KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait dugaan perlakuan tidak adil terhadap pegawai di lingkungan internal lembaga tersebut.
Ketua Himpunan Mahasiswa Belakang Padang, Husni Mubarok, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap internal lembaga pengawas pemilu yang dinilai tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Senin (11/5/2026)
Menurut Husni, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia melalui pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Namun, ia menilai kondisi di internal lembaga justru bertolak belakang dengan prinsip tersebut.
“Yang terjadi di internal Bawaslu sendiri justru tidak mencerminkan sikap sebagai penyelenggara pemilu yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan hanya dijadikan alasan demi menjaga marwah lembaga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap seorang staf yang hanya ingin menemani dan menjaga anaknya yang baru berusia 10 bulan dalam kondisi sakit. Namun, staf tersebut justru dinyatakan tanpa keterangan sehingga berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
Di sisi lain, menurut Husni, terdapat pegawai lain yang izin kerjanya diterima pada hari yang sama. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya pegawai dari kabupaten lain yang disebut mendapatkan tugas khusus agar dapat lebih dekat dengan keluarganya.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait asas keadilan di lingkungan internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
“Kalau internal saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan peserta pemilu yang diawasi?” katanya.
Atas kejadian tersebut, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
Selain itu, Himpunan Mahasiswa Belakang Padang juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam apabila dugaan ketidakadilan tersebut tidak segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya apabila persoalan ini tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjaga demokrasi justru mencederai rasa keadilan di internalnya sendiri,” tegas Husni.(Red/tim)
Edisi ke-2
No comments:
Post a Comment