Jangan Ganggu Kerja DPRD Provinsi: Api Maluku Mendukung Untuk Segera Bentuk Pansus Usut Dugaan Pelanggaran Oleh PT BBA

KABARMASA.COM, JAKARTA- Api Maluku mengapresiasi sikap DPRD Maluku yang dengan tegas menolak aktifitas pertambangan oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar yang diduga kuat telah menabrak banyak aturan dimana sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) seharusnya dilindungi dengan tidak boleh ada aktifitas pertambangan jenis apapun. 

Selanjutnya, kami mendukung langkah DPRD Maluku untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BBA sehingga polemik ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah yang lebih luas lagi bagi pembangunan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepualauan. Oleh karena itu, kami berharap agar jangan ada satu pihakpun yang mencoba mengaburkan masalah dengan opini-opini yang menimbulkan benturan. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah perjuangan untuk penegakkan aturan untuk melindungi masa depan generasi kepualauan Kei dan memastikan keberlangsungan pulau Kei Besar yang mana memiliki posisi strategis sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar. Ujar Imayati Kalean Aktivis Perempuan Kei, (21/06/2025).

Lebih lanjut, sekaligus dalam hal ini, Api Maluku juga ingin menyampaikan sikap berdasarkan hasil dialog terbatas mereka pada Senin, 16 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Mendesak DPRD Maluku untuk memanggil mantan PJ Bupati Malra & Mantan Plt Gub Maluku Sadlie i terkait proses Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda Malra dan Izin yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Maluku.

2. ⁠Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menanggil pihak swasta PT BBA yang beroperasi di Pulau Kei Besar.

3. ⁠Kami Mendukung penuh PSN Food Estate, dengan catatan tidak mengorbankan aspek lingkungan

4. ⁠Eksploitasi yang dilakukan oleh PT BBA dengan alasan pembangunan food estate adalah sikap yang merobek dan sangat bertentangan dengan nafas Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Share:

Read More

Akademisi Dari ITL Trisakti Lulus Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) LEMHANNAS RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dr (c).Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP., CPC - Dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Anggota Senat, telah berhasil menyelesaikan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-219 Pada Bulan Juni di Tahun 2025.

Selain menjadi seorang Dosen, Primadi juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika, Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia dan Purna TRIBRATA Law menjadi Paralegal. Keikutsertaannya dalam program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) ini dalam upaya menimba ilmu pengetahuan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecintaan kepada Tanah Air dan transfer knowledge kepada mahasiswa.

Dalam Pendidikan tersebut “kami dibekali materi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, seperti PANCASILA: 1. Nilai Religius, 2. Nilai Kekeluargaan, 3. Nilai Keselarasan, 4. Nilai Kerakyatan dan 5. Nilai Keadilan. UUD NRI TAHUN 1945: 1. Nilai Demokrasi, 2. Nilai Kesamaan Derajat, dan 3. Nilai Ketaatan Hukum. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: 1. Nilai Kesatuan Wilayah, 2. Nilai Persatuan Bangsa, dan 3. Nilai Kemandirian. SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA: 1. Nilai Toleransi, 2. Nilai Keharmonisan, dan 3. Nilai Gotong Royong, yang di desain pembelajaran selama tujuh hari dan pembuatan proposal konsep berkaitan dengan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa sebagai tugas dalam penyelesaian kegiatan Pendidikan ini”. Ujarnya saat dimintai keterangan pada kamis, 19 Juni 2025.

Lebih lanjut Primadi menyampaikan bahwa "Bagi seorang dosen, memahami nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa merupakan bekal penting untuk menjalankan perannya sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, dosen tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga berperan aktif dalam membangun karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran kebangsaan yang utuh. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan zaman, di mana paham radikalisme, intoleransi, dan sikap antipati terhadap negara sering menyusup melalui berbagai media. Melalui integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam pembelajaran, dosen berkontribusi menjaga kampus sebagai ruang intelektual yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada persatuan. Selain itu, penguasaan terhadap nilai-nilai tersebut memungkinkan dosen lebih leluasa menyusun program pengajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Lebih dari itu, dosen yang memahami esensi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan mampu menjadi inspirasi nyata tentang bagaimana semangat kebangsaan diterapkan dalam tindakan sehari-hari, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kemasyarakatan", imbuhnya.

Adapun Lulusan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI diharapkan tidak hanya menjadi individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang empat konsensus dasar bangsa, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing. Lulusan PPNK diharapkan mampu menyalakan semangat kebangsaan dan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh nyata dalam sikap dan tindakan, serta aktif menginisiasi program-program positif yang memperkuat ketahanan ideologi dan karakter bangsa, khususnya di lingkungan kerja. Sebagai katalisator perubahan, lulusan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) dituntut untuk berani memulai, menggerakkan, dan menjaga ruang-ruang dialog kebangsaan di tempat kerjanya, sehingga nilai persatuan dan semangat kebangsaan terus tumbuh seiring dengan dinamika zaman, pungkasnya.

Share:

Read More

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat Gelar Aksi Ke PT INPEX: Blok Masela Jangan Jadi Janji Abadi Tanpa Realisasi

KABARMASA.COM, JAKARTA– Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat (G3M) melakukan aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Pusat PT INPEX dan Kementerian ESDM menuntut kejelasan realisasi proyek Blok Masela yang hingga saat ini belum juga rampung. Proyek yang digadang-gadang sebagai lumbung energi nasional ini telah berjalan lebih dari Dua dekade tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, terutama masyarakat pesisir dan adat yang berada di sekitar wilayah eksplorasi, (18/06/2025).

Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap PT INPEX selaku operator utama proyek dan menuding perusahaan tersebut sebagai bagian dari mandeknya implementasi proyek strategis nasional yang seharusnya sudah mulai konstruksi besar pada tahun-tahun sebelumnya. Keadilan dan Keterbukaan Dalam Proses Blok masela. Dalam orasi yang berlangsung selama lebih dari dua jam, mahasiswa menyoroti berbagai masalah, antara lain:

Kurangnya transparansi, Akuntabilitas dalam Proses proyek Masela Yang Tidak Kunjung rampung. 

Koordinator Lapangan aksi, Ikhsan. 

dalam keterangannya menyatakan:

"Kami melihat Blok Masela di tangani oleh PT Inpex mendapat ruang terlalu besar, sementara masyarakat lokal hanya mendapat janji-janji kosong."

Desakan kepada Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Maluku

Mahasiswa juga mendesak Kementerian ESDM untuk segera Cabut Izin Operasi PT Inpex Yang Menangani Blok Masela. 

Kami Juga Mendesak Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Yang Di Pimpin Oleh Bapak Gubernur Hendrik Lewerissa Agar Segera Evaluasi Dan Periksa Bahkan Mencabut izin Operasi PT inpex yang ada di kepulauan Tanimbar karena udah muak dengan kinerja perusahaan inpex ini yang selalu beralibi atas keterlambatan produksi gas dari blok masela tersebut. 

“Sampai hari ini, tidak ada transparansi, tidak Keseriusan pada pembangunan Blok Masela Tersebut.Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh INPEX Sampai belum adanya produksi gas dari proyek blok masela, kenapa rakyat Maluku selalu jadi korban janji-janji kosong?” tegas Ikhsan Koordinator Lapangan G3M. 

G3M Mendesak Dan Meminta

Klarifikasi Resmi dari PT INPEX terkait keterlambatan pelaksanaan proyek Blok Masela. 

Stop Monopoli Proyek Tidur Yang Di Tangani Oleh Perusahaan inpex Soal Blok masela yang ada di Maluku. 

Pemerintah provinsi Maluku Harus tegas terhadap PT inpex yang menangani blok masela agar Deadline dan Evaluasi Kinerja: Menyerukan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Investasi agar memberikan batas waktu dan evaluasi tegas terhadap INPEX jika proyek terus mengalami stagnasi.

