Lumbung Aktivis Tanpa Bobot: Krisis Kepemimpinan Gerakan Mahasiswa di Kota Malang

 

KABARMASA.COM, MALANG - Di tengah gejolak politik nasional hari ini yang kian memburuk, Kota Malang yang dikenal sebagai basis penggerak aktivis mahasiswa justru dihadapkan pada persoalan fundamental lahirnya pemimpin aktivis yang minim identitas, integritas, dan kapasitas intelektual membuat roda pergerakan aktivis mahasiswa ikut mangkrak.

Kota Malang dikenal sebagai salah satu lumbung aktivisme mahasiswa di Indonesia. Dengan ratusan ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi PTN dan PTS, kota ini semestinya menjadi episentrum gerakan kritis yang mampu merespons kondisi bangsa secara cerdas dan bermartabat. Namun di balik reputasi itu, sebuah pertanyaan mendasar mulai mengemuka di hadapan publik akademik yakni: sudahkah pemimpin gerakan mahasiswa di kota Malang hari ini layak menyandang predikat itu?

"Aktivis yang hendak mengkritik pemerintah harusnya terlebih dahulu jujur sejak dalam pikiran sebelum bertindak. Tanpa kejujuran itu, marwah seorang aktivis hanya akan menjadi omong kosong di atas jalanan."

Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Di masa-masa genting seperti sekarang, ketika negara membutuhkan penyeimbang kekuasaan yang kritis dan bermoral, banyak pemimpin aksi mahasiswa yang tampil justru tanpa identitas kemahasiswaan yang jelas. Mereka bersuara keras, namun tidak dibekali kapasitas intelektual yang cukup untuk menopang argumentasi gerakan.

Identitas kemahasiswaan bukan sekadar kartu tanda mahasiswa. Ia adalah simbol dari sikap akademik, komitmen moral, dan rekam jejak yang mencerminkan bahwa seorang pemimpin gerakan memang lahir dari rahim intelektualisme kampus bukan sekedar massa yang mudah dipanaskan oleh isu sesaat.

Menjadi pertanyaan serius bagi kita semua: apakah organ-organ mahasiswa di Kota Malang hari ini mulai dari BEM, Senat Mahasiswa, hingga organisasi ekstra seperti PMII, HMI, IMM, dan lainnya telah memenuhi standar mutu seorang aktivis yang akademik? Apakah pemimpin yang mereka usung benar-benar hadir sebagai produk kaderisasi yang matang, ataukah hanya sebagai figur yang mengedepankan popularitas sesaat?

"Kota Malang adalah lumbung aktivis mahasiswa. Namun sayang, banyak pemimpin aktivis mahasiswa yang tampil di panggung gerakan tidak memiliki identitas dan bobot yang cukup untuk memimpin di masa genting negara seperti hari ini."

Kritik terhadap pemerintah adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Namun kritik yang bermartabat hanya bisa lahir dari jiwa yang bersih dan pikiran yang jernih. Seorang aktivis yang berbicara atas nama rakyat, sementara dirinya sendiri belum berdamai dengan kejujuran, hanya akan menciderai gerakan yang di pimpin.

Ini bukan seruan untuk diam. Ini adalah seruan untuk lebih serius dalam mempersiapkan diri. Kota Malang layak mendapatkan pemimpin-pemimpin muda yang tidak hanya lantang di jalanan, tetapi juga tajam di ruang diskusi, teguh dalam etika, dan dipercaya oleh publik sebagai seorang figur yang patut menjadi tauladan.

Di tengah situasi negara yang kian genting, muncul sebuah autokritik tajam mengenai arah dan kualitas kepemimpinan gerakan mahasiswa di "Kota Pendidikan" ini. Pertanyaan mendasar mencuat: masihkah para pemimpin aktivis mahasiswa hari ini memiliki bobot, identitas, dan integritas yang layak untuk memimpin barisan perlawanan?

Dalam sebuah iklim demokrasi, peran aktivis mahasiswa sebagai kelompok penekan (pressure group) untuk mengkritik kebijakan pemerintah adalah sebuah kewajiban. Kendati demikian, kritik tersebut menuntut satu prasyarat mutlak: kejujuran sejak dalam pikiran sebelum diwujudkan dalam tindakan. Tanpa kejujuran dan kemurnian niat, marwah aktivis akan dengan mudah terciderai oleh kepentingan pragmatis dan sifat yang serba reaksioner.

Tiga Pilar Pemimpin Ideal yang Kian Pudar

Untuk memimpin sebuah gerakan yang bermarwah, seorang pemimpin aktivis mahasiswa di tuntut untuk memenuhi tiga syarat ideal:

Intelektualitas: Kemampuan berpikir kritis, analitis, dan berbasis data, bukan sekadar agitasi kosong.

Moralitas: Etika, integritas, dan kejujuran dalam bersikap.

Elektabilitas: Penerimaan dan legitimasi dari akar rumput mahasiswa yang dipimpinnya.

Faktanya, publik dan civitas academika kini mulai mempertanyakan: Sudahkah organisasi mahasiswa khususnya di kota Malang hari ini, baik di level ekstra-kampus (PMII, HMI, GMNI, IMM, dll) maupun intra-kampus (BEM/DEMA), memenuhi ketiga syarat ini dalam memilih pucuk pimpinan mereka?

Krisis Identitas: Lupa Kuliah demi Popularitas dalam organisasi mahasiswa.

Sorotan paling tajam mengarah pada kompetensi dan identitas kemahasiswaan para pemimpin aktivis itu sendiri. Secara harfiah, seorang "aktivis mahasiswa" haruslah memiliki pijakan identitas yang jelas sebagai seorang akademisi yang aktif.

Ironisnya, realita di lapangan menunjukkan anomali yang memprihatinkan. Banyak pemimpin aktivis yang justru lupa pada tugas utamanya: menuntut ilmu. Banyak dari mereka yang kerap abai pada kewajiban akademis, jarang masuk kelas, dan menelantarkan kuliah.

Bahkan tak jarang, beredar preseden buruk di mana terdapat oknum yang secara de facto sudah tidak aktif kuliah atau status akademisnya patut dipertanyakan namun masih secara de jure memegang tongkat komando dalam pucuk pimpinan organisasi aktivis mahasiswa. Fenomena ini bahkan santer terdengar menimpa posisi-posisi strategis di beberapa kampus di kota malang, bahkan Koordinator BEM Malang Raya juga tidak luput dari perhatian publik akan identitas kemahasiswaan nya yang sempat menuai sorotan karena ketidak jelasan identitas sebagai seorang pemimpin organisasi aktivis mahasiswa di lingkup kota malang. Hal tersebut dapat di buktikan dalam laman resmi PDDIKTI yang berstatus mahasiswa Non-aktif 2025/2026- Ganjil

Mempertaruhkan Gerakan di Masa Genting

Kondisi ini jelas menjadi sebuah ironi. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, jika ia sendiri tidak mampu mempertanggungjawabkan status dan kewajiban akademisnya kepada kampus dan orang tuanya? Kegagalan dalam memanajemen diri sendiri adalah indikator awal rendahnya kompetensi dalam bersikap,hal yang terkadang secara tidak langsung dapat menciderai marwah aktivis mahasiswa.

