lengkap dari S1, S2, hingga program Doktor (S3). Pada wisuda Mei 2026, kampus ini berhasil meluluskan 464 sarjana, magister, dan doktor. Memiliki reputasi kuat di bidang Hukum, Manajemen, Psikologi, dan Teknik dengan kurikulum berbasis keamanan serta disiplin.

4. BINUS University @Bekasi

·         Alamat: Jl. Lingkar Boulevar Blok WA No. 1, Summarecon Bekasi, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17142

·         Kontak: | binus.ac.id/bekasi

·         Keunggulan: Berfokus pada bisnis, layanan (service), dan teknologi dengan program unggulan (2+1)+1 (dua tahun di kampus asal, satu tahun di kampus BINUS lain, dan satu tahun program pengayaan/magang industri) serta program minor. BINUS University juga masuk peringkat 101–200 dunia dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026.

5. Universitas Pelita Bangsa (UPB)

·         Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

·         Kontak: pelitabangsa.ac.id

·         Keunggulan: Sangat strategis di kawasan industri Cikarang dan menjadi pilihan utama para pekerja/buruh industri untuk melanjutkan studi D3, S1, hingga S2. Menyediakan jadwal perkuliahan kelas karyawan yang fleksibel dan terjangkau bagi para profesional muda.

6. Universitas Mitra Karya (UMIKA)

·         Alamat: Jl. Mayor Madmuin Hasibuan No. 5, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

·         Kontak: (021) 8806248 | mikar.ac.id

·         Keunggulan: Menyediakan berbagai program studi Teknik, Komputer, Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Lokasinya berada tepat di pusat Kota Bekasi (dekat Terminal dan stasiun), memudahkan akses bagi mahasiswa dari berbagai penjuru Bekasi.

7. Universitas Bani Saleh

·         Alamat: Jl. Mayor M. Hasibuan No. 68, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

·         Kontak: (021) 8800992 | ubs.ac.id

·         Keunggulan: Kampus yang bertransformasi dari STIKES dan STMIK Bani Saleh menjadi universitas terpadu. Sangat unggul di bidang Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi) serta bidang Teknologi Informasi dan Komputer, didukung jaringan rumah sakit dan fasilitas kesehatan terkemuka di Bekasi.

8. Universitas Sains Indonesia (USI)

·         Alamat: Jl. Akses Tol No. 50, Gandasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520

·         Kontak: (021) 8833 3333 / sains.ac.id

·         Keunggulan: Menyediakan program kelas karyawan yang dirancang khusus bagi pekerja industri di kawasan Cibitung, MM2100, dan sekitarnya, dilengkapi dengan opsi cicilan biaya kuliah bulanan yang meringankan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

9. President University

·         Alamat: Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

·         Kontak: (021) 8910 9762 | president.ac.id

·         Keunggulan: Berstandar internasional dengan bahasa pengantar penuh menggunakan Bahasa Inggris. Terletak di kawasan industri terbesar Asia Tenggara (Jababeka) yang memberikan peluang magang dan karier langsung di ratusan perusahaan multinasional, serta memiliki komunitas mahasiswa dari berbagai negara.

10. UBSI Kampus Cikarang (Universitas Bina Sarana Informatika)

·         Alamat: Jl. Raya Cikarang - Cibarusah No. 168, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

·         Kontak: 0812-1000-371 | bsi.ac.id

·         Keunggulan: Pelopor pendidikan berbasis teknologi informasi dan komputer yang menawarkan kuliah fleksibel dan biaya bersahabat. Kampus UBSI Cikarang secara khusus melayani kebutuhan mahasiswa karyawan yang bekerja di wilayah industri Lippo Cikarang, EJIP, dan sekitarnya.

Share:

Kisah Pemuda 23 Tahun Donorkan Organ Usai Kecelakaan, Disebut Bantu 10 Nyawa Termasuk Bayi 11 Bulan

KABARMASA.COM, MALAYSIA — Kepergian seorang pemuda berusia 23 tahun asal Malaysia, Muhammad Aidil Ahmad Zupardi, menyisakan kisah kemanusiaan yang menyentuh perhatian publik. Di akhir hayatnya, anak bungsu dari empat bersaudara tersebut mendonorkan sejumlah organ dan jaringan tubuhnya untuk membantu pasien yang membutuhkan transplantasi, termasuk seorang bayi berusia 11 bulan.

