Aksi Solidaritas Dan Doa Bersama Kahmi Rayon Unkris Untuk Palestina, Dibacakan Oleh: Assoc. Prof. Dr. Euis Saribanon, SE., MM

KABARMASA.COM, JAKARTA- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Universitas Krisnadwipayana atas nama kemanusiaan universal, keadilan dan perdamaian abadi dunia meggelar aksi "Derita Palestina Derita Kita Semua". (12/10/2025).

Bahwa serangan militer tentara zionis Israel ke Gaza Palestina telah berlangsung dua tahun telah menyasar pada; warga sipil, perempuan, ibu hamil dan anak-anak yang tidak berdosa telah tewas mengenaskan dan mengusir warga Palestina dari negerinya. Kemudian serangan tentara zionis Israel telah melampaui batas-batas kemanusian serta tidak mengindahkan himbauan, kecaman dan tuntuan dunia agar segera menghentikan serangan dan genosida terhadap warga Gaza Palestina. Ujar, Prof. Dr. Euis Saribanon, S.E, M.M

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Israel telah merusak dan menghancurkan infrastruktur kehidupan; rumah sakit, sumber air, kawasan pengungsian, tempat ibadah, rumah warga dan gedung pemerintahan. Israel telah melanggengkan serangan militer yang tidak berperikemanusian dengan melakukan blokade bantuan-bantuan kemanusian dari berbagai negara dunia hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Maka Dewan keamanan PBB harus mendengar dan memenuhi seruan 147 negara Anggota PBB pada sidang umum PBB yang menuntut Israel segera menghentikan serangan militer dan genosida, menarik seluruh tentara Israel IDF dari wilayah Palestina dan memberikan dukungan terwujudnya negara Palestina yang bebas, merdeka dan berdaulat.

Selain itu, bahwa serangan tentara zionis Israel terhadap Gaza Palestina mengakibatkan warga Gaza telah kehilangan simbol-simbol dan sumbersumber kehidupan, jutaan warga mengungsi dan tidak memiliki satu apapun untuk bertahan hidup akibat serangan yang bertubi-tubi dan mematikan oleh Pemerintahan Zionis Israel dibawah kepemimpinan Netanyahu.

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Universitas Krisnadwipayana. Mendukung upaya Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk terus melakukan peran aktif dan intensif mempengaruhi negara-negara dunia melalui diplomasi di forum PBB, OKI, UE, negara-negara Liga Arab, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), negaranegara kawasan Asia Afrika, Organisasi negara-negara Amerika (OAS) untuk segera mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta mendorong terbentuknya pemerintahan di bawah kepemimpinan rakyat Palestina tanpa intervensi dari negara manapun.

Massa juga menuntut untuk adanya sikap tegas pemerintah. 

"Kami meminta Pemerintah RI untuk bersama-sama mengutuk pencegatan kapal sipil bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla dan penahanan ratusan aktivis kemanusiaan oleh tentara zionis Israel.  Kami juga menolak ke ikut serta-an dan kehadiran Israel dalam ajang Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia. Selain itu, meminta kepada negara-negara di seluruh dunia untuk berperan aktif dalam upaya menyeret dan mengadili Netanyahu ke mahkamah internasional dan diadili sebagai penjahat kemanusiaan".

"Mendorong Pemerintah RI untuk mendesak terwujudnya resolusi dewan keamanan PBB yang mengakui negara Palestina yang merdeka danberdaulat secara De Jure yang resmi menurut hukum internasional. Dan mendorong pemerintah RI untuk menekan Israel agar membuka blokade demi rasa kemanusiaan. Meminta Pemerintah RI untuk menyuarakan reformasi PBB dan penghapusan hak veto yang sudah tidak relevan demi terciptanya rasa keadilan dengan prinsip demokrasi".

"Menetapkan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, bukan sebagai negara pengamat pada majelis umum PBB. Meminta agar Pemerintah RI segera mewujudkan ucapan Presiden Prabowo pada pidatonya di sidang umum PBB yang akan menyiapkan dan mengirim 20 ribu personil pasukan TNI sebagai Penjaga dan Penyangga perdamaian". Tegas, KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Universitas 

Krisnadwipayana 

"Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina yang pada hakekatnya merupakan perjuangan kemanusiaan, baik secara moril maupun materil dan meminta kepada Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia untuk menyerukan ajakan baik kepada masyarakat luas maupun masjid-masjid di Indonesia untuk terus mendo’akan kemerdekaan, ketabahan, kekuatan dan kebaikan bagi rakyat Palestina," pungkasnya.

Share:

Read More

Terbukti Lakukan Penganiyaan, Hartono Alias Amiang di Vonis 15 Bulan Penjara

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Terdakwa Hartono alias Amiang pelaku pengeroyokan di depan Lift Majestik KTV Room beberapa waktu lalu, akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjupinang. 

Hartono alias Amiang divonis bersalah dengan pidana kurungan penjara selama 15 bulan. Ia dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan penelusuran di SIPP Pengadilan Negeri Tanjupinang, Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis hakim, Fausi, Sayed Fauzan dan Amir Rizki Apriadi masing-masing sebagai hakim anggota pada Selasa, (07/10) lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang, Desta Garinda Rahdianawati membenarkan jika Terdakwa Hartono Alias Amiang telah diputus.

"Putus 1 tahun 3 bulan. Untuk amar putusannya kami belum terima,"kata Desta ketika dikonfirmasi, Kamis (09/10).

Sementara penasehat hukum terdakwa, Dwi Heru yang dikonfirmasi mengaku pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Tanjupinang terhadap kliennya tersebut 

"Sesuai ketentuan KUHAP, atas putusan majelis hakim para pihak diberi waktu 7 hari untuk menerima putusan, pikir pikir, atau banding. Saat ini, kami pikir pikir atas putusan tersebut,"ujar Heru.

Kasus pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2025, sekira pukul 01.14 wib bertempat di depan Lift Majesti KTV Room Bintan Mall yang beralamat di Jalan Pos Kota Tanjungpinang.(Red)

Share:

Read More

BEM FAKULTAS HUKUM DAN BEM FISIP UIC-JAKARTA GERUDUK DPP PKB, DESAK CAK IMIN NONAKTIFKAN 9 KADER PKB YANG BERJOGET DIRAPAT TAHUNAN DPR RI.

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dan BEM Fisip Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa (7/10). Mereka menuntut sikap tegas dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyusul kontroversi aksi joget yang dilakukan sembilan anggota Fraksi PKB saat Rapat Tahunan DPR RI.

Ketua BEM Fakultas Hukum UIC, Rahmat Hidayat Djimbula, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyebut aksi berjoget dalam forum resmi DPR sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mencoreng citra lembaga legislatif. Rahmat menilai, perilaku tersebut tidak sepatutnya dilakukan di tengah tantangan nasional, seperti ketidakstabilan ekonomi, tingginya angka pengangguran, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar.

"Kami menilai tindakan tersebut sangat tidak etis dan tidak menunjukkan empati sosial di saat rakyat tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakmerataan pendidikan," ujar Rahmat dalam orasinya. 

Ia menambahkan bahwa seharusnya Ketua Umum PKB memberikan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, sebagai acuan untuk menjaga integritas dan kehormatan anggota DPR.

Dari aspek hukum, memang belum ada aturan yang melarang anggota DPR berjoget dalam ruang sidang. Namun, dari sisi etika dan moral, tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip etika pejabat publik yang harus menjaga profesionalisme dan citra institusi. 

Rahmat menegaskan bahwa para anggota DPR harus menunjukkan sikap serius dan peka terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa, khususnya dalam agenda resmi seperti rapat tahunan.

“Anggota DPR sebagai wakil rakyat wajib menjaga profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Perilaku berjoget saat rapat yang sakral dan resmi tentu sangat tidak pantas dilakukan,” tambah Rahmat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta, Ar'ray yusuf mengecam keras aksi joget yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di ruang sidang DPR. Menurutnya, "tindakan tersebut sangat tidak etis dan mencederai nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung oleh PKB, yang secara historis lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama (NU) dengan semangat membela kaum mustadhafin dan menjaga etika serta moralitas". Tegasnya.

"Dalam situasi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional, aksi joget anggota dewan ini dinilai tidak hanya sebagai kegagalan etika, tetapi juga sebagai sebuah tindakan amoral yang melukai hati rakyat Indonesia". Lanjutnya.

