Ketum Baru LMND Turun Basis: Hadiri KEMBAR UNIBA, Tegaskan Peran Mahasiswa Sebagai Garda Perubahan
Pehuma Verde Justitia dan Pemerintah Kota Bekasi Berkolaborasi Tingkatkan Kesadaran Hukum, Libatkan Kampus Lokal
![]() |
Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H. Bersama Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M |
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di
kalangan masyarakat, Pehuma Verde Justitia (PVJ) menjalin kolaborasi strategis
dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan
partisipasi aktif dari beberapa kampus terkemuka di wilayah Bekasi, menandai
sinergi yang kuat antara praktisi hukum, pemerintah daerah, dan dunia akademis.
Pertemuan penting untuk membahas rencana kerja
sama ini telah diselenggarakan pada Senin, 15 September 2025, di ruang kerja
Wakil Wali Kota Bekasi. Direktur Pehuma Verde Justitia, Dr. C. Afad Usasra, S.H., M.H., memimpin diskusi bersama
perwakilan Pemerintah Kota Bekasi. Meskipun pertemuan dilakukan dengan
perwakilan, kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono,
S.E., M.M, yang saat ini tengah fokus pada penguatan tata kelola
pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik
yang lebih baik.
Kerja sama ini hadir di tengah dinamika hukum
yang semakin kompleks di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi, di bawah
kepemimpinan Tri Adhianto, terus berupaya memperkuat penegakan hukum dan
memperluas akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya melalui program bantuan hukum gratis bagi warga kurang
mampu. Namun, berbagai tantangan juga masih dihadapi, mulai dari
sorotan publik terhadap efisiensi anggaran, isu penyalahgunaan wewenang, hingga
persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Menjawab kebutuhan tersebut, kolaborasi PVJ,
Pemkot Bekasi, dan dunia akademis akan dituangkan ke dalam serangkaian program
edukatif dan aplikatif, di antaranya:
1.
Pelatihan Hukum
o Fokus
pada Legal Drafting (penyusunan dokumen
hukum) serta Advokasi.
o Sasaran
utama pelatihan adalah mahasiswa, aktivis, serta komunitas masyarakat sipil
agar memiliki keterampilan praktis dalam menyusun, menelaah, dan menggunakan
dokumen hukum.
2.
Penyuluhan dan
Sosialisasi Hukum
o Sosialisasi Anti-Bullying: Mengedukasi
masyarakat, khususnya pelajar dan orang tua, tentang aspek hukum dalam pencegahan
perundungan di sekolah maupun ruang publik.
o Sosialisasi Anti-Narkoba: Memberikan
pemahaman menyeluruh terkait bahaya narkotika, konsekuensi hukum, serta jalur
rehabilitasi yang tersedia. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan
generasi muda terhadap ancaman narkoba.
Selain itu, kolaborasi ini juga membuka ruang
bagi penelitian kolaboratif
antara praktisi hukum dan kalangan akademisi. Mahasiswa akan mendapatkan
kesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik hukum berbasis masyarakat melalui
klinik hukum, sedangkan
pemerintah memperoleh masukan akademis yang objektif dalam penyusunan kebijakan
hukum daerah.
Dengan sinergi tiga pilar—PVJ sebagai lembaga
hukum, Pemerintah Kota Bekasi sebagai fasilitator kebijakan, serta kampus lokal
sebagai pusat edukasi—diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Masyarakat
diharapkan dapat lebih berdaya, kritis, serta mampu menjadi agen perubahan
dalam menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan bermartabat.
Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen
bersama bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga
tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Bekasi dapat menjadi
contoh daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga maju dalam
kesadaran hukum dan integritas sosial.
Ketua Umum PB PMII Resmi Lantik PKC PMII Kepri Periode 2025-2027
Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah itu mengusung tema “Akselerasi Kaderisasi & Kepemimpinan Inklusif Menuju Era Baru PMII” dengan intisasari memperkuat basis kader intelektual dan profesional.
Kegiatan itu tidak hanya berfokus pada pelantikan pengurus baru, tetapi juga diwarnai dengan kegiatan bakti sosial berupa santunan anak yatim piatu dan pembagian ratusan paket sembako kepada kaum rentan di Kota Batam, sehingga memberikan nuansa berbeda dibandingkan pelantikan pada umumnya.
Acara dihadiri oleh Nyanyang Haris Pratamura selaku Wagub Kepri, Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri, perwakilan instansi pemerintah, Ketua PWNU Kepri, Banom NU, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kepulauan Riau, serta masyarakat umum.
Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam sambutannya mengapresiasi langkah PKC PMII Kepri yang melibatkan masyarakat luas dalam momentum pelantikan.
“Pelantikan ini menghadirkan kesan berbeda, karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberi ruang kontribusi sosial nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya kehadiran PMII di tengah masyarakat.
