Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Dampak Banjir terhadap Sektor Pangan dan Perikanan

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas dampak banjir terhadap sektor pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Bekasi.4 Februari 2026

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan, serta merumuskan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat akibat bencana banjir.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti dampak signifikan banjir terhadap produktivitas lahan pertanian, ketahanan pangan daerah, serta keberlangsungan usaha perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius serta langkah penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

RDP ini turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Melalui dialog dan koordinasi yang berlangsung, berbagai upaya strategis dibahas, mulai dari langkah mitigasi bencana, percepatan pemulihan sektor terdampak, hingga penyusunan kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada petani dan nelayan.

Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar mampu memberikan perlindungan, kepastian, serta keberlanjutan bagi sektor pangan, pertanian, dan perikanan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Share:

Read More

DPP Poros Muda Indonesia Bagikan Ratusan Takjil untuk Masyarakat di Bulan Ramadan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Poros Muda Indonesia menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di sejumlah titik di Jakarta Timur, Jumat (6/3/2026). Jakarta, 6 Maret 2026

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

Puluhan pengurus dan kader Poros Muda Indonesia tampak turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada para pengendara, pekerja, serta warga sekitar yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Ketua Umum DPP Poros Muda Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama, kami juga melakukan buka bersama dengan anak yatim dan memberikan santunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai solidaritas sosial serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti berbagi takjil tidak hanya sekadar aksi berbagi makanan berbuka puasa, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar kader serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Aksi berbagi takjil ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membantu mereka yang belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa.

DPP Poros Muda Indonesia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Share:

Read More

Eskalasi Iran & Peta Kedaulatan Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Ketika Geopolitik Mengguncang Lanskap Ekonomi Nasional Konflik Iran dan kekuatan Barat bukan sekadar peristiwa regional, melainkan dinamika global yang membentuk ulang lanskap ekonomi dunia. Dalam sistem yang saling terhubung, setiap eskalasi militer ibarat gempa geopolitik yang getarannya menjalar hingga ke pasar domestik. (04/03/2026).

Rizky Kabalmay Ketua Bidang Demokrasi Dan Politik HMI Cabang Jakarta Selatan menyampaikan bahwa "Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, kenaikan harga minyak adalah disrupsi struktural: memicu tekanan inflasi, mengganggu stabilitas rupiah, serta membebani ruang fiskal negara. Dengan demikian, konflik ini bukan hanya isu luar negeri, tetapi variabel eksternal yang mempengaruhi tata kelola ekonomi nasional". Ujarnya 

Selin itu, Diplomasi sebagai Arsitektur Sikap Prinsip “Bebas Aktif” seharusnya menjadi desain dasar arsitektur diplomasi Indonesia. Bebas berarti tidak terkooptasi oleh blok kekuatan mana pun; aktif berarti berkontribusi nyata dalam membangun perdamaian.

Namun arsitektur tanpa fondasi kedaulatan hanya akan menjadi façade politik. Sikap luar negeri harus dirancang dengan kalkulasi strategis, bukan sekadar simbol partisipasi global.

Rekonstruksi Posisi dalam BoP

Perdebatan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) seharusnya dipahami sebagai momentum rekonstruksi, bukan sekadar reaksi situasional. Dalam dinamika geopolitik yang terus berubah, setiap forum internasional perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas, konsistensi prinsip, dan kontribusinya terhadap kepentingan nasional.

Jika BoP tidak berfungsi sebagai instrumen nyata penyelesaian konflik dan lebih menyerupai panggung legitimasi kekuatan besar, maka rekonstruksi posisi menjadi keniscayaan. Partisipasi global harus memperluas ruang tawar Indonesia, bukan mereduksi otonomi kebijakan. Rekonstruksi bukan berarti menjauh dari diplomasi, melainkan memastikan bahwa arsitektur keterlibatan internasional tetap berdiri di atas fondasi kedaulatan.

"Dalam geopolitik global, tidak ada ruang yang netral sepenuhnya. Setiap negara sedang dipetakan dalam konfigurasi kekuatan dunia. Pertanyaannya: Apakah Indonesia ingin menjadi objek dalam peta kekuatan global, atau arsitek bagi kedaulatannya sendiri? Karena dalam tata dunia yang terus berubah, yang tidak merancang arah akan diarahkan oleh kepentingan orang lain" pungkasnya.

Share:

Read More

‎Tak Mampu Lakukan Pengawasan, LSM Mappan Minta Kepala OJK Jambi Dicopot.!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tak cuman demo di Mabes Polri, DPP LSM MAPPAN juga turun aksi ke OJK RI, persoalan saldo raib sejumlah nasabah kembali diteriakkan di depan kantor OJK RI, Senin (2/3/2026). 

‎

‎Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM MAPPAN Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) yang berbanding lurus dengan lemahnya fungsi pengawasan dari OJK Perwakilan Provinsi Jambi. 