Ketua BEM FISIP UIC, Ar'ray yusuf menyebut tiga pilar etika legislatif yang harus dijaga oleh para anggota dewan yaitu: "integritas kelembagaan yang menjaga marwah DPR, profesionalisme dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta sensitivitas sosial dengan menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat. Aksi joget yang viral itu dianggap sebagai bentuk kegagalan fatal dari ketiga pilar tersebut dan simbol jarak yang makin lebar antara elite politik dengan realitas rakyat". Pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, BEM Fakultas Hukum dan BEM FISIP UIC mengajukan tiga tuntutan kepada PKB:

1. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, segera memecat atau menonaktifkan anggota DPR dari PKB yang melakukan aksi joget, yakni Anna Mu’awanah, Mas Aan Ubudiah, Chusnunia Chalim, Ratna Juwita Sari, Arzeti Bilbina, Nihayatul Wafiroh, Hindun Anisah, Siti Mukaromah, dan Rina Sa’adah, karena telah mencoreng nama baik PKB di mata publik.

2. Seluruh kader PKB yang namanya tercantum agar segera menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas tindakan yang tidak pantas tersebut.

3. Ketua Umum PKB diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nama-nama anggota DPR yang terkait aksi joget itu sebagai bentuk tanggung jawab atas citra partai di mata rakyat.

"Tindakan ini bukan sekadar soal tata krama di ruang parlemen, tetapi merupakan krisis etika publik yang mendalam yang harus segera diperbaiki demi menjaga kehormatan lembaga legislatif dan kepercayaan rakyat.

Share:

Read More

Tauladani Sikap Tegas Presiden, Komitmen BEM PTNU : Kawal Pertanian dan Energi Indonesia

Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara
M Nadhim Ardiansyah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada pembukaan Akad Massal 26 ribu unit KPR FLPP, Senin 29 September 2025 Bukan hanya menyediakan tempat tinggal yang layak untuk masyakatnya saja, Bapak Presiden menyampaikan kabar yang tak bisa dianggap remeh: Indonesia mencatat produksi padi tertinggi dalam sejarah. Namun, di sela kalimat optimisme itu, ada pengakuan yang lebih penting: sistem kita rapuh dan penuh kebocoran.

Kami dari Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara mencatat pernyataan ini bukan sebagai seremonial belaka, melainkan sebagai alarm. Produksi tinggi tak selalu berarti pangan aman. Ketersediaan tidak selalu menjamin kesejahteraan. Karena dalam sistem yang keropos, angka-angka bisa menjelma ilusi. Yang panen besar bukan petani, tapi para tengkulak dan penguasa logistik. Swasembada pangan dan energi adalah soal kedaulatan. Ia bukan hanya perkara produksi, tetapi juga distribusi, tata kelola, dan keberpihakan. Dan ketika Presiden sendiri mengakui bahwa kebocoran masih menjadi masalah laten, maka pengawasan dari publik—terutama kaum akademisi—bukan hanya penting, tapi mutlak.

Kami menyatakan:

Bahwa mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton.Bahwa keberhasilan sektor pertanian dan energi harus dikawal dari meja rapat hingga lahan tani, dari sumur minyak hingga rumah rakyat. Bahwa sistem yang rapuh harus dibenahi, bukan disiasati. Kami mendunkung langkah tegas Bapak presiden yang ingin memerangi korupsi dan kami menolak pembiaran terhadap celah-celah korupsi. inefisiensi di dua sektor strategis ini. Karena ketika pangan bocor, yang lapar adalah rakyat. Ketika energi diselewengkan, yang gelap adalah masa depan.

Sebagaimana amanat UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka hari ini, kami berdiri—bukan untuk sekadar bersorak atas capaian angka, tapi untuk mengawal janji kedaulatan. Kesejahteraan tidak datang dari data yang disampaikan di podium. Ia datang dari ladang yang subur, dari harga yang adil, dari listrik yang menyala, dan dari keberanian untuk membenahi sistem yang salah.

Kami siap mengawal. Kami siap berdiri. Kami tidak akan diam.!!!

Share:

Read More

Makan Bergizi Gratis: Genosida Pangan, 5626 Anak diracuni Negara, ACMI Desak Copot Kepala BGN dan Pertanggungjawaban Prabowo

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam momentum bulan Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran, serta momentum Sumpah Pemuda, Asosiasi Cendekia Muda Indonesia (ACMI) menyatakan duka mendalam sekaligus kemarahan atas tragedi keracunan massal yang menimpa ribuan anak sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Pemerintah. ACMI menilai, program yang seharusnya menjadi wujud pemenuhan hak gizi, justru berubah menjadi "Genosida Pangan" yang terencana dan terstruktur.

Menurut data yang dirilis ACMI berdasarkan temuan CSIS per 19 September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan MBG di berbagai wilayah, mulai dari Bogor, Cilegon, Batang, Palu, hingga Sumatera Selatan. Ribuan anak-anak ini mengalami muntah, diare, pusing, hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Koordinator Aksi ACMI, Luis Andika, menegaskan bahwa tragedi ini adalah bukti nyata kegagalan negara dalam mengamankan amanat konstitusi dan UU Kesehatan.

"Fakta menunjukkan negara ini telah mengkhianati amanat konstitusi, UU Kesehatan, dan UU Pangan. Anak-anak kami diracun! Mereka bukan jatuh sakit karena kekurangan gizi, tapi karena mabuk racun yang disajikan di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN)! Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah indikasi pembunuhan massal, yang kami sebut Genosida Pangan," tegas Luis Andika dengan nada lantang, (02/10/2025).

ACMI menilai, program MBG telah dipolitisasi dan dijadikan proyek bisnis segelintir elite, merampas hak gizi rakyat dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena itu, ACMI melakukan aksi protes di depan gedung BGN, Kebon Sirih, dengan Tujuh Tuntutan Rakyat (TUNTURA) Kepada Negara Sebagai Kick-Off Momentum perlawanan terhadap Genosida Pangan dan pengkhianatan nilai-nilai Pancasila, pada Kamis, 2 Oktober 2025, dengan mengajukan 7 Tuntutan Aksi (TUNTURA):

1. Pecat dan Proses Hukum Kepala dan Wakil Kepala BGN karena terindikasi kuat menjadi dalang keracunan MBG.

2. Meminta Pertanggungjawaban Penuh Presiden Prabowo Subianto atas jatuhnya ribuan korban keracunan yang membuktikan kegagalan kepemimpinan nasional.

3. Mendesak DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus MBG) untuk mengusut total penyimpangan anggaran dan pelanggaran HAM.

4. Usut tuntas korban MBG serta libatkan lembaga independen nasional seperti KPAI, Ombudsman, dan BPOM untuk mengusut, serta memberikan jaminan keamanan bagi korban dan saksi.

5. Proses Hukum Pejabat & Vendor MBG sesuai KUHP, UU Pangan, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak.

6. Alihkan Anggaran MBG (Rp 71 Triliun) ke program gizi lokal berbasis koperasi rakyat, petani, peternak, dan nelayan.

7. Stop Sosialisasi Pangan Anak Sekolah! Gizi adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis! Mendesak pemerintah membawa kasus MBG ke ranah internasional (Dewan HAM PBB, Komite Hak Anak, dan Special Rapporteur on the Right to Food).

"Kami akan memastikan kasus ini menjadi perhatian dunia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung, melawan, dan membongkar tabir kebohongan program MBG yang telah meracuni masa depan bangsa. Cukup sudah pengkhianatan ini!," pungkas, Luis Andika.

Share:

Read More

Tumbangkan 3 Master Nasional, Hamdan Yelpi Juarai Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI Tahun 2025

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tampil Gemilang, Atlit Batam Hamdan Yelpi Raih Juara 1 Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI Tahun 2025. Raih Poin 8,5, Atlit Batam Hamdan Yelpi Juara 1 Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI Tahun 2025

Ikuti Pertandingan Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI Tahun 2025 di Kodam XIX/ Tuanku Tanbusai Pekanbaru, Hamdan Yelpi Raih Juara 1

Pekanbaru - Atlit Catur Kota Batam, Hamdan Yelpi berhasil meraih juara 1 pada ajang Open Turnamen Catur Piala Panglima TNI Tahun 2025 yang digelar di Kodam XIX/Tuanku Tanbusai Pekanbaru, Minggu (28-09-25).

Kejuaraan Catur Tahunan TNI tersebut, diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari 189 peserta Open Senior dan 130 peserta dari TNI/Polri, sementara sisanya yaitu peserta kelas Mahasiswa, Mahasiswi, kelas Pelajar SMA, Pelajar SMP Putra, Pelajar SMP Putri, dan Kelas Pelajar SD Putra maupun Putri.

Manager Tim Atlit Catur dari Batam pada ajang Turnamem tersebut, Rico Yuliansyah sangat bangga atas raihan prestasi yang telah dicapai oleh Hamdan Yelpi. Dijelaskan Rico, prestasi yang di ukir oleh Hamdan Yelpi merupakan prestasi yang sangat gemilang.