Peristiwa bermula ketika Aidil mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor di kawasan Padang Tembak, Kelantan, Malaysia. Akibat benturan keras, lulusan Diploma Pengurusan Pentadbiran Universiti Teknologi MARA (UiTM) Machang yang sehari-hari bekerja di sebuah kafe di Kota Bharu tersebut mengalami cedera otak serius hingga dinyatakan mati batang otak (brain death).

Pihak keluarga kemudian menyetujui proses donor organ dan jaringan tubuh Aidil—yang meliputi tulang, hati, ginjal, serta kornea—sehingga berpotensi membantu hingga 10 penerima transplantasi.

Penghormatan Terakhir di Rumah Sakit Momen pelepasan jenazah Aidil berlangsung penuh haru di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia (HPUSM), Kubang Kerian. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial, jajaran tenaga medis tampak berdiri berbaris menggelar prosesi penghormatan terakhir (Honor Walk) saat almarhum dibawa menuju ruang operasi untuk proses pengambilan organ. Selain itu, bangunan rumah sakit turut diterangi lampu hijau sebagai simbol penghormatan atas jasa sang pendonor.

Wujud Niat Mulia Semasa Hidup Keputusan keluarga untuk menyetujui donor organ ternyata selaras dengan keinginan yang pernah diungkapkan Aidil semasa hidup. Sahabat dekatnya, Muhammad Haiqal Izham Saifulmizam, mengenang bahwa almarhum sempat menyampaikan niat tersebut dalam obrolan santai dan dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan, gemar membantu sesama, serta suka bersedekah.

Sang ibu, Che Sharifah Che Mat Soud (63), bersama keluarga menyatakan keikhlasannya dalam mengambil keputusan besar tersebut meskipun Aidil belum sempat terdaftar secara resmi sebagai pendonor organ. Prosesi pemakaman almarhum di Kelantan turut diiringi oleh lebih dari 300 pelayat yang hadir memberikan penghormatan terakhir.

Share:

MPR Mundurkan Pemilihan Wapres ke 9 Desember 2026, Prabowo Wajib Ajukan Dua Nama Paling Lambat 25 November

KABARMASA.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut menggeser jadwal sebelumnya yang direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Perubahan ini disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penundaan sidang paripurna selama satu pekan.

Menurut Muzani, Presiden membutuhkan tambahan waktu untuk mempersiapkan proses pengajuan dua nama calon wakil presiden, termasuk melakukan komunikasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah tokoh.

"Presiden memerlukan waktu untuk berbicara dengan koalisi dan berbagai tokoh. Karena itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dilaksanakan pada 9 Desember 2026," demikian penjelasan Muzani sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Prabowo Harus Ajukan Dua Nama Paling Lambat 25 November

Seiring perubahan jadwal tersebut, MPR menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat Rabu, 25 November 2026.

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang mengatur pengajuan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dua nama yang diajukan Presiden selanjutnya akan melalui proses verifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR untuk dipilih.

Dengan demikian, hingga batas waktu pengajuan tersebut, publik masih harus menunggu keputusan resmi Presiden mengenai dua kandidat yang akan diusulkan.

Mekanisme Pemilihan Masih Dipersiapkan

Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan MPR juga membahas pembentukan perangkat pendukung untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan.

MPR menyiapkan panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto serta tim verifikasi yang dikoordinasikan Lestari Moerdijat. Tim tersebut bertugas mempersiapkan tahapan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, mekanisme pemilihan satu dari dua calon yang diajukan Presiden, apakah melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat, masih akan dibahas lebih lanjut.

Publik Menunggu Dua Nama Pilihan Presiden

Perubahan jadwal ini membuat perhatian politik nasional tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR.

Publik kini menantikan siapa sosok yang akan masuk dalam daftar calon wakil presiden serta bagaimana proses pemilihan berlangsung di lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Satu hal yang telah dipastikan berdasarkan keputusan rapat gabungan MPR adalah sidang paripurna pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Sementara itu, dua nama calon yang akan diajukan Presiden masih menunggu keputusan resmi dari Istana.

 

Share:

MPR Tunjuk PDIP dan NasDem Pimpin Dua Tim Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Dinamika Politik Nasional Jadi Sorotan

KABARMASA.COM, JAKARTA  – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan persiapan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul kekosongan posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Dalam persiapan tersebut, MPR menunjuk perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem untuk memimpin dua tim yang memiliki tugas strategis dalam tahapan pemilihan Wakil Presiden.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan mekanisme dan pelaksanaan pemilihan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, dipercaya menjadi koordinator tim verifikasi calon Wakil Presiden. Tim verifikasi tersebut akan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Penunjukan kedua tokoh tersebut menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, mengingat proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR merupakan agenda ketatanegaraan yang membutuhkan persiapan matang. MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026, dengan batas akhir penyerahan dua nama calon dari Presiden pada 25 November 2026. Publik kini menantikan perkembangan proses tersebut, termasuk siapa saja kandidat yang akan diusulkan dan bagaimana mekanisme pemilihan akan berlangsung secara konstitusional, transparan, serta sesuai peraturan perundang-undangan.

