Aksi Jilid II, JMHI Minta Presiden RI Jalankan Penetapan Eksekusi PTUN Jakarta No.4110/Pen.Eks/G/2025/PTUN.JKT

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) kembali berunjuk rasa di Lingkar Patung Kuda, Monas Jakarta (Istana Negara dan Kemensetneg). Mereka menyuarakan terkait kejanggalan dibalik proses hukum yang sedang ditempuh Abdul Hayat Gani sebagai ASN dalam memperjuangkan martabat dan hak kepegawaiannya. (04/12/2025)

Diketahui Abdul Hayat Gani sudah menempuh jalur hukum sampai di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan keluar sebagai pemenang serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  resmi mengeluarkan penetapan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu mewajibkan pihak tergugat (Presiden RI) untuk membayar ganti rugi kepada Abdul Hayat Gani 

"Sudah sepantasnya Bpk. Presiden RI menjalankan perintah Eksekusi PTUN No. 4110/Pen.Eks/G/2025/PTUN.JKT, terkait  kewajiban Presiden RI sebagai termohon untuk membayar kompensasi sebagai ganti rugi kepada pemohon Bpk. Abdul Hayat Gani. Ini perintah atau penetapan pengadilan, wajib di patuhi" ujar Syahril koordinator Lapangan

Syahril juga meminta kepada Presiden RI untuk memberikan Rapor Merah kepada Pemprov Sulsel

"Pemberhentian Bpk. Abdul Hayat Gani oleh Pemprov Sulsel itu tidak sesuai atau cacat prosedural. Proses hukum masih berjalan, bahkan Bpk. AHG keluar sebagai pemenang kok di berhentikan!. Jadi pantas jika presiden RI memberikan Rapor Merah ke Pemprov Sulsel" tegas Syahril 

Di lain sisi, Wiranto ketua umum JMHI meminta Presiden RI agar mencopot Zudan Arif Fakrulloh sebagai kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), atas dugaan berbagai macam pelanggaran 

"Saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulsel, Pak Zudan mengeluarkan kebijakan yang keliru, yang mana kebijakan tersebut di jadikan sebagai dasar oleh Kemensetneg sehingga eksekusi putusan PTUN berjalan alot dan berbelit-belit. Serta pak zudan diduga menyalahgunakan wewenang dan pungli pada program S3 yang digagasnya" lantang Wiranto

Diketahui pada 3 November yang lalu JMHI melakukan aksi jilid I, sekaligus melayangkan surat kepada Mensetneg tapi sampai hari ini belum ada respon yang di terimah oleh JMHI

Wiranto menilai  tata kelola administrasi persuratan di internal Kemensetneg tidak profesional dan transparan, dirinya meminta Mensetneg agar mengevaluasi jajarannya yang tidak becus 

"Kami menyerahkan surat ke Mensetneg sudah sebulan lebih, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Ini pemerintahan pusat loh.! Masa ngurus surat aja gak becus" ujarnya 

Sebelum meninggalkan lokasi aksi, mereka berharap Presiden RI mendengarkan dan mengakomodir tuntutan JMHI

Share: