KABARMASA.COM, JAKARTA- Indonesia adalah negara yang bercirikan demokrasi Pancasila. Nampak perbedaan antara Sistem demokrasi yang lazimnya di resonansikan oleh Amerika, Rusia, Cina dan negara adidaya lainnya. Demokrasi Pancasila ini tidak hanya dilihat dari sisi prosedural semata, tetapi juga dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Prinsip penyelenggaraan demokrasi Pancasila mengharuskan setiap butir-butir nya menjiwai semua aspek pembangunan yang dituangkan berupa peraturan hingga implementasi di lapangan, setidaknya dari apa yang sering dibicarakan masyarakat.
Adapun etos kerjanya harus mencirikan rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyarawah-mufakat, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar agar orientasi kebijakan benar-benar mengarah terhadap kehendak dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada pencapaian target tertentu dalam pembangunan. Dalam praktik yang saya lihat di lapangan, hal ini tidak selalu berjalan rapi dan sering menemui berbagai kendala.
Pemerintah Indonesia seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip good governance berupa akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi guna masyarakat Indonesia secara umum dapat menyaksikan secara jelas bagaimana perkembangan, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh bangsa dan negara dalam proses pembangunan pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk memahami dan menilai arah pembangunan.
Konsekuensi logisnya adalah terbukanya ruang-ruang diskursus yang sehat antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan berbagai resolusi. Kenyataannya, proses ini sering kali berjalan pelan dan masih menjadi pekerjaan bersama.
Penulis: Rizky Kabalmay (HMI JABODETABEKA-BANTEN)
No comments:
Post a Comment