Melalui keterangan resmi yang diterima pada Jum'at (12/12), isu strategis itu mencakup tantangan domestik dan tantangan global yang memperkuat situasi dan kondisi ketidakpastian yang akan mengancam stabilitas geo-ekonomi politik.
Menurut Dedy yang juga merupakan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional, tantangan strategis hanya bisa dihadapi secara gotong royong dan harmonisasi antara pemerintah dan rakyat secara kolektif.
Dari segmen politik, dia menilai satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan stabilitas politik yang signifikan, dia menilai proses pembangunan politik ditahap integrasi belum optimal.
Diapun menyarankan agar komunikasi publik antara elit pemerintah-masyarakat harus diperbaiki dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat agar pesan-pesan ke publik tersampaikan secara baik dan menjernihkan masyarakat.
Menurutnya, ada pihak-pihak elit yang memiliki agenda besar untuk menghambat proses pembangunan politik di pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memengaruhi aspek emosional sosiologis masyarakat melalui media sosial maupun media mainstream lainnya.
Diapun memberikan pandang terhadap persoalan Anggota DPR RI Dapil Kepri, Endipat Wijaya yang kini menjadi perbincangan publik akibat ucapannya pada rapat komisi I DPR RI bersama Komdigi.
Menurutnya, anggota DPR memiliki hak imunitas dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya pada rapat DPR. Iapun menilai Endipat Wijaya sedang menjalankan tugasnya sebagai mitra kritis pemerintah.
Namun, terdapat kekeliruan yang menimbulkan sentimen negatif di masyarakat dan dimanfaatkan sebagai agitasi propaganda oleh kalangan tertentu melalui media dengan memengaruhi aspek sosiologis masyarakat.
Menurutnya, Endipat Wijaya telah bertanggungjawab dan secara sadar memahami kekhilafannya dengan menyampaikan permohonan maafnya kepada publik.
Iapun mengajak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kepri untuk dapat menahan diri dan tidak menjadi korban objek politik dari kalangan tertentu.
“Kita harus menahan diri dan berpikir jernih, kita adalah bangsa yang besar, bukan bangsa yang saling menjatuhkan. Jika sesama anak bangsa terus dibenturkan, yang untung dan rugi siapa?,” ungkap Dedy.
Menurutnya, agenda propaganda politik yang sedang berjalan, ditujukan untuk menciptakan ke-chaosan di masyarakat dan memperburuk situasi ekonomi politik.
Ia berpandangan, bahwa situasi dan kondisi di Indonesia sedang tahap pemulihan akibat tragedi demonstrasi pada bulan Agustus lalu hingga kondisi bencana alam yang akan berdampak terhadap kemampuan ekonomi dan pembangunan domestik.
“Pemulihan hanya bisa dikerjakan secara gotong royong atas kesadaran bersama,” pungkasnya.
Diapun mengingatkan agar pemerintah konsen terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana di setiap daerah khususnya daerah Kepulauan Riau dengan menguatkan peran BPBD, mengingat akhir tahun Indonesia sering mengalami cuaca buruk.
Dedy menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem ekologis dengan menjaga hutan dan bakau. Ia mendesak agar pemerintah dan Aparat Penegak Hukum mengusut mafia perusak lingkungan dan melalukan pemulihan lingkungan.
“Pemerintah dan APH harus serius membasmi mafia lingkungan, akibat yang ditimbulkan sangat berdampak di sendi kehidupan masyarakat,” tutupnya.(Tim/Red)
