PB IKAMI Sulsel & JMHI desak Kejagung Tangkap Komisaris PT. Anugrah Group (AG) Inisial AA, Apa Kasusnya?
Evaluasi Kinerja Polri: PB IKAMI Sulsel Soroti Netralitas dan Desak Presiden Untuk Mengganti Pucuk Pimpinan Polri
Dugaan KPU Kota Parepare Meloloskan ijazah Palsu salah satu Paslon, Aktivis Jakarta Kelahiran Parepare Menganggap Menciderai Nilai Demokrasi
Aipda Robig Tembak Gamma Bukan Gegara Bubarkan Tawuran
Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihaknya, diketahui bahwa Aipda Robig melepaskan tembakan setelah mendapati dirinya diserempet oleh kawanan pemuda dari Tim Tanggul atau German.
“Penembakan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubatan tawuran yang sebelumnya terjadi,” kata Kombes Pol Aris dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).
Aris mengatakan bahwa Aipda Robig saat itu sedang pulang dari kantor. Kemudian saat melintas di depan Alfamart Jalan Candi Penataran, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang, hari Minggu 24 November 2024 sekira pukul 00.22 WIB, ia mendapati sepeda motor yang dipacu dengan kecepatan tinggi dan memakan jalannya Aipda Robig.
“Dan memang anggota ini benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan,” jelasnya.
Setelah terkena pepet oleh sepeda motor kawanan pelajar tersebut, Aipda Robig kemudian menunggu hingga akhirnya saat melintas di jalan yang sama, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tersebut pun melepaskan tembakan.
“Terduga pelanggar menunggu, tiga orang ini putar balik sehingga terjadilah penembakan,” terangnya.
Atas kasus ini, Aipda Robig dianggap melanggar kode etik profesi Kepolisian khususnya dalam penggunaan senjata api.
“Terduga pelanggar telah melanggar Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api. Dan kita juga sudah terapkan pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian,” jelas Kombes Pol Aris.
Saat ini kata Aris, Aipda Robig sedang menunggu sidang kode etik sembari dilakukan penempatan khusus (Patsus) di Polda Jawa Tengah.
“Terlanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang sayogyanya kami laksanakan pada hari ini, kami tunda, kami laksanakan di hari selanjutnya,” pungkas Aris.
Penampakan Polisi Sadis Bunuh Ibu Kandung Pakai Gas 3 Kg di Bogor
KABARMASA.COM, BOGOR - Seorang Polisi diringkus lantaran secara sadis membunuh ibu kandungnya sendiri pada Minggu (1/12/2024).
Peristiwa Polisi bunuh Ibu kandung itu terjadi Cileungsi, Bogor, Jawa Barat tepatnya di Kampung Rawajamun, RT 02/RW 04, Desa Dayeuh.
Pelaku merupakan seorang Polisi berusia 41 tahun bernama Nikson Pangaribuan.
Kapolsek Cileungsi, Kompol Wahyu Maduransyah Putra, mengatakan pembunuhan ini terjadi di warung milik korban pada Minggu malam.
"Peristiwa ini terjadi sekira pukul 21.30 WIB," kata Wahyu kepada wartawan, Senin (2/11/2024).
Berdasarkan keterangan saksi, aksi pembunuhan ini terjadi saat korban melayani pembeli.
Korban bernama Herlina Sianipar (61) ini tiba-tiba didorong oleh anaknya yang kerap dipanggil Ucok.
Ucok secara tiba-tiba menghantam kepala ibunya menggunakan tabung 3 kg sebanyak tiga kali.
"Ketika ibunya terjatuh ke lantai, Nikson Pangaribuan (41) mengambil tabung 3 kg yang ada di warung dan memukulkannya ke arah kepala sebanyak 3 kali," jelas Wahyu.
Melihat kejadian tersebut, saksi atau pembeli langsung melarikan diri karena takut.
"Saksi memberitahukan kepada temannya yang bernama Hotbin Pasaribu," ucapnya.