Malang adalah lumbung aktivis, tetapi sungguh disayangkan jika hari ini masih banyak pemimpin gerakan yang kehilangan identitas kemahasiswaannya dan minim bobot intelektual. Di masa di mana negara sedang membutuhkan kontrol sosial yang kuat dan narasi perlawanan yang cerdas berbasis fakta sosial dan intelektualitas, gerakan mahasiswa harusnya tidak boleh dipimpin oleh sosok figur yang krisis identitas dan moralitas.

Kini, sudah saatnya organisasi intra maupun ekstra di kota malang melakukan reformasi total. Gerakan mahasiswa harus kembali ke khittah-nya: dipimpin oleh mereka yang tajam pikiran, luhur moralnya, dan jelas status akademisnya. Sebab, gerakan tanpa integritas hanyalah kerumunan tanpa arah.

Dari banyaknya tuntutan dalam isu nasional hari ini salah satu diantaranya adalah “Menuntut presiden mengakui kesalahan”. Namun hal tersebut terasa hambar ketika aktivis mahasiswa itu sendiri masih cendrung melakukan praktek yang salah dalam dunia aktivis.

Artikel: Krisis Kepemimpinan Aktivis Mahasiswa di Kota Malang

Opini  Gerakan Mahasiswa

Penulis; aktivis garis lurus

Share:

Read More

Mantan Ketua Organisasi Mahasiswa dan Pelajar Duduk Bersama Bahas Kondisi Indonesia Terkini

KABARMASA.COM, KEPULAUAN ROAU - Kota Batam, 13 Juni 2026 — Sejumlah mantan pimpinan organisasi mahasiswa dan pelajar di Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi dan silaturahmi untuk bertukar gagasan mengenai kondisi Indonesia terkini serta tantangan kebangsaan ke depan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Andre mantan Ketua Umum HMI Riau–Kepri, Husnul mantan Ketua Umum GMNI Kepri, Angga Ketua PC GMNI Batam, Tongku April mantan Sekretaris PKC PMII Riau–Kepri, Salafudin Zaenul Ardy, serta Muh. Dwi mantan Ketua Umum IPM Kepri.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebangsaan, para peserta membahas berbagai isu nasional mulai dari dinamika ekonomi, penguatan demokrasi, pembangunan sumber daya manusia, tantangan ketahanan pangan, hingga pentingnya menjaga persatuan di tengah perubahan global dan perkembangan teknologi.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa perbedaan latar belakang organisasi bukan menjadi penghalang untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dalam memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Pada kesempatan itu, Salafudin Zaenul Ardy atau di sapa akrab Ardy menyampaikan bahwa ruang dialog lintas organisasi dan lintas generasi penting untuk terus dijaga agar gagasan yang lahir tidak berhenti pada perdebatan, tetapi mampu menjadi kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak ruang kebersamaan dan pertukaran gagasan. Kita boleh berbeda latar organisasi, tetapi tujuan besarnya tetap sama, yaitu menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, serta mendorong generasi muda agar tetap kritis, produktif, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Mantan aktivis mahasiswa dan pelajar juga memiliki tanggung jawab moral untuk tetap hadir memberikan pemikiran yang konstruktif,” ujar Salafudin Zaenul Ardy.

Andri Fitri Yanto menekankan pentingnya posisi pemuda sebagai penggerak pembangunan daerah.

“Kekuatan pemuda Batam dan Kepulauan Riau sangat menunjang kemajuan daerah, khususnya Batam dan Kepri. Pemuda menjadi inti dari setiap pergerakan dan perubahan. Karena itu, ruang partisipasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas anak muda harus terus dibuka agar lahir gagasan serta inovasi yang mampu menjawab tantangan daerah maupun nasional,” ungkap Andri Fitri Yanto.

Angga menyoroti pentingnya menjaga semangat kritis dan kepedulian sosial dalam gerakan pemuda dan mahasiswa.

“Jika melihat sejarah, pemuda selalu menjadi titik awal lahirnya perubahan sosial, baik melalui gerakan kolektif maupun inisiatif mandiri. Saat ini, dalam konteks Indonesia khususnya Kepulauan Riau dan Kota Batam, perhatian terhadap persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial perlu terus menjadi bagian dari agenda publik yang diperjuangkan secara demokratis dan konstitusional. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting untuk tetap aktif menyampaikan gagasan, melakukan pengawasan sosial, dan menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, persatuan, ruang dialog, dan soliditas antarelemen pemuda perlu terus dijaga agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara kuat dan bertanggung jawab,” ujar Angga.

Husnul Husin Mahubessy memberikan perhatian pada kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi tantangan ketidakpastian dan membutuhkan pengawalan bersama dari masyarakat, khususnya generasi muda.

“Situasi ekonomi hari ini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana karena masyarakat menghadapi dinamika yang berubah cepat dan membutuhkan kepastian arah kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemuda perlu hadir sebagai kekuatan intelektual dan sosial yang ikut mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan umat,” ujar Husnul.

Sementara itu, Tongku April menekankan pentingnya menjaga tradisi dialog dan peran organisasi sebagai ruang pembentukan kepemimpinan.

“Organisasi mahasiswa dan kepemudaan sejak dahulu bukan hanya tempat berhimpun, tetapi juga ruang belajar membangun gagasan, etika berdiskusi, dan kepemimpinan. Di tengah tantangan bangsa saat ini, pemuda perlu memperkuat budaya literasi, memperluas ruang musyawarah, serta menghadirkan kritik yang konstruktif agar setiap proses pembangunan tetap berjalan dengan melibatkan aspirasi masyarakat,” ujar Tongku April.

Menurutnya, kontribusi generasi muda akan lebih kuat apabila dibangun melalui kolaborasi lintas organisasi dan orientasi pada kepentingan publik.

Adapun Muh. Dwi Ahmadsyah menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan kaderisasi dan pendidikan karakter generasi muda.

“Pemuda dan pelajar merupakan fondasi masa depan bangsa. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, dan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Ruang pendidikan dan organisasi harus terus menjadi tempat tumbuhnya nilai tersebut,” ujar Muh. Dwi.

Menurutnya, investasi terbesar bangsa bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga membangun kualitas manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.

Para peserta sepakat bahwa perbedaan organisasi dan pendekatan gerakan tidak boleh menghilangkan tujuan bersama, yakni menjaga demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi, memperkuat jejaring lintas organisasi, serta membuka ruang diskusi yang lebih luas demi Indonesia yang maju, berkeadilan, dan tetap menjunjung nilai persatuan. (Tim/Red)

Share:

Read More

PERMAHI Jakarta Timur dan BEM FH UNKRIS Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Kebakaran di Jiung Kemayoran

KABARMASA.COM, JAKARTA– Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jakarta Timur bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (BEM FH UNKRIS) melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (9/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas mahasiswa hukum terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Bantuan diserahkan secara langsung kepada warga korban kebakaran di lokasi pengungsian yang telah disediakan bagi para penyintas.

