KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak H. Ade Sukron, S.HI., M.si, bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, menerima audiensi penting dari perwakilan Aliansi Honorer Non Database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis.
Audiensi ini menjadi wadah bagi
para tenaga honorer untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait
kejelasan status kepegawaian, khususnya dalam menghadapi proses rekrutmen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024. Poin krusial yang
diangkat adalah nasib para honorer dengan status R4 (Kategori yang
belum terdata/terekrut) yang selama ini belum mendapatkan kejelasan
dan pengakuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Perwakilan honorer menekankan
bahwa mayoritas dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun di berbagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dedikasi tinggi, namun hingga kini
status mereka masih menggantung, tidak masuk dalam database resmi
BKN, sehingga berpotensi terancam tidak dapat mengikuti seleksi PPPK.
Menanggapi aspirasi tersebut,
Ketua DPRD, Bapak H. Ade Sukron, S.HI., M.si, didampingi jajaran Komisi I,
menyatakan komitmen penuh legislatif. "Kami memahami betul kegelisahan
saudara-saudara sekalian. Pengabdian Bapak/Ibu sekalian kepada Kabupaten Bekasi
tidak boleh disia-siakan," ujar Ketua DPRD.
Beliau menegaskan bahwa DPRD
bersama Komisi I akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan
koordinasi intensif bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait,
termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Tujuannya adalah mencari solusi terbaik dan berkeadilan bagi para honorer Non
Database BKN, khususnya dalam mengupayakan kebijakan afirmasi agar mereka
mendapat kesempatan yang layak.
DPRD Kabupaten Bekasi
menegaskan peran dan fungsinya sebagai jembatan aspirasi rakyat. "Kami
akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas, demi terciptanya kebijakan
yang benar-benar berpihak kepada para honorer yang telah lama mengabdi dan
berkontribusi besar bagi pelayanan publik di Kabupaten Bekasi," tutupnya.
Hasil audiensi ini menjadi langkah awal DPRD dalam memperjuangkan kejelasan
status ribuan tenaga honorer kategori R4.
No comments:
Post a Comment