 

G3M Menilai Bahwa PT inpex hari ini selalu meminta dispensasi kepada negara untuk produksi gas dari blok masela, ini ada apa sebenarnya dengan proyek strategis nasional blok masela.? Padahal udah direncanakan untuk memproduksi gas dari blok masela pada tahun 2026 tahun depan tapi tidak kenapa di undur lima tahun sampai 2029 baru PT inpex, memproduksi gas di blok masela tersebut. 

“Jika INPEX tidak sanggup mengelola, silakan angkat kaki! Banyak perusahaan lain yang siap, dan yang pasti kami tidak akan membiarkan eksploitasi ini terus berjalan tanpa arah,” tambah Korlap

Rencana Aksi jilid III Hari Senin 23/06/2025.

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk blokade akses masuk ke kantor pusat PT inpex, jika dalam tidak ada progres dari pihak PT inpex dan Gubernur Maluku.

Dukungan Masyarakat Sipil

Sejumlah tokoh adat, akademisi, dan aktivis lingkungan menyatakan dukungannya terhadap gerakan ini. Mereka menilai langkah mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sah dan mendesak pihak DPRD Maluku untuk segera menggelar rapat dengar pendapat terbuka.

"Kami tidak anti-investasi, tapi kami menolak eksploitasi. Blok Masela adalah milik rakyat Maluku, bukan korporasi asing," tegas ikhsan.

"Ini bukan sekadar investasi energi, ini menyangkut masa depan kami. Kami mahasiswa Maluku akan terus bergerak dan menggugat," Pungkas Korlap. 

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat – “Blok Masela untuk Rakyat, Bukan untuk Rakus Korporasi”

Kontak Media:

Nama: Ikhsan/Damson

Jabatan: Koordinator Umum

Email: G3M.maluku@gmail.com

Telepon/WA: 085813671871

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin Mengecam Proyek SPAM Yang Menyengsarakan Masyarakat Dan Tidak Ramah Lingkungan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Peristiwa kebocoran air yang terjadi di Jalan Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, tepatnya di area proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada hari selasa 17 Juli 2025. Telah mengakibatkan air sempat berlandung di sisi ruas jalan.

Hasan Renyaan selaku koordinator Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin sangat menyayangkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa.

"Fenomena ini menunjukan adanya kelalaian (culpa) dari pihak penyelenggara. Meskipun telah diklarifikasi oleh Direktur Teknik PAM JAYA Akhmad Santika mengatakan pihaknya sudah melakukan penanganan dan menjadikan ini sebagai evaluasi bersama, tetapi hal itu saja tidak menjawab persoalan yang menurut kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin memandang bahwa fenomena ini menjadi satu catatan buruk dalam proyek (SPAM) diketahui, proyek galian pipa milik PAM Jaya telah dimulai sejak Febuari 2024 dengan target selesainya dibulan April 2025. Sedangkan saat ini sudah masuk bulan Juni yang menunjukan proyek tersebut masih belum dituntaskan (proyek overdue). Ujarnya, (18/06/2025).

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Proyek SPAM ini tidak mematuhi aturan yang berlaku.

"Sepatutnya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus mengindahkan aspek 

lingkungan dan kemanfaatan masyarakat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 2 menerangkan “Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan pelindungan dalam memperoleh dan menggunakan Sumber Daya Air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu, Penyelenggaraan SPAM berlandaskan atas kebijakan, strategi 

dan Rencana Induk SPAM dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (d) dan (e) dijelaskan Rencana Induk SPAM disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan kondisi kota dan rencana pengembangannya. Naasnya selama berlangsung proyek tersebut sudah secara terang-terangan menciderai akitivitas lalu lintas masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa problem yang dihadapi masyarakat diantarnya yakni: Pertama, Kebocoran Air; Bocornya air yang keluar dari saluran pipa menunjukan adanya kelalaian sehingga terjadi genangan air disekitar jalan Jatiwaringin, kedua Kemacetan; Ruas jalan jatiwaringin mengalami penyempitan akibat dibangunnya pembatas pengalian proyek SPAM. Ketiga, Jalan raya rusak; Jalan raya rusak akibat penggalian untuk Proyek SPAM yang kemudian diaspal kembali namun tidak secara menyeluruh sehingga tekstur jalan tidak seimbang, keempat, Polusi; Debu-debu dan butiran pasir yang berserakan dijalanan akibat penyelenggaran Proyek Spam menimbulkan udara yang tidak sehat bagi kesehatan pengendara yang melintasi Jl 

Jatiwaringin, Pondok Gede serta Masyarakat sekitar". Imbuhnya.

Aliansi mahasiswa Jatiwaringin menuntut Walikota Bekasi, PAM Jaya, KLHK, Dinas PUPR untuk bertanggungjawab dan mengambil tindakan tegas.

"Berdasarkan hasil kajian dan pengamatan kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin maka yang jadi poin tuntutan kami yaitu:

1. Mendesak Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk turun langsung dan mengevaluasi Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tidak ramah lingkungan.

2. Meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahanan (KLHK) untuk mengawasi dan menindaklanjuti Proyek SPAM yang mengakibatan polusi atau pencemaran udara.

3. Mendesak Dinas PUPR Kabupaten/Kota Bekasi untuk mengawasi dan menindak tegas Proyek SPAM yang melakukan pengalian serta pengaspalan jalan raya Jatiwaringin, Pondok Gede secara tidak teratur.

4. Meminta Direksi PAM JAYA yang terdiri atas Direktur Utama (Arief Nasrudin), Direktur 

Teknik (Akhmad Santika), dan Direktur Strategi Dan Bisnis (Anugrah Esa) untuk 

mempertanggungjawabkan kepada Publik atas sejumlah dampak sosial lingkungan yang muncul dari Proyek Sistem Penyediaan Air Minum", tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin berkomitmen untuk mengkawal masalah ini.

"Kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin akan melakukan konsolidasi serta aksi dalam waktu dekat untuk mengkawal permasalahan ini dapat dituntaskan oleh para pihak yang bertanggungjawab penuh dalam Proyek SPAM. Kami tidak mau masyarakat menjadi korban atas proyek yang tidak ramah lingkungan dan menyulitkan aktivitas masyarakat sekitar". Pungkas, Hasan Renyaan Koordinator Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin.

Share:

Read More

Amsir Salah Renoat: Israel Gegabah Salah Pilih Lawan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perang yang terjadi beberapa hari terakhir, antara Republik Islam Iran dan Israel bukanlah perang biasa, saat negeri para Mullah sedang tidak ingin bermusuhan, mencari masalah dengan negara manapun; Isreal justeru datang dengan penuh percaya diri untuk mengganggu tertib sosial di negeri para Mullah. Jelas, ini adalah sebuah langkah konyol yang mengonfirmasi kebodohan Israel atas rasa percaya diri dan superioritas yang di banggakan-banggakan selama ini; Israel kecolongan, salah memilih lawan tanding, Israel sedang membangun jalan mereka sendiri menuju ambang kehancuran, persis seperti apa yang mereka lakukan di Palestina, mereka harus siap menerima segela konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat, ingat; yang mulai mencari masalah terlebih dahulu adalah Israel, bukan Iran. 

Ini adalah gempa geopolitik, yang secara nyata akan merobek seluruh asumsi Barat tentang superioritas militer dan kontrol kawasan. Iron Dome, Arrow, bahkan THAAD tak mampu membendung rudal-rudal hipersonik Iran. Fasilitas nuklir Israel yang selama ini dianggap suci dan tak tersentuh kini jadi target serangan langsung. Belum pernah terjadi dalam sejarah berdirinya Israel, Tel Aviv dan Dimona jadi zona bahaya, tak beda dari Gaza yang selama ini mereka gempur tanpa ampun. Dalam kerangka "Papan Catur Besar" karya Brzezinski, ini adalah saat di mana bidak yang selama ini digunakan oleh kekuatan Barat untuk menekan Timur akhirnya bangkit, dan justru menyerang ke jantung catur imperium itu sendiri.

Kehancuran Israel bukan lagi sebatas retorika ideologis. Fakta lapangan menunjukkannya. Kota-kota lumpuh, ekonomi panik, kekuatan udara terancam, dan, yang paling fatal, kepercayaan internal mulai goyah. Rezim yang selama ini berdiri di atas mitos ketaktersentuhan kini terpaksa meneguk kenyataan pahit: tidak ada lagi tempat aman di tanah yang mereka rebut dengan kekerasan. Rakyat Israel kini merasakan apa yang selama ini mereka abaikan dari jeritan Palestina: rasa takut, rasa terkurung, dan rasa ditinggalkan dunia. Sejarah sedang dibalikkan.

John J. Mearsheimer dalam "Tragedi Politik Kekuatan Besar", menjelaskan bahwa negara-negara besar bertindak ofensif bukan karena jahat, tetapi karena sistem internasional yang anarkis memaksa mereka untuk melindungi diri dengan cara menguasai. Israel selama ini bermain dalam logika itu—berambisi menjadi hegemon regional, mendorong proxy wars, dan menyerang siapa saja yang menghalangi proyek Israel Raya. Tapi dalam permainan kekuasaan yang brutal ini, Israel lupa satu hal penting: mereka bukan satu-satunya aktor. Dan kini, mereka berhadapan langsung dengan negara yang telah ditempa oleh embargo, perang, dan pengkhianatan selama hampir lima dekade—Iran yang tidak hanya punya rudal, tapi juga punya filosofi bertahan dan menyerang dengan visi jangka panjang.

Iran tak sedang bermain-main. Dalam setiap serangan, mereka menunjukkan presisi yang bukan main. Target mereka bukan sekadar simbol, tapi jantung vital militer dan politik Israel. Ini bukan serangan reaktif. Ini adalah strategi jangka panjang yang dirancang dengan matang, sebagai respons terhadap agresi dan proyek dominasi. Iran tidak ingin eksistensi Israel dipangkas sebagian. Iran ingin Israel tak lagi ada. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kontemporer, tujuan itu tidak terdengar utopis. Ia terdengar sangat realistis.

Susan Sontag mengingatkan kita dalam Regarding the Pain of Others, bahwa penderitaan bisa dibungkam melalui narasi. Tapi kini narasi itu sendiri tidak mampu menutup suara sirine di Tel Aviv. Narasi tentang “demokrasi satu-satunya di Timur Tengah” tak lagi menyentuh nurani siapa pun ketika gambar-gambar kehancuran Israel tersebar. Dunia, bahkan yang pro-Israel sekalipun, mulai bergeming dalam ketidakpastian. Tak ada yang menyangka bahwa negeri yang dulu mendikte Washington kini harus mengirim proposal ke Trump agar diselamatkan. Tapi bahkan Trump, yang biasanya gemar dengan provokasi, tahu betapa bahayanya menyentuh pemimpin tertinggi Iran. Permintaan untuk membunuh Ayatollah Khamenei ditolak. Dunia tahu: membunuh pemimpin spiritual Iran bukan hanya membuka babak baru perang, tapi menyegel nasib Israel untuk dihancurkan sepenuhnya.

Israel saat ini hidup dengan napas palsu. Sejumlah negara Arab yang selama ini berpura-pura netral ternyata membantu Israel mencegat rudal Iran. Tapi bahkan itu tidak cukup. Arab Saudi, Qatar, dan Jordania dilaporkan memberikan informasi lintasan rudal kepada Israel. Ini bukan solidaritas, ini kepanikan kolektif. Mereka tahu, jika Iran menang, maka seluruh proyek kolaboratif mereka dengan Israel akan runtuh. Tapi bantuan semacam itu hanya menunda—bukan menghentikan—kehancuran Israel. Sebab rudal Iran bukan hanya benda logam yang terbang, ia adalah simbol bahwa narasi monopoli kekuasaan Israel di kawasan telah tamat.

Banyak orang, terutama di Barat, masih beranggapan bahwa kekuatan militer adalah penentu segalanya. Tapi Iran membalik asumsi itu. Ketika kekuatan rudal dipadukan dengan daya tahan ideologis dan kesabaran sejarah, hasilnya adalah kekuatan yang tidak bisa dilumpuhkan dengan invasi biasa. Brzezinski memperingatkan dalam "Papan Catur Besar", bahwa siapapun yang kehilangan kendali atas Asia Tengah dan Timur Tengah akan kehilangan pijakan globalnya. Dan Israel sedang kehilangan itu.

Maka kini kita sampai pada pertanyaan kunci: bagaimana masa depan Timur Tengah? Jawabannya hanya satu: masa depan kawasan tidak akan melibatkan Israel sebagai kekuatan hegemonik lagi. Mungkin bahkan tidak melibatkan Israel sebagai negara. Rakyat dunia, jika benar-benar peduli pada keadilan dan kemanusiaan, harus mulai menyiapkan narasi pasca-Israel. Narasi yang membebaskan Palestina sepenuhnya, yang memulihkan hubungan regional yang selama ini dikotori normalisasi penuh kebohongan, dan yang akhirnya memungkinkan Timur Tengah menjadi kawasan yang tak lagi ditentukan oleh rudal AS atau veto PBB.

Israel sedang roboh. Bukan karena semata rudal, tapi karena bobroknya proyek kolonial modern yang sudah tak bisa dibela secara moral maupun praktis. Iran telah membuka gerbang sejarah baru, dan kini, yang tersisa hanyalah bagaimana dunia memilih berdiri: di sisi kehancuran yang sedang runtuh, atau di sisi kebangkitan yang sedang ditulis dengan darah, keberanian, dan keteguhan hati. Karena pada akhirnya, sebagaimana dicatat dalam semua teori geopolitik: tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan jika seluruh dunia mulai melihatnya sebagai aib yang harus dihentikan. Dan hari ini, Israel telah menjadi aib itu.

Share:

Read More

Faisal R Rahayaan, Politisi PAN, Kunjungan Bupati Maluku Tenggara dan Balai Jalan Provinsi di Kei Besar Selatan Barat

KABARMASA.COM, JAKARTA-Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Faisal R Rahayaan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Bupati Maluku Tenggara bersama tim dari Balai Jalan Provinsi Maluku ke Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Menurut Faisal, langkah ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah terluar, khususnya dalam hal pembangunan akses jalan yang layak. Ia menilai, kehadiran Bupati dan Balai Jalan Provinsi menunjukkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

“Saya mengapresiasi komitmen Bupati Maluku Tenggara dan Balai Jalan Provinsi yang telah turun langsung melihat kondisi lapangan. Ini adalah langkah konkret yang sangat dinanti oleh masyarakat, khususnya di Kei Besar Selatan Barat,” ujar Faisal. (14/06/2025).

Faisal juga berharap agar hasil tinjauan tersebut segera ditindaklanjuti dalam bentuk program perbaikan dan pembangunan jalan yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi dan pelayanan publik di daerah terpencil.

“Sebagai wakil masyarakat dan kader PAN, saya akan terus mengawal aspirasi ini agar pembangunan jalan di wilayah Kei Besar mendapatkan prioritas yang sepatutnya,” Pungkasnya 

Share:

Read More

KNPI Maluku Tenggara Dukung Penuh Sail to Kei di Ngiar Varat, 21–27 Juli 2025

KABARMASA.COM, JAKARTA-Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Pablo Rafra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momen penting bagi masyarakat Kepulauan Kei, khususnya generasi muda, untuk memperkenalkan potensi wisata bahari dan budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.