 


Share:

Penggurus Pusat BEM NUSANTARA Membantah Adanya Dukungan Terhadap Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Calon WAPRES RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- Akhir-akhir ini banyak sekali beredar di media sosial aliansi dan organisasi yang mengatasnamakan mahasiswa menyerukan dukungan kepada Wakil DPR RI bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Calon Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan ada yang mengatasnamakan Badan Ekskutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS). Hal ini mendapat kecaman keras dari Internal Penggurus Pusat BEM NUSANTARA yang resmi menjabat.

Hasan Renyaan selaku Koordinator Isu Hukum dan Ham BEM NUSANTARA menyampaikan bahwa "Dukungan BEMNUS terhadap sosok Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wapres RI adalah upaya pengklaiman sepihak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kami tidak pernah ada pembahasan ataupun keberpihakan politik dalam menentukan sikap dukungan terhadap pak Dasco" ujar, (17/11/2026).

Selain itu ia memandang gerakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai degradasi nilai moral kemahasiswaan yang tidak pantas dipertontonkan ke publik.

"Mahasiswa bukan corong kekuasaan politik, bukan juga anak binaan tokoh politik tertentu. Mahasiswa adalah agent of social control yang memposisikan dirinya berada ditengah kepentingan rakyat, ia membersamai suara-suara kaum tertindas. Menghadirkan ide dan gagasan untuk perubahan yang lebih baik". tegasnya

Hasan menilai bahwa dukungan terhadap sosok politisi seperti Sufmi Dasco Ahmad adalah upaya pecah belah gerakan mahasiswa.
"Mahasiswa akhir-akhir ini sedang berfokus mengangkat persoalan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan), pendidikan, kesehatan, HAM, dan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah 3T. Bukan mendorong sosok politisi seperti Sufmi Dasco Ahmad untuk eksis dalam konflik politik jabatan Wapres RI. Jadi stop mengatasnamakan mahasiswa apalagi organisasi seperti BEM-NUSANTARA". pungkas, Hasan Renyaan selaku KOORDINATOR ISU HUKUM & HAM BEM-NUSANTARA.
Share:

Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) Melaporkan Sosok Suyudi Ario Seto Yang Diduga Keras Rangkap Jabatan Sebagai Kapolri RI Sekaligus Kepala BNN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) secara resmi melayangkan pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai 
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Surat pengaduan tersebut diserahkan secara langsung ke Sekretariat Negara oleh Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal supremasi hukum, tertib administrasi 
pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya sejumlah informasi dan publikasi kelembagaan 
yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian status jabatan Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan sekadar mempersoalkan kedudukan seorang pejabat negara, melainkan menyangkut prinsip fundamental penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.

"Kami bersama jajaran pengurus JAGAKARTA telah mendatangi Sekretariat Negara untuk menyerahkan secara langsung surat pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah 
ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas," ujar Piere (16/11/2026).

JAGAKARTA SOROT KETIDAKJELASAN STATUS JABATAN KEPALA BNN

Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun JAGAKARTA, Suyudi Ario Seto 
diketahui dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Selanjutnya, pada 1 Oktober 2026, yang bersangkutan dilantik sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Namun demikian, JAGAKARTA menemukan sejumlah publikasi kelembagaan BNN yang masih mencantumkan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN setelah pelantikannya. sebagai Kapolri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan dan efektivitas keputusan 
administratif pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Kepala BNN, termasuk kejelasan pejabat yang secara sah menjalankan kewenangan kepemimpinan BNN.

