KABARMASA.COM, JAKARTA-Pelaksanaan serah terima jabatan dalam rangkaian Kongres X Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang berlangsung di Balai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2–5 Februari menuai kritik serius dari sejumlah peserta dan cabang. Proses tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERMAHI. (05/02/2026)
Secara organisatoris, Saiful Salim telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAHI sebelum Kongres X diselenggarakan. Dengan pengunduran diri tersebut, yang bersangkutan secara konstitusional tidak lagi memiliki legitimasi struktural untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, posisi kepemimpinan DPN PERMAHI disebut telah melebur dan direpresentasikan oleh Farah Fahmi Namakule, meskipun proses penetapan tersebut tidak melalui mekanisme formal yang diatur secara tegas dalam konstitusi organisasi.
Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan serah terima jabatan pada Kongres X PERMAHI dari Saiful Salim kepada Azhar Sidiq S dinilai tidak sah secara konstitusional. Subjek yang menyerahkan jabatan tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum aktif, sehingga kehilangan kewenangan hukum-organisatoris untuk melakukan serah terima kepemimpinan kepada pihak manapun.
Sebagian besar menilai bahwa praktik ini telah menimbulkan cacat legitimasi terhadap hasil Kongres X PERMAHI serta membuka ruang konflik struktural dan sengketa internal di kemudian hari. Oleh karena itu, desakan agar dilakukan klarifikasi, evaluasi, dan penataan ulang secara konstitusional terhadap seluruh rangkaian keputusan kongres terus menguat, demi menjaga kepastian hukum internal, marwah organisasi, serta prinsip demokrasi dalam tubuh PERMAHI.
No comments:
Post a Comment