FL2MI Wilayah JABODETABEK Mendukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Figur Yang Layak Menjadi WAKIL Presiden Republik Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA- Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Jabodetabek menyatakan dukungan politik terhadap Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang layak diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Dukungan ini lahir dari pandangan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki pengalaman politik, kapasitas intelektual, kematangan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa.

“Kepemimpinan Bukan Sekadar Kekuasaan, Melainkan Pengabdian dan Tanggung Jawab untuk Masa Depan Bangsa.” (15/11/2026). tegas Koordinator Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Jabodetabek

Selain itu FL2MI meyakini sosok Dasco mempunyai kredibilitas menjadi kandidat Calon Wakil Presiden RI.

"Kami memandang Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal kepemimpinan yang relevan. Pengalaman sebagai pimpinan DPR RI, perjalanan panjang dalam dunia politik, serta latar belakang akademik dan keilmuan hukum merupakan kombinasi kapasitas yang patut diperhitungkan dalam". pungkasnya 

Share:

Read More

VIRAL! Sindiran Keras di X: Rakyat Cari Kerja Wajib SKCK, Mantan Terpidana Korupsi Bisa Duduk di Kursi Parlemen

KABARMASA.COM, JAKARTA – Sebuah unggahan di media sosial X (Twitter) mendadak menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik tajam terhadap standar persyaratan masyarakat dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan politik.

Unggahan dari akun @recehsjaa yang menampilkan tulisan, “Mantan napi bisa jadi DPR sekarang. Sedangkan rakyat cari kerja harus punya SKCK”, memantik perdebatan di kalangan warganet.

Postingan tersebut menyertakan ilustrasi profil dua nama politikus, yakni Nurdin Halid dan Irman Gusman, yang dikaitkan dengan perkara korupsi pada masa lalu serta perjalanan politik mereka hingga kembali menduduki jabatan publik.

Pesan yang disampaikan dalam unggahan tersebut dinilai menyentil persoalan keadilan, kesetaraan, dan standar moral dalam proses seleksi jabatan publik di Indonesia.

Standar Berbeda antara Rakyat dan Pejabat Publik?

Perdebatan semakin menarik karena masyarakat kerap dihadapkan pada persyaratan administrasi yang ketat ketika melamar pekerjaan. Salah satunya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang sering diminta oleh perusahaan maupun instansi tertentu.

Di sisi lain, persyaratan pencalonan jabatan politik memiliki mekanisme dan ketentuan hukum tersendiri, termasuk ketentuan mengenai mantan terpidana.

Situasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: apakah standar integritas yang diterapkan kepada pencari kerja sudah sebanding dengan standar yang diterapkan kepada calon pejabat publik?

Warganet Soroti Etika dan Kepercayaan Publik

Viralnya unggahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rekam jejak calon pejabat publik masih menjadi perhatian masyarakat.

Publik tidak hanya mempertanyakan apakah seseorang memenuhi persyaratan hukum untuk menduduki jabatan politik, tetapi juga apakah rekam jejak dan integritasnya layak mendapatkan kepercayaan rakyat.

Perlu dipahami bahwa mantan terpidana tidak serta-merta kehilangan seluruh hak politiknya. Hak untuk mencalonkan diri diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku. Namun, pemenuhan persyaratan hukum tidak menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian secara kritis.

Pertanyaan Besar untuk Demokrasi Indonesia

Viralnya postingan ini kembali membuka diskusi mengenai kualitas demokrasi dan standar integritas pejabat publik.

Jika rakyat dituntut memiliki rekam jejak yang bersih ketika mencari pekerjaan, sudah semestinya pejabat yang dipercaya mengelola kepentingan negara juga dituntut memiliki standar integritas yang tinggi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya mantan terpidana kembali menduduki jabatan publik, melainkan bagaimana memastikan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi seseorang untuk terpilih, tetapi juga menjamin kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang mereka pilih.

Satu pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan: mengapa rakyat dituntut membuktikan rekam jejaknya untuk mendapatkan pekerjaan, sementara rekam jejak calon pemimpin justru masih menjadi perdebatan setelah mereka terpilih?

Share:

Read More

Melampaui Ruang Kelas Tim Penggerak "Gemini Academy Impact 2026" Bangun Ekosistem Pembelajaran Inovatif Di Maluku Tenggara

KABARMASA.COM, MALUKU TENGGARA-Telah berlangsung agenda pelatihan terkait penggunaan AI dalam proses belajar mengajar (Festival Lokal Berdampak 2026) yang berkolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten  Maluku Tenggara (Malra) di Aula SD Mathias I Langgur, Malra. (14/11/2026).

Sebelum agenda kegiatan ada sambutan dari Content Development REFO Indonesia Google For Education "Tricia Catherina". 

Lewat Google Meet

“Transformasi pendidikan tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kami percaya bahwa secanggih apa pun teknologi kecerdasan buatan (AI), teknologi tidak akan pernah dapat menggantikan peran guru. AI hanyalah alat bantu, sementara sentuhan kemanusiaan, keteladanan, empati, dan kemampuan guru dalam membentuk karakter peserta didik tetap menjadi hal yang tidak tergantikan". ujarnya 

Melalui Gemini Academy, kami ingin mendorong para pendidik di Maluku Tenggara untuk lebih percaya diri mengeksplorasi AI, berinovasi dalam pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Harapannya, guru tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi penggerak transformasi pendidikan yang memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi Maluku Tenggara", tambahnya.

Terkait kegiatan, Djihan Madubun selaku Mentor Akademi Geminy Tual-Malra sekaligus Ketua Tim Penggerak Akademi Geminy, menyesuaikan harapannya bahwa

"Melalui Festival Lokal Berdampak Maluku Tenggara 2026, diharapkan lahir pendidik-pendidik yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi penggerak inovasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Kolaborasi bersama Gemini Academy diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, kreatif, dan berdaya saing. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI tidak sekadar menjadi tren, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas dampak positif pendidikan bagi generasi Maluku Tenggara", pungkas Djihan Madubun selaku Mentor Akademi Geminy Tual-Malra.