“Kami dari KNPI Maluku Tenggara menyambut baik dan siap mendukung penuh kegiatan Sail to Kei. Ini adalah ajang promosi daerah sekaligus bentuk kebangkitan pemuda Kei untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan budaya,” ujar Pablo Rafra (14/06/2025).

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Sail to Kei yang akan berlangsung di Ngiar Varat pada tanggal 21 hingga 27 Juli 2025.

Menurutnya, Sail to Kei tidak hanya menjadi perayaan kemaritiman, tetapi juga ruang sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemuda untuk membangun identitas dan kebanggaan akan kearifan lokal Kepulauan Kei.

KNPI Maluku Tenggara akan terlibat aktif dalam mendukung berbagai aspek kegiatan, mulai dari promosi digital, mobilisasi relawan pemuda, hingga fasilitasi kegiatan sosial dan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Sail to Kei.

DPD KNPI Maluku Tenggara juga berharap agar Sail to Kei di Ngiar Varat tahun ini menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Kami mengajak seluruh pemuda Maluku Tenggara untuk menjadi tuan rumah yang baik, aktif berkontribusi, dan menunjukkan bahwa generasi muda Kei adalah generasi yang siap membawa perubahan positif,” Pungkasnya 

Share:

Read More

Audiensi PK Himi Persis Jakarta Dengan DPRD DKI Jakarta: Serukan Fokus Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

KABARMASA COM, JAKARTA - Pimpinan Komisariat Himpunan Mahasiswi (PK Himi Persis) Jakarta menyampaikan aspirasi kepada DPRD DKI JAKARTA terkait permasalahan kekerasan seksual di dalam ranah pendidikan pada kamis, 12/6/25.

Aida Fitria, mahasiswa sekaligus Ketua Umum PK STAI PERSIS Jakarta, pada kesempatanya mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual perempuan dan anak secara umum per 2024 mencapai 2.041 kasus sampai 2025, yaitu 5.949 kasus meningkat menjadi 191,97%. Sedangkan, Kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melonjak. Jumlahnya mencapai 573 kasus pada 2024 atau meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, yakni 97%. Kemudian, sebagaimana ibu astri kuya di bidang pendidikan, apa upaya penanganan dalam masalah kekerasan seksual di ranah pendidikan. 

“Pada saat ini, belum ada upaya penanganan. Kecuali, No Viral No Justice. Kekerasan Seksual wanita dan anak, ini termasuk dalam KDRT juga. Dimana, Seorang pelaku melakukan KDRT, ia tidak dihukum. Tetapi, saya selalu berusaha menuntut pelaku untuk dapat dihukum“ Kata Astrid Kuya saat diskusi bersama.

Menanggapi aspirasi ini, Astrid Kuya, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa permasalahan kekerasan seksual harus nya pelaku segera di proses hukum, tidak menunggu viral terlebih dahulu. 

Sebab, kasus kekerasan seksual juga adalah bentuk perampahan hak hidup yang aman bagi Perempuan Indonesia, terkhusus diJakarta sebagai Pusta Kota harus memberikan ruang aman dalam hal konteks di ruang Pendidikan bagi perempuan.

Share:

Read More

BEMNUS DKI Jakarta Soroti RKUHAP Piere Lailossa Minta DPR Dan Kementerian Hukum Libatkan Mahasiswa

KABARMASA.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta menyatakan sikap kritis terhadap sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang tengah dibahas oleh DPR RI. Melalui kajian mendalam yang mereka susun, BEMNUS DKI menilai bahwa pembaruan hukum acara pidana harus mengutamakan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. (12/06/2025).

Dalam kajian tersebut, BEMNUS menyoroti kelemahan mendasar pada beberapa pasal, yang dinilai belum mencerminkan semangat check and balances, diferensiasi fungsional, dan due process of law.

Misalnya pada salah satu pasal RKUHAP yang hanya memberi ruang pengaduan internal ke atasan penyidik jika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, tanpa membuka jalur pengawasan lintas lembaga seperti kejaksaan. Hal ini dikhawatirkan memperlemah akuntabilitas penyidik dan membuka potensi abuse of power.

BEM Nusantara DKI Jakarta juga menyoroti peran advokat dalam tahap penyidikan yang harusnya dibuat berimbang dengan penyidik agar terciptanya prinsip keadilan prosedural dan memperkuat fungsi kontrol eksternal terhadap penyidik.

Selain itu, terkait ruang lingkup praperadilan dinilai belum cukup untuk menguji keabsahan cara perolehan alat bukti oleh aparat penegak hukum. BEMNUS mengusulkan agar pengadilan diberikan wewenang memutus legalitas penyitaan, penggeledahan, hingga penyadapan agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil sejak awal.

Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, Piere A.L. Lailossa, menyatakan bahwa pembahasan RKUHAP ini merupakan momentum penting untuk melakukan rekonstruksi hukum acara pidana yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan dan partisipasi publik. “Pembaruan KUHAP bukan hanya soal teknis hukum, tapi soal jaminan atas perlindungan hak warga negara. Kami memandang RKUHAP yang ada sekarang masih belum cukup progresif dalam melindungi pelapor, tersangka, maupun korban dalam proses pidana,” tegas Piere. Lebih lanjut, Piere juga mengumumkan bahwa pihaknya berencana mengajukan permohonan resmi untuk melakukan penyampaian pendapat di hadapan DPR RI maupun Kementerian Hukum. Langkah ini diambil agar mahasiswa turut memberikan kontribusi pemikiran substantif terhadap arah pembentukan hukum acara pidana ke depan. 

"Kami tengah menyiapkan surat niat resmi untuk menyampaikan aspirasi ke DPR maupun Kementerian Hukum. Sudah saatnya mahasiswa tidak hanya mengkritik di luar, tapi juga hadir sebagai mitra intelektual dalam proses legislasi,” ujar Piere.

Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa dalam ruang-ruang pembentukan kebijakan hukum bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai kekuatan moral dan akademik yang membawa perspektif rakyat dan nilai-nilai keadilan konstitusional.

Dengan sikap ini, BEMNUS DKI Jakarta menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal proses pembaruan hukum acara pidana demi mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, akuntabel, dan berpihak pada hak asasi manusia.

Share:

Read More

Asosiasi Pegiat Tol Laut Indonesia Mendesak Kemendag RI Dan Kemenhub RI Terkait Dugaan Politisasi Dan Pelanggaran Kebijakan Tol Laut

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa dari Asosiasi Pegiat Tol Laut Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

Mereka menggelar aksi menuntut penghentian politisasi kebijakan program tol laut. Pasalnya, program yang dicetuskan era Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Program Strategis Nasional ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).

Namun dalam realisasinya, banyak dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir orang yang ditopang oleh pemangku kebijakan.

“Program tol laut dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah T3P,” ujar Korlap aksi, Hasan Renyaan kepada wartawan, (12//06/2025).

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program tol laut masih banyak terdapat masalah, terutama yang baru saja terjadi adanya intervensi politik di daerah untuk membagi kuota muatan kapal tol laut berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan.

“Rekomendasi tersebut patut diduga hanya mengakomodir sebagian consignee yang merupakan bagian dari oligarki kekuasaan di daerah, mendiskriminasi hak consignee yang lain,” tegasnya.

Sehubungan dengan masalah itu maka pihaknya mengeluarkan beberapa tuntutan, di antaranya menyetop politisasi kebijakan program tol laut untuk kepentingan oligarki di daerah.

“Kami menuntut Kementerian Perhubungan untuk mempertegas kewenangan pembagian kuota muatan kapal tol laut sepenuhnya dilakukan oleh operator. Kami juga menuntut untuk mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan intervensi pembagian kuota muatan kapal tol laut,” tegas Sekretaris Asosiasi Pegiat Tol Indonesia, Muhammad Harif.