"Prestasi yang di ukir Hamdan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Hamdan bisa meraih juara 1 setelah menumbangkan Master Nasional (MN) Hardian Anwar dari Kabupaten Kampar pada pertandingan terakhir," Ungkap Rico Yuliansyah di Lokasi acara, Senin (29-09-25). 

Lanjut Rico, Hamdan Yelpi tidak hanya menumbangkan MN Hardian Anwar, namun juga menumbangkan MN Ahmad Bahtiar pada pertandingan ke 3 dan MN James Pasaribu pada pertandingan ke 4. Sementara pada pertandingan ke 5 hamdan berhadapan dengan MN Zulfikar Panjaitan dari Medan dengan hasil Imbang.

Masih di lokasi pertandingan, Hamdan Yelpi mengungkapkan rasa syukur yang besar atas prestasi yang telah berhasil Ia capai pada Open Turnament Catur HUT Ke-80 TNI Tahun 2025 itu.

"Alhamdulillah, bisa meraih juara pada turnamen ini. Mudah mudahan ini bisa jadi motivasi kedepannya lagi. Terima kasih untuk semua yang telah mensupport saya sehingga bisa meraih prestasi ini," Ujar Hamdan Yelpi.

Diketahui, Pertandingan yang digelar selama 3 hari mulai dari hari Jum'at tanggal 26 September 2025 hingga Minggu 28 September 2025 itu, ditutup langsung oleh Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Jarot Suprihanto.

"Selamat kepada para atlit yang telah berhasil meraih prestasi, dan mudah mudahan raihan ini bisa menjadikan semangat yang tinggi untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi kedepannya. Kepada atlit yang belum berhasil, mudah mudahan bisa meraih prestasi nantinya," Ungkap Brigjen TNI Jarot Suprihanto.

Kemudian, Brigjen TNI Jarot Suprihanto langsung menutup kegiatan tersebut secara resmi dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada seluruh pemenang di semua kategori.

"Dengan berakhirnya pertandingan ini, maka secara resmi Open Turnament Catur HUT Ke-80 TNI Tahun 2025 ini saya tutup," Pungkas Brigjen TNI Jarot Suprihanto yang kemudian diteruskan dengan pembagian hadiah kepada Atlit di semua kategori pertandingan. (Red/ZS)

Share:

Read More

Dinilai Melanggar Perpres Tentang Produk Dalam Negeri, JMHI Minta BNSP Cabut Sertifikasi Kompetensi NP Sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Puluhan Massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Kebudayaan RI, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan KPK RI, Berdasarkan pantauan kami mereka meminta agar Sertifikat Profesi NP sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya segera di Cabut (26/09/2025)

Di atas mobil komando, Hafiz Koordinator lapangan dengan lantang menyampaikan agar Menteri Kebudayaan RI Mengambil langkah tegas terhadap NP

"Kami duga masalah Ibu. Nadia Purwestri sangat kompleks, banyak aturan yang di langgar, penyalahgunaan wewenang, melanggar etika profesi dan lain-lain. Ada apa dengan Ibu Nadia yang kami duga selalu merekomendasikan produk luar negeri dan menyudutkan produk dalam negeri pada pengerjaan proyek Pemerintah?, harusnya Ibu Nadia sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya mendukung produk dalam negeri berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang penggunaan produk dalam negeri" ucap Hafiz di atas mobil komando 

Setelah hampir satu jam di Kementerian Kebudayaan, mereka di terima oleh pihak kementerian untuk menyerahkan berkas pengaduan 

Wiranto ketum JMHI menyerahkan berkas pengaduan ke Pihak kementerian Kebudayaan, Wiranto menegaskan agar berkas yang mereka serahkan secepatnya diproses dan dikaji oleh pihak kementerian 

"Berkas kami terima dan akan kami serahkan ke bagian yang berwenang, kami ucapkan terimakasih atas pengaduan yang dilakukan oleh teman-teman JMHI" Ucap pak Jefy Humas kemenbud

Setelah dari Kemenbud, mereka bergerak menuju kantor pusat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mereka silih berganti berorasi dan akhirnya di terima oleh perwakilan BNSP untuk audensi

"BNSP melisensi LSP untuk mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB), kami meminta BNSP berkordinasi dengan LSP untuk menindak lanjuti pengaduan kami ini dalam rangka mencabut Sertifikasi Kompetensi TACB ibu Nadia Purwestri, ST." tegas Wiranto di BNSP

Wiranto menyampaikan ke pihak BNSP bahwa produk yang selalu di rekomendasikan NP tidak bertahan lama dan selalu mengalami kerusakan 

"Sudah ada aturan yang menegaskan bahwa dalam pengerjaan proyek pemerintah, produk yg di utamakan adalah produk lokal bukan produk luar negeri. Ibu Nadia selalu mengistimewakan produk KEIM (produk Jerman). Padahal sudah banyak proyek pengerjaan KEIM yang mengalami kerusakan, seperti Renovasi Museum Bahari, Proyek Benteng Van De Bosch, Proyek AA Maramis dan Gedung A8A Fort Willem I Ambarawa" ucap Wiranto dengan Ekspresi geram di BNSP

Perwakilan BNSP menerima dokumen pengaduan dari JMHI dan berjanji akan segera ditindak lanjuti 

"Kami terima berkasnya, dan segera kami kaji dan tindak lanjuti serta berkordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kebudayaan" Ujar Pihak BNSP

Setelah dari BNSP, Massa JMHI bergerak menuju Komisi pemberantasan Korupsi, dari pantauan kami mereka memegang spanduk dengan tulisan "Mendesak KPK RI untuk segera panggil dan periksa Ibu. Nadia Purwestri, ST (Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya) atas dugaan Gratifikasi pada penunjukan Vendor dalam pengerjaan Proyek Pemugaran Gedung AA Maramis (Tahun anggaran 2019-2022) Dan Proyek Penataan Kawasan Benteng Pandem Ambarawa (Fort Wilem I) (Tahun anggaran 2023-2025)

(Red)

Share:

Read More

BEM PTNU Se-Nusantara Tegas Tolak Anarkisme dalam Gerakan Mahasiswa

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Namun, dinamika gerakan sering diwarnai kecenderungan anarkisme yang merugikan publik dan menjauhkan dari nilai perjuangan itu sendiri.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk anarkisme dalam gerakan mahasiswa. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Panggung Mahasiswa Bersama Rakyat: Suara-Suara Rakyat Anti Anarkisme” yang digelar di Taman Proklamator, Jakarta. Selasa (23/09/25).

“Mahasiswa hadir sebagai penyalur aspirasi rakyat dengan cara yang bermartabat. Aksi anarkis merusak fasilitas umum dan mencederai nilai kebangsaan. Anarkisme hanya akan melemahkan gerakan mahasiswa itu sendiri,” ujar Baha di hadapan peserta.

Menurutnya, perjuangan mahasiswa perlu berlandaskan prinsip moral, intelektual, dan nilai kebangsaan. Gerakan mahasiswa diarahkan pada upaya menghadirkan solusi serta gagasan alternatif bagi perbaikan bangsa, bukan terjebak dalam tindakan destruktif yang mengurangi makna perjuangan.

“Kritik mahasiswa tetap penting dan harus disampaikan melalui cara yang santun serta berpijak pada etika perjuangan. Demonstrasi sebagai hak demokrasi sah dilakukan, namun sepatutnya menjadi medium aspirasi rakyat tanpa menjelma menjadi tindak kekerasan,” tegasnya.

Melalui sikap ini, BEM PTNU Se-Nusantara berharap gerakan mahasiswa semakin berdaya guna, berakar pada nilai kebangsaan dan keislaman, serta memberi kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Share:

Read More

Smart Halal Logistics: Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Akselerasi Sertifikasi Dan Ekosistem Halal

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam lanskap industri halal global yang terus berkembang, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai penggerak inovasi dan penguatan ekosistem. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti yang bekerja sama dengan Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI), dengan pendanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat 2025 – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Melalui program Smart Halal Logistics menghadirkan terobosan komprehensif yang mempercepat sertifikasi dan membangun ekosistem logistik halal yang kredibel dan berkelanjutan di Indonesia. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa 82,5% dari 3.500 perusahaan logistik di Indonesia belum memiliki sertifikat halal, meskipun regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) telah mewajibkan sertifikasi pada seluruh rantai pasok, termasuk distribusi dan pergudangan. Tantangan terbesar datang dari lamanya proses sertifikasi (6–12 bulan) dan biaya implementasi yang cukup tinggi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. 