Hotbin lalu memberitahukan kepada temannya tentang kejadian ini.
Setelah itu ambulan dari Kirab meluncur ke tempat kejadian dan membawa korban ke Rumah Sakit Kenari.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya tengah memeriksa Nikson.
“Yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik,” ujar Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Satriawan saat dikonfirmasi, Senin (2/12/2024).
“Dan pemeriksaan para saksi-saksi. Saat ini sedang berjalan,” tambah dia.
Putusan Sumpah Palsu Ike Farida: Divonis 5 Bulan Penjara, Banding Diajukan, Massa Protes di PN Jaksel
Muh. Husaini Meminta Kementan Untuk Bubarkan Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita), Ini Alasannya?
BADKO HMI Maluku Apresiasi PLN IUW Maluku-Maluku Utara: Pilar Stabilitas Demokrasi di Pilkada Maluku
KABARMASA.COM, AMBON – Formature Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku, Poyo Sohilauw, memberikan apresiasi kepada PLN Unit Induk Wilayah (IUW) Maluku-Maluku Utara di bawah kepemimpinan Awat Tuhuloula atas keberhasilannya menjaga stabilitas kelistrikan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku. Poyo menilai capaian ini sebagai bukti nyata kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan tanggung jawab sosial.
“Keberhasilan PLN dalam mengamankan kebutuhan kelistrikan selama Pilkada adalah pencapaian strategis yang membuktikan profesionalisme Awat Tuhuloula dan timnya. Stabilitas kelistrikan menjadi elemen krusial yang memungkinkan proses demokrasi berjalan lancar, bebas dari gangguan teknis yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu,” ungkap Poyo dalam keterangannya.
Poyo menyoroti bahwa keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis PLN, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu memadukan perencanaan, inovasi, dan respon cepat terhadap tantangan lokal. “Wilayah Maluku sering menghadapi kendala geografis dan cuaca ekstrem. Namun, PLN berhasil menjawab tantangan ini dengan kesiapan yang matang dan kolaborasi yang solid di semua lini,” lanjutnya.
BADKO HMI Maluku memandang bahwa upaya PLN dalam menjaga pasokan listrik selama Pilkada turut memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. “Ketika kelistrikan stabil, proses demokrasi berjalan tanpa gangguan, dan ini menunjukkan bahwa PLN bukan hanya penyedia energi, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik,” ujar Poyo.
Selain memberikan apresiasi, Poyo juga mendorong PLN untuk terus meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil. “Keberhasilan di Pilkada ini semoga menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang merata di seluruh pelosok Maluku. Sebab, energi adalah hak fundamental yang harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
BADKO HMI Maluku menilai keberhasilan ini sebagai bukti nyata pentingnya sinergi antara institusi publik dan masyarakat dalam menghadapi tantangan daerah. Poyo menutup dengan menyatakan bahwa PLN di bawah kepemimpinan Awat Tuhuloula telah memberikan teladan kepemimpinan yang inovatif dan berorientasi pada hasil.
“Kami di BADKO HMI Maluku berharap PLN terus menjadi pilar transformasi di sektor energi, sehingga setiap warga Maluku, baik di kota maupun di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari energi yang berkeadilan,” pungkasnya.
Peran PLN lebih dari sekadar penyedia layanan teknis. Dalam konteks Pilkada Maluku 2024, PLN telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dalam menjaga kelancaran proses demokrasi dan stabilitas daerah.
Telah Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Timotius Kaidel & Muhamad Jumpa Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
Ketua Umum DPW IYC Kepri, Aprisiasi Atas terpilih Gubernur Ansar dan Wakil Gubernur Nyanyang Kepri di Pilkada 2024
Menurut Ketum Sofian, dari pantauan grub whatsApp maupun tv nasional perhitungan quick count saat ini sedang berlangsung lebih kurang 80.75%, pasangan Ansar dan Nyanyang meraih 54.80% sedangkan pasangan Rudi dan Rafiq 45.16%. Alhamdulillah Ansar dan Nyanyang memenangkan Pilkada Gubernur Kepri 2025-2030.
