KABARMASA.COM, JAKARTA – Ancaman terhadap kedaulatan bangsa di era globalisasi tidak lagi hanya berbentuk penjajahan fisik. Pengaruh asing melalui kebijakan, sistem hukum, konstitusi, hingga tata kelola pemerintahan juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai oleh Indonesia.
Hal tersebut menjadi perhatian Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. Andry Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, dalam refleksi pemikirannya menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.
Melalui gagasan bertajuk Kedaulatan dan Martabat Bangsa sebagai Jiwa Hukum Nasional (Spirit of National Law), Andry mengingatkan pentingnya menjaga kemerdekaan melalui penguatan konstitusi dan sistem hukum nasional.
Menurutnya, bentuk penjajahan modern atau neoimperialisme dapat berkembang melalui pendekatan lunak dan infiltrasi hukum (legal and soft infiltration), yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan serta kepentingan nasional.
Ia menilai hukum nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, hukum harus menjadi fondasi peradaban, instrumen perlindungan rakyat, sekaligus benteng utama kedaulatan negara.
Konstitusi Menjadi Fondasi Kedaulatan
Andry menegaskan bahwa konstitusi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada tujuan kemerdekaan, perlindungan kepentingan nasional, serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kekuatan sebuah negara dapat dilihat dari kemampuannya menjaga konstitusi, menjalankan hukum secara berintegritas, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan bangsanya sendiri.
Dalam hubungan internasional, Indonesia tetap perlu membangun kerja sama dengan negara lain. Namun, kerja sama tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kedaulatan negara, prinsip kesetaraan, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
Kualitas Penegakan Hukum Menentukan Martabat Bangsa
Lebih lanjut, Andry berpandangan bahwa kuat atau lemahnya sistem hukum nasional turut mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Banyaknya peraturan yang diterbitkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan hukum. Hal yang lebih penting adalah kualitas regulasi, integritas lembaga, konsistensi penegakan hukum, kepastian hukum, serta keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Konstitusi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan negara.
Ia juga menekankan bahwa bangsa yang berdaulat harus memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri atau self-determination, tanpa kehilangan jati diri dan orientasi terhadap cita-cita kemerdekaan.
Spirit of National Law Harus Diimplementasikan
Menurut Andry, gagasan Spirit of National Law tidak boleh berhenti pada tataran pemikiran filosofis maupun diskusi akademis.
Nilai kedaulatan dan martabat bangsa harus diwujudkan dalam pembentukan peraturan, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan hukum yang profesional dan berintegritas.
Setiap kebijakan pemerintah dan proses penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Karena itu, penguatan hukum membutuhkan institusi yang profesional, aparatur yang memiliki integritas, serta sistem penegakan hukum yang konsisten.
Pengalaman Panjang Andry Wibowo di Bidang Kepolisian
Sebagai perwira tinggi Polri, Andry Wibowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Sepanjang perjalanan kariernya, ia memiliki pengalaman di bidang reserse, intelijen, pendidikan kepolisian, hingga kebijakan strategis.
Ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya Kapolres Bengkalis, Dirreskrimsus Polda Sulawesi Barat, Kapolres Metro Jakarta Timur, Penyidik Utama Bareskrim Polri, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada Maret 2023, ia juga dipercaya menjadi Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sejak 20 Mei 2025, Andry mengemban jabatan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
Pengalaman internasionalnya juga tercatat melalui penugasan dalam misi kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia Herzegovina pada 1998–1999 serta keikutsertaannya dalam forum Pearls in Policing di Den Haag, Belanda, pada Juni 2026.
Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman tersebut, pemikiran mengenai kedaulatan hukum menjadi salah satu perhatian strategisnya dalam melihat tantangan bangsa di tengah perubahan geopolitik dan perkembangan global.
Hari Pahlawan Momentum Menjaga Kemerdekaan
Memasuki peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Andry mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa perjuangan menjaga kemerdekaan tidak pernah berhenti.
Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan kedaulatan melalui penguatan hukum, konstitusi, integritas kelembagaan, dan perlindungan kepentingan rakyat.
Kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga oleh kemampuan negara menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.
Melalui pemikiran Spirit of National Law, Andry mengingatkan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, membatasi kekuasaan, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah pembangunan Indonesia.
Semangat perjuangan para pahlawan, menurut gagasan tersebut, harus terus hidup melalui komitmen menjaga konstitusi dan menegakkan hukum demi masa depan bangsa.
No comments:
Post a Comment