“Smart Halal Logistics kami rancang sebagai jembatan antara regulasi, inovasi digital, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan industri logistik halal nasional mampu bersaing di pasar global,” ungkap Dr. Sita Aniisah Sholihah, Ketua Tim PKM, (23/09/2025).

Pendekatan Terintegrasi: Regulasi, Teknologi, dan Pemberdayaan

Program Smart Halal Logistics mengedepankan tiga pilar utama:

1. Regulasi dan Kepatuhan

Tim PKM menyusun Buku Saku Peraturan dan Prosedur Sertifikasi Logistik Halal, yang memuat panduan lengkap mengenai prinsip syariah dalam logistik, mekanisme sertifikasi, dan penerapan Halal Critical Control Points (HCCP). Buku ini memudahkan pelaku usaha dalam merancang prosedur penyimpanan, transportasi, dan distribusi sesuai standar halal.

2. Transformasi Digital

Peserta pelatihan diperkenalkan pada pemanfaatan SIHALAL (BPJPH) dan CEROL (LPPOM MUI), teknologi blockchain, QR code, dan digital halal dashboard. Teknologi tersebut membantu memastikan ketertelusuran produk halal secara real-time, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai pasok.

3. Pendampingan dan Peningkatan SDM.

Mengacu pada dokumen PKM, kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, dan pendampingan intensif. Peserta memperoleh modul cetak, video edukasi di kanal Translog Trisakti, serta panduan digital. Pendekatan ini mempercepat waktu pengurusan sertifikasi yang semula 6–12 bulan menjadi hanya 3–4 bulan.

“Melalui Logistik Halal 360, kami tidak hanya mempercepat sertifikasi, tetapi juga membangun ekosistem logistik halal yang berkelanjutan,” ungkap Wynd Rizaldy, anggota tim sekaligus konsultan logistik halal.

Arah Masa Depan: Indonesia Menuju Pusat Logistik Halal Dunia

Ke depan, tim PKM ITL Trisakti berencana memperluas implementasi program ke luar Jawa, mengembangkan riset lanjutan tentang integrasi teknologi digital dalam rantai pasok halal, dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa untuk memperkuat transfer pengetahuan.

“Smart Halal Logistics adalah wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mempercepat transformasi industri halal Indonesia sekaligus mempersiapkan negara ini menjadi pusat logistik halal global,” pungkas Dr. Librita Arifiani, pakar digitalisasi rantai pasok.

Diseminasi dan Kontribusi Akademik : Program ini tidak hanya berdampak pada industri, tetapi juga pada dunia pendidikan dan penelitian. Tim PKM menghasilkan buku panduan, modul pelatihan, artikel ilmiah untuk jurnal pengabdian terakreditasi, serta video edukasi yang dapat diakses masyarakat luas. Keberhasilan ini mendukung Sustainable Development Goals (SDG 9 & 12) dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 3 (pengabdian masyarakat) dan IKU 5 (pemanfaatan hasil kerja dosen).

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan : Tantangan utama mencakup biaya integrasi teknologi dengan sistem perusahaan dan keterbatasan kapasitas UMKM dalam mengadopsi halal traceability. Tim PKM merespons dengan model pendampingan adaptif yang memungkinkan setiap mitra mengadopsi inovasi sesuai kemampuan. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan juga menjadi bagian penting agar sertifikasi tidak berhenti pada formalitas, melainkan menjadi standar operasional yang melekat.

Kesimpulan

Smart Halal Logistics menjadi bukti  bahwa inovasi berbasis riset dan teknologi, yang dikombinasikan dengan pengabdian masyarakat, dapat menghasilkan terobosan strategis bagi industri halal. Dengan keberlanjutan yang dirancang secara sistematis, program ini memperkokoh posisi Indonesia sebagai pionir logistik halal dunia.

Share:

Read More

Syamsul Bahri Majjaga: Jabatan Suami Bupati Gowa di PDAM Sah, Hukum Tak Bisa Diputarbalikkan

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Praktisi hukum, Syamsul Bahri Majjaga, memberikan pandangan tegas terkait polemik jabatan H. Muh. Khaerul Aco, SE, MM, suami Bupati Gowa, sebagai Direktur Umum Perumda AM Tirta Jeneberang (PDAM Gowa).

Syamsul menilai desakan agar H. Muh. Khaerul Aco mundur tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab pengangkatannya sudah dilakukan sebelum istrinya menjabat sebagai Bupati Gowa.

“Hukum tidak boleh diputarbalikkan demi kepentingan politik. Jabatan Direktur PDAM itu sah menurut aturan, karena diangkat lebih dulu. Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 jelas ditujukan untuk mencegah nepotisme dalam pengangkatan pejabat BUMD oleh kepala daerah, bukan untuk membatalkan jabatan yang sudah ada,” tegas Syamsul, Senin (22/9).

Menurutnya, dalam hukum administrasi berlaku asas non-retroaktif: aturan tidak bisa diberlakukan surut untuk membatalkan suatu jabatan yang sah.

Sebagai analogi, Syamsul menyebutkan: “Ibarat seseorang sudah menikah secara sah sebelum ada aturan baru tentang pernikahan. Maka pernikahannya tetap sah, tidak bisa dibatalkan hanya karena aturan yang muncul kemudian. Sama halnya dengan jabatan Direktur PDAM ini sah sebelum ada keterkaitan dengan jabatan kepala daerah. Tidak bisa dipaksa batal,” jelasnya.

Syamsul juga menegaskan bahwa tuduhan adanya konflik kepentingan atau potensi praktik KKN masih bersifat asumtif. Sampai hari ini, belum ada bukti nyata adanya intervensi Bupati Gowa terhadap PDAM.

“Kita bicara hukum, bukan asumsi. Potensi bukanlah pelanggaran. Kalau begitu, semua orang bisa dituduh melanggar hukum hanya karena kemungkinan. Itu berbahaya bagi kepastian hukum,” tegasnya.

Ia pun menilai, mendesak seseorang mundur tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi menimbulkan diskriminasi dan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

“Kalau logika itu dipaksakan, maka setiap orang yang kebetulan punya hubungan keluarga dengan pejabat baru otomatis dianggap melanggar dan harus mundur, padahal mereka diangkat lebih dulu. Itu akan merusak sistem, membuat kekacauan manajemen, dan jelas tidak adil,” pungkas Syamsul.

Menurutnya, jabatan H. Muh. Khaerul Aco tetap sah, legal, dan tidak cacat aturan, serta harus dihormati sampai masa jabatannya berakhir. (*)

Share:

Read More

Dugaan Korupsi Puluhan Miliar di PLN Pusat, Lima Sila dan Gebrak KKN Desak Kementerian BUMN dan Danantara Copot Direktur LHC PLN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Lingkar Muda Aktivis Indonesia Lawan Korupsi (Lima Sila Korupsi) dan Gerakan Bersama Rakyat Anti KKN (GEBRAK) turut menyoroti dugaan tindakan melawan hukum Korupsi, Kolusi, Nepotisme di tubuh PLN Persero. 

Menurut informasi, setiap legal yang menangani perkara hukum PLN dianggarkan belasan miliar sesuai kontrak resmi. Namun, pelaksanaannya tidak sesuai prosedur, para legal hanya menerima bayaran sekitar 1,5 miliar, jauh dari nilai kontrak yang mencapai 15 miliar.

Selisih anggaran tersebut memunculkan dugaan kuat adanya praktik mark up dan potensi KKN yang merugikan keuangan negara.

Yusuf Didi Setiarto, selaku Direktur Legal dan Managemen Human Capital (LHC) PLN Persero, dengan kuasa wewenangnya diduga sering melakukan abuse of power dan sarat dengan konflik kepentingan.

Berdasarkan narasi yang berkembang, dalam perebutan kursi Ketua Alumni FH UI, Yusuf Didi diduga turut terlibat dalam praktik politik uang berupa proyek dalam urusan legal PLN Persero.

Ditambah, dalam penempatan pejabat di bidang legal, Yusuf Didi selaku Direktur LHC PLN turut mengabaikan prinsip meritokrasi dan cenderung menabrak aturan.

Menurut Dedy Wahyudi, selaku Koordinator Lingkar Muda Aktivis Indonesia Lawan Korupsi, penempatan pejabat pengadaan (VP Administrasi Hukum) dan EVP Direktorat Hukum PLN yang kini menjabat, sarat dengan tindakan KKN. Informasi yang diperoleh, pejabat yang menduduki jabatan itu tidak memiliki sertifikat kompetensi keahlian.