“Kehadiran PMII sebagai wadah organisasi yang terus berkembang menjadi bukti bahwa mahasiswa dan alumninya mampu bersosialisasi dalam ruang lingkup ekstra yang kompleks,” tutur Shofi.
Ketua PKC PMII Kepri terlantik, Sahabat Arie Rahmardhani Kurniawan, menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan.
“Fokus kami ke depan adalah membangun cabang-cabang potensial di kabupaten/kota yang ada di Kepri. Dengan begitu, PMII Kepri dapat lebih solid, progresif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kami siap berkolaborasi untuk kemajuan Kepri,” ucap Arie.
Kegiatan ini menandai awal perjalanan PKC PMII Kepri periode terbaru dalam menguatkan kaderisasi, memperluas jejaring organisasi, sekaligus mempertegas komitmen sosialnya. Dengan semangat inklusivitas dan akselerasi kaderisasi, PMII Kepri siap berkontribusi lebih besar untuk daerah dan bangsa.
Ketua Panitia, Heru Purnomo, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kegiatan ini.
“Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Tema pelantikan ini memaknai bahwa kaderisasi dan kepemimpinan inklusif merupakan jawaban atas tantangan zaman,” ungkapnya.
Harapannya, PKC PMII Kepri mampu menjadi motor perubahan dan ruang kolaborasi yang produktif, tutupnya.(Tim/Red)
HmI Cabang Malang Desak Mitigasi Serius Usai Angin Kencang dan Cuaca Ekstrem Landa Malang Raya
Bukan hanya angin semata yang menjadi perhatian. Laporan dari Radar Malang mencatat bahwa dalam kurun dua pekan terakhir, setidaknya empat pohon tumbang telah terjadi di beberapa titik—dua di antaranya pada 12 Agustus di Kecamatan Klojen. Pohon keben roboh di Jalan Kyai Tamim, dan pohon tabebuya tumbang di Jalan Kauman Dalam tepat pukul 14.50 saat hujan lebat disertai angin kencang. Evakuasi dilakukan oleh BPBD dan Unit Reaksi Cepat, menyusul kerusakan fasilitas umum seperti kabel listrik, jaringan internet, serta gangguan arus lalu lintas.
Alamsyah Gautama menegaskan, cuaca ekstrem yang mendatangkan angin kencang ini bukan sekadar fenomena sesaat. Empat pohon tumbang dalam dua pekan adalah sinyal serius bahwa sistem mitigasi di Kota Malang belum memadai. Jika dibiarkan, potensi korban jiwa bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata.
Ia menekankan perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman ini. Inventarisasi dan pemangkasan pohon yang berisiko tinggi di kawasan publik harus segera dilakukan. Selain itu, koordinasi lintas dinas, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, hingga BPBD, perlu diperkuat agar deteksi dini dan penanganan cepat bisa berjalan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat pun penting, khususnya di sekolah-sekolah dan ruang publik, sehingga warga memiliki pengetahuan praktis menghadapi situasi angin kencang. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan rencana tanggap darurat berbasis risiko, dengan perlengkapan dan tim tanggap yang selalu siaga agar evakuasi dapat dilakukan tanpa keterlambatan.
Meskipun prakiraan cuaca BMKG terbaru menyebutkan penurunan kecepatan angin (10–25 km/jam) di beberapa wilayah kota—seperti Dinoyo dan Sawojajar—Alamsyah mengingatkan bahwa angin dari arah selatan tetap berbahaya karena mampu melemahkan struktur pohon secara perlahan tanpa gejala jelas.
“Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan bagian dari perencanaan kota yang berkelanjutan. HmI Malang menagih respons nyata, bukan sekadar imbauan normatif,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, ia mengimbau warga agar tidak berada di bawah pohon besar saat angin berubah kencang, segera melaporkan pohon rawan ke BPBD, serta menumbuhkan budaya kewaspadaan sebagai benteng pertama keselamatan publik.
Demo HMI di Malang Soroti Penebangan Pohon Suhat: Lingkungan Dikorbankan
KABARMASA.COM, MALANG – Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Senin (1/9/2025), tidak hanya menyinggung soal reformasi DPR dan desakan pencopotan Kapolri. Massa aksi juga melontarkan kritik tajam terhadap penebangan pohon di Jalan Soekarno–Hatta (Suhat), yang dinilai mengancam ruang terbuka hijau kota.
Dalam orasinya, Alamsyah Gautama, Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Malang, menyebut Pemerintah Kota Malang gagal menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai proyek pembangunan drainase di kawasan Suhat justru mengorbankan pohon sehat yang seharusnya menjadi paru-paru kota.
“Mengatasi banjir tanpa merusak pohon sehat harus jadi syarat mutlak,” tegas Alamsyah di hadapan peserta aksi.
Ia juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait jumlah pohon yang ditebang. Beberapa laporan menyebut ratusan pohon akan ditebang, sementara data lain menyebut hanya puluhan batang. “Wali Kota harus menjawab ke publik: berapa pohon yang ditebang, apa rencana penggantinya, dan bagaimana menjamin keberlanjutannya,” tambahnya.