Lanjut lagi, melihat pasangan Ansar dan Nyanyang mendklarasikan di markas pemenanagan Sayang di Lubuk baja Kota Batam, menandakan kemenangan mutlak Ansar dan Nyanyang di Pilkada Gubernur kepri. Pungkasnya
“Insya Allah kemenangan Ansar dan Nyanyang juga menjadi kemenangan masyarakat Kepri, maka kemenangan ini kemenangan kita semua,” ucap Ketum Sofian
terima kasih kepada tim pemenanagan Sayang dan tim lainnya dan masyarakat Kepulauan Riau terkusus untuk memenagkan Gubernur Ansar dan wakil Gubernur Nyanyang kepri 2025-2030.
Penutup, Informasi bahwa saat ini tahapan pilkada dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, mulai 27 November 2024 sampai 16 Desember 2024 yang akan datang.(Red)
Ketua JM-PAR Nilai Andi Nurhaldin dan Taqiyuddin Jabbar Layak Memimpin Kota Pare-pare, ini Penjelasannya
PC PMII Batam Resmi Laporkan Dugaan Korupsi di KPU Kota Batam ke APH
Melalui konferensi pers setelah laporan resmi dilayangkan, Riyan selalu Ketua PC PMII Kota Batam menduga terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Sekretariat dan oknum KPU Batam sebagai penyelenggara lelang tender logistik pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Selanjutnya, Ryan Prayogi selaku Ketua PC PMII Kota Batam mengatakan bahwa ada tiga point penting dalam laporan yang telah kami layangkan secara resmi kepada Polresta Barelang dan Kejari Batam.
Pertama, adanya dugaan manipulasi/mark up harga pada tender jasa pengangkutan distribusi logistik yang diduga dilakukan oleh pemenang tender maupun penyelenggara tender.
Dalam lelang tender jasa distribusi logistik Pemilu 2024 di bulan Februari 2024 lalu, PT Pos Indonesia selaku pemenang tender memasukkan angka Rp.12.000 (PP).
Namun lelang berikutnya, pada Pilkada 2024 di bulan November 2024, PT Pos Indonesia selaku Pemenang memasukkan angka 28.000 (PP) dan tetap jadi pemenang tender. Pelelangan yang sama dimenangkan oleh pemenang yang sama yaitu PT. Pos Indonesia.
Disini keanehannya, adanya kenaikan drastis biaya logistik pada Pilkada 2024, dimana harga minyak tidak berubah drastis namun lelang naik hingga ratusan persen dan pemenang tender tetap percaya diri untuk jadi pemenang.
Kedua, adanya dugaan potensi KKN pada lelang tender jasa distribusi logistik oleh oknum penyelenggara lelang. Pada bulan Februari 2024, tender lelang jasa distribusi logistik dilakukan saat menjelang Pemilu 2024. Angka yang ditawarkan PT Persero Batam pada saat itu Rp 3.346.008.400, sedangkan PT Pos Indonesia Rp 3.461.338.000. Terdapat selisih harga sebesar Rp 115.379.600. PT Pos Indonesia jauh lebih tinggi menawarkan harga, namun tender dimenangkan oleh PT Pos Indonesia.
Pada bulan November 2024, tender lelang jasa distribusi logistik dilakukan saat menjelang Pilkada 2024, angka yang ditawarkan PT Persero Batam Rp.1.748.300.000, sedangkan PT Pos Indonesia menawarkan angka Rp.2.194.332.000. Terdapat selisih harga sebesar Rp.446.032.000, PT Pos Indonesia jauh lebih tinggi.
Disebutkan bahwa angka pemenang tender sekitar Rp.1.670.000.000, artinya ada selisih Rp.524.332.000 oleh PT Pos dan selisih 78.300.000 oleh PT Persero, namun faktanya tender dimenenangkan kembali oleh PT Pos Indonesia.
