KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap polemik pengelolaan anggaran Kemensos yang dinilai tidak transparan serta berpotensi menimbulkan dugaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.
Dalam aksinya, GMJB menyoroti dua isu utama yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program “Sekolah Rakyat” yang disebut mencapai sekitar Rp27 miliar, serta isu anggaran coffee shop/mesin kopi dan belanja fasilitas penunjang yang dinilai tidak relevan dengan mandat utama Kemensos dalam menangani kemiskinan dan kelompok rentan.
Koordinator lapangan (Korlap), Luis Andika, menyatakan bahwa GMJB menilai program Sekolah Rakyat berpotensi diselewengkan menjadi proyek pengadaan jika sejak tahap awal sudah menimbulkan kegaduhan anggaran.
“Sekolah Rakyat ini program yang seharusnya menyentuh rakyat miskin. Tapi sejak awal sudah muncul polemik anggaran sepatu yang nilainya fantastis. Ini patut diduga sebagai gejala proyekisasi kemiskinan dan membuka ruang markup” tegas Luis dalam orasinya, (11/05/2026).
GMJB menilai bahwa jika program sosial sudah sejak dini menimbulkan pertanyaan publik, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, penanggung jawab aksi, Azzuhri Rauf, yang juga dikenal sebagai Eks Penjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, menegaskan bahwa Kemensos seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan sosial, bukan lembaga yang justru menimbulkan polemik anggaran.
“Kemensos ini harusnya bisa memaksimalkan program Sekolah Rakyat untuk semata mata mempersiapkan generasi emas 2045. Namun yang terjadi dilapangan justru seolah menjadikan program tersebut sebagai Bancakan lahan bisnis. Kementerian yang harus mengurusi rakyat miskin, anak terlantar, disabilitas, dan lansia. seolah berubah bentuk menjadi lembaga pemborosan yang mencederai rasa keadilan,” ujar Azzuhri.
Dalam aksi tersebut, GMJB menyampaikan sejumlah tuntutan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. adapun Tuntutan GMJB:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan reshuffle dan mencopot Menteri Sosial RI, karena dinilai gagal menjaga integritas program Sekolah Rakyat serta membiarkan kebijakan anggaran yang menimbulkan dugaan publik terkait markup dan proyekisasi kemiskinan.
2. Mendesak Menteri Sosial RI mundur dari jabatannya, karena dianggap mencederai rasa keadilan publik melalui kebijakan anggaran yang sejak tahap perencanaan telah menimbulkan kecurigaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.
3. Mendesak Mensos menghentikan seluruh proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, karena sejak awal sudah memunculkan dugaan publik sebagai pintu masuk markup dan permainan vendor.
4. Menuntut KPK segera membuka penyelidikan resmi atas dugaan penyimpangan anggaran sepatu Sekolah Rakyat serta belanja fasilitas nonprioritas di Kemensos seperti coffee shop/mesin kopi.
5. Menuntut KPK memanggil dan memeriksa Menteri Sosial RI, atas dugaan markup belanja sepatu Sekolah Rakyat serta anggaran service mesin kopi yang dianggap tidak prioritas.
GMJB menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan moral atas kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil. GMJB juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada hari Kamis, 14 Mei 2026 apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Jika program Sekolah Rakyat dijadikan proyek, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi kejahatan moral terhadap rakyat miskin. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada audit total dan proses hukum,” tutup Luis Andika.
No comments:
Post a Comment