“Penempatan pejabat diposisi tersebut bertentangan dengan prinsip meritokrasi, sarat dengan perilaku nepotisme College—Organizational—dan Institutional Tribalism,” ungkap Dedy pada Ahad, (21/9).

Sambungnya, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum, BPK, Kementerian BUMN dan Danantara untuk mengambil tindakan hukum dan melakukan audit menyeluruh di Direktorat Legal dan Managemen Human Capital PLN.

“Kami mendesak APH untuk mengusut seluruh pihak yang diduga kuat melakukan tindakan KKN di LHC PLN Persero. Dan mendesak Kementerian BUMN dan Danantara Mencopot yang bersangkutan,” tegasnya.

Senada, Aldi Pradani selaku Koordinator Umum Gerakan Bersama Rakyat Anti KKN (GEBRAK), turut mengutuk proyek legal yang dianggap cenderung sarat kepentingan kelompok.

“Informasinya, penyedia jasa bantuan hukum berupa seminar dan workshop seluruhnya dari Alumni FH UI dan ini di prakarsai oleh Direktur LHC PLN. Tindakan ini menutup ruang untuk masyarakat umum berpartisipasi,” ujar Aldi.

Tambahnya, pihaknya menuntut PLN Persero untuk terbuka soal kontrak jasa hukum yang diduga kuat telah terjadi mark up.

“Mendesak PLN agar transparan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah diambil. Jangan sampai pejabat korup diberikan ruang membangun dinasti dengan memonopoli proyek untuk memperkaya diri dan kroni,” tutup Aldi. (Red/ZS)

Share:

Read More

PB HMI MPO Dukung Penegakkan Supremasi Sipil sebagai Pilar Demokrasi

KABARMASA.COM, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tegaknya supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mendorong Supremasi Sipil” yang digelar di Aula Serbaguna GHS, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/9).

Kegiatan yang dipimpin Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharram, ini melibatkan kader HMI MPO, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat sipil. Forum diskusi tersebut menjadi penutup dari rangkaian roadshow PB HMI MPO ke sejumlah daerah, yang berfokus pada penguatan peran pemuda dalam menjaga demokrasi konstitusional.

Dalam sikap resminya, PB HMI MPO menyatakan tiga poin utama: mendukung penuh penegakan supremasi sipil, mendesak Presiden RI membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar dalam kerusuhan akhir Agustus 2025, serta menegaskan tanggung jawab moral dan historis pemuda dalam menjaga kedaulatan rakyat.

“Supremasi sipil bukan hanya tuntutan, melainkan keharusan agar rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini,” tegas Handy Muharram.

PB HMI MPO berharap pesan ini dapat memperkuat kesadaran seluruh elemen bangsa, khususnya pemerintah, agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang melemahkan demokrasi.

Share:

Read More

PkM Hibah DIKTI Dosen ITL Trisakti Dukung Pemberdayaan Petani Cianjur Lewat Koperasi dan Manajemen Rantai Pasok

KABARMASA.COM, CIANJUR– Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan ekonomi pedesaan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kegiatan yang dipimpin oleh Dr. Irwan Chairuddin, dosen Manajemen Pemasaran ITL Trisakti, ini melibatkan Prof. Rully Indrawan, dosen dan pakar koperasi Indonesia, serta Dr. Okin Ringan Purba, dosen dan praktisi berpengalaman di bidang logistik selain itu Tim PkM juga menggandeng PPLK Ibu Titin dan PPL Bapak Rahmat Topik yang diangkat adalah “Pemberdayaan Petani Melalui Koperasi dan Manajemen Rantai Pasok pada Kelompok Tani Bukit Bango Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.” Program ini didanai melalui Hibah PkM dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan nomor kontrak 1025/LL3/DT.06.01/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Potensi Desa Jamali dan Tantangan Petani

Desa Jamali dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung terbesar di Cianjur. Kehadiran perusahaan pakan ternak hasil kerja sama Kementerian Pertanian dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) semakin membuka peluang bagi penyerapan jagung lokal, sekaligus menguatkan posisi desa dalam rantai pasok pangan. Namun, petani masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya kelembagaan ekonomi. Koperasi Merah Putih dipandang sebagai solusi penting untuk mengatasi masalah tersebut, dengan manajemen yang profesional guna mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat sistem distribusi hasil pertanian.

Agenda dan Arah Program Dalam kegiatan ini, tim PkM dosen  ITL Trisakti mendorong terbentuknya Koperasi Merah Putih di desa Jamali dengan dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Selain itu, petani juga diberikan pelatihan mengenai manajemen rantai pasok yang efektif, sekaligus memperoleh bantuan alat produksi pertanian berupa hand tractor Hibah dari DIKTI untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif program PkM Smart Village – pilar Smart Mobility yang sebelumnya digagas DIKTI III Jakarta, sehingga diharapkan mampu memberi dampak lebih luas bagi pembangunan desa berbasis teknologi dan kelembagaan.

Harapan untuk Petani Cianjur

Dengan adanya PkM ini, para petani – khususnya generasi milenial – diharapkan mampu menentukan strategi distribusi yang lebih tepat, memperkuat daya saing produk lokal, serta membangun kemandirian ekonomi desa.

“Program ini bukan sekadar memberikan solusi jangka pendek, tetapi membekali petani dengan pengetahuan dan kelembagaan yang berkelanjutan melalui Koperasi Merah Putih. Dengan begitu, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan rantai pasok modern,” tegas Dr. Irwan Chairuddin, ketua tim PkM ITL Trisakti. (17/09/2025).

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi, Penyuluhan tentang Koperasi Merah Putih pada PkM Hibah DIKTI dosen ITL Trisakti kepada Kelompok Petani Bukit Bango oleh Prof. Rully Indrawan kemudian, Penyerahan Hand Tractor Hibah DIKTI kepada Ketua Kelompok Tani Bukit Bango Desa Jamali Cianjur.

Share:

Read More

Ketum Baru LMND Turun Basis: Hadiri KEMBAR UNIBA, Tegaskan Peran Mahasiswa Sebagai Garda Perubahan

KABARMASA.COM, BANTEN - Ketua Umum terpilih Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) periode 2025--2027 langsung menunjukkan komitmennya untuk turun ke basis. Hal itu terlihat saat dirinya menghadiri acara KEMBAR (Kenal Mahasiswa Baru): Dari Kenalan Menjadi Kawan Perjuangan yang digelar oleh Eksekutif Komisariat LMND Universitas Bina Bangsa (UNIBA), Selasa (16/9/2025).

Acara ini menjadi momentum penting pertemuan antara mahasiswa baru dengan organisasi pergerakan. Ketua Umum LMND bersama Sekretaris Jenderal terpilih langsung memantik diskusi dengan dua topik utama: “Apa pentingnya jadi mahasiswa?” dan “Apa pentingnya masuk organisasi?”

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum LMND menekankan bahwa mahasiswa bukan hanya status akademik, melainkan juga posisi strategis dalam perubahan sosial. “Mahasiswa adalah tulang punggung sejarah gerakan rakyat. Menjadi mahasiswa berarti juga menanggung amanah perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen LMND menambahkan bahwa organisasi adalah ruang penggemblengan, bukan sekadar tempat berkumpul. “Organisasi memberi kita arah, disiplin, dan solidaritas. Tanpa organisasi, mahasiswa hanya akan tercerai berai,” ungkapnya.

Selain diskusi, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan teatrikal puisi dan musik akustik dari team Andreas yang mengangkat semangat perjuangan mahasiswa.

Kehadiran langsung Ketua Umum LMND ke basis UNIBA diapresiasi kader-kader lokal. Hal ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan baru LMND tidak hanya berhenti di pusat, tetapi juga hadir di tengah basis perjuangan mahasiswa.

“Ini keren, ketum baru langsung turun ke lapangan, tidak menunggu lama. Ini menunjukkan semangat kepemimpinan yang membumi,” ujar salah satu kader UNIBA dengan penuh semangat.

Dengan semangat KEMBAR, LMND UNIBA berharap mahasiswa baru tidak hanya sekadar berkenalan dengan organisasi, tetapi juga menjadikannya kawan seperjuangan dalam gerakan mahasiswa.

Share:

Read More

Pehuma Verde Justitia dan Pemerintah Kota Bekasi Berkolaborasi Tingkatkan Kesadaran Hukum, Libatkan Kampus Lokal

Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H. Bersama Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, Pehuma Verde Justitia (PVJ) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan partisipasi aktif dari beberapa kampus terkemuka di wilayah Bekasi, menandai sinergi yang kuat antara praktisi hukum, pemerintah daerah, dan dunia akademis.

