Pasalnya, Mardin menilai penindakan penyegelan yang kerap dilakukan oleh Kepolisian terhadap tambang di Sulawesi Tenggarara diduga tertutup.
Seperti salah satunya yang pernah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, penyegelan alat berat di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kolaka Utara.
Beberapa bulan lalu, pihak Kepolisian melakukan penyegelan di kawasan Jetty PT. Kasmar Tiar Raya, namun pasca penyegelan itu kasusnya diduga tak kunjung berkelanjutan.
"Kasus pertambangan di Sultra ini menjadi perhatian publik yang harus diketahui informasinya, terutama masyarakat lingkar tambang dan masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum" Tukasnya
Harusnya, kata dia pihak Kepolisian tidak menutupi akses informasi ini dan harus terbuka terkait perusahaan tambang yang telah ditindak," ujar Mardin Farhrun saat ditemui ......... di Aula Ballroom Mall Bekasi Saat Acara Rapat Kerja Nasional LAKi Ke 18.
Dia menyebut, aksi penyegelan tambang di Kolaka Utara Sultra dilakukan oleh Kepolisian. Namun, pasca penyegelan itu proses penyelidikannya tidak kunjung tuntas dan tidak diinformasikan ke publik.
"Aksi penindakan penyegelan diduga dilakukan oleh Mabes Polri. Namun, lagi-lagi akses keterbukaan informasinya kepada publik tidak diketahui", terangnya.
Setelah Rapat Kerja Nasional ini selesai digelar, Kami atas nama DPD LAKI Sultra akan bertandang ke Bareskrim Mabes Polri untuk mengkonfirmasi sejauh mana progres kasus tersebut, pasca penyegelan 5 Maret 2025.
"Insya Allah setelah agenda Rakernas ini selesai, kami atas nama DPD LAKI Sultra akan berkunjung ke Bareskrim Mabes Polri mengkonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut, agar publik mengetahui" Bebernya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya beberapa media online salah satunya Kongritpost.com, Mabes Polri Police Line Alat Berat Di Kolaka Utara, Pemerhati Lingkungan siap layangkan Gugatan.
Sampai berita ini ditayangkan redaksi masih tetap berupaya untuk mengkonfirmasi kepada pihak tetkait.
No comments:
Post a Comment