Menurutnya, narasi “penebangan selektif” yang dikampanyekan dinas terkait tidak cukup menjawab kekhawatiran publik. HMI mendorong agar pemerintah mengadopsi solusi ramah lingkungan seperti microtunneling, root bridging, atau pembangunan trotoar permeabel, sehingga proyek drainase tidak serta-merta mengorbankan ekologi.
Aksi mahasiswa ini juga disertai simbolisasi penolakan, termasuk dukungan dari komunitas peduli lingkungan yang menggelar aksi “peluk pohon”. Mereka menuntut adanya audit ekologis independen serta peta jalan tata ruang kota yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebelumnya menyatakan bahwa penebangan dilakukan secara selektif, hanya pada pohon yang dianggap rawan roboh, serta menjanjikan adanya penghijauan kembali pasca proyek rampung.
Meski demikian, kritik publik terus bermunculan, terutama terkait efektivitas penebangan dalam mengatasi banjir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
HMI Cabang Malang menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berdiri di atas pengorbanan ruang hijau kota. Mereka mendesak Wali Kota Malang untuk memastikan target minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon.
Marchel Sintimir Calon Ketua Umum GMKI Cabang Jakarta Optimis Membawa Perubahan
Poros Muda Indonesia Mengajak Untuk Mengelar Aksinya Dengan Secara Damai
KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam 1 minggu ini Gelombang aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI pada 25, 28 dan 29 Agustus 2025 nantinya yg akan juga di gelar menyisakan catatan serius bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Aksi pelajar STM,mahasiswa dan buruh yang sejatinya berangkat dari aspirasi murni masyarakat, ternyata tidak sepenuhnya berjalan damai. Sejumlah kelompok yang diduga telah merencanakan kerusuhan terindikasi menyusup dan berupaya memperkeruh suasana.
Pada 25 Agustus 2025, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan menuntut bubarkan DPR serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Awalnya aksi berlangsung tertib, namun suasana berubah ricuh setelah sekelompok penyusup memprovokasi massa dengan melempar batu, membakar kendaraan, dan merusak fasilitas umum.
Aparat yang berjaga segera mengambil langkah tegas untuk membubarkan kericuhan. Sejumlah oknum berhasil diamankan dan diduga kuat sebagai provokator yang sengaja menunggangi aksi pelajar dan mahasiswa tersebut.
Tiga hari berselang, ribuan buruh ,pelajar dan mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa dan serikat pekerja kembali memenuhi jalanan ibu kota dengan tujuh tuntutan utama, di antaranya bubarkan DPR,penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
Meski pada awalnya berjalan damai, aksi ini juga dilaporkan kembali ditunggangi kelompok yang sama. menyebut, kelompok tersebut telah menyiapkan skenario menciptakan kekacauan setelah aksi pelajar,mahasiswa dan buruh usai.
Kesigapan aparat keamanan, khususnya kepolisian dan Brimob, berhasil mendeteksi upaya penyusupan tersebut. Namun, saat dilakukan pembubaran terhadap oknum provokator, situasi massa menjadi tidak terkendali.
Dalam kondisi berdesakan, seorang pengendara ojek online (ojol) yang melintas di sekitar lokasi aksi tertabrak di karenakan massa aksi yg anarkis membuat kepanikan terhadap mobil polisi tersebut dan akhir tertabrak akhir terlindas di karenakan Setuasi yg mencekam saat itu. Kepolisian menegaskan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan di tengah situasi kacau, dan korban langsung mendapatkan penanganan medis sayang almarhum meninggal dunia karena lukanya
Menanggapi perkembangan situasi, poros muda INDONESIA melalui pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh agen2 asing yg coba ingin menghancurkan NKRI kita ini dengan oknum rakyat indonesia yg serakah akan kekuasaannya .
Frans freddy,SH selaku Ketum poros muda INDONESIA mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, tidak terhasut provokasi, serta tidak mau diadu domba dengan aparat keamanan. Ingatlah, aparat kepolisian termasuk Brimob adalah garda terdepan yang menjaga stabilitas bangsa. Jangan sampai citra mereka tercoreng akibat ulah oknum provokator yang tidak bertanggung jawab,” tegas pernyataan resmi poros muda INDONESIA
Poros muda INDONESIA menekankan bahwa pelajar STM,mahasiswa dan buruh memiliki hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat, namun gerakan mereka akan kehilangan makna jika dimanfaatkan oleh mafia2,cartel2 yg saat ini terganggu dengan sistem bersih2 saat ini pihak-pihak tertentu demi kepentingan tersembunyi.
Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa ruang demokrasi sering kali dijadikan celah bagi mafia2 dan provokator. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk:
Tetap fokus pada substansi aspirasi, bukan pada provokasi.
Menjaga kondusivitas bersama aparat keamanan karena mereka juga dr rakyat .