Pihaknya juga menuntut Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan kapal Kendaga Nusantara yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah T3P dan hanya melakukan pemborosan anggaran negara.

Aksi yang dilakukan di dua titik ini ditanggapi oleh perwakilan pemerintah.

“Aksi kami di terima oleh Pak Wildan Kasubdit Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Dalam diskusi itu, kami menolak intervensi Dinas Perdagangan untuk membagi kuota muatan kapal tol laut karena kewenangan membagi kuota muatan kapal tol laut merupakan kewenangan operator seperti Pelni, ASD,Djakarta Lloyd, Temas, Meratus, dan lain-lain,” ujar Harif.

Menurut dia, kewenangan Dinas Perdagangan seharusnya melakukan pengawasan harga barang yang diangkut melalui kapal tol laut untuk menekan disparitas harga di daerah 3TP.

“Pada aksi di Kementerian Perhubungan kami diterima dan berdiskusi dengan Ibu Yuli dan Pak Darus dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kemenhub,” ungkapnya.

“Kami menegaskan kepada Kemenhub agar kewenangan mengatur ruang muat kapal dan membagi kuota bookingan tol laut diserahkan sepenuhnya kepada operator kapal bukan kepada Dinas Perdagangan,” pungkas Harif.

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Se-Jakarta Menyatakan Sikap Penolakan Terhadap PON NTB 2028

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII pada tahun 2028. Bagi sebagian orang, ini disebut sebagai kesempatan emas untuk mempromosikan NTB di mata nasional. 

"Namun bagi kami, masyarakat sipil khususnya aliansi mahasiswa Nusa Tenggara Barat Se-Jakarta yang setiap hari menyaksikan denyut kehidupan rakyat kecil, PON bukanlah solusi melainkan masalah baru yang dikemas dalam bungkusan semu "Kebanggaan Daerah". Hari ini kami menyatakan dengan tegas, TOLAK PON NTB 2028. ujar, Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat se-Jakarta", (11/06/2025).

Lebih lanjut mereka menilai bahwa ada ketimpangan serius yang harus lebih diprioritaskan.

"PON bukan sekadar pesta olahraga, Ia adalah agenda negara yang memerlukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, akomodasi, transportasi, keamanan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat NTB masih bergulat dengan persoalan yang lebih mendasar seperti. Tingkat kemiskinan yang tinggi, Krisis air bersih di berbagai wilayah akibat perubahan iklim dan buruknya pengelolaan sumber daya air, Pendidikan yang tidak merata sekolah rusak dan kurangnya guru berkualitas, Fasilitas kesehatan minim serta mahalnya biaya pengobatan". Imbuhnya

Pembangunan PON, Penggusuran dan Perampasan Ruang Hidup

Berdasarkan pengalaman dari penyelenggaraan PON dan event-event besar lainnya di berbagai daerah, pembangunan stadion, arena olahraga, hotel, dan jalan tol selalu membawa dampak buruk bagi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus Lahan warga digusur secara paksa,Ruang hidup masyarakat adat dan petani terancam, Lingkungan sekitar dirusak untuk membuka jalan bagi kemajuan investor dan elite kekuasaan. Kami tidak ingin NTB menjadi ladang baru bagi oligarki properti dan korporasi yang akan membangun hotel-hotel megah di atas tanah yang dirampas dari rakyat.

Salah satu argumen utama yang terus didengungkan oleh para pendukung beserta dengan Jajaran pemerintahan PON adalah penyerapan tenaga kerja dan peluang ekonomi lokal, Tapi mari kita telusuri lebih jauh. Siapa yang sebenarnya mendapat pekerjaan? Dan pekerjaan seperti apa?. Dalam banyak pengalaman penyelenggaraan event besar di Indonesia, tenaga kerja lokal hanya dilibatkan sebagai buruh kasar berupah murah, tanpa jaminan kerja jangka panjang. Sementara posisi manajerial, teknis, dan pengelolaan proyek sering kali diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri, Lapangan kerja yang dijanjikan hanya bersifat sementara, tidak berkelanjutan dan tidak berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan Setelah event selesai rakyat kembali ke realitas lama tanpa pekerjaan tetap, tanpa keterampilan baru, dan tanpa perlindungan sosial.

Lebih dari itu Para pelaku UMKM lokal sering tersingkir karena kalah bersaing dengan vendor besar yang sudah diatur melalui tender, Pengusaha lokal hanya menjadi penonton ketika jaringan hotel, katering, dan transportasi dikuasai oleh perusahaan luar daerah. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat, PON justru membuka ruang lebih lebar untuk monopoli ekonomi dan liberalisasi sektor publik.

Kami tidak bisa diam melihat bagaimana PON 2028 terus dipromosikan oleh Gubernur M. Lalu Iqbal sebagai simbol  kemajuan dan kepercayaan nasional terhadap NTB. Narasi itu terdengar megah di podium, namun hampa di akar rumput. Sebagai pemimpin daerah, Gubernur seharusnya lebih peka terhadap kondisi riil masyarakat NTB, Ia seharusnya mendengarkan suara petani yang gagal panen karena kekeringan, mendengar keluhan buruh yang masih menerima upah murah, serta melihat anak-anak di pelosok yang belajar di sekolah reyot tanpa fasilitas memadai. Namun yang terjadi justru sebaliknya Alih-alih memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat, Gubernur lebih memilih mendorong proyek-proyek seremonial yang mahal dan elitis, seperti PON, Sikap ini menunjukkan jauh dari keberpihakan terhadap keadilan sosial dan malah memantapkan posisi sebagai pemimpin yang berorientasi citra, bukan substansi.

Lebih ironis lagi, ketika masyarakat mulai menyampaikan kritik terhadap PON, suara mereka tidak mendapat ruang. Bahkan beberapa aktivis yang menyuarakan penolakan disebut tidak cinta daerah atau menghambat pembangunan. Ini adalah retorika lama yang digunakan untuk membungkam oposisi. Kami ingin mengingatkan Pak Gubernur Kemajuan tidak diukur dari seberapa besar stadion dibangun, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang sejahtera. Kepercayaan nasional bukan dibuktikan dengan seremoni, tapi dengan keberanian melindungi rakyatnya dari eksploitasi dan ketimpangan. Jika Gubernur NTB tetap bersikeras mendorong PON tanpa membuka ruang dialog dengan publik, maka ia sedang menempatkan dirinya di sisi elit, bukan rakyat.

Rakyat Tidak Pernah Diajak Bicara

Satu hal yang paling menyakitkan, keputusan menjadi tuan rumah PON diambil tanpa partisipasi rakyat. Tidak ada forum rakyat, tidak ada diskusi publik, tidak ada ruang dengar bagi masyarakat adat, petani, nelayan, mahasiswa, dan perempuan. Ini adalah bentuk demokrasi semu dimana keputusan besar diambil oleh segelintir elite, lalu rakyat dipaksa menerima.

"Sehingga, kami dari Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Se-Jakarta Menolak PON NTB 2028, Tolak PON NTB! Bangun NTB dengan keadilan, bukan dengan kebangaan semu" pungkasnya.

Share:

Read More

Permohonan Audit Investigasi Gabungan Kepada Bareskrim Polri Terhadap Penyidikan Yang Melanggar Aturan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Tanahnya Diserobot, Seorang Lansia di Tangerang Mencari Keadilan Usai Dijerat Tersangka Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen

Seorang lansia bernama Li Sam Ronyu (68) harus mencari keadilan, usai kepemilikan tanahnya yang berada di Desa Teluknaga, Kabupaten Tangerang, diklaim oleh pihak ahli waris.

Tak hanya itu, dirinya juga dijadikan tersangka lantaran atas tudingan penyerobotan tanah yang sudah dibelinya sejak tahun 1994 silam.