Sebagaimana diketahui, peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jiung, Kemayoran, mengakibatkan puluhan rumah warga terdampak dan memaksa sejumlah keluarga mengungsi untuk sementara waktu. Akibat kejadian tersebut, banyak warga kehilangan tempat tinggal serta kebutuhan pokok yang diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam kegiatan kemanusiaan ini, DPC PERMAHI Jakarta Timur dan BEM FH UNKRIS menyerahkan berbagai bantuan yang dihimpun dari pengurus serta pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas tersebut. Bantuan kemudian disalurkan langsung kepada warga di lokasi pengungsian guna memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan bantuan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PERMAHI Jakarta Timur bersama Ketua BEM FH UNKRIS beserta perwakilan pengurus organisasi mahasiswa yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para pengurus di lapangan menjadi bentuk komitmen nyata organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Pengurus Permahi Jakarta Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial mahasiswa untuk hadir dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

“Musibah kebakaran yang menimpa warga Jiung, Kemayoran, menjadi duka bagi kita semua. Sebagai organisasi mahasiswa hukum, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan bantuan sesuai kemampuan yang kami miliki. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua BEM FH UNKRIS menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, DPC PERMAHI Jakarta Timur dan BEM FH UNKRIS berharap semangat solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, serta dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi para korban pasca terjadinya musibah kebakaran.

Share:

Read More

PERMAHI Jakarta Timur Dorong Perubahan RUU Partai Politik Untuk Memperkuat Kualitas Demokrasi Menjelang Tahun Politik

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jakarta Timur menyelenggarakan Talk Show bertajuk “Urgensi Perubahan RUU Partai Politik Menjelang Tahun Politik: Menjamin Mutu Demokrasi” yang menghadirkan berbagai perspektif dari kalangan legislatif, akademisi, pemuda, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan para pemangku kebijakan dalam membahas arah reformasi sistem politik dan kepartaian Indonesia. DI Gedung Prof A Karim Universitas Krisnadwipayana, (08/06/2026).

Sebagai narasumber utama, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI menjelaskan bahwa pembahasan perubahan Undang-Undang Partai Politik tidak dapat dipisahkan dari agenda besar reformasi sistem politik nasional. Menurutnya, terdapat sejumlah regulasi yang saling berkaitan dan perlu ditata secara komprehensif, mulai dari Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hingga berbagai regulasi lain yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam paparannya, Ahmad Doli menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga oleh kualitas partai politik sebagai instrumen utama demokrasi. Ia menyoroti pentingnya penguatan demokrasi internal partai, transparansi organisasi, akuntabilitas pengelolaan partai, serta proses kaderisasi dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi harus mampu melahirkan sistem perwakilan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pembahasan undang-undang harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menghindari kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan akademisi, menjadi elemen penting dalam mengawal proses legislasi agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, akademisi hukum Dr. Herry Chairansyah, S.H., M.H. menyoroti berbagai tantangan demokrasi kontemporer yang menurutnya perlu dijawab melalui reformasi regulasi partai politik. Ia menilai bahwa partai politik sebagai pintu gerbang demokrasi harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi agar mampu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti oligarki politik, lemahnya pendidikan politik masyarakat, serta minimnya demokrasi internal partai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang. Ia juga menegaskan bahwa politik pada hakikatnya merupakan instrumen mulia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh kepentingan sempit yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Dari kalangan pemuda, Roberto Vaildo menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan demokrasi. Menurutnya, perubahan regulasi partai politik harus mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak muda agar dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik secara substantif, bukan hanya menjadi objek mobilisasi politik semata.

Senada dengan hal tersebut, Hasan Renyaan menyampaikan bahwa partai politik harus kembali memperkuat fungsinya sebagai mandataris rakyat dan sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menilai bahwa penguatan kualitas kaderisasi dan peningkatan kapasitas anggota partai merupakan langkah penting untuk melahirkan pemimpin yang memiliki integritas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel C.H. Lailossa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa hukum untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas. Menurutnya, dialog antara mahasiswa, akademisi, partai politik, dan pembentuk undang-undang menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai gagasan dalam rangka penyempurnaan regulasi kepartaian di Indonesia.

“Hasil diskusi ini akan menjadi bahan masukan bagi PERMAHI Jakarta Timur dalam menyusun kajian akademik yang nantinya akan direkomendasikan kepada Komisi II DPR RI sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam proses pembentukan kebijakan publik,” ujar Reinnel.

PERMAHI Jakarta Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berdiskusi secara terbuka bersama mahasiswa. Secara khusus, PERMAHI mengapresiasi Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang selama ini konsisten mendorong pembahasan RUU Partai Politik serta berkenan hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan mahasiswa mengenai masa depan demokrasi Indonesia.

Melalui kegiatan ini, PERMAHI Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang intelektual yang mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Besar harapan agar pembahasan RUU Partai Politik ke depan dapat menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas partai politik, dan menghadirkan sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Share:

Read More

Aktivis PMII Apresiasi Langkah Presiden Evaluasi Total BGN, Desak Usut Tuntas Menyeluruh Pelanggaran Hukum di BGN

Jakarta, 3 Juni 2026 – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) asal Kepulauan Riau, Dedy Wahyudi Hasibuan, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menurut Dedy, pergantian pimpinan BGN merupakan respons atas aspirasi publik yang selama ini mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola kelembagaan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan," ujar Dedy, Rabu (3/6/2026).

Dedy menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari integritas pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa setiap potensi kebocoran anggaran dapat mengganggu efektivitas program dan menurunkan kepercayaan publik.

Ia juga menyoroti dugaan praktik jual beli pengelolaan dapur MBG yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, apabila benar terjadi, praktik tersebut berpotensi membuka ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Program MBG tidak boleh berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jika terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka tujuan utama peningkatan gizi masyarakat akan terabaikan," tegasnya.

Pada perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Dedy menilai rangkaian peristiwa tersebut menjadi indikasi adanya persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan tuntas. Namun, ia menegaskan pentingnya tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.

"Penggeledahan dan penahanan mantan pimpinan BGN menjadi sinyal adanya dugaan persoalan hukum yang serius. Harus diusut secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Jika terbukti terdapat penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu," katanya.

Dedy juga mendorong pimpinan baru BGN untuk segera melakukan reformasi kelembagaan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan MBG berjalan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak kurang mampu, ibu hamil, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Program MBG harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan investasi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek administratif," ujarnya.

Menutup keterangannya, Dedy mengingatkan seluruh pejabat publik agar menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara.