Menolak ajakan kelompok yang mencoba menunggangi aksi dengan agenda tersembunyi.
Rangkaian aksi 25,28 dan 29 Agustus 2025 memperlihatkan betapa pentingnya kewaspadaan bersama agar kebebasan berpendapat tidak dicederai provokasi. Dengan kedewasaan politik masyarakat dan kesigapan aparat, insiden yang dapat mencoreng wajah demokrasi bangsa diharapkan dapat dicegah di masa depan.*tetap jaga persatuan bangsa untuk kepentingan rakyat serta saya mengingatkan agar para penguasa DPR juga jgn tampilkan sikap arogan dgn tantang rakyat untuk turun ke jalan dgn kondisi ekonomi saat ini yg perlunya lebih banyak menjaga persatuan
PMKRI Medan: Demokrasi Digilas Ban Brimob, Rakyat Bukan Musuh Negara!
KABARMASA.COM, MEDAN - PMKRI Cab. Medan Mengecam Tindakan Brutal Aparat: Mobil Brimob Tega Menabrak Massa Aksi Hingga Tewas, Demokrasi Digasak dengan Ban Kekuasaan! Bukti Polri Bukan Lagi Pengayomm.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian, khususnya satuan Brimob, yang dengan keji menabrakkan mobil taktisnya ke arah massa aksi hingga Tewas. Tindakan tersebut bukan hanya mencederai hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga menunjukkan wajah asli aparat yang semakin jauh dari tugasnya sebagai pelindung rakyat.
Ketua Presidium PMMRI Cab. Medan [ LEONARDUS SIMAMORA] menyampaikan Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi sedang digilas dengan ban kendaraan aparat. Mobil Brimob yang seharusnya menjaga keamanan justru berubah menjadi alat Pembunuh yang merenggut nyawa para demonstran. Kami menilai tindakan ini sebagai kejahatan kemanusiaan dan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
PMKRI Medan menuntut dengan tegas:
1. Copot KAPOLRI
2. TANGKAP, SERET dan Adili oknum Brimob yang terlibat dalam penabrakan massa aksi.
2. Lakukan investigasi independen atas perintah dan komando yang menyebabkan tindakan brutal ini.
3. Hentikan segala bentuk pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
Kami mengingatkan, suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan kekerasan. Setiap upaya represif hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih besar. Polisi harus sadar: semakin kalian menindas, semakin rakyat bersatu melawan.Ujur Leonardus simamora (ketua PMKRI)
PMKRI Cab. Medan Menegaskan bahwa konsisten untuk tetap berdiri di garis depan bersama rakyat untuk menolak segala bentuk kekerasan aparat! Demokrasi tidak boleh digilas oleh ban mobil Brimob!
Pembentukan Otoritas Tanggul Laut Indonesia (Giant Sea Wall)
BEM STIKES Pasapua Mengecam Keras Penyebutan Nama Kampus Oleh Tribun Ambon
KABARMASA.COM, AMBON - Brian Lewerissa (Presiden Mahasiswa Stikes Pasapua2021-2022) mengecam keras penyebutan nama kampus oleh Tribun Ambon dalam berita yang menyebutkan dosen STIKES Pasapua berzina dengan oknum polisi. BEM STIKES Pasapua meminta Tribun Ambon untuk menarik kembali berita tersebut dan segera melakukan klarifikasi.Ambon, 26-08-2025
*Permintaan Klarifikasi*
Brian Lewerissa, menyatakan bahwa berita yang dikeluarkan oleh Tribun Ambon telah merugikan kampus STIKES Pasapua Ambon. "Kami meminta Tribun Ambon untuk segera klarifikasi dan menarik kembali berita tersebut karena oknum dosen yang bersangkutan sudah lama dikeluarkan dari kampus," kata Brian.
*Alasan Permintaan*
BEM STIKES Pasapua menilai bahwa penyebutan nama kampus dalam berita tersebut tidak akurat dan dapat merusak reputasi kampus.
*Tuntutan*
- Tribun Ambon diminta untuk menarik kembali berita yang menyebutkan dosen STIKES Pasapua berzina dengan oknum polisi.
- Tribun Ambon diminta untuk melakukan klarifikasi terkait berita yang dikeluarkan.
- Tribun Ambon diminta untuk tidak menyebutkan nama kampus STIKES Pasapua dalam berita yang tidak akurat.
PB AMPERA MALUKU PERNYATAAN KETUA DPRD KOTA AMBON SANGAT OBJEKTIF DAN RELEVAN
KABARMASA.COM, AMBON – PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, atas pernyataannya yang tegas dan penuh tanggung jawab terkait konflik yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu. Pernyataan beliau yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, harus bertanggung jawab dan menunjukkan kepedulian penuh terhadap penyelesaian konflik ini dianggap sangat tepat, objektif, dan relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung.24 Agustus 2025
Morits Tamaela dengan tegas mengingatkan bahwa wilayah Hunuth dan Hitu secara administratif berada di bawah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga sudah menjadi kewajiban kepala daerah setempat untuk hadir dan memberikan perlindungan serta solusi yang berkelanjutan bagi warga di wilayahnya. Pernyataan ini menjadi cermin nyata dari sikap kepemimpinan yang memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
PB AMPERA MALUKU menilai pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon tersebut sangat tepat, karena konflik sosial seperti yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele atau dibiarkan berlarut-larut. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil berupa kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.