Kuasa hukum Li Sam Ronyu, Rudi Situmorang mengatakan, peristiwa ini bermula ketika kliennya membeli tanah seluas 20 ribu meter persegi.

Saat itu, lanjut Rudi, tanah puluhan ribu meter persegi tersebut, dilakukan jual beli, mendasar pada empat akta jual beli (AJB).

“Pembelian dilakukan berdasarkan empat akta jual beli (AJB) resmi, dengan bukti pembayaran melalui bank, serta kewajiban pajak tanah yang selalu dipenuhi hingga hari ini,” kata Rudi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

Rudi juga menjelaskan, jika kliennya selalu memenuhi kewajiban selalu kepemilikan tanah dengan selalu membayar pajak tahunan.

“Kewajiban membayar pajak tanah yang selalu dipenuhi hingga hari ini,” jelasnya.

Rudi mengaku, sungguh tidak menyangka, kliennya yang melakukan transaksi pembelian tanah secara legal, dan selalu membayar pajak atas tanah tersebut justru menjadi tersangka atas tudingan pemalsuan dokumen.

“Beliau seorang ibu lanjut usia, yang taat hukum dan membayar pajak justru ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen,” ungkapnya.

Rudi menilai, jika perkara ini bisa terjadi lantaran pemilik lahan yang sah menjual tanah tersebut secara legal.

Kemudian, saat ini pihak ahli waris mempersoalkan penjualan tanah tersebut.

Kemudian, Rudi menduga, ada pihak ahli waris yang melakukan rekayasa dokumen tanah, dengan mengajukan kehilangan AJB di Kantor Polisi. 

“Kemudian Ahli Waris menyuruh orang lain untuk melaporkan Klien kami dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan dan dokumen tanah yang mana dokumen tersebut tidak pernah diakui karena yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah pihak BPN, padahal tanah tersebut dibeli

dari orang tua melalui proses resmi,” jelasnya.

Li Sam Ronyu juga, lanjut Rudi, telah ditetapkan menjadi tersangka tanpa melakukan pemeriksaan saksi kunci.

“Gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes

Polri menyatakan dengan jelas, jika perkara ini belum terdapat cukup bukti bahwa Li Sam Ronyu melakukan tindak pidana sebagaimana dipersangkakan,” ucapmya.

“Namun anehnya, penyidik tetap menetapkan klien kami sebagai tersangka. Hal ini kami nilai sebagai bentuk kriminalisasi sebuah upaya sistematis untuk merampas hak milik sah klien kami melalui jalur hukum yang menyimpang,” tambahnya.

Sebabnya, saat ini dirinya membuat laporan laporan kepada pihak Propam, Itwasum, dan Karowasidik untuk melakukan Audit Investigasi Gabungan terhadap Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/956/VIII/2024/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya.

“Kami menduga kuat ada keterlibatan oknum mafia tanah dalam perkara ini. Tidak sedikit laporan dan surat yang telah kami ajukan kepada instansi mulai dari Kepolisian RI, BPN, Ombudsman, hingga DPR RI,” jelasnya.

Rudi mengaku, dirinya hanya menuntut keadilan atas kejadian yang menimpa kliennya.

Ia menilai, kejadian yang menimpa kliennya saat ini sangat memprihatinkan, dan dinilai bisa menimpa siapapun.

“Kami menuntut keadilan, bukan sekadar untuk Li Sam Ronyu, tapi untuk seluruh

rakyat Indonesia yang menghadapi ancaman serupa,” ungkapnya.

Rudi mnegatakan, jangan sampai hukum disalahgunakan. Hukum yang seharusnya diterapkan untuk menegakan keadilan, jangan sampai digunakan sebagai alat untuk menjerat warga.

“Sebab jika hukum bisa dijadikan alat untuk menghancurkan warga yang sah secara hukum, maka kita semua berisiko menjadi korban berikutnya. Jangan biarkan keadilan dikangkangi oleh kekuasaan dan uang,” tandasnya.

Share:

Read More

Sekolah Lontara Resmi Diluncurkan di Jakarta Sebagai Terobosan Pedagogi Kebudayaan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sekolah Lontara resmi diluncurkan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di kediaman almarhum Ahmad Nurhani, Jl. Ki Mangunsarkoro No. 15, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu pagi (8/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian bahasa, aksara, dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan melalui pendekatan edukatif dan digital.

Acara peluncuran dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan perwakilan komunitas Sulawesi Selatan dari berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Tuan rumah, Huri, membuka kegiatan dengan menyampaikan dukungan penuh terhadap pelestarian warisan budaya melalui jalur pendidikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, turut memberikan sambutan yang disampaikan melalui perwakilan. Dalam sambutannya, Tamsil menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Lontara sebagai wadah pembelajaran budaya berbasis akar lokal. Ia menilai inisiatif ini sebagai bagian penting dalam memperkuat identitas generasi muda Sulawesi Selatan.

“Sekolah Lontara merupakan langkah konkret untuk menjaga bahasa dan nilai-nilai luhur Sulawesi Selatan agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi masa kini,” ujar Tamsil dalam sambutan tertulisnya.

Ketua PB IKAMI SULSEL, Juga Andi In’mul Hasan, mengapresiasi Program Sekolah Lontara ini, yang menjadi wadah belajar bersama mahasiswa perantauan, tentu perlu dukungan dari berbagai pihak dan elemen sebagai keberlanjutan program ini.

Dua budayawan Sulawesi Selatan, Aras Prabowo dan Abdi Mahesa, hadir menyampaikan pandangan mengenai pentingnya literasi budaya di tengah perkembangan zaman. Keduanya menekankan bahwa pelestarian aksara dan bahasa merupakan fondasi dalam menjaga kesinambungan identitas masyarakat daerah.

Sekolah Lontara dirancang sebagai program pembelajaran yang menggabungkan sistem daring dan luring. Materi yang disajikan meliputi pengenalan aksara Lontara, struktur bahasa Bugis-Makassar, pepatah adat, sejarah peradaban, serta kesenian tradisional Sulawesi Selatan. Program ini terbuka bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, hingga diaspora Sulawesi Selatan di luar negeri.

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai cabang IKAMI Sulsel, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), serta komunitas diaspora dari Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi model pembelajaran budaya bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini akan berlanjut dalam bentuk kelas berkala yang dapat diakses oleh peserta dari berbagai daerah melalui platform digital yang telah disiapkan.

Share:

Read More

Ketua Umum GEMPAR, Rein Lailossa Desak Penegakan Hukum secara Transparan atas Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online

KABARMASA.COM, JAKARTA- Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat (GEMPAR), Rein Lailossa, menyampaikan pandangannya atas maraknya pemberitaan terkait kasus judi online yang turut menyebut nama Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Republik Indonesia yang juga merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurut Rein, informasi yang berkembang di ruang publik, khususnya dalam pemberitaan media dan jalannya proses persidangan, perlu ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, agar dilakukan klarifikasi dan penyelidikan secara menyeluruh.

“Dari sejumlah media, kami membaca adanya penyebutan nama Budi Arie Setiadi dalam sidang kasus judi online, serta adanya dugaan bahwa pengangkatan Adhi Suryadarma, yang kini menjadi terdakwa, merupakan hasil rekomendasi langsung dari yang bersangkutan saat masih menjabat sebagai Menteri Kominfo. Kami menilai, informasi-informasi tersebut perlu diuji secara hukum dan tidak dibiarkan menggantung di ruang publik,” ujarnya, (08/06/2025). 

Ia menambahkan bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, perlu menunjukkan sikap independen dan objektif dalam menangani kasus ini.

“Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika ada nama-nama yang muncul dalam proses hukum, seperti Budi Arie, maka harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Terkait pernyataan Teguh Arifiyadi, mantan Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menyebut bahwa pengangkatan Adhi Suryadarma berasal dari rekomendasi langsung Budi Arie, Rein menilai bahwa aspek etik dan administratif dalam proses pengangkatan pejabat publik harus menjadi perhatian.