"Pertanyaan kami sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Apakah Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Suyudi Ario Seto 
sebagai Kepala BNN sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi Kapolri? Jika sudah, kapan keputusan tersebut diterbitkan dan sejak kapan berlaku efektif? Kemudian, siapa yang secara 
sah menjalankan kewenangan Kepala BNN setelah pelantikan tersebut?" imbuh Piere.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif yang bersifat sepele, mengingat BNN dan Polri merupakan dua institusi strategis negara yang 
menjalankan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAGAKARTA: NEGARA HUKUM TIDAK BOLEH MENYISAKAN KETIDAKPASTIAN KEWENANGAN

Dalam pengaduannya, JAGAKARTA mendasarkan permohonan pemeriksaan dan klarifikasi pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara khusus, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara itu, Pasal 69 huruf j mengatur persyaratan kesediaan calon Kepala BNN untuk melepaskan jabatan struktural 
dan/atau jabatan lain selama menjabat sebagai Kepala BNN. JAGAKARTA berpandangan bahwa ketentuan tersebut harus dipahami secara sistematis dalam kaitannya dengan mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan peralihan kewenangan pejabat negara.

"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya dapat dibiarkan berada dalam ketidakjelasan administratif. Setiap jabatan publik memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta konsekuensi pertanggungjawaban. Karena itu, tidak boleh ada ruang abu-abu mengenai siapa yang secara sah menduduki suatu jabatan dan menjalankan kewenangan pemerintahan," tegas Piere.

Ia menambahkan bahwa kepastian hukum mengenai status jabatan seorang pejabat negara merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Jika memang telah dilakukan pemberhentian dari jabatan Kepala BNN, maka seharusnya terdapat keputusan administratif yang dapat menjelaskan status hukum pemberhentian tersebut. Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemberhentian, tentu timbul persoalan yang harus diperiksa secara objektif mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan," lanjutnya.
EMPAT TUNTUTAN JAGAKARTA KEPADA PRESIDEN PRABOWO
Melalui surat pengaduan yang telah disampaikan ke Sekretariat Negara, JAGAKARTA secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk:
1. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi administratif secara menyeluruh terhadap 
status jabatan Suyudi Ario Seto yang diduga merangkap jabatan sebagai Kepala BNN dan Kapolri.

2. Memastikan keberadaan, keabsahan, dan kepastian hukum Keputusan Presiden 
mengenai pemberhentian Suyudi Ario Seto dari jabatan Kepala BNN, termasuk nomor 
keputusan, tanggal penetapan, serta waktu mulai berlakunya keputusan tersebut. JAGAKARTA juga meminta kejelasan mengenai dasar hukum penunjukan pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala BNN.

3. Mengambil langkah administratif dan tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya rangkap jabatan, ketidaktertiban administrasi, atau ketidaksesuaian prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.

4. Memberikan jawaban dan penjelasan tertulis secara resmi kepada JAGAKARTA mengenai hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang telah disampaikan.

MINTA PRESIDEN TIDAK MEMBIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT
Lebih lanjut, Piere menegaskan bahwa JAGAKARTA menghormati kewenangan 
konstitusional Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Menurutnya, pengaduan yang disampaikan JAGAKARTA tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu ataupun menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum sebelum adanya pemeriksaan yang sah.
Sebaliknya, pengaduan tersebut merupakan permintaan agar pemerintah memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan administratif yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar ataupun mendahului hasil pemeriksaan. Justru karena kami menghormati prinsip negara hukum, kami meminta Presiden memberikan 
klarifikasi secara resmi. Apabila seluruh proses administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sampaikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus 
dilakukan pembenahan dan tindakan korektif sesuai hukum yang berlaku," ungkap Piere.

JAGAKARTA juga menilai bahwa transparansi mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan melalui dokumen administrasi negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertanyaan berkepanjangan di tengah 
masyarakat. Negara harus memberikan keteladanan dalam kepatuhan terhadap hukum, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut pimpinan institusi penegak hukum," tambahnya.

JAGAKARTA AKAN KAWAL TINDAK LANJUT PENGADUAN
JAGAKARTA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat 
Negara. Sebagai organisasi masyarakat sipil, JAGAKARTA memandang bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi demokratis masyarakat 
dalam memastikan kekuasaan negara tetap berjalan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengaduan ini. Kami menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari pemerintah. JAGAKARTA akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional, objektif, dan bertanggung jawab karena bagi kami, kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan negara tidak boleh dikompromikan," pungkas Piere.

JAGAKARTA menegaskan bahwa seluruh proses pengawasan dan tindak lanjut akan tetap mengedepankan prinsip hukum, objektivitas, serta penghormatan terhadap kewenangan lembaga negara.

Share:

FL2MI Wilayah JABODETABEK Mendukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Figur Yang Layak Menjadi WAKIL Presiden Republik Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Jabodetabek menyatakan dukungan politik terhadap Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Dukungan ini lahir dari pandangan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki pengalaman politik, kapasitas intelektual, kematangan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa.