Share:

Read More

VIRAL! Unggahan Warga Kritik Anggota DPR Lulusan SMA, Publik Pertanyakan Kualitas Wakil Rakyat

KABARMASA.COM, JAKARTA — Sebuah unggahan salah satu pengguna Instagram mendadak menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik tajam terhadap persyaratan pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Unggahan dari akun Instagram @ootd_balqishumaira77 tersebut memperlihatkan bagian belakang sebuah mobil yang dipenuhi tulisan bernada sindiran mengenai standar pendidikan wakil rakyat.

Dalam tulisannya, pemilik akun mempertanyakan bagaimana seseorang dengan pendidikan minimal SMA dapat menduduki kursi DPR dan memiliki kewenangan untuk membahas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk para tenaga profesional.

"Jujur, jang­gal sih negara sebesar ini dipasrahin sama anak-anak lulusan SMA yang duduk di bangku DPR? Dan mereka bisa ngatur gaji guru hingga dosen bahkan profesor," demikian bunyi tulisan yang terpampang di kaca belakang kendaraan tersebut.

Kritik itu turut menyinggung nasib para guru, dosen, peneliti, dokter, insinyur, serta jutaan tenaga profesional yang harus menempuh pendidikan bertahun-tahun demi memperoleh kompetensi di bidang masing-masing.

Unggahan tersebut kemudian memantik perbincangan mengenai standar kualitas, kapasitas, dan kompetensi para wakil rakyat yang diberikan mandat untuk menentukan arah kebijakan negara.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai apakah persyaratan pencalonan anggota legislatif sudah cukup mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki kemampuan memahami persoalan publik secara mendalam.

Meski demikian, tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas kenegaraan. Integritas, pengalaman, kapasitas berpikir, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas seorang anggota legislatif.

Pada akhirnya, kritik yang disampaikan melalui unggahan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan wakil rakyat bukan sekadar persoalan kekuasaan dan legitimasi politik, melainkan juga tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang duduk di kursi parlemen, tetapi juga wakil yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

 

 

Share:

Read More

RAMAI DI THREADS! Profil Anggota DPR RI Adik Sasongko Disorot, Publik Pertanyakan Rekam Jejak Wakil Rakyat

KABARMASA.COM, JAKARTA – Media sosial Threads ramai membicarakan profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Adik Sasongko. Sebuah unggahan akun Threads @faridaindriastuti yang mengkritisi rekam jejak anggota parlemen tersebut menarik perhatian warganet dan memicu perdebatan mengenai kualitas wakil rakyat di Senayan.

Dalam tangkapan layar yang beredar, unggahan tersebut memperlihatkan interaksi yang cukup besar, dengan sekitar 9,7 ribu tanda suka, 1,8 ribu komentar, 2 ribu repost, dan 750 kali dibagikan.

Besarnya interaksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kapasitas dan transparansi rekam jejak anggota DPR menjadi isu yang menarik perhatian pengguna media sosial.

Dalam unggahannya, pemilik akun membandingkan pengalaman organisasi dan perjalanan profesional seseorang yang aktif sejak bangku SMP, SMA hingga perguruan tinggi dengan informasi riwayat profil Adik Sasongko di laman DPR RI.

"Terus kita diwakili anggota DPR RI kayak dia? Minus pengalaman kerja, penghargaan dan organisasi," demikian kritik yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Profil Anggota DPR Jadi Perdebatan Warganet

Adik Sasongko merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Dalam tangkapan layar profil anggota DPR RI yang dibagikan, kolom pekerjaan terlihat bertuliskan "Tidak ada data". Sementara informasi mengenai penghargaan dan organisasi juga menjadi perhatian karena belum menampilkan rincian dalam tampilan tersebut.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan warganet mengenai transparansi informasi dan rekam jejak para pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

Meski demikian, informasi yang belum tercantum dalam laman profil tidak otomatis membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman profesional maupun organisasi.

Publik Pertanyakan Kualitas Wakil Rakyat

Perdebatan di Threads tersebut membuka persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana masyarakat menilai kapasitas orang-orang yang duduk di lembaga legislatif.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan masyarakat, menganalisis kebijakan, serta memperjuangkan kepentingan publik.

Karena itu, transparansi rekam jejak anggota DPR menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Rakyat Tidak Hanya Membutuhkan Wakil, tetapi Juga Kapasitas

Kritik yang berkembang di media sosial tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar persoalan memperoleh suara dalam pemilu.

Masyarakat tentu memiliki harapan agar setiap anggota DPR mampu menunjukkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Perdebatan ini juga seharusnya menjadi momentum bagi DPR RI untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai profil, kompetensi, pengalaman profesional, serta rekam jejak setiap anggotanya.

Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka bukan semata-mata siapa yang berhasil duduk di Senayan, tetapi apakah mereka benar-benar mampu menjalankan amanah rakyat?

Sebab rakyat tidak hanya berhak memilih wakilnya, tetapi juga berhak mengetahui kapasitas dan mempertanyakan kinerja orang-orang yang telah mereka pilih.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Adik Sasongko maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi, penghargaan, dan rekam jejak profesionalnya.

 

Share:

Read More

127 Konten Dilaporkan Kena Takedown, Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital Jadi Sorotan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah sebanyak 127 konten media sosial dilaporkan mengalami moderasi hingga penghapusan (takedown). Temuan tersebut berdasarkan pemantauan Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) hingga 8 November 2026.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026 yang mencatat sebanyak 73 konten. Dengan demikian, terdapat penambahan 54 konten dalam kurun waktu sekitar dua bulan.

Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara 33 konten lainnya atau sekitar 26 persen mengalami moderasi berdasarkan kebijakan internal platform media sosial.

Sejumlah konten yang terdampak diketahui berkaitan dengan kritik terhadap Presiden, pejabat pemerintahan, kebijakan publik, demonstrasi, penegakan hukum, hingga persoalan lingkungan.

Dalam rincian pemantauan, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat sebanyak 32 konten. Jumlah yang sama juga ditemukan pada kategori kritik terhadap pejabat dan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 16 konten terkait demonstrasi, 13 konten mengenai kebakaran hutan dan lahan, serta sejumlah unggahan lain yang menyoroti kebijakan publik.

Temuan tersebut memunculkan perhatian mengenai mekanisme moderasi konten di ruang digital, khususnya terkait unggahan yang berisi kritik terhadap penyelenggara negara dan kebijakan pemerintah.

Remotivi dan SAFEnet menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembatasan konten. Menurut kedua lembaga tersebut, masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai alasan penghapusan, dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme keberatan apabila sebuah konten dinilai dimoderasi secara tidak tepat.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Komdigi menyatakan terbuka untuk melakukan pencocokan data bersama Remotivi dan SAFEnet. Perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti 94 konten yang disebut dalam laporan sebagai konten yang diturunkan atas permintaan kementerian.

Komdigi juga menyatakan kesediaannya untuk membuka data penanganan konten dan melakukan evaluasi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses moderasi.

Persoalan ini menjadi penting mengingat kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan demokrasi. Kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, pejabat publik, maupun lembaga negara merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik.

Di sisi lain, pengelolaan ruang digital tetap membutuhkan aturan untuk menangani konten yang melanggar ketentuan hukum. Namun, penerapan aturan tersebut perlu dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menghambat penyampaian kritik yang sah.

Meningkatnya jumlah konten yang dilaporkan mengalami moderasi kini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap aman tanpa mengesampingkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Publik berharap pemerintah dan penyelenggara platform digital dapat memberikan penjelasan yang terbuka serta menjamin bahwa setiap kebijakan moderasi konten dilaksanakan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Share:

Read More

Skandal penyadapan ilegal gegerkan istana! Presiden, pejabat hingga aktivis diduga jadi sasaran, siapa dalangnya?

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional menjadi sorotan serius publik. Perkara ini tidak hanya mengguncang lingkungan Istana Kepresidenan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan komunikasi negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.

Kepolisian mengungkap bahwa operasi penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, pimpinan lembaga negara, aktivis, mahasiswa, hingga kalangan pengusaha turut disebut masuk dalam daftar sasaran.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan perangkat penyadapan di luar prosedur hukum yang berlaku.

EMPAT PERWIRA TINGGI POLRI TERSERET PENYIDIKAN

Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, SU, dan EH.

Berdasarkan pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR, dugaan penyimpangan bermula dari perintah penyadapan yang disebut berasal dari LSP, kemudian diteruskan melalui sejumlah pejabat terkait.

Penyidik menduga proses penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menjadi dasar prosedural.

Selain itu, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Kepolisian juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem pada Oktober 2026.

Seluruh rangkaian tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

PRESIDEN HINGGA AKTIVIS MASUK DAFTAR SASARAN

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari perkara ini adalah luasnya kelompok yang diduga menjadi target penyadapan.

Kapolri mengungkapkan bahwa sasaran yang teridentifikasi mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Luasnya cakupan sasaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tujuan penggunaan sistem penyadapan dan apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas tersebut.

Namun, kepolisian menegaskan bahwa pihak yang tercantum dalam daftar sasaran tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana. Mereka merupakan pihak yang diduga menjadi objek pemantauan.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dan pihak yang sedang diperiksa sebagai tersangka.

PRESIDEN PRABOWO MINTA KASUS DIUNGKAP SECARA TRANSPARAN

Pemerintah memandang perkara ini sebagai persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan negara dan integritas lembaga pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Presiden juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.

Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa ada pihak yang ditutup-tutupi.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi institusi penegak hukum untuk membuktikan bahwa penyalahgunaan kewenangan, apabila terbukti, dapat diproses tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.

SIAPA DALANG DI BALIK OPERASI PENYADAPAN?

Pertanyaan terbesar yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah siapa sebenarnya pihak yang mengendalikan operasi tersebut dan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan?

Pemaparan Kapolri mengenai dugaan alur perintah telah memberikan gambaran awal tentang mekanisme yang sedang diselidiki. Namun, motif utama, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta pihak yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan masih perlu diungkap melalui penyidikan lebih lanjut.

Komisi III DPR RI juga memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan perkara ini, termasuk memastikan penyelidikan tidak berhenti pada pelaksana teknis semata.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pengawasan dapat ditembus, serta apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lain.

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEAMANAN NEGARA DAN HAK PRIVASI MENJADI TARUHAN

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini bukan sekadar persoalan internal kepolisian. Perkara tersebut menyangkut perlindungan komunikasi pejabat negara, hak privasi masyarakat, kebebasan berpendapat, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penggunaan teknologi penyadapan pada dasarnya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Ombudsman RI sebelumnya juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola penyadapan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Karena itu, penanganan perkara ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penetapan tersangka, tetapi juga menghasilkan pembenahan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban institusi.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, NEGARA HARUS MEMBUKA FAKTA

Masyarakat kini menantikan pengungkapan menyeluruh atas kasus yang menyentuh pusat kekuasaan negara tersebut.

Siapa yang pertama kali memerintahkan penyadapan? Apakah ada pihak lain yang mengetahui atau menerima hasilnya? Untuk kepentingan apa komunikasi Presiden, pejabat, dan aktivis diduga dipantau?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik dan lembaga pengawas.

