Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mendorong penguatan institusi Polri yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip HAM.
Ketua PMII Batam, Suhardi, menegaskan bahwa reformasi Polri harus menjadi agenda strategis dalam konsolidasi demokrasi, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai HAM dan keadilan.
Mahasiswa juga menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Batam, Muryadi Aguspriawan, menambahkan bahwa reformasi Polri perlu dimulai dari peningkatan kualitas SDM melalui sistem meritokrasi dan menjunjung tinggi supremasi sipil.
Sementara itu, Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Dedy Wahyudi Hasibuan, menekankan bahwa reformasi Polri harus menyeluruh, mencakup aspek kelembagaan, budaya organisasi, dan pengawasan. Ia juga menilai program MBG perlu didukung tata kelola yang terintegrasi agar efektif.
Terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Dedy mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan.
Menurutnya, tanpa akuntabilitas yang kuat, terdapat potensi penyimpangan, termasuk risiko pengelolaan keuangan yang tidak transparan.
Ia menambahkan, dalam prinsip koperasi, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab anggota, sehingga diperlukan literasi dan transparansi agar program benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K, M.H, menyampaikan apresiasi atas masukan mahasiswa dan menegaskan bahwa Polri terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari pembenahan institusi.
Audiensi ditutup dengan penyerahan policy brief serta cendera mata dari PMII Batam sebagai bentuk apresiasi atas terjaganya situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Kepulauan Riau.(Tim/Red)
No comments:
Post a Comment