“Kami tidak menyimpulkan bahwa Budi Arie bersalah. Namun, apabila benar pengangkatan terdakwa Adhi merupakan hasil rekomendasi tanpa proses seleksi terbuka dan akuntabel, maka hal tersebut patut ditelusuri. Karena menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Rein juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan evaluasi terhadap posisi Budi Arie Setiadi sebagai menteri, demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.

“Pasal 17 UUD 1945 secara jelas memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Jika seorang menteri telah menjadi perbincangan luas karena diduga memiliki kaitan dengan kasus besar seperti judi online, maka langkah evaluasi perlu dipertimbangkan secara serius. Jangan sampai Asta Cita Presiden dijalankan oleh sosok yang dipertanyakan integritasnya oleh publik,” Ujarnya 

Di akhir pernyataannya, Rein Lailossa menegaskan bahwa GEMPAR akan terus mengawal isu ini dan mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk ikut serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus judi online.

“Saya, Rein Lailossa, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat, menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk terus mengawal penegakan hukum dalam kasus judi online ini secara kritis namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” Pungkasnya 

Share:

Read More

Sukses Melaksanakan Hewan Kurban, Anggota DPRD Prov kepri Mesrawati Tampubolon, S.E.,M.H. Ikut Berpartisipasi Kurban

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Warga RW.08/RT.01-RT.06 antusias melihat hewan kurban di Masjid Mubarakatul Ikhlas, terdapat sapi dan kambing begitu banyaknya di perkerangan mesjit yang nantinya di sembelih untuk kurban idul adha dini hari. (07/06/2025)

Salah satu Anggota dewan dapil 4 Kepulauan Riau (Kepri) sebut saja Mesrawati Tampubolon, S.E.,M.H. Bersama Ketua RW.08 Eko Santoso Ikut berpatipasi berkurban 1 ekor sapi di mesjid Mubarakatul Ikhlas serta warga lainnya.

Mesrawati Tampubolon, S.E.,M.H., menyampaikan bahwa kegiatan idul adha kurban ini merupakan kegiatan rutinitas yang di laksanakan oleh RW.08/RT.01-RT.06 dan panitia pelaksana kurban.

“Kami mengajak warga RW.08/RT.01-RT.06 untuk berpatipasi menyukseskan pemotongan kurban dan seta membagikan kepada warga kita”, tegasnya

Puluhan panitia RW.08 - RT.01-RT06 begitu antusias melaksanakan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing, total sapi 7 ekor dan kambing ada 9 ekor dalam perkarangan mesjid

Lanjut penyembelihan hewan kurban di hari kedua idul adha, panitia dari penyembelihan hinga motong memotong hewan kurban dan membagi potongan daging ke dalam kantong, dari jam 07 pagi hinga selesai pembagian ke warga RW.08/RT.01-RT.06

Disaat pembagian daging kurban, warga dapat kupon kurban akan mengantri sesuai RT masing-masing yang akan di bagikan langsung Bapak RT atau Ibu RT kepada warganya, dalam antrian terdapat ratusan warga RW.08 mengantri dengan tertip.

“Panitia pelaksana RW.08 menyampaiakn kepada warganya untuk tetap tenang, semua warga pasti dapat bagian sesuai kupon kurban yang sudah di bagikan oleh RW/RT”. Pungkasnya

Semoga idul adha di tahun yang akan datang warga RW.08/RT.01-RT.06 dapat lebih banyak lagi ikut serta dalam kurban. Tutup Mesrawati tampubolon, S.E.,M.H(Red)

Share:

Read More

Gelar Agenda Tahunan Idul Adha Poros Muda Indonesia Berbagi Qurban

KABARMASA.COM, JAKARTA - Acara ini  merupakan acara tahunannyang sudah di laksanankan berturut - turut, sebuah bentuk menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, kami melaksanakan pemotongan hewan qurban 2  ekor sapi dan 2 kambing.

Ketua umum poros muda indonesia Frans fredy S.H sekjend Afad usasra S.H Serta ketua pelaksana Ardi wirawan S.H dan jajaran mengucapkan terimakasih kepada Para pihak yang terlibat dan telah ikut membantu.

“Daging qurban kita bagikan kepada yang berhak dan juga pengurus serta masyarakat sekitar,” tutur Ardi Wirawan Ketua Pelaksana, Jumat (6/6/2025).

Qurban mengingatkan sebagai umat Islam, tolong menolong dijalan Allah harus dilakukan. Apalagi qurban merupakan perintah Allah melalui peristiwa Nabi Ibrahim.

“Kami Poros Muda Indonesia berkomitmen untuk membantu cita-cita luhur Indonesia yakni kesejahteraan, adil dan makmur,” ucapnya.

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih, terimakasih kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu, mensukseskan acara kami, tutup afad.

Share:

Read More

Raja Ampat Diambang Kehancuran: Tambang Nikel Ancam Surga Laut Dunia.Forum Gen-Z Nusantara: Pemerintah Tunduk pada Oligarki, Bukan Lingkungan

 KABARMASA.COM, JAKARTA -Raja Ampat, salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia, kini berada di ujung tanduk. Ancaman serius datang bukan dari bencana alam, tetapi dari aktivitas tambang nikel yang mulai merambah wilayah sensitif ekologis. Kawasan yang dikenal sebagai jantung keanekaragaman hayati laut global kini terancam rusak parah akibat kerakusan industri ekstraktif.

Rahmat Rahayaan, Ketua Umum Forum Gen-Z Nusantara, menyampaikan pernyataan tegas atas situasi ini. Rahmat juga mengkritik keras pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiaran praktik tambang di wilayah Raja Ampat.

 “Ini bukan hanya soal lingkungan yang rusak. Ini adalah kejahatan ekologis, pengkhianatan terhadap masa depan. Pemerintah bukannya menjaga warisan dunia, tapi malah membuka jalan bagi perusakan atas nama investasi,” ujarnya, (05/06/2025).

Menurutnya, keberadaan tambang nikel di Raja Ampat tak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam. Ia menilai bahwa proyek-proyek tambang seperti ini adalah bentuk kolonialisme modern membungkam suara lokal demi keuntungan segelintir elite.

“Kita sedang menyaksikan bagaimana alam diperdagangkan, bagaimana ruang hidup masyarakat Papua Barat dijadikan ladang eksploitasi. Negara hadir bukan sebagai pelindung, tetapi justru sebagai fasilitator kerusakan,”

Rahmat juga mengungkapkan bahwa Forum Gen-Z Nusantara mendesak pencabutan seluruh izin tambang di wilayah Raja Ampat dan menuntut audit menyeluruh terhadap proses perizinannya. 

“Diam adalah kejahatan. Melawan eksploitasi adalah kewajiban moral generasi kita. Raja Ampat bukan milik investor, Raja Ampat adalah milik umat manusia dan generasi yang belum lahir.” Pungkasnya.

Share:

Read More

KETUA PKP HIMA PERSIS JAKARTA: DEMI KEMANUSIAAN PRESIDEN HARUS HENTIKAN PENAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DAN CIREBON

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pada poin “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”


Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil masyarakat atau atas landasan kepentingan negara sekalipun tetapi abai terhadap alam dan manusia yang merasakan dampak buruknya. 

Mari cernah sebua adagium “Salus Populi Suprema Lex Esto” artinya adalah  "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi." Dan ini adalah sebuah Diktum yang pertama kali diungkapkan oleh Cicero yang kerap saat ini dipakai oleh para pegiat hukum, khusus nya di Indonesia.