Pertemuan penting untuk membahas rencana kerja sama ini telah diselenggarakan pada Senin, 15 September 2025, di ruang kerja Wakil Wali Kota Bekasi. Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H., memimpin diskusi bersama perwakilan Pemerintah Kota Bekasi. Meskipun pertemuan dilakukan dengan perwakilan, kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M, yang saat ini tengah fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Kerja sama ini hadir di tengah dinamika hukum yang semakin kompleks di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi, di bawah kepemimpinan Tri Adhianto, terus berupaya memperkuat penegakan hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya melalui program bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu. Namun, berbagai tantangan juga masih dihadapi, mulai dari sorotan publik terhadap efisiensi anggaran, isu penyalahgunaan wewenang, hingga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Menjawab kebutuhan tersebut, kolaborasi PVJ, Pemkot Bekasi, dan dunia akademis akan dituangkan ke dalam serangkaian program edukatif dan aplikatif, di antaranya:

1.      Pelatihan Hukum

o    Fokus pada Legal Drafting (penyusunan dokumen hukum) serta Advokasi.

o    Sasaran utama pelatihan adalah mahasiswa, aktivis, serta komunitas masyarakat sipil agar memiliki keterampilan praktis dalam menyusun, menelaah, dan menggunakan dokumen hukum.

2.      Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

o    Sosialisasi Anti-Bullying: Mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar dan orang tua, tentang aspek hukum dalam pencegahan perundungan di sekolah maupun ruang publik.

o    Sosialisasi Anti-Narkoba: Memberikan pemahaman menyeluruh terkait bahaya narkotika, konsekuensi hukum, serta jalur rehabilitasi yang tersedia. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap ancaman narkoba.

Selain itu, kolaborasi ini juga membuka ruang bagi penelitian kolaboratif antara praktisi hukum dan kalangan akademisi. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik hukum berbasis masyarakat melalui klinik hukum, sedangkan pemerintah memperoleh masukan akademis yang objektif dalam penyusunan kebijakan hukum daerah.

Dengan sinergi tiga pilar—PVJ sebagai lembaga hukum, Pemerintah Kota Bekasi sebagai fasilitator kebijakan, serta kampus lokal sebagai pusat edukasi—diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya, kritis, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bermartabat.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen bersama bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Bekasi dapat menjadi contoh daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga maju dalam kesadaran hukum dan integritas sosial.

 

Share:

Read More

Ketua Umum PB PMII Resmi Lantik PKC PMII Kepri Periode 2025-2027

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kepulauan Riau resmi dilantik dalam rangkaian kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang digelar di Aula Hotel Golden Bay Batam, Sabtu (13/9).

Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah itu mengusung tema “Akselerasi Kaderisasi & Kepemimpinan Inklusif Menuju Era Baru PMII” dengan intisasari memperkuat basis kader intelektual dan profesional.

Kegiatan itu tidak hanya berfokus pada pelantikan pengurus baru, tetapi juga diwarnai dengan kegiatan bakti sosial berupa santunan anak yatim piatu dan pembagian ratusan paket sembako kepada kaum rentan di Kota Batam, sehingga memberikan nuansa berbeda dibandingkan pelantikan pada umumnya.

Acara dihadiri oleh Nyanyang Haris Pratamura selaku Wagub Kepri, Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri, perwakilan instansi pemerintah, Ketua PWNU Kepri, Banom NU, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kepulauan Riau, serta masyarakat umum.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam sambutannya mengapresiasi langkah PKC PMII Kepri yang melibatkan masyarakat luas dalam momentum pelantikan.

“Pelantikan ini menghadirkan kesan berbeda, karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberi ruang kontribusi sosial nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya kehadiran PMII di tengah masyarakat.

“Kehadiran PMII sebagai wadah organisasi yang terus berkembang menjadi bukti bahwa mahasiswa dan alumninya mampu bersosialisasi dalam ruang lingkup ekstra yang kompleks,” tutur Shofi.

Ketua PKC PMII Kepri terlantik, Sahabat Arie Rahmardhani Kurniawan, menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan.

“Fokus kami ke depan adalah membangun cabang-cabang potensial di kabupaten/kota yang ada di Kepri. Dengan begitu, PMII Kepri dapat lebih solid, progresif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kami siap berkolaborasi untuk kemajuan Kepri,” ucap Arie.

Kegiatan ini menandai awal perjalanan PKC PMII Kepri periode terbaru dalam menguatkan kaderisasi, memperluas jejaring organisasi, sekaligus mempertegas komitmen sosialnya. Dengan semangat inklusivitas dan akselerasi kaderisasi, PMII Kepri siap berkontribusi lebih besar untuk daerah dan bangsa.

Ketua Panitia, Heru Purnomo, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kegiatan ini.

“Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Tema pelantikan ini memaknai bahwa kaderisasi dan kepemimpinan inklusif merupakan jawaban atas tantangan zaman,” ungkapnya. 

Harapannya, PKC PMII Kepri mampu menjadi motor perubahan dan ruang kolaborasi yang produktif, tutupnya.(Tim/Red)

Share:

Read More

HmI Cabang Malang Desak Mitigasi Serius Usai Angin Kencang dan Cuaca Ekstrem Landa Malang Raya

KABARMASA.COM, MALANG – Kepala Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Malang, Alamsyah Gautama, mengungkapkan keprihatinannya atas rentetan cuaca ekstrem yang melanda Malang Raya sepanjang awal hingga pertengahan Agustus 2025. Data resmi menunjukkan bahwa BMKG mencatat gelombang angin kencang dengan kecepatan hingga sekitar 60 km/jam terjadi antara 2–4 September, dipicu oleh pusaran siklonik di barat Sumatra.

Bukan hanya angin semata yang menjadi perhatian. Laporan dari Radar Malang mencatat bahwa dalam kurun dua pekan terakhir, setidaknya empat pohon tumbang telah terjadi di beberapa titik—dua di antaranya pada 12 Agustus di Kecamatan Klojen. Pohon keben roboh di Jalan Kyai Tamim, dan pohon tabebuya tumbang di Jalan Kauman Dalam tepat pukul 14.50 saat hujan lebat disertai angin kencang. Evakuasi dilakukan oleh BPBD dan Unit Reaksi Cepat, menyusul kerusakan fasilitas umum seperti kabel listrik, jaringan internet, serta gangguan arus lalu lintas.

Alamsyah Gautama menegaskan, cuaca ekstrem yang mendatangkan angin kencang ini bukan sekadar fenomena sesaat. Empat pohon tumbang dalam dua pekan adalah sinyal serius bahwa sistem mitigasi di Kota Malang belum memadai. Jika dibiarkan, potensi korban jiwa bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata.

Ia menekankan perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman ini. Inventarisasi dan pemangkasan pohon yang berisiko tinggi di kawasan publik harus segera dilakukan. Selain itu, koordinasi lintas dinas, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, hingga BPBD, perlu diperkuat agar deteksi dini dan penanganan cepat bisa berjalan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat pun penting, khususnya di sekolah-sekolah dan ruang publik, sehingga warga memiliki pengetahuan praktis menghadapi situasi angin kencang. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan rencana tanggap darurat berbasis risiko, dengan perlengkapan dan tim tanggap yang selalu siaga agar evakuasi dapat dilakukan tanpa keterlambatan.

Meskipun prakiraan cuaca BMKG terbaru menyebutkan penurunan kecepatan angin (10–25 km/jam) di beberapa wilayah kota—seperti Dinoyo dan Sawojajar—Alamsyah mengingatkan bahwa angin dari arah selatan tetap berbahaya karena mampu melemahkan struktur pohon secara perlahan tanpa gejala jelas.

“Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan bagian dari perencanaan kota yang berkelanjutan. HmI Malang menagih respons nyata, bukan sekadar imbauan normatif,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, ia mengimbau warga agar tidak berada di bawah pohon besar saat angin berubah kencang, segera melaporkan pohon rawan ke BPBD, serta menumbuhkan budaya kewaspadaan sebagai benteng pertama keselamatan publik.

Share:

Read More

Demo HMI di Malang Soroti Penebangan Pohon Suhat: Lingkungan Dikorbankan

KABARMASA.COM, MALANG – Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Senin (1/9/2025), tidak hanya menyinggung soal reformasi DPR dan desakan pencopotan Kapolri. Massa aksi juga melontarkan kritik tajam terhadap penebangan pohon di Jalan Soekarno–Hatta (Suhat), yang dinilai mengancam ruang terbuka hijau kota.

Dalam orasinya, Alamsyah Gautama, Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Malang, menyebut Pemerintah Kota Malang gagal menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai proyek pembangunan drainase di kawasan Suhat justru mengorbankan pohon sehat yang seharusnya menjadi paru-paru kota.

“Mengatasi banjir tanpa merusak pohon sehat harus jadi syarat mutlak,” tegas Alamsyah di hadapan peserta aksi.

Ia juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait jumlah pohon yang ditebang. Beberapa laporan menyebut ratusan pohon akan ditebang, sementara data lain menyebut hanya puluhan batang. “Wali Kota harus menjawab ke publik: berapa pohon yang ditebang, apa rencana penggantinya, dan bagaimana menjamin keberlanjutannya,” tambahnya.

Menurutnya, narasi “penebangan selektif” yang dikampanyekan dinas terkait tidak cukup menjawab kekhawatiran publik. HMI mendorong agar pemerintah mengadopsi solusi ramah lingkungan seperti microtunneling, root bridging, atau pembangunan trotoar permeabel, sehingga proyek drainase tidak serta-merta mengorbankan ekologi.

Aksi mahasiswa ini juga disertai simbolisasi penolakan, termasuk dukungan dari komunitas peduli lingkungan yang menggelar aksi “peluk pohon”. Mereka menuntut adanya audit ekologis independen serta peta jalan tata ruang kota yang berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebelumnya menyatakan bahwa penebangan dilakukan secara selektif, hanya pada pohon yang dianggap rawan roboh, serta menjanjikan adanya penghijauan kembali pasca proyek rampung. 

Meski demikian, kritik publik terus bermunculan, terutama terkait efektivitas penebangan dalam mengatasi banjir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

HMI Cabang Malang menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berdiri di atas pengorbanan ruang hijau kota. Mereka mendesak Wali Kota Malang untuk memastikan target minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon.

Share:

Read More

Marchel Sintimir Calon Ketua Umum GMKI Cabang Jakarta Optimis Membawa Perubahan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sebagai bagian dari keluarga besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, khususnya di Cabang Jakarta, kita semua terpanggil untuk menghadirkan perubahan yang nyata. GMKI bukan hanya organisasi mahasiswa biasa, melainkan wadah pembinaan yang menyiapkan kader menjadi pemimpin yang beriman, berintegritas, serta memiliki komitmen bagi perguruan tinggi, dan masyarakat.

Dalam dinamika kota Jakarta yang penuh tantangan, GMKI harus tampil sebagai rumah bersama, tempat kita untuk berpikir kritis dengan benar, serta berani bersuara demi keadilan dan kebenaran. Kepemimpinan ke depan harus mampu mengayomi, melayani, dan menumbuhkan cara pikir yang merdeka agar setiap kader berani bertindak menghadirkan perubahan. ujar Marchel, (29/08/2025).

Atas dasar itu, saya, Marchel Sintimir, dengan kerendahan hati menyampaikan visi dan misi sebagai bakal calon Ketua GMKI Cabang Jakarta sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan gmki sebagai wadah kaderisasi yang kritis solutif dan tranformatif dalam iman, ilmu dan pelayanan demi keutuhan bangsa serta kemulian tuhan

Misi

1. Penguatan Intelektualitas Kader

Mengembangkan pola pikir kritis, merdeka, dan progresif dengan mengedepankan nilai-nilai akademis serta integritas moral.

2. Konsolidasi Organisasi yang Solid dan Partisipatif

Membenahi tata kelola organisasi GMKI Cabang Jakarta yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Mendorong keterlibatan aktif seluruh kader dalam pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi.

3. Pemberdayaan Kader untuk Masyarakat dan Bangsa

Menjadikan GMKI Cabang Jakarta sebagai motor penggerak perubahan sosial di tengah tantangan bangsa, khususnya di ruang-ruang keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

4. Merawat Nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan

Meneguhkan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Mengajak Untuk Mengelar Aksinya Dengan Secara Damai

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam 1 minggu ini Gelombang aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI pada 25, 28 dan 29 Agustus 2025 nantinya yg akan juga di gelar menyisakan catatan serius bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Aksi  pelajar STM,mahasiswa dan buruh yang sejatinya berangkat dari aspirasi murni masyarakat, ternyata tidak sepenuhnya berjalan damai. Sejumlah kelompok yang diduga telah merencanakan kerusuhan terindikasi menyusup dan berupaya memperkeruh suasana.

Pada 25 Agustus 2025, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan menuntut bubarkan DPR serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Awalnya aksi berlangsung tertib, namun suasana berubah ricuh setelah sekelompok penyusup memprovokasi massa dengan melempar batu, membakar kendaraan, dan merusak fasilitas umum.

Aparat yang berjaga segera mengambil langkah tegas untuk membubarkan kericuhan. Sejumlah oknum berhasil diamankan dan diduga kuat sebagai provokator yang sengaja menunggangi aksi pelajar dan mahasiswa tersebut.

Tiga hari berselang, ribuan buruh ,pelajar dan mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa dan serikat pekerja kembali memenuhi jalanan ibu kota dengan tujuh tuntutan utama, di antaranya bubarkan DPR,penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan.

Meski pada awalnya berjalan damai, aksi ini juga dilaporkan kembali ditunggangi kelompok yang sama.  menyebut, kelompok tersebut telah menyiapkan skenario menciptakan kekacauan setelah aksi pelajar,mahasiswa dan buruh usai.

Kesigapan aparat keamanan, khususnya kepolisian dan Brimob, berhasil mendeteksi upaya penyusupan tersebut. Namun, saat dilakukan pembubaran terhadap oknum provokator, situasi massa menjadi tidak terkendali.

Dalam kondisi berdesakan, seorang pengendara ojek online (ojol) yang melintas di sekitar lokasi aksi tertabrak di karenakan massa aksi yg anarkis membuat kepanikan terhadap mobil polisi tersebut dan akhir tertabrak akhir terlindas di karenakan Setuasi yg mencekam saat itu. Kepolisian menegaskan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan di tengah situasi kacau, dan korban langsung mendapatkan penanganan medis sayang almarhum meninggal dunia karena lukanya 

Menanggapi perkembangan situasi, poros muda INDONESIA melalui pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh agen2 asing yg coba ingin menghancurkan NKRI kita ini dengan oknum rakyat indonesia yg serakah akan kekuasaannya .

Frans freddy,SH selaku Ketum poros muda INDONESIA mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, tidak terhasut provokasi, serta tidak mau diadu domba dengan aparat keamanan. Ingatlah, aparat kepolisian termasuk Brimob adalah garda terdepan yang menjaga stabilitas bangsa. Jangan sampai citra mereka tercoreng akibat ulah oknum provokator yang tidak bertanggung jawab,” tegas pernyataan resmi poros muda INDONESIA 

Poros muda INDONESIA menekankan bahwa pelajar STM,mahasiswa dan buruh memiliki hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat, namun gerakan mereka akan kehilangan makna jika dimanfaatkan oleh mafia2,cartel2 yg saat ini terganggu dengan sistem bersih2 saat ini pihak-pihak tertentu demi kepentingan tersembunyi.

Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa ruang demokrasi sering kali dijadikan celah bagi mafia2 dan provokator. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk:

Tetap fokus pada substansi aspirasi, bukan pada provokasi.

Menjaga kondusivitas bersama aparat keamanan karena mereka juga dr rakyat .

Menolak ajakan kelompok yang mencoba menunggangi aksi dengan agenda tersembunyi.

Rangkaian aksi 25,28 dan 29 Agustus 2025 memperlihatkan betapa pentingnya kewaspadaan bersama agar kebebasan berpendapat tidak dicederai provokasi. Dengan kedewasaan politik masyarakat dan kesigapan aparat, insiden yang dapat mencoreng wajah demokrasi bangsa diharapkan dapat dicegah di masa depan.*tetap jaga persatuan bangsa untuk kepentingan rakyat serta saya mengingatkan agar para penguasa DPR juga jgn tampilkan sikap arogan dgn tantang rakyat untuk turun ke jalan dgn kondisi ekonomi saat ini yg perlunya lebih banyak menjaga persatuan

Share:

Read More

PMKRI Medan: Demokrasi Digilas Ban Brimob, Rakyat Bukan Musuh Negara!

KABARMASA.COM, MEDAN - PMKRI Cab. Medan Mengecam Tindakan Brutal Aparat: Mobil Brimob Tega Menabrak Massa Aksi Hingga Tewas, Demokrasi Digasak dengan Ban Kekuasaan! Bukti Polri Bukan Lagi Pengayomm. 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian, khususnya satuan Brimob, yang dengan keji menabrakkan mobil taktisnya ke arah massa aksi hingga Tewas. Tindakan tersebut bukan hanya mencederai hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga menunjukkan wajah asli aparat yang semakin jauh dari tugasnya sebagai pelindung rakyat.