Pada akhirnya, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.

Skandal ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa teknologi pengawasan negara tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Keamanan negara harus dijaga, hak masyarakat harus dilindungi, dan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.

SUMBER REFERENSI:

1.      Kepolisian Negara Republik Indonesia, keterangan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, 12 November 2026.

2.      Sekretariat Negara Republik Indonesia, pernyataan Presiden mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal, 4 November 2026.

3.      ANTARA News, pemberitaan pengungkapan sasaran penyadapan ilegal, 3 dan 12 November 2026.

4.      Ombudsman Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor 069/HM.01/XI/2026, 4 November 2026.

Share:

Read More

Gibran Resmi Mundur Dari Jabatan Wapres, Dinamika Politik Nasional Memasuki Babak Baru

KABARMASA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut menjadi salah satu perkembangan politik paling penting dalam perjalanan pemerintahan nasional.

Surat pernyataan berhenti disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB. Presiden Prabowo membenarkan telah menerima surat tersebut dan menyatakan menghormati keputusan yang diambil Gibran.

Dalam keterangannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI. Presiden juga berharap situasi pemerintahan tetap berjalan kondusif setelah keputusan tersebut.

SURAT PENGUNDURAN DIRI DITERIMA MPR RI

Setelah bertemu Presiden, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI yang dipimpin Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani menjelaskan bahwa surat pengunduran diri itu menyatakan Gibran berhenti atas permintaan sendiri.

Surat tersebut juga meminta MPR menindaklanjuti proses pengunduran diri sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

MPR kemudian menyiapkan agenda pembahasan lanjutan untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.

DINAMIKA PARLEMEN TURUT MENJADI PERHATIAN

Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah meningkatnya dinamika politik di parlemen. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyangkut kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Bahkan, DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada 12 November 2026 untuk membahas usulan tersebut.

Namun, agenda itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Perkembangan ini membuat arah pembahasan politik di parlemen mengalami perubahan.

Meski demikian, penting untuk membedakan antara dinamika politik yang berlangsung dan alasan resmi pengunduran diri. Dalam suratnya, Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik. Dalam pernyataan publiknya, ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah.

MEKANISME KONSTITUSIONAL PENGGANTI WAKIL PRESIDEN

Pengunduran diri tersebut membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan, khususnya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.

Proses tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Mekanisme konstitusional ini menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut kesinambungan kepemimpinan nasional dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

PUBLIK MENANTI KEJELASAN ARAH POLITIK PEMERINTAHAN

Perubahan posisi Wakil Presiden tentu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menantikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan politik nasional, termasuk langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan.

Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden diharapkan berlangsung secara terbuka, transparan, dan sesuai konstitusi.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dinamika politik dalam negara demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.

Masyarakat kini menunggu langkah berikutnya dari Presiden Prabowo dan MPR RI. Bukan hanya mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, tetapi juga bagaimana pemerintahan memastikan stabilitas politik, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tetap terjaga.

SUMBER REFERENSI:

• Sekretariat Negara Republik Indonesia, 12 November 2026.
• Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 12 November 2026.
• ANTARA News, 12 November 2026.
• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 Ayat (2).

 

 

Share:

Read More

Miris! Video Siswa SMP di Jawa Barat Penuh Luka Viral, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keamanan Anak di Sekolah?

KABARMASA.COM, JAWA BARAT - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya video seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Jawa Barat yang diduga menjadi korban kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan masyarakat sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai keamanan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di wilayah Kabupaten Sukabumi. Korban berinisial AI (12) dilaporkan mengalami cedera serius setelah diduga mengalami kekerasan oleh sejumlah rekan sekolahnya.

Berdasarkan pemberitaan detikJabar pada 11 November 2026, korban mengalami cedera pada bagian tulang ekor dan pergeseran tulang lutut hingga kesulitan berjalan. Polisi menyatakan perkara tersebut sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi.

Selain kasus Sukabumi, perhatian publik juga tertuju pada video siswa SMP di Jawa Barat yang memperlihatkan wajah penuh luka lebam. Informasi yang beredar menyebutkan dugaan perselisihan antara siswa dan guru setelah siswa tersebut mengejek gurunya dengan sebutan tertentu. Namun, kronologi dan lokasi kejadian masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Kekerasan Bukan Metode Pendidikan

Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter.

Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan memang penting. Siswa wajib menghormati guru, menaati tata tertib, serta menjaga perilaku terhadap sesama. Namun, pembinaan tidak boleh dilakukan melalui tindakan kekerasan fisik maupun psikis.

Hal yang sama juga berlaku bagi guru. Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik, tetapi pelaksanaan tugas tersebut harus tetap menghormati hak dan keselamatan anak.

Perlindungan Anak Memiliki Landasan Hukum

Secara hukum, perlindungan peserta didik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Sementara Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan perlu ditangani secara serius melalui pemeriksaan objektif dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah dan Dinas Pendidikan Diminta Tidak Tinggal Diam

Munculnya berbagai kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi momentum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pengelola sekolah untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan kekerasan, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Aparat penegak hukum juga perlu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap memperhatikan hak anak, termasuk apabila pihak yang diduga terlibat juga masih berusia anak.

Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter, bukan meninggalkan trauma. Guru harus dihormati, siswa harus dilindungi, dan setiap dugaan kekerasan harus diusut berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.

 

Share:

Read More

DPR RI Soroti Aturan Vape dalam UU Kesehatan, Harmonisasi Regulasi Jadi Perhatian

KABARMASA.COM, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah ketentuannya diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengaturan rokok elektronik atau vape yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepastian hukum.

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa (10/11/2026), DPR RI melalui anggota Komisi III, I Wayan Sudirta, memberikan keterangan terkait pengujian materiil UU Kesehatan dalam perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026.