Maka dari pengelolaan tambang kaitanya dengan sumber daya mineral atau sumber daya alam di tanah air dengan tujuan kesejahteraan wajib hukumnya untuk dapat memastikan keadilan dan keselamatan hidup rakyat tidak ditumbalkan, termaksud di sini adanya pengelolaan tambang di suatu wilayah oleh Negara seperti yang terjadi di Raja Ampat dan Cirebon agar tidak menciptakan dampak kerusakan lingkungan atau alam yang berakibat buruk terhadap kelangsungan alam dan hidup disuatu wilayah. 

Dan beberapa dampak keburukan akibat dari pengelolaan tambang yang terjadi dapat juga menimbulkan kerusakan seperti Hutan dibabat, flora dan fauna hilang, sungai, laut, dan mata air rusak dan tercemar, polusi udara, terumbu karang rusak, perampasan lahan serta pelanggaran hak masyarakat adat dan komunitas lokal, banjir, hilangnya mata pencaharian lokal, Pelanggaran hak pekerja, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan adanya korupsi.

Maka dari itu, di mana tambang nikel termasuk sumber daya mineral di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam pengelolaan dan regulasi terkait pertambangan nikel di Indonesia. Maka Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut bertanggungjawab dalam teragedi kemanusiaan yang terjadi akibat dari dampak kerusakan alam dan keselamatan rakyat di sekitar tambang. 

Memang, kebijakan pemerintah telah mengusahakan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah dari tambang nikel, termasuk dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel adalah hal baik, tetapi dengan merampas hak konstitusional warga negara adalah bentuk pengancaman keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, dan meniadakan keselamatan rakyat adalah sebuah bencana kemanusiaan.

Oleh sebab itu, lewat ketua bidang politik & kebijakan publik HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM-JAKARTA (HIMA PERSIS JAKARTA), kami meminta kepada pemerintah pusat lewat Presiden Prabowo Subianto atas dasar UUD NRI 1945 dan demi keselamatan Rakyat sebagai hukum tertinggi maka, hentikanlah proyek pengelolaan tambang yang ada di Raja Ampat dan Cirebon sebagai bentuk keberpihakan Presiden terhadap kepentingan Rakyat Indonesia.

Share:

Read More

PC PMII Aspirasi PLN Batam atas Program Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, 1 Juni 2025 – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam menyampaikan apresiasi tinggi terhadap PT PLN Batam yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung dunia pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. 

Langkah ini sejalan dengan visi PMII Batam untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Ketua PC PMII Batam, Riyan Prayogi, menyatakan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian PLN Batam terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Batam. 

“Kami mengapresiasi PLN Batam yang tidak hanya fokus pada sektor kelistrikan, tetapi juga peduli terhadap pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui program beasiswa ini,” ujarnya.

PMII Batam berharap agar program beasiswa ini dapat menjadi stimulus bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam mendukung pendidikan di Batam. “Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Batam sebagai kota yang cerdas dan berdaya saing tinggi,” tambah Riyan.

PMII Batam berharap agar kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan perusahaan seperti PLN Batam dapat terus terjalin untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Batam.(Red)

Share:

Read More

Profil Angga Raka Komut Baru Telkom Gantikan Bambang Brodjonegoro

KABARMASA.COM, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Telkom Indonesia (TLKM) mengangkat Angga Raka Prabowo menjadi komisaris utama perusahaan. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) tersebut akan menggantikan posisi Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang telah mengundurkan diri dari kursi Komisaris Utama/Komisaris Independen Telkom pada 10 April 2025

Bambang mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI) yang dalam kontrak dengan ADBI melarang adanya rangkap jabatan pada entitas bisnis termasuk di Badan Usaha Milik Negara.

Profil Angga Raka

Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto. Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi dan Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Alumni jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya tersebut resmi menjabat sebagai Wamen Komdigi sejak 19 Agustus 2024.

Pada tahun 2018, namanya sempat mencuat lantaran tercantum sebagai CEO dalam susunan direksi tabloid Independent Observer.

Tabloid itu menarik perhatian publik pada 2018, sebab hadir menjelang pemilu 2019. Kala itu, Independent Observer kerap melempar kritik keras untuk periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Angga merupakan kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017.

Angga kerap berkecimpung di bidang media. Sampai saat ini, ia juga masih mengurus media Partai Gerindra. Selain itu, saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) merangkap Ketua Badan Komunikasi Gerindra.

Angga juga kembali mendapat sorotan pada tahun 2021, ketika Prabowo memperkenalkan dirinya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) pada 2021.

Share:

Read More

Afad Usasra Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia Lautan Manusia di Jobfair Pemerintah Bekasi Harus Mawas Diri

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Perlu di ketahui banyak angkatan siap kerja yang belum mendapatkan kerja, sangat di sayangkan campur tangan pemerintah yang lambat, pembuatan lapangan pekerjaan yang tidak terlihat jelas faktanya, job fair yang mebeludak isi nya hanya lamar kerja dengan barcode para perusahaan di stand - stand yang di sediakan. (27 Mei 2025)

Sangat di sayangkan apabila angkatan kerja yang harusnya produktif dan bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan, padahal di Bekasi sangat banyak perusahaan namun dalam perusahaan -perusahaan di sana banyak yang hanya memasang stand namun tidak membuka lowongan.

Di sini ada yang perlu dilakukan di dalam pemerintah sendiri bukan sekedar pencitraan dan janji - janji, Hannya ada saran kumpulkan para pengusaha muda, suport mereka, baik moril dan materil berikan mereka jalan agar bisa membuka lapangan pekerjaan.

Kami Pehuma Verde Justitia siap membantu menuntaskan pengangguran, dan siap berkolaborasi menciptakan lapangan kerja, karena kami kerja nyata bukan hanya janji - Janji, salah satu usaha yang sudah kami lakukan adalah sosialisasi hukum, advokasi hukum, pembuatan perusahaan media, pembuatan umkm makanan.

Pemerintah kabupaten Bekasi harus bisa berkolaborasi dengan para, intelektual, pengusaha yang peduli terhadap daerahnya, namun tetap kami memberikan apresiasi terhadap terlaksananya jobfair, walaupun belum maksimal, di karenakan, di sana hanya ada sosialisasi lowongan, namun tidak ada interview di tempat, dan juga ada beberapa perusahaan yang hanya membagikan info website perusahaan nya walaupun sedang tidak membuka lowongan kerja.

Dalam hal ini Afad Usasra S.H MH (c) direktur eksekutif pehuma, ada beberapa masukan yaitu kumpulkan para intelektual muda, terima aspirasinya support kegiatan nya yang tujuan nya membuka lapangan pekerjaan, kabupaten Bekasi harus maju harus maju dan cekatan.

Share:

Read More

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Hadir Lagi! Berlaku Mulai 5 Juni 2025

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakatan, insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

Adapun, paket kebijakan stimulus ekonomi ini dirumuskan pada rapat koordinasi yang dipimpin Airlangga di Jakarta, Jumat (23/5/2025). 

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).

Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni-Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. 

 

 

Share:

Read More

Pengumuman! Shell Jual Seluruh SPBU di Indonesia, Ini Pembelinya

KABARMASA.COM, JAKARTA - PT Shell Indonesia menjual seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Pihak pembeli yakni perusahaan patungan Citadel Pacific Limited dan Sefas Group. 

“Pengalihan kepemilikan bisnis ini tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia,” bunyi keterangan yang dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, Jumat (23/5/2025).

 

Pihak manajemen menjelaskan, kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa. Proses pengalihan kepemilikan diharapkan terjadi pada tahun depan. 

Setelah proses tersebut selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek. Sementara produk BBM akan dipasok melalui Shell.

Shell juga memastikan pelanggan akan terus dapat mengakses produk BBM berkualitas tinggi.

Dijelaskan, pengalihan kepemilikan merupakan bagian dari strategi Shell untuk transformasi portofolio dan sejalan dengan komitmen Capital Markets Day Shell.

 

 

Share:

Read More