"Di tengah komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi, setiap pejabat harus menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan sarana penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat dan negara," pungkasnya. (Tim/Red)

Share:

Read More

Bawa Energi Baru untuk Partai, Ahmad Husein Balyanan Daftar Calon Ketua DPC Hanura Maluku Tenggara

KABARMASA.COM, JAKARTA– Dinamika politik internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Maluku Tenggara memasuki babak baru. Politisi muda Hanura yang juga anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Ahmad Husein Balyanan, secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

Pendaftaran berlangsung di Sekretariat DPC Hanura Kabupaten Maluku Tenggara, Jalan Pelita Nomor 179, Kompleks Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, Langgur. Kehadiran Ahmad Husein Balyanan dalam proses penjaringan tersebut menegaskan keseriusannya untuk mengambil peran strategis dalam memimpin dan memperkuat arah perjuangan Partai Hanura di Bumi Larvul Ngabal.

Sebagai salah satu kader potensial Hanura, Ahmad Husein Balyanan dikenal luas sebagai sosok muda yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Kiprahnya dalam berbagai agenda pembangunan daerah, serta kedekatannya dengan masyarakat di berbagai lapisan, menjadi modal politik yang kuat dalam kontestasi kepemimpinan partai.

Pencalonan Ahmad Husein Balyanan dipandang sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan Hanura yang semakin solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengusung semangat konsolidasi organisasi, penguatan kaderisasi, serta peningkatan peran partai dalam pembangunan daerah, ia membawa harapan baru bagi masa depan Hanura di Maluku Tenggara.

Kehadiran Ahmad Husein Balyanan juga dinilai membawa energi baru dan semangat baru bagi partai. Sosoknya dianggap mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat soliditas kader sekaligus meningkatkan daya saing Hanura dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Husein Balyanan menegaskan tekadnya untuk menjadikan Hanura Maluku Tenggara sebagai partai yang kuat secara organisasi dan hadir sebagai mitra strategis masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Hanura harus menjadi rumah perjuangan bagi seluruh kader dan masyarakat. Kita ingin membangun organisasi yang kuat, terbuka, serta mampu melahirkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan Maluku Tenggara," tegas Husein saat dikonfirmasi.

Sementara itu, berdasarkan informasi panitia penjaringan, proses pendaftaran bakal calon Ketua DPC Hanura Maluku Tenggara dibuka selama dua hari, yakni pada 29 hingga 30 Mei 2026, mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIT di Sekretariat DPC Hanura Kabupaten Maluku Tenggara.

Partisipasi Ahmad Husein Balyanan dalam proses penjaringan ini diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi internal partai yang sehat, terbuka, dan bermartabat. Kehadirannya juga diyakini mampu menghadirkan optimisme baru bagi Hanura Maluku Tenggara dalam menjawab berbagai tantangan politik dan pembangunan daerah di masa mendatang.

Dengan semangat perubahan, konsolidasi, dan pengabdian kepada masyarakat, langkah Ahmad Husein Balyanan menuju kursi Ketua DPC Hanura Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu momentum penting yang dinantikan kader maupun simpatisan partai dalam menentukan arah perjuangan Hanura ke depan.

Share:

Read More

LBH KNPI DKI Jakarta Jalin Silaturahmi Dan Diskusi Strategis Bersama Waketum DPN PERADI Profesional Dr. Megawati Prabowo

KABARMASA.COM, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum Komite Nasional Pemuda Indonesia (LBH KNPI) DKI Jakarta menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Megawati Prabowo selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional Bidang Pengembangan Advokat Muda periode 2026–2031.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat intelektual sebagai bagian dari penguatan sinergi antarorganisasi hukum dan kepemudaan dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran LBH KNPI DKI Jakarta berdiskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan advokat muda, tantangan dunia litigasi dan nonlitigasi, hingga pentingnya membangun kolaborasi kelembagaan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Megawati Prabowo menyampaikan pentingnya regenerasi dan peningkatan kualitas advokat muda agar mampu menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks serta tetap menjunjung tinggi kode etik profesi advokat.  

LBH KNPI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas undangan, sambutan, serta berbagai insight dan inspirasi yang diberikan dalam pertemuan tersebut. Momentum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk memperluas wawasan, mempererat jaringan profesional, serta membangun semangat pengabdian hukum bagi generasi muda.

Sementara itu, Direktur LBH KNPI DKI Jakarta, Hamka Djalaludin Refra,S.H. menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan berbagai wawasan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut.

Dalam suasana hangat dan penuh semangat intelektual sebagai bagian dari penguatan sinergi antarorganisasi hukum dan kepemudaan dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat, (29/05/2026).

Dalam kesempatan tersebut, jajaran LBH KNPI DKI Jakarta berdiskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan advokat muda, tantangan dunia litigasi dan nonlitigasi, hingga pentingnya membangun kolaborasi kelembagaan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Megawati Prabowo menyampaikan pentingnya regenerasi dan peningkatan kualitas advokat muda agar mampu menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks serta tetap menjunjung tinggi kode etik profesi advokat.  

LBH KNPI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas undangan, sambutan, serta berbagai insight dan inspirasi yang diberikan dalam pertemuan tersebut. Momentum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk memperluas wawasan, mempererat jaringan profesional, serta membangun semangat pengabdian hukum bagi generasi muda.

Pertemuan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara LBH KNPI DKI Jakarta dan PERADI Profesional dalam bidang advokasi, pendidikan hukum, serta pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat luas.

Share:

Read More

Semangat Berbagi di Hari Raya Kurban, Poros Muda Indonesia Hadir untuk Masyarakat

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Poros Muda Indonesia kembali melaksanakan kegiatan pemotongan dan pembagian hewan kurban kepada masyarakat sekitar. Pada tahun 2026 ini, Poros Muda Indonesia menyalurkan hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada sesama. 28 Mei 2026

Kegiatan kurban tahunan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus dan relawan Poros Muda Indonesia yang turut membantu proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat sekitar secara tertib dan penuh kebersamaan.

Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini bukan hanya menjadi agenda rutin tahunan organisasi, tetapi juga sebagai bentuk nyata kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus kami gelar setiap tahunnya. Selain untuk berbagi kepada masyarakat sekitar, kegiatan kurban ini juga menjadi ladang amal dan keberkahan bagi kita semua,” ujar Frans Freddy.

Ia juga menegaskan bahwa di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil akibat berbagai faktor global, termasuk dampak perang dan tekanan ekonomi dunia, diperlukan kepedulian bersama untuk saling membantu dan berbagi kepada sesama.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki diharapkan dapat turut hadir membantu masyarakat sekitar, terutama dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang penuh nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dan kelebihan rezeki untuk ikut berbagi kepada masyarakat sekitar. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Poros Muda Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolri beserta jajaran, serta seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan kurban tahun 2026 ini.

Melalui momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H, Poros Muda Indonesia berharap nilai kebersamaan, gotong royong, serta semangat berbagi dapat terus tumbuh di tengah masyarakat demi terciptanya keberkahan dan persatuan bersama.

“Poros Muda Indonesia — Indahnya Berbagi.”

Share:

Read More

Diduga Praktik Prostitusi Di Kawasan Pinaesaan Perlu Perhatian Serius Pemerintah Dan Aparat

KABARMASA.COM, MANADO— Sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi terselubung, (26/05/2026).

Informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar menyebutkan bahwa aktivitas mencurigakan kerap terjadi di lokasi tersebut, terutama pada malam hari. Penginapan itu diduga digunakan sebagai tempat transaksi perempuan malam, bahkan muncul kekhawatiran adanya indikasi keterlibatan perempuan di bawah umur.

Kondisi ini memicu keresahan warga, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan dinilai sangat merugikan, khususnya terhadap generasi muda. Praktik semacam ini dianggap berpotensi merusak moral serta masa depan generasi emas Indonesia.

Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado serta instansi terkait untuk segera melakukan penelusuran dan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum di wilayah tersebut.

Warga juga mengimbau agar upaya penanganan dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip hukum, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mungkin menjadi korban.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bersama, sehingga lingkungan masyarakat tetap aman, sehat, dan kondusif bagi pertumbuhan generasi muda.

Share:

Read More

DPC PERMAHI JAKTIM Dan BEMNUS DKI Jakarta Mengecam Keras Proyek Strategi Nasional & Food Estate Di Tanah Papua

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Jakarta Timur (DPC PERMAHI JAKTIM) berkolaborasi dengan BEM-Nusantara DKI Jakarta, menggelar Nobar & Diskusi Film Dokumenter "Pesta Babi" di Universitas Krisnadwipayana. 

Reinnel Lailossa selaku Ketua Umum DPC PERMAHI JAKTIM menyampaikan pandangannya bahwa "Film Pesta Babi yang kami selenggarakan hari ini adalah bentuk respon terhadap kondisi darurat agraris yang terjadi di daerah Papua pada beberapa suku yang ada disana seperti suku Marind, Awyu, Muyu, Yei. Ini kiranya menjadi problem yang serius pasalnya tanah berjuta hektar milik masyarakat adat diambil alih oleh pemerintah tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat setempat hal ini jelas menciderai amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sehingga tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa program PSN & Food Estate dijalankan secara serampangan", ujar Rein, (22/05/2026).

Sedangkan, menurut Hasan Renyaan selaku Pengurus Pusat BEM-Nusantara Koordinator Isu Hukum & HAM menyatakan bahwa "Film Pesta Babi telah menyuguhkan kepada kita sebuah hidangan deforestasi, dehumanisasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat khususnya wilayah Papua Selatan dengan adanya PSN & Food Estate. Kondisi demikian jelas menambah rentetan panjang konflik agraris di Indonesia sebagaimana laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama 5 tahun terakhir di tahun 2021 terdapat 207 kasus, 2022 ada 212 kasus, 2023 berjumlah 241 kasus, 2024 meningkat menjadi 295 kasus, kemudian di tahun 2025 menjadi 341 kasus. Berdasarkan catatan KPA maka ini menjadi coretan panjang konflik agraris di Indonesia yang terjadi secara masif dan terorganisir. Selain itu, kita tau bersama melalui cuplikan film tersebut terpampang jelas putusan MK No 35/PUU X/2012 mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi landasan yuridis bagi masyarakat disana untuk tetap eksis dalam mempertahankan hak hutan adat mereka". pungkas Hasan Renyaan

Share:

Read More

CIPAYUNG PLUS DUKUNG PENUH PROGRAM PILAH SAMPAH DAN DORONG SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT

 

KABARMASA.COM,JAKARTA - Menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, yang akan memulai program pemilihan sampah, Cipayung Plus DKI Jakarta menyatakan sikap dukungan penuh dan kesiapan menggerakkan kader diseluruh wilayah jakartaJakarta, 20 Mei 2026

 

Koordinator/Perwakilan Cipayung Plus DKI Jakarta Nadzir Ahyaulilmi, menilai bahwa kebijakan ini merupakan terobosan strategis untuk menguraikan persoalan klasik sampah yang selamaini membebani TPST Bantargebang.

 

Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri dari Organisasi mahasiswa dan Kepemudaan Diantaranya yaitu PMII, HIMA PERSIS, HIKMABUDHI, KAMMI, KMHDI, SEMMI, GMKI, PMKRI DAN GMNI. Menyatakan siap menjadi kolaborator aktif pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelenjutan.

 

Berdasarkan data pengelolaan sampah di jakarta, di tahun 2025 Jakarta setiap harinya menghasilkan sekitar 7.812 Ton/Hari yang mana setiap Tahunnya angka ini slalu naik.dari Total sampah yang ada di jakarta Sekitar 79,5% (6.210 T0N /hari) di kirim ke Bntargebang, 3,8%(298 Ton/hari) Dikirim ke TPA Burangrang dan 2,3% (176 Ton/hari) Dikirim ke TPA cikokol

 

Jika kita melihat data pengelolaan sampah tahun 2025 di jakarta, lebih banyak sampah yang di angkut ke TPST/TPA sekitar 81,6% Sedangkan sampah yang di daur ulang hanya 12,3%, Sampah yang diolah organik hanya 3,7% dan pengelolaan lainya seperti Insinerator dan RSF hanya 2,3% Padahal 43,8 % dari total sampah yang ada di Jakarta adalah sampah organik dan 18,1% adalah sampah plastik.

 

Dari data yang ada cipayung plus DKI Jakarta menilai bahwa TPST/TPA Bantar Gebang sudah mengalami beban yang sangat berat dan berisik terhadap lingkungan apalagi sudah memakan korban jiwa dan menjadi duka bagi kita semua selaku warga jakarta dan kami mengkhawatirkan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan dan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

 

"kami mendukung Gubernur penuh program Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait pilah pilih sampah. namun kami juga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara bertahap menghentikan ketergantungan pembuangan sampah ke Bantargebang dan menghadirkan solusi yang lebih berdampak terhadap ekonomi masyarakat" ujar Nadzir Ahyaulilmi Koordinator/Perwakilan Cipayung Plus DKI Jakarta

 

Menurut Nadzir, solusi pengelolaan sampah ke depan harus mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui penguatan Bank sampah, industri daur ulang, pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi sirkular. 

 

Selain itu, Cipayung Plus DKI Jakarta mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern atau MRF di setiap kecamatan agar persoalan sampah Jakarta tidak terus menumpuk di Bantargebang.

 

Cipayung Plus DKI Jakarta juga Siap mengintruksikan kepada seluruh anggota untuk menjadi pelopor pemilih sampah di rumah masing masing serta lingkungan kampus dan komunitas, selain itu juga kamiakan membuat yang namanya "Sekolah Relawan Pilah Sampah" Guna membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat Jakarta dalam hal mempilah pilih sampah serta pengelolaannya. 