“Kepemimpinan Bukan Sekadar Kekuasaan, Melainkan Pengabdian dan Tanggung Jawab untuk Masa Depan Bangsa.” (15/11/2026). tegas Koordinator Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Jabodetabek

Selain itu FL2MI meyakini sosok Dasco mempunyai kredibilitas menjadi kandidat Calon Wakil Presiden RI.

"Kami memandang Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal kepemimpinan yang relevan. Pengalaman sebagai pimpinan DPR RI, perjalanan panjang dalam dunia politik, serta latar belakang akademik dan keilmuan hukum merupakan kombinasi kapasitas yang patut diperhitungkan dalam". pungkasnya 
Share:

VIRAL! Sindiran Keras di X: Rakyat Cari Kerja Wajib SKCK, Mantan Terpidana Korupsi Bisa Duduk di Kursi Parlemen


KABARMASA.COM, JAKARTA – Sebuah unggahan di media sosial X (Twitter) mendadak menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik tajam terhadap standar persyaratan masyarakat dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan politik.

Unggahan dari akun @recehsjaa yang menampilkan tulisan, “Mantan napi bisa jadi DPR sekarang. Sedangkan rakyat cari kerja harus punya SKCK”, memantik perdebatan di kalangan warganet.

Postingan tersebut menyertakan ilustrasi profil dua nama politikus, yakni Nurdin Halid dan Irman Gusman, yang dikaitkan dengan perkara korupsi pada masa lalu serta perjalanan politik mereka hingga kembali menduduki jabatan publik.

Pesan yang disampaikan dalam unggahan tersebut dinilai menyentil persoalan keadilan, kesetaraan, dan standar moral dalam proses seleksi jabatan publik di Indonesia.

Standar Berbeda antara Rakyat dan Pejabat Publik?

Perdebatan semakin menarik karena masyarakat kerap dihadapkan pada persyaratan administrasi yang ketat ketika melamar pekerjaan. Salah satunya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang sering diminta oleh perusahaan maupun instansi tertentu.

Di sisi lain, persyaratan pencalonan jabatan politik memiliki mekanisme dan ketentuan hukum tersendiri, termasuk ketentuan mengenai mantan terpidana.

Situasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: apakah standar integritas yang diterapkan kepada pencari kerja sudah sebanding dengan standar yang diterapkan kepada calon pejabat publik?

Warganet Soroti Etika dan Kepercayaan Publik

Viralnya unggahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rekam jejak calon pejabat publik masih menjadi perhatian masyarakat.

Publik tidak hanya mempertanyakan apakah seseorang memenuhi persyaratan hukum untuk menduduki jabatan politik, tetapi juga apakah rekam jejak dan integritasnya layak mendapatkan kepercayaan rakyat.

Perlu dipahami bahwa mantan terpidana tidak serta-merta kehilangan seluruh hak politiknya. Hak untuk mencalonkan diri diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku. Namun, pemenuhan persyaratan hukum tidak menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian secara kritis.

Pertanyaan Besar untuk Demokrasi Indonesia

Viralnya postingan ini kembali membuka diskusi mengenai kualitas demokrasi dan standar integritas pejabat publik.

Jika rakyat dituntut memiliki rekam jejak yang bersih ketika mencari pekerjaan, sudah semestinya pejabat yang dipercaya mengelola kepentingan negara juga dituntut memiliki standar integritas yang tinggi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya mantan terpidana kembali menduduki jabatan publik, melainkan bagaimana memastikan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi seseorang untuk terpilih, tetapi juga menjamin kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang mereka pilih.

Satu pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan: mengapa rakyat dituntut membuktikan rekam jejaknya untuk mendapatkan pekerjaan, sementara rekam jejak calon pemimpin justru masih menjadi perdebatan setelah mereka terpilih?

Share:

Melampaui Ruang Kelas Tim Penggerak "Gemini Academy Impact 2026" Bangun Ekosistem Pembelajaran Inovatif Di Maluku Tenggara

KABARMASA.COM, MALUKU TENGGARA-Telah berlangsung agenda pelatihan terkait penggunaan AI dalam proses belajar mengajar (Festival Lokal Berdampak 2026) yang berkolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten  Maluku Tenggara (Malra) di Aula SD Mathias I Langgur, Malra. (14/11/2026).