DPR menilai perubahan paradigma pengaturan rokok elektronik, dari pengendalian menjadi larangan sepenuhnya, memerlukan harmonisasi regulasi. Harmonisasi tersebut diperlukan agar ketentuan dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Perlindungan Kesehatan Harus Berjalan Bersama Kepastian Hukum

Persoalan pengaturan rokok elektronik tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, kewenangan pemerintah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari risiko zat adiktif. Di sisi lain, setiap pembatasan maupun larangan harus memiliki landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembahasan UU Kesehatan perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik, perlindungan hak masyarakat, dan kepastian hukum.

DPR dan Pemerintah Perlu Memastikan Regulasi Tidak Tumpang Tindih

Perkembangan perkara ini menjadi pengingat penting bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya berorientasi pada tujuan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan konsistensi norma dan dampak penerapannya.

DPR RI bersama pemerintah diharapkan memastikan setiap ketentuan pelaksanaan UU Kesehatan memiliki kejelasan substansi, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang terukur.

Pada akhirnya, tujuan utama regulasi kesehatan adalah melindungi masyarakat. Namun, perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui aturan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemberitaan sidang pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 10 November 2026.

Share:

Read More

Urus Pemakzulan Gibran Ramai-Ramai Hadir, Bahas UU Kesehatan Sepi? Publik Pertanyakan Prioritas DPR!

KABARMASA.COM, JAKARTA – Perhatian publik terhadap aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan. Perbedaan karakter agenda politik dan pembahasan regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi perhatian wakil rakyat terhadap berbagai persoalan nasional.

Salah satu perbandingan yang menarik untuk dicermati adalah pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pembahasan UU Kesehatan, publik berkepentingan terhadap kehadiran dan keseriusan para wakil rakyat dalam mengawal regulasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, kesejahteraan tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Sementara itu, dinamika politik terkait Gibran mendapatkan perhatian luas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat pada 11 November 2026.

Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada 12 November 2026 untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Publik Mempertanyakan Prioritas Wakil Rakyat

Perbedaan perhatian terhadap kedua agenda tersebut menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat. Persoalan kesehatan bukan sekadar agenda administratif atau pembahasan regulasi, melainkan menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Ketika pembahasan menyangkut pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, dan nasib tenaga medis, kehadiran serta kontribusi anggota DPR menjadi bagian penting dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, agenda politik dan penggunaan hak konstitusional DPR juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Karena itu, persoalannya bukan mempertentangkan kepentingan politik dengan kepentingan kesehatan, melainkan memastikan bahwa keduanya mendapatkan perhatian secara proporsional.

Jangan Sampai Kepentingan Rakyat Tersisih oleh Dinamika Politik

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana tingkat kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat, bagaimana kontribusi mereka terhadap pembahasan regulasi, serta sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan.

Transparansi daftar hadir, risalah rapat, dan hasil pembahasan menjadi instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas lembaga legislatif.

Pada akhirnya, anggota DPR dipilih untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara konsisten, baik ketika membahas agenda politik maupun ketika memperjuangkan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Rakyat membutuhkan wakil yang hadir bukan hanya ketika persoalan politik menjadi perhatian, tetapi juga ketika hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat diperjuangkan.

Sebab, ukuran tanggung jawab wakil rakyat tidak hanya terlihat dari keputusan politik yang dihasilkan, tetapi juga dari kesungguhan mereka mengawal kepentingan publik.

Catatan: Data kehadiran rapat khusus pembahasan UU Kesehatan perlu dikonfirmasi melalui daftar hadir resmi Sekretariat Jenderal DPR RI sebelum menyimpulkan bahwa banyak anggota tidak hadir.

Sumber: DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan pemberitaan ANTARA mengenai perkembangan agenda DPR RI November 2026.

 

Share:

Read More

‎Marv Rapper Jatiwaringin Asal Maluku Merilis Single Baru Berjudul "DOP3"

KABARMASA.COM, JAKARTA- ‎Di tengah bisingnya opini orang lain, MARV memilih untuk membuktikan diri lewat tindakan, bukan omongan. Kritik dan kebencian diabaikan begitu saja, sementara energi difokuskan penuh pada karya dan kerja keras. (11/11/2026).

‎

‎Lagu yang berjudul "DOP3" diambil dari frasa Inggris yang artinya "Keren". Untuk pertama kalinya direlease  pada tanggal 06 November. Kini para penikmat hip-hop bisa mendengarkan langsung di DSP (DI Semua Platform) seperti Spotify, YouTube, Tiktok dan Instagram.

Melalui lagunya Marv rapper Jatiwaringin kelahiran Maluku menceritakan tentang sosoknya yang dibesarkan dari kesederhanaan dan ketekunan bersama GB.DOX, ia percaya pada usaha dan doa, suatu saat akan berdiri kokoh di puncak dengan standar kualitas yang tak tertandingi.

Melalui "DOP3" Marv tegaskan " biarkan hasil yang berbicara, karena sang juara tidak pernah turun kasta", pungkasnya.

‎

Share:

Read More

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR RI, Ini Alasannya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari parlemen. Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena Hidayat merupakan salah satu tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang di parlemen.

Pengunduran diri ini berkaitan dengan penugasan baru dari PKS, yakni sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Penugasan tersebut diharapkan dapat memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, termasuk memperjuangkan isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

Dengan pengalaman dan jaringan internasional yang dimilikinya, Hidayat dinilai memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas diplomasi tersebut.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Hidayat telah diterima oleh pimpinan MPR RI dan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Pergantian posisi Wakil Ketua MPR RI dari unsur PKS juga menjadi perhatian. Nama Mohamad Sohibul Iman disebut sebagai sosok yang disiapkan untuk mengisi posisi tersebut.

