KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) secara resmi melayangkan pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Surat pengaduan tersebut diserahkan secara langsung ke Sekretariat Negara oleh Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal supremasi hukum, tertib administrasi
pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya sejumlah informasi dan publikasi kelembagaan
yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian status jabatan Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan sekadar mempersoalkan kedudukan seorang pejabat negara, melainkan menyangkut prinsip fundamental penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.
"Kami bersama jajaran pengurus JAGAKARTA telah mendatangi Sekretariat Negara untuk menyerahkan secara langsung surat pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah
ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas," ujar Piere (16/11/2026).
JAGAKARTA SOROT KETIDAKJELASAN STATUS JABATAN KEPALA BNN
Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun JAGAKARTA, Suyudi Ario Seto
diketahui dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Selanjutnya, pada 1 Oktober 2026, yang bersangkutan dilantik sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Namun demikian, JAGAKARTA menemukan sejumlah publikasi kelembagaan BNN yang masih mencantumkan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN setelah pelantikannya. sebagai Kapolri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan dan efektivitas keputusan
administratif pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Kepala BNN, termasuk kejelasan pejabat yang secara sah menjalankan kewenangan kepemimpinan BNN.
"Pertanyaan kami sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Apakah Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Suyudi Ario Seto
sebagai Kepala BNN sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi Kapolri? Jika sudah, kapan keputusan tersebut diterbitkan dan sejak kapan berlaku efektif? Kemudian, siapa yang secara
sah menjalankan kewenangan Kepala BNN setelah pelantikan tersebut?" imbuh Piere.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif yang bersifat sepele, mengingat BNN dan Polri merupakan dua institusi strategis negara yang
menjalankan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JAGAKARTA: NEGARA HUKUM TIDAK BOLEH MENYISAKAN KETIDAKPASTIAN KEWENANGAN
Dalam pengaduannya, JAGAKARTA mendasarkan permohonan pemeriksaan dan klarifikasi pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara khusus, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara itu, Pasal 69 huruf j mengatur persyaratan kesediaan calon Kepala BNN untuk melepaskan jabatan struktural
dan/atau jabatan lain selama menjabat sebagai Kepala BNN. JAGAKARTA berpandangan bahwa ketentuan tersebut harus dipahami secara sistematis dalam kaitannya dengan mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan peralihan kewenangan pejabat negara.
"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya dapat dibiarkan berada dalam ketidakjelasan administratif. Setiap jabatan publik memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta konsekuensi pertanggungjawaban. Karena itu, tidak boleh ada ruang abu-abu mengenai siapa yang secara sah menduduki suatu jabatan dan menjalankan kewenangan pemerintahan," tegas Piere.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum mengenai status jabatan seorang pejabat negara merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Jika memang telah dilakukan pemberhentian dari jabatan Kepala BNN, maka seharusnya terdapat keputusan administratif yang dapat menjelaskan status hukum pemberhentian tersebut. Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemberhentian, tentu timbul persoalan yang harus diperiksa secara objektif mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan," lanjutnya.
EMPAT TUNTUTAN JAGAKARTA KEPADA PRESIDEN PRABOWO
Melalui surat pengaduan yang telah disampaikan ke Sekretariat Negara, JAGAKARTA secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk:
1. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi administratif secara menyeluruh terhadap
status jabatan Suyudi Ario Seto yang diduga merangkap jabatan sebagai Kepala BNN dan Kapolri.
2. Memastikan keberadaan, keabsahan, dan kepastian hukum Keputusan Presiden
mengenai pemberhentian Suyudi Ario Seto dari jabatan Kepala BNN, termasuk nomor
keputusan, tanggal penetapan, serta waktu mulai berlakunya keputusan tersebut. JAGAKARTA juga meminta kejelasan mengenai dasar hukum penunjukan pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala BNN.
3. Mengambil langkah administratif dan tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya rangkap jabatan, ketidaktertiban administrasi, atau ketidaksesuaian prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.
4. Memberikan jawaban dan penjelasan tertulis secara resmi kepada JAGAKARTA mengenai hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang telah disampaikan.
MINTA PRESIDEN TIDAK MEMBIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT
Lebih lanjut, Piere menegaskan bahwa JAGAKARTA menghormati kewenangan
konstitusional Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Menurutnya, pengaduan yang disampaikan JAGAKARTA tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu ataupun menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum sebelum adanya pemeriksaan yang sah.
Sebaliknya, pengaduan tersebut merupakan permintaan agar pemerintah memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan administratif yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar ataupun mendahului hasil pemeriksaan. Justru karena kami menghormati prinsip negara hukum, kami meminta Presiden memberikan
klarifikasi secara resmi. Apabila seluruh proses administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sampaikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus
dilakukan pembenahan dan tindakan korektif sesuai hukum yang berlaku," ungkap Piere.
JAGAKARTA juga menilai bahwa transparansi mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan melalui dokumen administrasi negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertanyaan berkepanjangan di tengah
masyarakat. Negara harus memberikan keteladanan dalam kepatuhan terhadap hukum, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut pimpinan institusi penegak hukum," tambahnya.
JAGAKARTA AKAN KAWAL TINDAK LANJUT PENGADUAN
JAGAKARTA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat
Negara. Sebagai organisasi masyarakat sipil, JAGAKARTA memandang bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi demokratis masyarakat
dalam memastikan kekuasaan negara tetap berjalan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengaduan ini. Kami menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari pemerintah. JAGAKARTA akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional, objektif, dan bertanggung jawab karena bagi kami, kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan negara tidak boleh dikompromikan," pungkas Piere.
JAGAKARTA menegaskan bahwa seluruh proses pengawasan dan tindak lanjut akan tetap mengedepankan prinsip hukum, objektivitas, serta penghormatan terhadap kewenangan lembaga negara.






No comments:
Post a Comment