Lebih jauh, PB AMPERA MALUKU melihat bahwa pernyataan Morits Tamaela juga menjadi panggilan bagi semua elemen pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah nyata dan serius dalam meredakan ketegangan. Tidak cukup hanya dengan penanganan sesaat, tetapi dibutuhkan pendekatan yang komprehensif berupa mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat Ujar Sekjan (SANDI TUHUTERU)
“PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan objektivitas Ketua DPRD Kota Ambon yang secara terbuka menuntut agar Bupati Maluku Tengah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Kepedulian penuh terhadap warganya adalah hal utama yang harus diutamakan, apalagi ketika masyarakat menghadapi musibah sosial seperti ini,” Tegas SEKJEN PB AMPERA MALUKU, [SANDI TUHUTERU].
Selain itu, PB AMPERA MALUKU juga mendukung usulan agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera membangun pos pengamanan permanen di wilayah rawan konflik guna mencegah terjadinya bentrokan susulan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.
PB AMPERA MALUKU juga berharap pernyataan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersinergi mencari solusi yang damai dan berkelanjutan. Kerja sama lintas wilayah dan keterlibatan aktif semua pihak akan menjadi kunci utama dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara warga Hunuth dan Hitu.
Dengan demikian, pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, tidak hanya sekadar kritik atau seruan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ampera Maluku optimis bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan penuh empati, konflik ini dapat diselesaikan dengan baik demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama.
ITL Trisakti Bersinergi Dalam Program Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Serta Sejumlah Pihak Lainnya
Putra Maluku Memohon Restu Menuju Konfercab Gmki Cabang Jakarta Ke XXXIX
Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) Gelar Rilis dan Kajian: Bahas Semangat Pembaruan RKUHAP di Momentum HUT RI ke-80
KABARMASA.COM, Tangerang Selatan, 18 Agustus 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) menggelar Rilis dan Kajian bertajuk “Menjemput Keadilan Progresif: Semangat Pembaruan RKUHAP di Era Reformasi Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan di Tangerang Selatan dan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan tukar gagasan terkait pembaruan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Momentum kemerdekaan dimaknai sebagai saat yang tepat untuk menyoroti dan mengawal arah perubahan hukum nasional, terutama di bidang hukum acara pidana yang merupakan tulang punggung penegakan keadilan.
“Kami mendukung semangat pembaruan hukum melalui revisi RKUHAP. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada hak asasi manusia. Namun, semangat itu harus dibarengi dengan keterbukaan, partisipasi publik, dan kontrol yang kuat dari masyarakat sipil,” ujar Ketua Forum Mahasiswa Bersatu, Muhammad Kemal.
Isu Sentral dalam Pembaruan RKUHAP
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis ini, para peserta menyoroti sejumlah poin penting dari draf RKUHAP yang kini tengah digodok di parlemen. Beberapa pembicara mengapresiasi adanya niat untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan prinsip keadilan restoratif dan penguatan hak-hak tersangka, seperti pembatasan masa penahanan dan penguatan peran penasihat hukum sejak awal proses pemeriksaan.
Namun demikian, kritik juga muncul terkait sejumlah pasal yang dinilai masih multitafsir dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh adalah terkait kewenangan jaksa dalam menentukan bukti permulaan, serta pasal-pasal yang dinilai dapat melemahkan prinsip due process of law.
Sejumlah pakar hukum yang dirujuk dalam diskusi ini juga menekankan pentingnya uji publik yang lebih luas, serta harmonisasi dengan regulasi lain agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketimpangan dalam implementasinya di lapangan.
Pernyataan Sikap Forum Mahasiswa Bersatu
Sebagai hasil dari diskusi ini, Forum Mahasiswa Bersatu bersama para peserta menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
- Menyambut baik semangat pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP sebagai bagian dari reformasi sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan dan berpihak pada hak asasi manusia.
- Mengawal secara kritis proses pembahasan dan pengesahan RKUHAP oleh DPR RI dan pemerintah, serta mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dalam setiap tahapan legislasi.
Forum Mahasiswa Bersatu menegaskan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari elemen kritis bangsa akan terus memainkan peran aktif dalam menjaga semangat reformasi hukum. Momentum kemerdekaan ke-80 ini bukan hanya perayaan simbolik, tetapi juga panggilan untuk memperkuat keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Gelar Audiensi Sengketa Lahan Antara Ahli Waris Kausar dengan PT. Putra Alvita Pratama (Grand Wisata)
KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyelenggarakan audiensi dengan menghadirkan sejumlah instansi terkait dalam rangka menindaklanjuti permasalahan sengketa lahan antara ahli waris kepemilikan tanah atas nama Bapak Kausar dengan pihak PT. Putra Alvita Pratama (Grand Wisata). Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jum’at (01/08/2025).