Pengunduran diri Hidayat Nur Wahid menandai perubahan penugasan politik di lingkungan parlemen. Kini, publik menantikan kiprah barunya dalam memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Share:

Read More

Bursa Pengganti Gibran Memanas, AHY hingga Puan Maharani Masuk Radar Calon Wakil Presiden Prabowo

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dinamika politik nasional semakin menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Meski demikian, Gibran hingga Selasa malam masih berstatus sebagai Wakil Presiden. Belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya maupun penetapan calon pengganti.

Situasi tersebut mulai memunculkan spekulasi mengenai sejumlah tokoh nasional yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Enam Nama yang Masuk Bursa Pengganti Gibran

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut enam tokoh yang berpotensi masuk dalam kalkulasi politik apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.

Nama-nama tersebut meliputi:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

2. Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh penting PDI Perjuangan.

3. Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra yang dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.

4. Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan.

5. Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB yang memiliki basis politik dan jaringan organisasi cukup kuat.

6. Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM.

Efriza menilai proses pergantian Wakil Presiden dapat menjadi ruang negosiasi politik baru antara Presiden Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintahan.

Analisis Kekuatan Politik Para Kandidat

Jika melihat konfigurasi politik pemerintahan saat ini, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat memengaruhi pemilihan calon pengganti Gibran.

1. AHY: Representasi kekuatan Demokrat

AHY memiliki pengalaman sebagai pejabat pemerintahan dan pimpinan partai politik. Kehadirannya berpotensi memperkuat hubungan politik antara Partai Demokrat dan pemerintahan Prabowo.

2. Puan Maharani: Jembatan komunikasi dengan PDIP

Puan memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPR RI dan tokoh sentral PDIP. Apabila Prabowo membutuhkan penguatan komunikasi dengan kekuatan politik di luar koalisi inti, nama Puan dapat menjadi salah satu opsi yang diperhitungkan.

3. Sufmi Dasco Ahmad: Figur dari lingkaran Gerindra

Dasco memiliki pengalaman panjang di parlemen dan merupakan salah satu tokoh penting Partai Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo menjadi modal politik tersendiri apabila presiden menginginkan pendamping dari lingkungan partainya.

4. Zulkifli Hasan: Penguatan koalisi pemerintahan

Sebagai Ketua Umum PAN, Zulhas mempunyai posisi dalam konsolidasi partai pendukung pemerintah. Pengalamannya di pemerintahan juga menjadi salah satu pertimbangan potensial.

5. Muhaimin Iskandar: Kekuatan basis politik dan organisasi

Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kepemimpinan partai. Basis politik PKB dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas koalisi.

6. Bahlil Lahadalia: Representasi Golkar

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil mempunyai kekuatan organisasi politik dan pengalaman sebagai menteri. Namanya berpotensi diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai keseimbangan kekuatan koalisi.

Analisis: Siapa yang Paling Berpeluang?

Dari enam nama tersebut, AHY, Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad menjadi tiga figur yang secara politik menarik untuk diperhatikan.

AHY merepresentasikan kekuatan Demokrat, Puan memiliki posisi strategis di parlemen dan PDIP, sedangkan Dasco mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan Gerindra.

Namun, peluang masing-masing tokoh sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo, kesepakatan politik antarkekuatan partai, serta kebutuhan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza juga mengingatkan bahwa faktor penentu bukan sekadar popularitas, melainkan loyalitas kepada presiden, kekuatan politik, serta kemampuan menjaga keseimbangan koalisi.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Secara konstitusional, penggantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui penunjukan langsung Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga telah menjelaskan mekanisme tersebut pada Selasa (10/11/2026).

Kesimpulan

Peta politik pengganti Gibran masih terbuka. AHY, Puan Maharani, Dasco, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia merupakan sejumlah nama yang telah disebut dalam analisis pengamat politik.

Namun, publik masih harus menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto dan proses konstitusional yang berlaku.

Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan siapa figur yang paling mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat konsolidasi politik, dan memastikan agenda pembangunan nasional berjalan hingga 2029.

Sumber: ANTARA News, detikNews, JPNN, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta keterangan pengamat politik.

Share:

Read More

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres, Siapa Calon Penggantinya? Ini Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden

KABARMASA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Namun, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.

Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mekanisme Pengganti Gibran

Lantas, siapa yang berpeluang menggantikan posisi Gibran apabila pengunduran dirinya disetujui?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Yusril menjelaskan, MPR akan menggelar pemilihan paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Nama Pengganti Belum Diumumkan

Hingga Selasa malam (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon pengganti Gibran yang akan diajukan Presiden Prabowo.

Sementara itu, isu yang menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Gibran sebelumnya telah diklarifikasi sebagai informasi tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Artinya, nama-nama yang beredar di masyarakat belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi pengganti Gibran.

Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden

Di tengah perkembangan tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden karena niat mengundurkan diri yang disampaikan Gibran belum berarti proses pemberhentian dan pengisian jabatan pengganti telah selesai.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto serta proses konstitusional yang berlaku.

Masyarakat kini menantikan perkembangan resmi terkait kelanjutan posisi Gibran dan siapa dua nama yang nantinya akan diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sumber pemberitaan dan referensi:

1. ANTARA News – Istana Konfirmasi Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres.

2. detikNews – Yusril: Jika Gibran Mundur, MPR Akan Minta 2 Calon Pengganti dari Prabowo.

3. detikNews – Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Berdasarkan UUD 1945.

4. Komdigi – Klarifikasi Hoaks Dasco Akan Gantikan Gibran.

5. CNBC Indonesia – Yusril Tegaskan Gibran Masih Menjalankan Tugas Wapres.

Catatan redaksi: Belum ada dua nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi. Karena itu, berita ini tidak mencantumkan nama tokoh tertentu sebagai calon pengganti agar tidak menyesatkan pembaca.