 

kami memandang persoalan sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan sosial, ekonomi dan peradaban kota. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat "Jaga Jakarta, Jaga Lingkungan" Sebagai gerakan bersama. Jakarta yang bersih adalah cerminan masyarakat yang peduli. Jakarta yang sehat adalah hasil dari kolaborasi semua pihak. Dan Jakarta yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat, pemerintah dan generasi muda bergerak bersama menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Share:

Read More

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Cipayung Plus Jakarta Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama Anak Yatim Dhuafa

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Doa Bersama di Yayasan Erla Global Charity, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (20/5).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas semangat Kebangkitan Nasional yang lahir dari gerakan Budi Utomo sebagai tonggak kesadaran persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan sosial tersebut, Cipayung Plus Jakarta berupaya mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi yang tergabung dalam kegiatan ini antara lain HIMA Persis, PMII, HMI, IMM, KAMMI, SEMMI, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI, dan Hikmahbudhi. Masing-masing organisasi hadir bersama ketua dan jajaran pengurus sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Pelaksanaan bakti sosial berlangsung di Yayasan Erla Global Charity yang menaungi sekitar 100 anak yatim dan dhuafa. Selain pemberian santunan dan bantuan sosial, kegiatan juga diisi dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan masa depan generasi muda Indonesia.

Ketua Panitia, Ihsan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antarorganisasi, tetapi juga sebagai sarana memohon doa terbaik dari anak-anak yatim dan dhuafa.

"Melalui kegiatan ini, selain mempererat silaturahmi antar organisasi Cipayung Plus Jakarta, kami juga memohon doa terbaik dari anak-anak yatim dan dhuafa untuk keselamatan bangsa Indonesia, serta untuk kami yang sedang mengemban amanah sebagai pengurus organisasi," ujar Ihsan.

Ia juga mengajak seluruh pemuda untuk terus mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin yang berintegritas dan berkontribusi bagi bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Ihsan menukil sebuah ungkapan Arab yang berbunyi, “Syubbanul Yaum Rijalul Ghad” yang bermakna bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.

Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Sofyan selaku Pembina Yayasan Ela Global Charity, dilanjutkan dengan ramah tamah antara peserta kegiatan dan anak-anak binaan yayasan.

Melalui kegiatan ini, Cipayung Plus Jakarta berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya diperingati sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, dan peran strategis pemuda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Share:

Read More

PMII Kota Batam Gelar Sosialisasi Pendidikan Karakter dan Penyaluran Al-Qur’an di Pondok Pesantren At-tamaddun Sekupang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Batam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan karakter sekaligus penyaluran bantuan Al-Qur’an kepada para pelajar dan santri di Pondok Pesantren At-tamaddun pada Senin (18/05/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PMII Kota Batam terhadap penguatan nilai-nilai karakter generasi muda, khususnya di lingkungan pesantren. Pondok Pesantren At-tamaddun sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menaungi jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga memiliki peran penting dalam pembinaan pendidikan dan karakter generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut, PMII Kota Batam memberikan materi mengenai pentingnya akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta peran pelajar dan santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya saing.

Selain sosialisasi pendidikan karakter, PMII Kota Batam juga menyalurkan bantuan sebanyak 25 buah Al-Qur’an untuk mendukung proses pembelajaran dan penguatan pendidikan keagamaan bagi para santri di Pondok Pesantren At-tamaddun.

Ketua KOPRI PC PMII Kota Batam, Fazarina Nurfatihah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata organisasi dalam mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter dan memiliki nilai spiritual yang kuat.

“Pelajar dan santri hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan,” ujar Fazarina.

Pihak Pondok Pesantren At-tamaddun menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kontribusi PMII Kota Batam dalam mendukung pendidikan serta pembinaan karakter santri.

Melalui kegiatan ini, PMII Kota Batam berharap dapat terus menghadirkan program-program sosial, pendidikan, dan keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Batam.(Tim/Red)

Share:

Read More

LBH KNPI DKI Jakarta: Kasus Nadiem Makarim Harus Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Pendidikan Nasional

KABARMASA.COM, JAKARTA– LBH KNPI DKI Jakarta menyoroti perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan yang menyeret nama Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Perkara tersebut kini memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum disebut menuntut hukuman berat terhadap Nadiem Makarim terkait dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2020–2022 yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Menurut Direktur LBH KNPI DKI Jakarta, Hamka Jalaludin Refra, S.H., kasus ini tidak boleh dipandang semata sebagai perkara individu, melainkan harus dibaca sebagai persoalan besar tata kelola kebijakan publik, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sektor pendidikan.

“Apabila benar terdapat penyimpangan dalam proyek digitalisasi pendidikan, maka persoalan ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang efektif dan merata sebagaimana dijamin Pasal 31 UUD 1945,” ujar Hamka Jalaludin Refra, S.H., Minggu (17/5/2026).

LBH KNPI DKI Jakarta menilai, dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, perkara ini dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.

Pertama, dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Jika benar terdapat kebijakan yang diarahkan untuk menguntungkan sistem atau pihak tertentu dalam proses pengadaan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana spirit dalam UU Tipikor dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Kedua, aspek perencanaan kebijakan publik. Dalam berbagai keterangan penyidik disebutkan bahwa penggunaan Chromebook dinilai tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di banyak daerah Indonesia, khususnya wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Jika kebijakan tetap dipaksakan meski hasil kajian internal menunjukkan ketidakefektifan, maka terdapat dugaan maladministrasi hingga potensi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan negara.

Ketiga, aspek conflict of interest dan relasi kekuasaan dengan korporasi digital. LBH KNPI DKI Jakarta memandang bahwa negara harus sangat berhati-hati ketika membuat kebijakan teknologi pendidikan yang berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap ekosistem digital tertentu. Dalam negara hukum demokratis, kebijakan publik tidak boleh terkesan membangun monopoli terselubung melalui kekuasaan administratif.

Meski demikian, LBH KNPI DKI Jakarta tetap menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Nadiem Makarim, wajib mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami memandang proses hukum harus dijalankan secara objektif dan transparan. Jangan sampai penegakan hukum dijadikan alat politisasi, namun jangan pula kekuasaan digunakan untuk menutupi dugaan penyimpangan kebijakan publik,” lanjut Hamka.

LBH KNPI DKI Jakarta juga menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa modernisasi pendidikan tidak cukup hanya berbasis digitalisasi, tetapi harus mempertimbangkan kesiapan sosial, geografis, dan infrastruktur nasional.

“Digitalisasi pendidikan adalah gagasan progresif. Namun apabila pelaksanaannya tidak disertai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian kebutuhan masyarakat, maka kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan hukum,” tutup Direktur LBH KNPI DKI Jakarta, Hamka Jalaludin Refra, S.H.

Share:

Read More

PT SPIL Diduga Kuat Terlibat Kasus Motor Bodong Di Kota Tual

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kasus motor bodong menjadi suatu dugaan kejahatan yang maraka terjadi di Indonesia. Salah satu informasi yang beredar di Kota Tual bahwa telah terjadi transaksi jual-beli motor bodong. Hal ini menyita perhatian publik.

R.K menyampaikan bahwa "Kami mendorong agar bapak kapolda maluku dan bapak kapolres tual dapat melakukan pendalaman terkait maraknya kasus motor bodong di tual beberapa tahun belakangan ini yg sangat meresahkan warga kota tual". ujarnya, (16/05/2026).

Ia juga meminta sikap tegas aparatur dalam bertindak "Kami mendesak aparat kepolisian dalam hal ini jajaran polda maluku agar dapat melakukan penyelidikan mendalam serta membongkar semua keterlibatan pihak-pihak terutama PT SPIL sebagai aktor utama dalam proses pengiriman barang".  imbuhnya

"Banyaknya motor yang disita oleh pihak polres tual tetapi hingga saat ini belum ada pendalaman terkait keterlibatan pelaku pengiriman dalam kasus tersebut, olehnya itu kami mendorong agar persoalan ini dapat dituntaskan dgn mencari akar permasalahan nya, dugaan kami PT SPIL bermain dalam proses pengiriman barang ilegal tersebut dengan cara meloloskan barang bodong saat pengiriman. Kami juga mendorong pemerintah kota tual agar memboikot ijin operasi PT SPIL karena diduga kuat terlibat dalam kasus ini". pungkasnya 

Share:

Read More

STAI Siliwangi Bandung Perluas Kiprah Global Lewat Konferensi Internasional Asia Tenggara

KABARMASA.COM, KUALA LUMPUR — Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Siliwangi Bandung memperluas kiprah global melalui partisipasi mahasiswanya, Risman Mulyana, dalam International Conference Santri Mendunia (ICSM) Batch 5, forum pendidikan internasional yang diselenggarakan lintas negara di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya STAI Siliwangi Bandung dalam mendorong internasionalisasi perguruan tinggi Islam serta memperkuat peran santri dan mahasiswa Indonesia dalam diplomasi pendidikan global berbasis nilai-nilai pesantren.

Konferensi internasional ini mengusung tema “Transforming Global Education through the Values of Pesantren Boarding Systems”, yang menempatkan sistem pendidikan pesantren Indonesia sebagai model pendidikan alternatif yang menekankan pembentukan karakter, spiritualitas, dan integrasi keilmuan dalam menjawab tantangan pendidikan global.

Dalam agenda utama konferensi yang digelar di Kuala Lumpur, para delegasi terlibat dalam diskusi akademik dan pertukaran gagasan mengenai relevansi pendidikan berbasis asrama (boarding system) dalam membangun generasi global yang beretika, adaptif, dan berdaya saing.

Selain mengikuti forum konferensi, Risman juga berpartisipasi dalam rangkaian kunjungan akademik strategis ke sejumlah institusi pendidikan bereputasi internasional. Di Malaysia, delegasi melakukan studi banding ke International Islamic University Malaysia (IIUM) untuk mempelajari integrasi ilmu keislaman dan sains modern dalam sistem pendidikan tinggi.

Di Singapura, delegasi mengunjungi National University of Singapore (NUS) guna memperoleh wawasan mengenai standar mutu pendidikan global, penguatan riset, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sementara itu, di Thailand, delegasi mendalami praktik pendidikan Islam berbasis asrama melalui kunjungan ke Solehudin Boarding School, khususnya dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan Islam di tengah masyarakat Muslim minoritas.

Risman menyampaikan bahwa "keterlibatannya dalam forum internasional tersebut merupakan pengalaman akademik yang penting sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama baik STAI Siliwangi Bandung dan pendidikan pesantren Indonesia di tingkat global". ujarnya, (15/05/2026).

Keikutsertaan mahasiswa STAI Siliwangi Bandung dalam ICSM Batch 5 diharapkan tidak hanya memperluas jejaring internasional kampus, tetapi juga memperkuat kontribusi perguruan tinggi Islam dalam pengembangan pendidikan nasional yang berorientasi global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Share:

Read More

Peran Santri dalam Pendidikan Global: Delegasi Dewan Da’wah Ambil Bagian Dalam International Conference Santri Mendunia Batch

KABARMASA.COM, JAKARTA- Malaysia Singapura, Thailand, 6–12 Mei 2026 — International Conference Santri Mendunia (ICSM) Batch 5 sukses diselenggarakan pada 6–12 Mei 2026 dengan menjangkau tiga negara Asia Tenggara. Forum internasional ini menjadi ruang strategis bagi santri dan generasi muda Muslim untuk berdialog, bertukar gagasan, serta memperkenalkan kontribusi pendidikan pesantren dalam konteks pendidikan global.

Mengusung tema “Transforming Global Education through the Values of Pesantren Boarding School System”, ICSM Batch 5 menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren memiliki relevansi kuat sebagai model pendidikan holistik. Nilai keseimbangan antara intelektualitas, spiritualitas, dan pembentukan karakter dipandang sebagai fondasi penting dalam menjawab tantangan pendidikan global yang semakin kompleks.

Dalam forum ini, Afif Haniifan turut berpartisipasi sebagai delegasi dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Keikutsertaan delegasi ini mencerminkan komitmen lembaga dakwah dalam mendukung penguatan peran santri sebagai aktor strategis yang mampu menjembatani nilai keislaman dengan dinamika global secara konstruktif dan moderat.

Afif Haniifan menegaskan bahwa keterlibatan santri dalam forum internasional merupakan langkah penting untuk memperluas peran pesantren di tingkat global.

“Santri hari ini tidak hanya dituntut kuat dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga harus mampu berdialog dengan dunia global. Forum seperti ICSM menjadi ruang strategis untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai pesantren relevan dan solutif bagi tantangan pendidikan internasional,” ujar Afif, (14/05/2026).

Rangkaian kegiatan ICSM Batch 5 dirancang sebagai proses pembelajaran terpadu yang mengombinasikan konferensi akademik, diskusi lintas budaya, serta kunjungan edukatif. Pendekatan ini memberikan pengalaman komprehensif bagi peserta untuk memahami praktik pendidikan internasional sekaligus memperluas jejaring kolaborasi lintas negara.

Sebagai bagian dari agenda edukatif, peserta juga mengikuti kunjungan akademik ke sejumlah institusi pendidikan tinggi ternama, di antaranya National University of Singapore dan International Islamic University Malaysia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peserta mengenai tata kelola pendidikan tinggi global serta membuka ruang dialog akademik yang konstruktif.

Penyelenggaraan ICSM Batch 5 menegaskan bahwa santri Indonesia memiliki kapasitas, daya saing, dan relevansi dalam percaturan pendidikan dunia. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran pemikiran, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan jejaring kolaboratif yang berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, nilai-nilai pesantren diproyeksikan untuk berkontribusi lebih luas dalam membentuk arah pendidikan global yang berlandaskan moralitas, keterbukaan, dan keberlanjutan. ICSM diharapkan menjadi model diplomasi pendidikan yang memperkuat posisi santri sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban dunia yang berkarakter dan inklusif.

Share:

Read More

Himpunan Mahasiswa Belakang Padang Soroti Dugaan Ketidakadilan Internal di Bawaslu Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait dugaan perlakuan tidak adil terhadap pegawai di lingkungan internal lembaga tersebut.

