KABARMASA.COM, JAKARTA – Kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia kembali
menjadi perhatian publik setelah sebanyak 127 konten media sosial dilaporkan
mengalami moderasi hingga penghapusan (takedown). Temuan tersebut
berdasarkan pemantauan Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression
Network (SAFEnet) hingga 8 November 2026.
Jumlah tersebut meningkat
dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026 yang mencatat sebanyak
73 konten. Dengan demikian, terdapat penambahan 54 konten dalam kurun waktu
sekitar dua bulan.
Berdasarkan laporan tersebut,
sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara 33 konten lainnya atau
sekitar 26 persen mengalami moderasi berdasarkan kebijakan internal platform
media sosial.
Sejumlah konten yang terdampak
diketahui berkaitan dengan kritik terhadap Presiden, pejabat pemerintahan,
kebijakan publik, demonstrasi, penegakan hukum, hingga persoalan lingkungan.
Dalam rincian pemantauan, kritik
terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat sebanyak 32 konten. Jumlah yang
sama juga ditemukan pada kategori kritik terhadap pejabat dan pemerintahan.
Selanjutnya, terdapat 16 konten terkait demonstrasi, 13 konten mengenai
kebakaran hutan dan lahan, serta sejumlah unggahan lain yang menyoroti
kebijakan publik.
Temuan tersebut memunculkan
perhatian mengenai mekanisme moderasi konten di ruang digital, khususnya
terkait unggahan yang berisi kritik terhadap penyelenggara negara dan kebijakan
pemerintah.
Remotivi dan SAFEnet menyoroti
pentingnya transparansi dalam proses pembatasan konten. Menurut kedua lembaga
tersebut, masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai alasan penghapusan,
dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme keberatan apabila sebuah konten
dinilai dimoderasi secara tidak tepat.
Menanggapi temuan tersebut, pihak
Komdigi menyatakan terbuka untuk melakukan pencocokan data bersama Remotivi dan
SAFEnet. Perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci
Lustarini, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara
pasti 94 konten yang disebut dalam laporan sebagai konten yang diturunkan atas
permintaan kementerian.
Komdigi juga menyatakan kesediaannya
untuk membuka data penanganan konten dan melakukan evaluasi apabila ditemukan
kekeliruan dalam proses moderasi.
Persoalan ini menjadi penting
mengingat kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam kehidupan demokrasi. Kritik masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah, pejabat publik, maupun lembaga negara merupakan bagian dari fungsi
pengawasan publik.
Di sisi lain, pengelolaan ruang
digital tetap membutuhkan aturan untuk menangani konten yang melanggar
ketentuan hukum. Namun, penerapan aturan tersebut perlu dilakukan secara
proporsional, transparan, dan tidak menghambat penyampaian kritik yang sah.
Meningkatnya jumlah konten yang
dilaporkan mengalami moderasi kini menjadi pengingat penting bagi seluruh
pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap aman
tanpa mengesampingkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Publik berharap pemerintah dan
penyelenggara platform digital dapat memberikan penjelasan yang terbuka serta
menjamin bahwa setiap kebijakan moderasi konten dilaksanakan secara objektif,
adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
No comments:
Post a Comment