Sebelum agenda kegiatan ada sambutan dari Content Development REFO Indonesia Google For Education "Tricia Catherina". 
Lewat Google Meet
“Transformasi pendidikan tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kami percaya bahwa secanggih apa pun teknologi kecerdasan buatan (AI), teknologi tidak akan pernah dapat menggantikan peran guru. AI hanyalah alat bantu, sementara sentuhan kemanusiaan, keteladanan, empati, dan kemampuan guru dalam membentuk karakter peserta didik tetap menjadi hal yang tidak tergantikan". ujarnya 

Melalui Gemini Academy, kami ingin mendorong para pendidik di Maluku Tenggara untuk lebih percaya diri mengeksplorasi AI, berinovasi dalam pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Harapannya, guru tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penggerak transformasi pendidikan yang memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi Maluku Tenggara", tambahnya.
Terkait kegiatan, Djihan Madubun selaku Mentor Akademi Geminy Tual-Malra sekaligus Ketua Tim Penggerak Akademi Geminy, menyesuaikan harapannya bahwa
"Melalui Festival Lokal Berdampak Maluku Tenggara 2026, diharapkan lahir pendidik-pendidik yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi penggerak inovasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Kolaborasi bersama Gemini Academy diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, kreatif, dan berdaya saing. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI tidak sekadar menjadi tren, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas dampak positif pendidikan bagi generasi Maluku Tenggara", pungkas Djihan Madubun selaku Mentor Akademi Geminy Tual-Malra.
Share:

VIRAL! Unggahan Warga Kritik Anggota DPR Lulusan SMA, Publik Pertanyakan Kualitas Wakil Rakyat

KABARMASA.COM, JAKARTA — Sebuah unggahan salah satu pengguna Instagram mendadak menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik tajam terhadap persyaratan pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Unggahan dari akun Instagram @ootd_balqishumaira77 tersebut memperlihatkan bagian belakang sebuah mobil yang dipenuhi tulisan bernada sindiran mengenai standar pendidikan wakil rakyat.

Dalam tulisannya, pemilik akun mempertanyakan bagaimana seseorang dengan pendidikan minimal SMA dapat menduduki kursi DPR dan memiliki kewenangan untuk membahas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk para tenaga profesional.

"Jujur, jang­gal sih negara sebesar ini dipasrahin sama anak-anak lulusan SMA yang duduk di bangku DPR? Dan mereka bisa ngatur gaji guru hingga dosen bahkan profesor," demikian bunyi tulisan yang terpampang di kaca belakang kendaraan tersebut.

Kritik itu turut menyinggung nasib para guru, dosen, peneliti, dokter, insinyur, serta jutaan tenaga profesional yang harus menempuh pendidikan bertahun-tahun demi memperoleh kompetensi di bidang masing-masing.

Unggahan tersebut kemudian memantik perbincangan mengenai standar kualitas, kapasitas, dan kompetensi para wakil rakyat yang diberikan mandat untuk menentukan arah kebijakan negara.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai apakah persyaratan pencalonan anggota legislatif sudah cukup mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki kemampuan memahami persoalan publik secara mendalam.

Meski demikian, tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas kenegaraan. Integritas, pengalaman, kapasitas berpikir, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas seorang anggota legislatif.

Pada akhirnya, kritik yang disampaikan melalui unggahan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan wakil rakyat bukan sekadar persoalan kekuasaan dan legitimasi politik, melainkan juga tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang duduk di kursi parlemen, tetapi juga wakil yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

 

 


Share:

RAMAI DI THREADS! Profil Anggota DPR RI Adik Sasongko Disorot, Publik Pertanyakan Rekam Jejak Wakil Rakyat


KABARMASA.COM, JAKARTA – Media sosial Threads ramai membicarakan profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Adik Sasongko. Sebuah unggahan akun Threads @faridaindriastuti yang mengkritisi rekam jejak anggota parlemen tersebut menarik perhatian warganet dan memicu perdebatan mengenai kualitas wakil rakyat di Senayan.

Dalam tangkapan layar yang beredar, unggahan tersebut memperlihatkan interaksi yang cukup besar, dengan sekitar 9,7 ribu tanda suka, 1,8 ribu komentar, 2 ribu repost, dan 750 kali dibagikan.

Besarnya interaksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kapasitas dan transparansi rekam jejak anggota DPR menjadi isu yang menarik perhatian pengguna media sosial.

Dalam unggahannya, pemilik akun membandingkan pengalaman organisasi dan perjalanan profesional seseorang yang aktif sejak bangku SMP, SMA hingga perguruan tinggi dengan informasi riwayat profil Adik Sasongko di laman DPR RI.