Ketua Himpunan Mahasiswa Belakang Padang, Husni Mubarok, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap internal lembaga pengawas pemilu yang dinilai tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Senin (11/5/2026)

Menurut Husni, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia melalui pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Namun, ia menilai kondisi di internal lembaga justru bertolak belakang dengan prinsip tersebut.

“Yang terjadi di internal Bawaslu sendiri justru tidak mencerminkan sikap sebagai penyelenggara pemilu yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan hanya dijadikan alasan demi menjaga marwah lembaga,” ujarnya.

Ia mengungkapkan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap seorang staf yang hanya ingin menemani dan menjaga anaknya yang baru berusia 10 bulan dalam kondisi sakit. Namun, staf tersebut justru dinyatakan tanpa keterangan sehingga berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

Di sisi lain, menurut Husni, terdapat pegawai lain yang izin kerjanya diterima pada hari yang sama. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya pegawai dari kabupaten lain yang disebut mendapatkan tugas khusus agar dapat lebih dekat dengan keluarganya.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait asas keadilan di lingkungan internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

“Kalau internal saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan peserta pemilu yang diawasi?” katanya.

Atas kejadian tersebut, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Selain itu, Himpunan Mahasiswa Belakang Padang juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam apabila dugaan ketidakadilan tersebut tidak segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya apabila persoalan ini tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjaga demokrasi justru mencederai rasa keadilan di internalnya sendiri,” tegas Husni.(Red/tim)

Edisi ke-2

Share:

Read More

GMJB Geruduk Kemensos: Usut Sepatu Rp27 Miliar dan Anggaran Coffee Shop, Desak KPK Usut Tuntas dan Gus Ipul Dicopot

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap polemik pengelolaan anggaran Kemensos yang dinilai tidak transparan serta berpotensi menimbulkan dugaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.

Dalam aksinya, GMJB menyoroti dua isu utama yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program “Sekolah Rakyat” yang disebut mencapai sekitar Rp27 miliar, serta isu anggaran coffee shop/mesin kopi dan belanja fasilitas penunjang yang dinilai tidak relevan dengan mandat utama Kemensos dalam menangani kemiskinan dan kelompok rentan.

Koordinator lapangan (Korlap), Luis Andika, menyatakan bahwa GMJB menilai program Sekolah Rakyat berpotensi diselewengkan menjadi proyek pengadaan jika sejak tahap awal sudah menimbulkan kegaduhan anggaran.

“Sekolah Rakyat ini program yang seharusnya menyentuh rakyat miskin. Tapi sejak awal sudah muncul polemik anggaran sepatu yang nilainya fantastis. Ini patut diduga sebagai gejala proyekisasi kemiskinan dan membuka ruang markup” tegas Luis dalam orasinya, (11/05/2026).

GMJB menilai bahwa jika program sosial sudah sejak dini menimbulkan pertanyaan publik, maka pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, penanggung jawab aksi, Azzuhri Rauf, yang juga dikenal sebagai Eks Penjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, menegaskan bahwa Kemensos seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan sosial, bukan lembaga yang justru menimbulkan polemik anggaran.

“Kemensos ini harusnya bisa memaksimalkan program Sekolah Rakyat untuk semata mata mempersiapkan generasi emas 2045. Namun yang terjadi dilapangan justru seolah menjadikan program tersebut sebagai Bancakan lahan bisnis. Kementerian yang harus mengurusi rakyat miskin, anak terlantar, disabilitas, dan lansia. seolah berubah bentuk menjadi lembaga pemborosan yang mencederai rasa keadilan,” ujar Azzuhri.

Dalam aksi tersebut, GMJB menyampaikan sejumlah tuntutan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. adapun Tuntutan GMJB:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan reshuffle dan mencopot Menteri Sosial RI, karena dinilai gagal menjaga integritas program Sekolah Rakyat serta membiarkan kebijakan anggaran yang menimbulkan dugaan publik terkait markup dan proyekisasi kemiskinan.

2. Mendesak Menteri Sosial RI mundur dari jabatannya, karena dianggap mencederai rasa keadilan publik melalui kebijakan anggaran yang sejak tahap perencanaan telah menimbulkan kecurigaan pemborosan dan penggelembungan anggaran.

3. Mendesak Mensos menghentikan seluruh proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, karena sejak awal sudah memunculkan dugaan publik sebagai pintu masuk markup dan permainan vendor.

4. Menuntut KPK segera membuka penyelidikan resmi atas dugaan penyimpangan anggaran sepatu Sekolah Rakyat serta belanja fasilitas nonprioritas di Kemensos seperti coffee shop/mesin kopi.

5. Menuntut KPK memanggil dan memeriksa Menteri Sosial RI, atas dugaan markup belanja sepatu Sekolah Rakyat serta anggaran service mesin kopi yang dianggap tidak prioritas.

GMJB menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan moral atas kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil. GMJB juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada hari Kamis, 14 Mei 2026 apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Jika program Sekolah Rakyat dijadikan proyek, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi kejahatan moral terhadap rakyat miskin. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada audit total dan proses hukum,” tutup Luis Andika.

Share:

Read More

SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan Ikuti Lomba Inovasi Balitbangda Kab. Bekasi dengan Ciptakan Website “Bekasikab1”

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik dengan mengikuti Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi (Balitbangda Kab. Bekasi).

Dalam ajang tersebut, tim inovasi SMKS IT Attaqwa 07 menghadirkan sebuah platform digital bernama “Bekasikab1”, sebuah website layanan masyarakat yang dirancang untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan publik di wilayah Kabupaten Bekasi.

Website Bekasikab1 dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan responsif. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai permasalahan seperti keadaan darurat, bencana alam, jalan rusak, kecelakaan, hingga kebutuhan ambulans dan bantuan sosial. Sistem dirancang agar laporan yang masuk dapat segera diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti secara efektif.

Kepala SMKS IT Attaqwa 07 Tambun Selatan menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam lomba inovasi ini merupakan bentuk nyata peran aktif sekolah dalam mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi. 11/5/2026

“Melalui Bekasikab1, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang berdampak langsung bagi publik,” ujarnya.

Tim pengembang yang terdiri dari siswa dan guru pembimbing bekerja secara kolaboratif mulai dari tahap perencanaan, desain sistem, hingga uji coba implementasi. Inovasi ini juga menjadi sarana pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang melatih kreativitas, kemampuan problem solving, serta jiwa kepemimpinan siswa.

Dengan mengikuti Lomba Inovasi yang diadakan Balitbangda Kabupaten Bekasi, SMKS IT Attaqwa 07 berharap Bekasikab1 dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk terus berinovasi serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di era modern.

Ke depan, platform Bekasikab1 direncanakan akan terus dikembangkan dengan fitur tambahan seperti notifikasi real-time, integrasi data kependudukan, serta dashboard monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Partisipasi ini membuktikan bahwa generasi muda Kabupaten Bekasi siap menjadi motor penggerak inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna dan berkelanjutan.

Share:

Read More