KABARMASA.COM, MALANG – Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Senin (1/9/2025), tidak hanya menyinggung soal reformasi DPR dan desakan pencopotan Kapolri. Massa aksi juga melontarkan kritik tajam terhadap penebangan pohon di Jalan Soekarno–Hatta (Suhat), yang dinilai mengancam ruang terbuka hijau kota.
Dalam orasinya, Alamsyah Gautama, Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Malang, menyebut Pemerintah Kota Malang gagal menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai proyek pembangunan drainase di kawasan Suhat justru mengorbankan pohon sehat yang seharusnya menjadi paru-paru kota.
“Mengatasi banjir tanpa merusak pohon sehat harus jadi syarat mutlak,” tegas Alamsyah di hadapan peserta aksi.
Ia juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait jumlah pohon yang ditebang. Beberapa laporan menyebut ratusan pohon akan ditebang, sementara data lain menyebut hanya puluhan batang. “Wali Kota harus menjawab ke publik: berapa pohon yang ditebang, apa rencana penggantinya, dan bagaimana menjamin keberlanjutannya,” tambahnya.
Menurutnya, narasi “penebangan selektif” yang dikampanyekan dinas terkait tidak cukup menjawab kekhawatiran publik. HMI mendorong agar pemerintah mengadopsi solusi ramah lingkungan seperti microtunneling, root bridging, atau pembangunan trotoar permeabel, sehingga proyek drainase tidak serta-merta mengorbankan ekologi.
Aksi mahasiswa ini juga disertai simbolisasi penolakan, termasuk dukungan dari komunitas peduli lingkungan yang menggelar aksi “peluk pohon”. Mereka menuntut adanya audit ekologis independen serta peta jalan tata ruang kota yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebelumnya menyatakan bahwa penebangan dilakukan secara selektif, hanya pada pohon yang dianggap rawan roboh, serta menjanjikan adanya penghijauan kembali pasca proyek rampung.
Meski demikian, kritik publik terus bermunculan, terutama terkait efektivitas penebangan dalam mengatasi banjir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
HMI Cabang Malang menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berdiri di atas pengorbanan ruang hijau kota. Mereka mendesak Wali Kota Malang untuk memastikan target minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) benar-benar terwujud, bukan sekadar jargon.
No comments:
Post a Comment