KABARMASA.COM, JAKARTA- Api Maluku mengapresiasi sikap DPRD Maluku yang dengan tegas menolak aktifitas pertambangan oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar yang diduga kuat telah menabrak banyak aturan dimana sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) seharusnya dilindungi dengan tidak boleh ada aktifitas pertambangan jenis apapun.
Selanjutnya, kami mendukung langkah DPRD Maluku untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BBA sehingga polemik ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah yang lebih luas lagi bagi pembangunan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepualauan. Oleh karena itu, kami berharap agar jangan ada satu pihakpun yang mencoba mengaburkan masalah dengan opini-opini yang menimbulkan benturan. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah perjuangan untuk penegakkan aturan untuk melindungi masa depan generasi kepualauan Kei dan memastikan keberlangsungan pulau Kei Besar yang mana memiliki posisi strategis sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar. Ujar Imayati Kalean Aktivis Perempuan Kei, (21/06/2025).
Lebih lanjut, sekaligus dalam hal ini, Api Maluku juga ingin menyampaikan sikap berdasarkan hasil dialog terbatas mereka pada Senin, 16 Juni 2025 sebagai berikut:
1. Mendesak DPRD Maluku untuk memanggil mantan PJ Bupati Malra & Mantan Plt Gub Maluku Sadlie i terkait proses Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda Malra dan Izin yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Maluku.
2. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menanggil pihak swasta PT BBA yang beroperasi di Pulau Kei Besar.
3. Kami Mendukung penuh PSN Food Estate, dengan catatan tidak mengorbankan aspek lingkungan
4. Eksploitasi yang dilakukan oleh PT BBA dengan alasan pembangunan food estate adalah sikap yang merobek dan sangat bertentangan dengan nafas Indonesia sebagai negara Kepulauan.
No comments:
Post a Comment