"Terus kita diwakili anggota DPR RI kayak dia? Minus pengalaman kerja, penghargaan dan organisasi," demikian kritik yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Profil Anggota DPR Jadi Perdebatan Warganet

Adik Sasongko merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Dalam tangkapan layar profil anggota DPR RI yang dibagikan, kolom pekerjaan terlihat bertuliskan "Tidak ada data". Sementara informasi mengenai penghargaan dan organisasi juga menjadi perhatian karena belum menampilkan rincian dalam tampilan tersebut.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan warganet mengenai transparansi informasi dan rekam jejak para pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

Meski demikian, informasi yang belum tercantum dalam laman profil tidak otomatis membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman profesional maupun organisasi.

Publik Pertanyakan Kualitas Wakil Rakyat

Perdebatan di Threads tersebut membuka persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana masyarakat menilai kapasitas orang-orang yang duduk di lembaga legislatif.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan masyarakat, menganalisis kebijakan, serta memperjuangkan kepentingan publik.

Karena itu, transparansi rekam jejak anggota DPR menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Rakyat Tidak Hanya Membutuhkan Wakil, tetapi Juga Kapasitas

Kritik yang berkembang di media sosial tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar persoalan memperoleh suara dalam pemilu.

Masyarakat tentu memiliki harapan agar setiap anggota DPR mampu menunjukkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Perdebatan ini juga seharusnya menjadi momentum bagi DPR RI untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai profil, kompetensi, pengalaman profesional, serta rekam jejak setiap anggotanya.

Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka bukan semata-mata siapa yang berhasil duduk di Senayan, tetapi apakah mereka benar-benar mampu menjalankan amanah rakyat?

Sebab rakyat tidak hanya berhak memilih wakilnya, tetapi juga berhak mengetahui kapasitas dan mempertanyakan kinerja orang-orang yang telah mereka pilih.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Adik Sasongko maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi, penghargaan, dan rekam jejak profesionalnya.

 

Share:

127 Konten Dilaporkan Kena Takedown, Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital Jadi Sorotan


KABARMASA.COM, JAKARTA – Kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah sebanyak 127 konten media sosial dilaporkan mengalami moderasi hingga penghapusan (takedown). Temuan tersebut berdasarkan pemantauan Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) hingga 8 November 2026.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026 yang mencatat sebanyak 73 konten. Dengan demikian, terdapat penambahan 54 konten dalam kurun waktu sekitar dua bulan.

Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara 33 konten lainnya atau sekitar 26 persen mengalami moderasi berdasarkan kebijakan internal platform media sosial.

Sejumlah konten yang terdampak diketahui berkaitan dengan kritik terhadap Presiden, pejabat pemerintahan, kebijakan publik, demonstrasi, penegakan hukum, hingga persoalan lingkungan.

Dalam rincian pemantauan, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat sebanyak 32 konten. Jumlah yang sama juga ditemukan pada kategori kritik terhadap pejabat dan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 16 konten terkait demonstrasi, 13 konten mengenai kebakaran hutan dan lahan, serta sejumlah unggahan lain yang menyoroti kebijakan publik.

Temuan tersebut memunculkan perhatian mengenai mekanisme moderasi konten di ruang digital, khususnya terkait unggahan yang berisi kritik terhadap penyelenggara negara dan kebijakan pemerintah.

Remotivi dan SAFEnet menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembatasan konten. Menurut kedua lembaga tersebut, masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai alasan penghapusan, dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme keberatan apabila sebuah konten dinilai dimoderasi secara tidak tepat.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Komdigi menyatakan terbuka untuk melakukan pencocokan data bersama Remotivi dan SAFEnet. Perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti 94 konten yang disebut dalam laporan sebagai konten yang diturunkan atas permintaan kementerian.

Komdigi juga menyatakan kesediaannya untuk membuka data penanganan konten dan melakukan evaluasi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses moderasi.

Persoalan ini menjadi penting mengingat kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan demokrasi. Kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, pejabat publik, maupun lembaga negara merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik.

Di sisi lain, pengelolaan ruang digital tetap membutuhkan aturan untuk menangani konten yang melanggar ketentuan hukum. Namun, penerapan aturan tersebut perlu dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menghambat penyampaian kritik yang sah.

Meningkatnya jumlah konten yang dilaporkan mengalami moderasi kini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap aman tanpa mengesampingkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Publik berharap pemerintah dan penyelenggara platform digital dapat memberikan penjelasan yang terbuka serta menjamin bahwa setiap kebijakan moderasi konten dilaksanakan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 


Share:

Skandal penyadapan ilegal gegerkan istana! Presiden, pejabat hingga aktivis diduga jadi sasaran, siapa dalangnya?