Audiensi ini menjadi langkah konkret DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam merespons aspirasi masyarakat. Komisi I juga menegaskan bahwa forum tersebut bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga wadah mediasi resmi yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar terbaik secara adil dan berimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan mendengarkan keterangan secara komprehensif dari semua pihak, baik ahli waris maupun perusahaan, serta meminta penjelasan dari instansi pemerintah terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan bahwa proses penyelesaian ini berjalan objektif, transparan, dan tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sengketa lahan antara ahli waris Kausar dengan PT. Putra Alvita Pratama (Grand Wisata) sendiri telah berlangsung cukup lama dan dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial di masyarakat apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, keberadaan forum audiensi ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah untuk menemukan titik terang sekaligus mendorong adanya kepastian hukum terkait status tanah yang dipermasalahkan.
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. DPRD juga mengingatkan agar seluruh proses penyelesaian tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghormati hak-hak masyarakat, serta mengedepankan musyawarah mufakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan adanya audiensi ini, masyarakat luas berharap agar polemik lahan tersebut segera menemukan solusi yang tidak hanya berpihak pada kepentingan korporasi, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan.
Bupati Kobar Hadiri Penyerahan Remisi Umum dan Dasawarsa HUT RI ke-80 di Lapas Pangkalan Bun
KABARMASA.COM, PANGAKALAN BUN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun menggelar acara Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). Acara berlangsung khidmat dan meriah dengan kehadiran Bupati Kotawaringin Barat beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kedatangan Bupati bersama rombongan disambut hangat dengan tarian tradisional oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), atraksi pramuka, serta persembahan musik band WBP. Selain itu, rombongan juga berkesempatan melihat langsung pameran hasil karya kerajinan tangan warga binaan yang dipamerkan di area kegiatan.
Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Barat menyampaikan apresiasi kepada jajaran Lapas Pangkalan Bun atas komitmennya dalam membina warga binaan melalui berbagai kegiatan positif. “Remisi adalah bentuk penghargaan dari negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan berupaya memperbaiki diri. Semoga momentum kemerdekaan ini menjadi motivasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Herry Muhamad Ramdan, menuturkan bahwa pada HUT RI ke-80 ini, sebanyak 512 orang warga binaan memperoleh Remisi Umum. Dari jumlah tersebut, 503 orang menerima RU I dan 9 orang menerima RU II.
Selain itu, juga diberikan Remisi Dasawarsa kepada 529 orang warga binaan. Terdiri dari 502 orang menerima RD I, 13 orang menerima RD II, dan 14 orang menerima RDD I.
Kalapas menjelaskan, tidak semua warga binaan dapat memperoleh remisi. Mereka yang masih berstatus tahanan, sedang menjalani hukuman disiplin, belum memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, serta yang pembinaannya tidak berpredikat baik, belum bisa diusulkan menerima remisi tahun ini.
“Remisi tidak hanya sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga simbol kepercayaan negara kepada warga binaan yang mengikuti pembinaan dengan baik. Semoga menjadi semangat untuk terus berbenah,” ungkap Kalapas.
Sebagai bentuk penghargaan, Kalapas turut menyerahkan cenderamata kepada Bupati Kotawaringin Barat di hadapan para tamu undangan.
Rangkaian acara penyerahan remisi ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama antara Bupati, Forkopimda, jajaran Lapas, serta tamu undangan, menandai semangat persatuan dalam momen kemerdekaan.
BEM Nusantara DKI Jakarta: Merdeka Untuk Siapa?
FORUM MAHASISWA HUKUM BURSEL-JAKARTA DESAK KPK PANGGIL PLT KADIS PU ATAS TEMUAN BPK
KABARMASA.COM, JAKARTA - FORUM MAHASISWA HUKUM BURSEL-JAKARTA DESAK KPK PANGGIL PLT KADIS PU ATAS TEMUAN BPK PROVINSI MALUKU TERKAIT PENYALAHGUNAAN ANGGARAN NEGARA Rp. 4,8 MILIAR, DAN SAUDARA GAROM ATAS DUGAAN KPRUPSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN RSUD SALIM ALKATIRI YANG DIDUGA RUGIKAN NEGARA MILIARAN RUPIAH.
Forum Mahasiswa Hukum Bursel-Jakarta datangi KPK yang ke 5 kalinya untuk mengawal laporan yang mereka sampaikan beberapa hari kemarin di KPK, dan sekaligus menyuarakan agar secepatnya KPK bertindak untuk menyelidiki dugaan Kurupsi pada proyek pembangunan RSUD Salim Alkatiri Kabupaten Buru selatan pada jumat ,15/08/2025.
Koordinator Lapangan A Malik mengatakan,proyek pembangunan RSUD Salim Alkatiri di kabupaten buru selatan berawal dari tahun 2021 hingga sekarang tidak berjalan alias mangkrak dan diduga merugikan negara sebesar Rp.4,8 Miliar.Ujarnya.
Aksi yang dilakukan hari ini di depan komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah buru selatan serta penegak hukum karna gagal dalam mengawasi pembangunan proyek tersebut sehingga menyebapkan kerugian negara, ujarnya.
Kami dari gerakan Forum Mahasiswa Hukum Bursel-Jakarta, meminta dengan tegas kepada Komisi Pemberantasan korupsi untuk segera mengambil tindakan tegas panggil oknum oknum yang diduga kuat menjadi dalang dibalik mangkraknya Gedung RSUD Salim Alkatiri Kab.Buru selatan .
Adapun pihak-pihak yang patut diduga melakukan tindakan korupsi adalah Sdr. H. Samsul B.Sampulawa, sebagai pejabat pembuat komitmen pada proyek pembangunan RSUD Salim Alkatiri yang sekarang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas PU Kab. Buru Selatan dan kontraktor yang menangani proyek pembangunan RSUD Salim Alkatiri yakni Sdr.Garom, Tegas A Malik koordinator lapangan Forum Mahasiswa Hukum Bursel-Jakarta.
Diketahui, korupsi adalah sebuah tindakan seseorang untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu dengan cara melawan hukum. Dimana tindakan korupsi itu sendiri masuk dalam kategori “kejahatan luar biasa”(Extra Ordinary Crime). Korupsi sendiri telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Tambahnya.
Maka dari itu KPK RI segera panggil dan periksa Plt.Kadis PU kabupaten buru selatan serta saudara kontraktor Garom yang diduga melakukan praktek korupsi pada pembangunan gedung RSUD Salim Alkatiri Namrole .Kab buru selatan yang merugikan negara sebesar Rp.4,8 Miliar. Ujarnya.
Mereka juga membawa poster dengan dengan tulisan "SAPUH BERSIH KORUPTOR DARI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BURU SELATAN"
Koordinator aksi, A. Malik, menyatakan bahwa aksi ini lahir dari rasa keprihatinan terhadap lemahnya penegakan hukum di Maluku. “Kami hadir karena hukum di Maluku seperti jalan di tempat. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan daerah kami,” tegasnya.
Malik menuntut KPK untuk segera mengambil langkah hukum terhadap Samsul Sampulaw dan Garom “KPK harus turun tangan. Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Tangkap dan periksa Samsul Sampulaw dan Garom sekarang juga!” Tutup orasinya.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Maluku (AMPM) Skandal Kantor Penghubung Aru di Jakarta: Pegawai Diduga Makan Gaji Buta, APBD Diduga Terkuras
Indikasi Korupsi Di Tubuh Kampus Merah Maron : LDPI Sultra Desak Kejaksaan Periksa Rektornya
POROS MUDA INDONESIA: Serukan Pengibaran Bendera Merah Putih Jelang HUT RI ke-80
KABARMASA.COM, JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, Poros Muda Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, dan seluruh ruang publik.13 Agustus 2025
Seruan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pernyataan resminya sekalian ajakan, Poros Muda Indonesia juga menegaskan sikap tegas terhadap para pengurus dan simpatisan untuk mengibarkan merah putih.
“Bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan harga diri bangsa. Mengibarkannya di bulan kemerdekaan adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berkorban membawa Indonesia ke alam kemerdekaan saat ini,” ujar Frans, juru bicara Poros Muda Indonesia.
Frans menjelaskan bahwa kewajiban untuk mengibarkan Bendera Merah Putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
“Dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengibarkan Bendera Negara di rumah, kantor, dan tempat umum pada tanggal 17 Agustus. Aturan ini diperkuat oleh berbagai instruksi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran nasional dan semangat kebangsaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Poros Muda Indonesia menyampaikan penolakan keras terhadap pengibaran simbol-simbol budaya asing, terutama yang tidak mencerminkan identitas dan semangat nasionalisme Indonesia.
“persatuan bangsa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata,” tegas Frans.
Dalam semangat peringatan HUT RI ke-80, Poros Muda Indonesia menyerukan agar momen bersejarah ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga sebagai momentum reflektif untuk memperkuat rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta persatuan lintas agama, suku, ras, dan budaya.
“Mari jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan panjang. Pengibaran bendera adalah tindakan sederhana, tapi sarat makna. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan dengan mempererat persatuan dan menjaga warisan para pendiri bangsa,” tutup Frans.
Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Maluku Desak DPRD Usut Maraknya Judi Togel Di Kabupaten Kepulauan Aru
Pengumuman Komisaris dan Direktur PT. Energi Kepri, Penuh Kejutan, Nama-nama terpilih menjadi Komisaris
Kuasa Hukum Acai Angkat Bicara: Korban Dituding Pelaku, Ini Fitnah, Buktinya sudah Jelas
Berdasarkan keterangan resmi dari kantor hukum Rustandi & Associates yang mendampingi Acai, peristiwa berawal saat korban dan enam orang temannya baru selesai acara di KTV Majesty. Saat hendak turun menggunakan lift, terjadi insiden kecil yang memicu emosi seorang pria berinisial AH alias Amiang yang diduga dalam pengaruh alkohol.
Dalam kronologi yang dipaparkan kuasa hukum Acai, Amiang tiba-tiba melakukan penyerangan fisik tanpa alasan yang jelas. Padahal, Acai sudah berusaha menghindar, menenangkan, bahkan membantu mengembalikan barang-barang milik Amiang yang terjatuh.
"Namun, justru balasan yang diterima adalah cekikan, pukulan, dan tindakan kekerasan lainnya yang membuat pakaian korban robek serta menyebabkan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya," ungkap Dr Edy Rustandi, S.H, M.H selepas Reka ulang adegan yang di lakukan oleh Polres Tanjung Pinang di Bintan Mall di bawah Ktv Majesty pada Rabu (06/07) .
Dalam reka ulang adegan ke dua pelaku yaitu amiang dan luku dengan tangan terborgol turut di hadirkan oleh penyidik Polres Tanjung pinang di lokasi kejadian
Tidak hanya itu, kekerasan berlanjut hingga ke area luar lift. Seorang rekan pelaku berinisial L alias Luku juga ikut memukul kepala korban, menambah deretan tindak penganiayaan yang dialami Acai. Ironisnya, saat korban sudah dalam kondisi terluka dan hendak meninggalkan lokasi, kedua pelaku masih mengikuti hingga ke rumahnya pada pukul 03.00 WIB.
Setelah menjalani visum di RSUD Raja Ahmad Thabib dan melapor ke Polresta Tanjungpinang, penyidik bergerak cepat. Dengan dukungan hasil visum, keterangan saksi-saksi, dan bukti rekaman CCTV yang telah diuji keasliannya, polisi menetapkan Amiang dan Luku sebagai tersangka pengeroyokan.
"Kami mengapresiasi kinerja penyidik Polresta Tanjungpinang yang telah bekerja secara profesional, transparan dan sesuai dengan prosedur hukum dalam menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang sah," ujar kuasa hukum Acai.
Pihak kuasa hukum juga menyayangkan berbagai narasi di media sosial yang menyudutkan Acai, bahkan memutarbalikkan fakta seolah-olah dia adalah pelaku. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah
"Acai adalah korban. Fakta hukum menunjukkan bahwa dia yang diserang, dianiaya, dan dikejar-kejar meski telah mencoba meredakan konflik. Bukti CCTV dan visum berbicara jelas. Tuduhan balik yang dilayangkan terhadap klien kami adalah tidak berdasar," tegas Dwiki Kristantio, S.H. di Tempat yang sama saat konfirmasi berita media ini
Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan bebas dari penggiringan opini. Tim hukum berharap proses hukum terus berjalan tanpa intervensi dan pelaku dihukum seadil-adilnya.(Tim/Red)
PW HIMA PERSIS KEPRI TEGASKAN: JANGAN FOMO BENDERA ONE PIECE
Dalam beberapa waktu terakhir, viral tren di media sosial yang menunjukkan sejumlah kalangan, terutama generasi muda, mengibarkan bendera bertema anime One Piece dengan motif tengkorak sebagai bentuk ekspresi hiburan. Menyikapi fenomena ini, PW HIMA PERSIS KEPRI mengingatkan bahwa bendera Merah Putih bukan sekadar kain dua warna, tetapi lambang kehormatan, perjuangan, dan identitas bangsa Indonesia.
"Kami tidak menolak hiburan, kami tidak melarang kreativitas anak muda, tetapi mengganti bendera hiburan dengan simbol negara adalah bentuk kekeliruan yang bisa merusak nilai nasionalisme," tegas Sekretaris Jendral PW HIMA PERSIS KEPRI, Angga Hardika.
PW HIMA PERSIS KEPRI mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam mengekspresikan minat terhadap budaya populer tanpa mengorbankan simbol-simbol negara yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, PW HIMA PERSIS KEPRI juga mengajak pihak pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan dan wawasan kebudayaan agar tidak terjadi lagi penyimpangan pemahaman terhadap simbol-simbol negara.
"Merah Putih adalah darah dan tulang bangsa ini. Jangan main-main dengan simbol negara. Ini soal jati diri kita sebagai bangsa merdeka. Jadi, silahkan kritik oknum yang salah dan jangan hina Bendera Indonesia dengan lambang seperti itu." tambahnya.
Sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dan keindonesiaan, HIMA PERSIS KEPRI akan terus berada di garis depan dalam menjaga integritas dan martabat bangsa di tengah arus globalisasi dan tren budaya asing yang tak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal.(Red/ZS)