Share:

Read More

Irjen Pol Andry Wibowo: Neoimperialisme Jadi Ancaman Baru, Kedaulatan Hukum Harus Diperkuat

KABARMASA.COM, JAKARTA – Ancaman terhadap kedaulatan bangsa di era globalisasi tidak lagi hanya berbentuk penjajahan fisik. Pengaruh asing melalui kebijakan, sistem hukum, konstitusi, hingga tata kelola pemerintahan juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. Andry Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, dalam refleksi pemikirannya menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.

Melalui gagasan bertajuk Kedaulatan dan Martabat Bangsa sebagai Jiwa Hukum Nasional (Spirit of National Law), Andry mengingatkan pentingnya menjaga kemerdekaan melalui penguatan konstitusi dan sistem hukum nasional.

Menurutnya, bentuk penjajahan modern atau neoimperialisme dapat berkembang melalui pendekatan lunak dan infiltrasi hukum (legal and soft infiltration), yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan serta kepentingan nasional.

Ia menilai hukum nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, hukum harus menjadi fondasi peradaban, instrumen perlindungan rakyat, sekaligus benteng utama kedaulatan negara.

Konstitusi Menjadi Fondasi Kedaulatan

Andry menegaskan bahwa konstitusi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada tujuan kemerdekaan, perlindungan kepentingan nasional, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kekuatan sebuah negara dapat dilihat dari kemampuannya menjaga konstitusi, menjalankan hukum secara berintegritas, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan bangsanya sendiri.

Dalam hubungan internasional, Indonesia tetap perlu membangun kerja sama dengan negara lain. Namun, kerja sama tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kedaulatan negara, prinsip kesetaraan, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Kualitas Penegakan Hukum Menentukan Martabat Bangsa

Lebih lanjut, Andry berpandangan bahwa kuat atau lemahnya sistem hukum nasional turut mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Banyaknya peraturan yang diterbitkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan hukum. Hal yang lebih penting adalah kualitas regulasi, integritas lembaga, konsistensi penegakan hukum, kepastian hukum, serta keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Konstitusi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan negara.

Ia juga menekankan bahwa bangsa yang berdaulat harus memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri atau self-determination, tanpa kehilangan jati diri dan orientasi terhadap cita-cita kemerdekaan.

Spirit of National Law Harus Diimplementasikan

Menurut Andry, gagasan Spirit of National Law tidak boleh berhenti pada tataran pemikiran filosofis maupun diskusi akademis.

Nilai kedaulatan dan martabat bangsa harus diwujudkan dalam pembentukan peraturan, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan hukum yang profesional dan berintegritas.

Setiap kebijakan pemerintah dan proses penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Karena itu, penguatan hukum membutuhkan institusi yang profesional, aparatur yang memiliki integritas, serta sistem penegakan hukum yang konsisten.

Pengalaman Panjang Andry Wibowo di Bidang Kepolisian

Sebagai perwira tinggi Polri, Andry Wibowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Sepanjang perjalanan kariernya, ia memiliki pengalaman di bidang reserse, intelijen, pendidikan kepolisian, hingga kebijakan strategis.

Ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya Kapolres Bengkalis, Dirreskrimsus Polda Sulawesi Barat, Kapolres Metro Jakarta Timur, Penyidik Utama Bareskrim Polri, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Maret 2023, ia juga dipercaya menjadi Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sejak 20 Mei 2025, Andry mengemban jabatan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Pengalaman internasionalnya juga tercatat melalui penugasan dalam misi kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia Herzegovina pada 1998–1999 serta keikutsertaannya dalam forum Pearls in Policing di Den Haag, Belanda, pada Juni 2026.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman tersebut, pemikiran mengenai kedaulatan hukum menjadi salah satu perhatian strategisnya dalam melihat tantangan bangsa di tengah perubahan geopolitik dan perkembangan global.

Hari Pahlawan Momentum Menjaga Kemerdekaan

Memasuki peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Andry mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa perjuangan menjaga kemerdekaan tidak pernah berhenti.

Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan kedaulatan melalui penguatan hukum, konstitusi, integritas kelembagaan, dan perlindungan kepentingan rakyat.

Kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga oleh kemampuan negara menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.

Melalui pemikiran Spirit of National Law, Andry mengingatkan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, membatasi kekuasaan, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah pembangunan Indonesia.

Semangat perjuangan para pahlawan, menurut gagasan tersebut, harus terus hidup melalui komitmen menjaga konstitusi dan menegakkan hukum demi masa depan bangsa.

Share:

Read More

Dugaan Penyadapan Presiden: Ketika Alat Negara Berpotensi Mengancam Kekuasaan Konstitusional

Photo istimewa Dedy Wahyudi Hasibuan 

Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sabtu (7/11/26) Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira kepolisian membuka persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan negara. Jika terbukti, perkara ini bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengancam kedaulatan pemerintahan dan integritas demokrasi.

Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin institusi yang berada di bawah Presiden justru diduga menggunakan instrumen negara untuk mengawasi Presiden tanpa kewenangan yang sah? Lebih jauh, siapa pemberi perintah, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan siapa hasil penyadapan tersebut digunakan?

Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri dalam fungsi penegakan hukum di bawah Presiden. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 juga menegaskan arah reformasi TNI dan Polri. Kedudukan ini menuntut loyalitas terhadap konstitusi, bukan hubungan patronase maupun kepentingan politik personal.

Peter D. Feaver (2003), melalui teori principal-agent, menjelaskan bahwa penyimpangan kewenangan dapat terjadi ketika aparat memiliki kendali atas informasi dan sumber daya yang sulit diawasi oleh pemberi mandat. Dalam konteks penyadapan, penguasaan teknologi pengawasan tanpa kontrol efektif berpotensi melahirkan kekuasaan informal yang bekerja di luar mekanisme konstitusional.