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional menjadi sorotan serius publik. Perkara ini tidak hanya mengguncang lingkungan Istana Kepresidenan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan komunikasi negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.

Kepolisian mengungkap bahwa operasi penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, pimpinan lembaga negara, aktivis, mahasiswa, hingga kalangan pengusaha turut disebut masuk dalam daftar sasaran.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan perangkat penyadapan di luar prosedur hukum yang berlaku.

EMPAT PERWIRA TINGGI POLRI TERSERET PENYIDIKAN

Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, SU, dan EH.

Berdasarkan pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR, dugaan penyimpangan bermula dari perintah penyadapan yang disebut berasal dari LSP, kemudian diteruskan melalui sejumlah pejabat terkait.

Penyidik menduga proses penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menjadi dasar prosedural.

Selain itu, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Kepolisian juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem pada Oktober 2026.

Seluruh rangkaian tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

PRESIDEN HINGGA AKTIVIS MASUK DAFTAR SASARAN

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari perkara ini adalah luasnya kelompok yang diduga menjadi target penyadapan.

Kapolri mengungkapkan bahwa sasaran yang teridentifikasi mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Luasnya cakupan sasaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tujuan penggunaan sistem penyadapan dan apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas tersebut.

Namun, kepolisian menegaskan bahwa pihak yang tercantum dalam daftar sasaran tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana. Mereka merupakan pihak yang diduga menjadi objek pemantauan.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dan pihak yang sedang diperiksa sebagai tersangka.

PRESIDEN PRABOWO MINTA KASUS DIUNGKAP SECARA TRANSPARAN

Pemerintah memandang perkara ini sebagai persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan negara dan integritas lembaga pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Presiden juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.

Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa ada pihak yang ditutup-tutupi.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi institusi penegak hukum untuk membuktikan bahwa penyalahgunaan kewenangan, apabila terbukti, dapat diproses tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.

SIAPA DALANG DI BALIK OPERASI PENYADAPAN?

Pertanyaan terbesar yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah siapa sebenarnya pihak yang mengendalikan operasi tersebut dan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan?

Pemaparan Kapolri mengenai dugaan alur perintah telah memberikan gambaran awal tentang mekanisme yang sedang diselidiki. Namun, motif utama, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta pihak yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan masih perlu diungkap melalui penyidikan lebih lanjut.

Komisi III DPR RI juga memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan perkara ini, termasuk memastikan penyelidikan tidak berhenti pada pelaksana teknis semata.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pengawasan dapat ditembus, serta apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lain.

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEAMANAN NEGARA DAN HAK PRIVASI MENJADI TARUHAN

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini bukan sekadar persoalan internal kepolisian. Perkara tersebut menyangkut perlindungan komunikasi pejabat negara, hak privasi masyarakat, kebebasan berpendapat, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penggunaan teknologi penyadapan pada dasarnya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Ombudsman RI sebelumnya juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola penyadapan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Karena itu, penanganan perkara ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penetapan tersangka, tetapi juga menghasilkan pembenahan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban institusi.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, NEGARA HARUS MEMBUKA FAKTA

Masyarakat kini menantikan pengungkapan menyeluruh atas kasus yang menyentuh pusat kekuasaan negara tersebut.

Siapa yang pertama kali memerintahkan penyadapan? Apakah ada pihak lain yang mengetahui atau menerima hasilnya? Untuk kepentingan apa komunikasi Presiden, pejabat, dan aktivis diduga dipantau?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik dan lembaga pengawas.

Pada akhirnya, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.

Skandal ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa teknologi pengawasan negara tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Keamanan negara harus dijaga, hak masyarakat harus dilindungi, dan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.

SUMBER REFERENSI:

1.      Kepolisian Negara Republik Indonesia, keterangan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, 12 November 2026.

2.      Sekretariat Negara Republik Indonesia, pernyataan Presiden mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal, 4 November 2026.

3.      ANTARA News, pemberitaan pengungkapan sasaran penyadapan ilegal, 3 dan 12 November 2026.

4.      Ombudsman Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor 069/HM.01/XI/2026, 4 November 2026.

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Entri yang Diunggulkan

Ini Rekomendasi 10 Kampus Terbaik Se-Bekasi Raya

KABARMASA.COM, BEKASI – Warga Bekasi Raya yang ingin menempuh pendidikan tinggi kini memiliki beragam pilihan perguruan tinggi terbaik tanpa...

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts