KABARMASA.COM, AMBON – PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, atas pernyataannya yang tegas dan penuh tanggung jawab terkait konflik yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu. Pernyataan beliau yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, harus bertanggung jawab dan menunjukkan kepedulian penuh terhadap penyelesaian konflik ini dianggap sangat tepat, objektif, dan relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung.24 Agustus 2025
Morits Tamaela dengan tegas mengingatkan bahwa wilayah Hunuth dan Hitu secara administratif berada di bawah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga sudah menjadi kewajiban kepala daerah setempat untuk hadir dan memberikan perlindungan serta solusi yang berkelanjutan bagi warga di wilayahnya. Pernyataan ini menjadi cermin nyata dari sikap kepemimpinan yang memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
PB AMPERA MALUKU menilai pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon tersebut sangat tepat, karena konflik sosial seperti yang terjadi antara warga Hunuth dan Hitu bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele atau dibiarkan berlarut-larut. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil berupa kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.
Lebih jauh, PB AMPERA MALUKU melihat bahwa pernyataan Morits Tamaela juga menjadi panggilan bagi semua elemen pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah nyata dan serius dalam meredakan ketegangan. Tidak cukup hanya dengan penanganan sesaat, tetapi dibutuhkan pendekatan yang komprehensif berupa mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat Ujar Sekjan (SANDI TUHUTERU)
“PB AMPERA MALUKU memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan objektivitas Ketua DPRD Kota Ambon yang secara terbuka menuntut agar Bupati Maluku Tengah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Kepedulian penuh terhadap warganya adalah hal utama yang harus diutamakan, apalagi ketika masyarakat menghadapi musibah sosial seperti ini,” Tegas SEKJEN PB AMPERA MALUKU, [SANDI TUHUTERU].
Selain itu, PB AMPERA MALUKU juga mendukung usulan agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera membangun pos pengamanan permanen di wilayah rawan konflik guna mencegah terjadinya bentrokan susulan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.
PB AMPERA MALUKU juga berharap pernyataan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersinergi mencari solusi yang damai dan berkelanjutan. Kerja sama lintas wilayah dan keterlibatan aktif semua pihak akan menjadi kunci utama dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara warga Hunuth dan Hitu.
Dengan demikian, pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, tidak hanya sekadar kritik atau seruan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ampera Maluku optimis bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan penuh empati, konflik ini dapat diselesaikan dengan baik demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bersama.
No comments:
Post a Comment