Ketua Presidium PMMRI Cab. Medan [ LEONARDUS SIMAMORA] menyampaikan Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi sedang digilas dengan ban kendaraan aparat. Mobil Brimob yang seharusnya menjaga keamanan justru berubah menjadi alat Pembunuh yang merenggut nyawa para demonstran. Kami menilai tindakan ini sebagai kejahatan kemanusiaan dan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.

PMKRI Medan menuntut dengan tegas:

1. Copot KAPOLRI

2. TANGKAP, SERET dan Adili oknum Brimob yang terlibat dalam penabrakan massa aksi.

2. Lakukan investigasi independen atas perintah dan komando yang menyebabkan tindakan brutal ini.

3. Hentikan segala bentuk pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Kami mengingatkan, suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan kekerasan. Setiap upaya represif hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih besar. Polisi harus sadar: semakin kalian menindas, semakin rakyat bersatu melawan.Ujur Leonardus simamora (ketua PMKRI) 

PMKRI Cab. Medan Menegaskan bahwa konsisten untuk tetap berdiri di garis depan bersama rakyat untuk menolak segala bentuk kekerasan aparat! Demokrasi tidak boleh digilas oleh ban mobil Brimob!

Share:

Read More

Pembentukan Otoritas Tanggul Laut Indonesia (Giant Sea Wall)

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ketua Umum Alumni Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta Memberikan Dukungan atas pembentukan Otoritas tanggul laut, khususnya di pantai Utara Jawa, dari artikel https://setkab.go.id. Seperti rencana kesiapan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan sujumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

 

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang direncanakan oleh Presiden Ri dan Kabinet Merah Putih dinilai sebagai langkah yang strategis skaligus mendesak untuk melindungi wilayah pesisir Utara Pulau Jawa yang semakin rentan akibat perubahan iklim dan tekanan lingkungan.

Ketua Umum Alumni Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta, Aan Irawan S. Putra, S.T, menyampaikan bahwa dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Presiden RI beserta Menteri Kabinet Merah Putih, sangat berdampak Positif dan baik untuk warga yang tinggal di daerah pesisi Utara Pulau Jawa dan mendukung penuh atas pembentukan otorita yang sudah dibentuk dengan sebauh catatan, ketika pada saat pelaksanaan ini dilakukan secara inklusif, transparansi dan berbasis kajian ilmiah, mengingat Belanda dan Korea Selatan telah membuat tanggul laut lebih awal, untuk mengabil sampel berbasih kajian ilmiah.

“Saya melihat dari segi dampak persoalan yang sering terjadi, untuk memberikan dukungan sekaligus catatan agar proyek Giant Sea Wall dan pembentukan Badan otoritas ini berdampak maksimal, baik secara ekologis, sosial, dan juga ekonomis, dan tentu rungan percepatan pelaksanaan Proyek Giant Sea Wall. Saya menjelaskan bahwa yang sering terjadi sehingga menjadi dampak yang sangat nyata seperti banjir rob akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut, penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah, dan curah hujan ekstrem dan banjir sungai, itulah sering terjadi disetiap tahun yang mengakibatkan debit air yang melebihi batas maksimumnya, sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, migrasi penduduk, hingga potensi ekonomi nasional mengalami kerugian. Maka dari itu pembentukan Otoritas tanggul laut  (Giant Sea Wall) merupakan bentuk keberpihakan negara dalam skala besar untuk menyalamatkan Kawasan sosial ekonomi pesisir Utara Pulau Jawa”

“Mengingat kembali bahwa pesisir Utara Pulau Jawa adalah pusat aktivitas ekonomi dan logistic nasional, sehingga dampaknya mencakup berbagai aspek, utamanya perlindungan ekosistem pesisir, keberlanjutqan sosial dan ekonomi masyarakat disekitar pesisir, kelancaran distribusi logistic dan kepelabuhan, penguatan industry nasional. Dan yang terpenting semua ini akan bermuara pada penguatan ketahanan nasioanl.”

Sehingga menjadi penting badan otorita ini harus menjadi ruang koordinatif lintas sektor pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah memikirkan anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall, sehingga memiliki skema pendanaan yang harus disusun secara hati-hati, transparasni, dan akuntabel.

Ketua Umum Alumni Teknik Sipil Universitas Teknologi mengajak semua pihak untuk ikut mengawal proyek ini, “Saya mengajak semua pemangku kepentingan untu mendukung dan mengawal proyek ini agar komitmen pemerintah dalam membangun wilayah pesisir yang tangguh terhadap iklim, adil secara sosial ekonomi, dan berkelanjutan secara ekologis benar-benar dapat terwujud.”

Share:

Read More

BEM STIKES Pasapua Mengecam Keras Penyebutan Nama Kampus Oleh Tribun Ambon

KABARMASA.COM, AMBON - Brian Lewerissa (Presiden Mahasiswa Stikes Pasapua2021-2022) mengecam keras penyebutan nama kampus oleh Tribun Ambon dalam berita yang menyebutkan dosen STIKES Pasapua berzina dengan oknum polisi. BEM STIKES Pasapua meminta Tribun Ambon untuk menarik kembali berita tersebut dan segera melakukan klarifikasi.Ambon, 26-08-2025

*Permintaan Klarifikasi*

Brian Lewerissa, menyatakan bahwa berita yang dikeluarkan oleh Tribun Ambon telah merugikan kampus STIKES Pasapua Ambon. "Kami meminta Tribun Ambon untuk segera klarifikasi dan menarik kembali berita tersebut karena oknum dosen yang bersangkutan sudah lama dikeluarkan dari kampus," kata Brian.

*Alasan Permintaan*

BEM STIKES Pasapua menilai bahwa penyebutan nama kampus dalam berita tersebut tidak akurat dan dapat merusak reputasi kampus. 

*Tuntutan*

- Tribun Ambon diminta untuk menarik kembali berita yang menyebutkan dosen STIKES Pasapua berzina dengan oknum polisi.

- Tribun Ambon diminta untuk melakukan klarifikasi terkait berita yang dikeluarkan.

- Tribun Ambon diminta untuk tidak menyebutkan nama kampus STIKES Pasapua dalam berita yang tidak akurat.

Share:

Read More

PB AMPERA MALUKU PERNYATAAN KETUA DPRD KOTA AMBON SANGAT OBJEKTIF DAN RELEVAN

KABARMASA.COM, AMBON – PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, atas pernyataannya yang tegas dan penuh tanggung jawab terkait konflik yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu. Pernyataan beliau yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,  harus bertanggung jawab dan menunjukkan kepedulian penuh terhadap penyelesaian konflik ini dianggap sangat tepat, objektif, dan relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung.24 Agustus 2025

Morits Tamaela dengan tegas mengingatkan bahwa wilayah Hunuth dan Hitu secara administratif berada di bawah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga sudah menjadi kewajiban kepala daerah setempat untuk hadir dan memberikan perlindungan serta solusi yang berkelanjutan bagi warga di wilayahnya. Pernyataan ini menjadi cermin nyata dari sikap kepemimpinan yang memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

PB AMPERA MALUKU menilai pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon tersebut sangat tepat, karena konflik sosial seperti yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele atau dibiarkan berlarut-larut. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil berupa kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.

Lebih jauh, PB AMPERA MALUKU melihat bahwa pernyataan Morits Tamaela juga menjadi panggilan bagi semua elemen pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah nyata dan serius dalam meredakan ketegangan. Tidak cukup hanya dengan penanganan sesaat, tetapi dibutuhkan pendekatan yang komprehensif berupa mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat Ujar Sekjan (SANDI TUHUTERU)

“PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan objektivitas Ketua DPRD Kota Ambon yang secara terbuka menuntut agar Bupati Maluku Tengah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Kepedulian penuh terhadap warganya adalah hal utama yang harus diutamakan, apalagi ketika masyarakat menghadapi musibah sosial seperti ini,” Tegas SEKJEN PB AMPERA MALUKU, [SANDI TUHUTERU].

Selain itu, PB AMPERA MALUKU juga mendukung usulan agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera membangun pos pengamanan permanen di wilayah rawan konflik guna mencegah terjadinya bentrokan susulan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.

PB AMPERA MALUKU  juga berharap pernyataan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersinergi mencari solusi yang damai dan berkelanjutan. Kerja sama lintas wilayah dan keterlibatan aktif semua pihak akan menjadi kunci utama dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara warga Hunuth dan Hitu.

Dengan demikian, pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, tidak hanya sekadar kritik atau seruan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ampera Maluku optimis bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan penuh empati, konflik ini dapat diselesaikan dengan baik demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama.

 

Share:

Read More