Dari perspektif pidana, dugaan tersebut memiliki konsekuensi hukum berlapis. Pasal 258 KUHP dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penyadapan melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 332 KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, mengatur akses tanpa hak terhadap sistem elektronik dengan ancaman maksimum 6, 7, atau 8 tahun, bergantung pada unsur perbuatannya.

Apabila terbukti terdapat perubahan, pemindahan, atau penghapusan informasi elektronik secara melawan hukum, Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE juga perlu diuji berdasarkan bentuk perbuatan dan waktu kejadiannya. Sementara itu, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP menjadi relevan untuk menilai keterlibatan pihak yang memerintahkan, turut melakukan, menggerakkan, atau membantu tindak pidana.

Dari aspek kelembagaan, Pasal 19 dan Pasal 28 ayat (1) UU Polri menuntut penghormatan terhadap hukum, HAM, dan netralitas politik kepolisian. Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mengatur prosedur penyadapan, termasuk persyaratan otorisasi, batas waktu, serta penggunaan hasilnya. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap anggota Polri.

Bahkan, apabila penyidikan menemukan bukti adanya tujuan melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan secara tidak sah, ketentuan makar dalam Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193 KUHP dapat diuji sesuai unsur masing-masing. Namun, penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar. Kesimpulan tersebut mensyaratkan pembuktian tujuan khusus dan tindakan yang ditentukan undang-undang.

Dennis F. Thompson (1987), melalui teori etika jabatan publik, menegaskan bahwa pejabat harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya secara moral dan kelembagaan. Jika perangkat negara digunakan untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, tindakan itu bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan pengingkaran terhadap mandat publik.

Persoalan menjadi semakin serius apabila dugaan penyadapan juga menyasar jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil lainnya. Praktik semacam itu dapat mengancam hak privasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin berjalan sehat ketika kritik masyarakat berhadapan dengan ancaman pengawasan negara yang melanggar hukum.

Karena itu, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada operator maupun pejabat pelaksana. Penyidik harus menelusuri rantai komando, legalitas otorisasi, aliran informasi, kemungkinan konflik kepentingan, dan pihak yang memperoleh manfaat. Dugaan keterlibatan patron politik atau jaringan kekuasaan tertentu harus dibuktikan secara objektif, bukan dibangun melalui asosiasi politik semata.

Presiden perlu memastikan penegakan hukum berlangsung independen. DPR harus memperkuat pengawasan, sementara pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu membenahi regulasi penyadapan, termasuk mekanisme izin, audit independen, dan perlindungan korban. Proses hukum juga wajib menjunjung praduga tak bersalah serta mencegah perkara ini menjadi instrumen persaingan kekuasaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan sekadar berapa jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah seluruh penyalahgunaan kewenangan dapat diungkap sampai kepada pihak yang bertanggung jawab.

Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan informasi yang bekerja di luar konstitusi. Polri harus menjadi alat negara yang melindungi rakyat dan pemerintahan yang sah, bukan instrumen kepentingan patron politik. Sebab, ketika aparat dapat mengawasi kekuasaan secara ilegal tanpa pertanggungjawaban, yang terancam bukan hanya Presiden, melainkan demokrasi itu sendiri.(Tim/Red)

Share:

Read More

DPD IYC Kepri Soroti Pembatasan Perekaman Video Saat Diskusi Karhutla Bersama Pemko dan Damkar Kota Batam

 

DPD IYC Kepri – Mengawal Lingkungan, Menjaga Kepentingan Masyarakat.

 

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Youht Congres Kepulauan Riau (DPD IYC Kepri) Bisa juga Menjadi Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa, Zuan Sebagai Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri Menduga tidak ada transparansi saat Berdialektika dalam kegiatan berlangsung, salah satu pihak Pemko Batam dan Damkar Batam tidak memperbolehkan merekam kegiatan berlangsung saat audisi dengar pendapat, Terkait Karhutla

Kami menyoroti adanya pembatasan terhadap aktivitas perekaman video saat berlangsungnya diskusi bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam terkait persoalan Karhutla, hutan-hutan lindung yang Berdampak Polusi Udara menyebar ke beberapa titik wilayah Provinsi, terkhusus di Provinsi serta Kota/Kabupatennya.Jumat (6/11/26)

"Dalam kegiatan tersebut, perwakilan DPD IYC Kepri bermaksud mendokumentasikan jalannya diskusi sebagai bagian dari bentuk transparansi, publikasi, serta pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat".

Namun, pihak DPD IYC Kepri menyampaikan bahwa mereka tidak dapat melakukan perekaman video selama diskusi berlangsung. Kondisi tersebut menjadi perhatian organisasi karena dokumentasi kegiatan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

Masih lanjut Zuan Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri, menilai bahwa persoalan Karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman kebakaran, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, kualitas udara, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi wilayah Provinsi Kepri terkhusus di Kota Batam.

Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri menyampaikan bahwa ruang diskusi antara pemerintah dan elemen masyarakat seharusnya dibangun dengan semangat keterbukaan, komunikasi yang sehat, dan saling menghargai.

"Ketika masyarakat dan organisasi kepemudaan hadir untuk berdiskusi mengenai persoalan lingkungan, semangat keterbukaan harus menjadi bagian penting. Dokumentasi kegiatan juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana persoalan Karhutla dibahas dan ditindaklanjuti".Pungkas Zuan

DPD IYC Kepri berharap Pemko Batam dan Damkar Kota Batam dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan pembatasan perekaman tersebut, termasuk apakah terdapat alasan atau ketentuan khusus yang mendasarinya.

Organisasi ini juga mendorong agar pemerintah tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata dalam penanganan hutan yang botak  di Kota Batam.

Kami menegaskan kembali bahwa pengawasan masyarakat bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik, diskusi, dan kontrol sosial merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Tutup Zuan Sekretaris Jenderal (Tim/Red)

 

Share:

Read More