Gedung DPRD Kota Yogyakarta menghadirkan suasana yang tidak biasa. Ruang sidang yang umumnya menjadi tempat dinamika politik antar fraksi, berubah menjadi arena refleksi bersama. Di tempat itulah HMI Komisariat Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyelenggarakan Pelantikan dan Diskusi Publik bertajuk “Menguatkan Karakter Kebangsaan Bagi Pemuda Berbasis Nilai Adiluhung Ngayogyakarta Hadiningrat.”(30/11/2025).
Agenda yang awalnya diperkirakan berlangsung formal justru berkembang menjadi ruang penyampaian kritik dan kegelisahan terhadap arah gerak generasi muda Yogyakarta di tengah tekanan zaman modern.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H., menyampaikan refleksi mendalam. Ia menyoroti bahwa filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sering kali hanya berhenti pada tataran slogan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Jogja memiliki kekayaan nilai, tetapi minim keteladanan jika filosofi budaya hanya dipajang tanpa dihidupkan,” tuturnya, seakan menyentil pemerintah yang belum sepenuhnya menghadirkan kebijakan sejalan dengan jati diri budaya Yogyakarta. Ia menegaskan pentingnya kembali pada hakikat Jogja sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota harmoni, bukan semata kota wisata.
Pembicara berikutnya, R.Ry Drs. Heru Wahyu Kismoyo, M.Si., mengulas hilangnya arah identitas generasi muda akibat pesatnya perkembangan teknologi.
Menurutnya, “Pemuda yang tak mengenal akar budayanya akan mudah terseret arus digital,” menyoroti kecenderungan mahasiswa yang lebih terpikat tren sesaat daripada menggali nilai adiluhung warisan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Lebih jauh, Syafiqurrohman, Sekjen KNPI DKI Jakarta, mengkritisi fenomena organisasi kepemudaan yang kehilangan jati diri. Ia menilai sebagian besar aktivitas hanya bersifat seremonial tanpa gagasan fundamental.
“Organisasi akan rapuh jika tidak memiliki marwah. Pemuda harus kembali menjadi kekuatan moral, bukan sekadar pemburu piagam,” tegasnya. Ia menambahkan, pemuda Yogyakarta memiliki tanggung jawab moral lebih besar karena lahir dan tumbuh di daerah yang kaya nilai luhur. “Jika bukan pemuda Jogja yang menjaga adab publik, siapa lagi?”
Fuad, Komisioner KPID DIY, melihat persoalan dari aspek media. Ia menyatakan bahwa derasnya konten digital secara perlahan mengurangi peran pendidikan karakter. “Saat ini kita tengah kalah dari algoritma,” ungkapnya.
Dari sisi politik, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, mengingatkan bahwa tradisi politik santun yang selama ini melekat pada Jogja semakin terkikis oleh kepentingan pragmatis. Ia menegaskan bahwa pemilu damai bukan tradisi yang terjadi secara otomatis, tetapi harus terus dirawat.
Acara mencapai puncaknya ketika M. Haikal Al-Mugarip dilantik sebagai Ketua Komisariat HMI yang baru. Dalam pernyataan pelantikannya, Haikal menekankan bahwa amanah organisasi bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab spiritual.
“Pertanggungjawaban ini tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT” ucapnya. Ia menegaskan komitmen menjaga peran HMI sebagai ruang pembentukan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Di hadapan ratusan kader HMI, mahasiswa, dan aktivis muda, diskusi yang tajam tersebut menyampaikan pesan kuat: nilai Adiluhung Ngayogyakarta Hadiningrat harus benar-benar diterapkan sebagai pedoman moral dan bukan sekadar kutipan kultural.
Pemuda tidak cukup menjadi pengikut arus perkembangan zaman, tetapi harus tampil sebagai penentu arah.
Perubahan, sebagaimana disampaikan para narasumber, bermula dari keberanian memperbaiki karakter diri.