Selanjutnya, untuk tender di Pilkada pada bulan November 2024 ini, PT Persero Batam menggunakan hitungan dalam jumlah m3 (Meter kubik) sementara PT Pos menggunakan hitungan dalam jumlah Kg (Kilogram). Menurut surat edaran yang dilayangkan ke peserta tender jelas menyebutkan hitungan berdasarkan jumlah m3 bukan kg. Pertanyaan kami, "dari mana PT Pos dapat data Kg kalau tidak terjadi komunikasi intens sepihak yang dilakukan oleh penyelenggara".
Ketiga, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU yang mengkoordinir Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mendistribusikan logistik hingga ke TPS.
Pertanyaannya kami, apa peran oknum KPU ngurusin urusan si pemenang tender? Bahkan menurut Informasi dilapangan, setelah dikonsolidir oknum KPU Batam, pihak PPK ditugaskan untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024. PT Pos selaku pemenang tender malah justru hanya sebagai pengawas yang bertugas mengumpulkan dokumentasi untuk pelaporan atas distribusi logistik sudah tersalurkan, seolah PT Pos hanya meminjamkan perusahaannya untuk dipakai dalam tender yang di operasikan oleh Oknum.
Lebih parahnya informasi yang kami dapatkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditugaskan hanya diberikan “upah” sekitar Rp.200.000 per TPS untuk di mainland, sedangkan untuk yang di hinterland sekitar Rp.600.000/ per TPS. Jika dikalikan 1821 TPS di Kota Batam, maka anggaran yang diserap hanya 364 juta, selisih keuntungan 1,3 M. Pertanyaan mereka, proyek pemerintah mana yang ada dengan keuntungan 80% seperti ini?, padahal anggaran realisasi dalam tender bisa menghabiskan dana hingga 900.000an per TPS.
Dari hasil kajian inilah muncul dugaan mark up harga oleh pemenang tender, dugaan KKN oleh penyelenggara tender, serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU Kota Batam.
Menurut kesimpulan laporan, perbuatan melawan hukum ini tidak mungkin dilakukan jika tidak adanya jatah bagi-bagi proyek yang sudah ditetapkan siapa ngurusin apa dapat berapa, disini Ingin kami tegaskan bahwa yang sedang mereka urus ini uang negara dan yang berurusan adalah pejabat negara, semua ada aturannya. Tegas Ryan Prayogi
Ryan Prayogi selaku Ketua Cabang PMII Kota Batam menuturkan, laporan yang dilayangkan itu bentuk perhatian terhadap pemberantasan korupsi.
“Ini bentuk inisiatif kita sebagai mahasiswa untuk turut mendorong pemberantasan korupsi agar dapat diberantas setuntas-tuntasnya, agar tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi terwujud, khususnya di lembaga KPU Batam,” pungkas Ryan.
Ditempat yang sama, Dedy Wahyudi Hasibuan salaku Demisioner Ketua PC PMII Kota Batam yang turun mendampingi berharap agar seluruh pelaku yang terlibat dapat di proses secara hukum.
“Kita percaya APH dapat memproses secara proporsional dan dapat mengusut seluruh pelaku yang terlibat agar memberikan efek jera,” ucap Dedy.
Diapun menambahkan akan membuat laporan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
“Secepatnya akan kita laporkan karena ada potensi dugaan pelanggaran etik, secara paralel pidana dan etik kita kejar,” tutup Dedy.
Penulis: Tim/Red
Edisi ke-2
Amankanan Suara Kemenangan Syakur-Putri di Pilkada Garut, Relawan Baraya Gelar Pembekalan Saksi
Aktivis PMII Kecam Akan Laporkan Jajaran KPU Batam ke Aparat Penegak Hukum Terkait Dugaan Korupsi
Dedy pun menambahkan bahwa laporan itu berkaitan dengan integritas penyelenggara Pemilu yang berpotensi tercoreng.
Kedua, Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU Batam yang mengkonsolidir PPK untuk menjadi pembantu pemenang tender logistik Pemilu dan Pilkada 2024.