‎

‎Bayangkan saja, OJK Perwakilan Provinsi Jambi seakan tutup mata atas insiden satu pekan saldo raib masabah Bank Jambi. Sebagaimana pemberitaan massif di sejumlah media massa, bahwa Yan Iswara Rosya selaku Kepala Perwakilan Bank Jambi mengklaim kinerja Bank Jambi berdasarkan pengawasan OJK masih dalam kategori baik. 

‎

‎"Ini Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi seakan sudah jadi humas bank Jambi. Bahwasanya belakangan ini saat rilis bersama Bank Jambi, dia menyampaikan bahwa Bank Jambi dalam keadaan baik-baik saja," ujar Hadi Prabowo. 

‎

‎Padahal, menurut Sekjen DPP LSM MAPPAN tersebut jelas terjadi insiden siber pembobolan Bank, yang total

‎nilainya kerugiannya tidak pernah dipublikasikan sampai saat ini. 

‎

‎"Seharusnya sebagai regulator dengan fungsi pengawasan yang melekat pada OJK. Itu (OJK Perwakilan Provinsi Jambi) mendorong agar ada transparansi publik oleh Bank Jambi, mulai dari nilai kerugian, aliran dananya dan skema pengembalian dana nasabah. Bukannya malah jadi juru bicara Bank Jambi,"katanya.

‎

‎Desakan agar Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi dicopot pun bergulir di OJK RI. Lantaran dinilai tidak punya otoritas profesional dalam hal genting macam insiden siber pada Bank Jambi yang bikin heboh satu Provinsi. 

‎

‎Mappan pun membeberkan alur kronologi insiden siber Bank Jambi mulai dari saldo raib sejumlah nasabah hingga sistem digital yang lumpuh tak bisa diakses hingga saat ini. 

‎

Dan masalah utamanya, sumber duit pengganti atas saldo para nasabah yang raib tak ada kejelasan. Diduga kuat, Gubernur Jambi selaku pemenang saham pengendali mengarahkam agar dana dividen digeser buat menutup kehilangan saldo nasabah. 

‎

‎"Tentu Bank Jambi harus bertanggungjawab mengganti saldo nasabah. Namun harus ada kejelasan dulu berapa total yang hilang dan darimana sumber untuk pengembaliannya. Jangan semena-mena pakai duit rakyat tu," katanya. 

‎

Share:

Read More

‎Lapor Pak Pol! Nilai Kerugian Tak Pernah Disampaikan, Duit Deviden Diduga Digeser Buat Tutupi Insiden Saldo Raib Nasabah Bank Jambi‎

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kerentanan sistem digital Bank Jambi yang bikin resah para nasabahnya dengan insiden saldo raib beberapa hari lalu, kini disuarakan di Mabes Polri. DPP LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) mendesak Kapolri memerintahkan Kabagreskrim dan KaKortas Tipidkor Bareskrim Polri untuk masuk melakukan penyelidikan, Senin (2/3/26).

‎

‎Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital Bank Jambi yang berakibat pada raibnya saldo sejumlah nasabah dengan nominal Rp 17 hingga Rp24 juta. Hal itu kemudian diperparah lagi, dengan lumpuhnya sistem Bank Jambi dari 22 Februari lalu hingga kini. 

‎

‎"Berdasarkan data audit BPK bahwa terdapat Rp 58 Miliar anggaran yang digelontorkan oleh Bank Jambi untuk pemeliharaan dan pembelian software hardware. Tapi apa hasilnya, sistemnya jebol, duit nasabah hilang," ujar Hadi Prabowo, dalam orasinya. 

‎

‎Sementara itu terkait persoalan ini Gubernur Jambi Al Haris sebagai pemenang saham pengendali Bank Jambi. Dinilai menyelepelekan persoalan yang terjadi, dengan klaim bahwa dana nasabah bakal dibayarkan, hingga klaim dana dividen Bank Jambi 2025 mencapai Rp 320 milliar lebih. 

‎

‎Satu pekan pasca insiden serangan siber, layanan digital dan ATM Bank Jambi lumpuh. Dan parahya lagi, tak ada transparansi sama sekali dari jajaran Direksi Bank Jambi soal nilai kerugian imbas serangan siber tersebut. 

‎

‎"Jangan sampai Gubernur selalu pemegang saham pengendali bertindak sesuka hati. Mengarahkan dana dividen itu untuk menutup kerugian nasabah," ujar Hadi Prabowo. 

‎

‎LSM Mappan pun menilai bahwa segala hal yang terjadi di tubuh Bank Jambi saat ini merupakan bentuk kelalaian dan ketidakberesan dari sosok Direktur Bank Jambi Khairul Suhairi sebagai pemimpin tertinggi dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi) yang kemudian diperparah lagi dengan sikap Gubernur sebagai pengendali saham. 

‎

‎Oleh karena itu, kata Bowo, kami meminta Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap Bank Jambi. "Apakah ini murni insiden siber, atau apakah ini tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Yang pasti ini persoalan besar yang menyangkut pemain-pemain besar di Provinsi Jambi," katanya. 

‎

‎Sementara itu Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, ketika dikonfirmasi tim awak media lewat pesan whatsApp belum merespons hingga berita ini terbit. (*)

Share:

Read More