Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun Laksanakan Pemusnahan Barang Hasil Penggeledahan, Tegaskan Zero Tolerance Barang Terlarang


KABARMASA.COM, PANGKALAN BUN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun pada Rabu, 9 Juli 2025, melaksanakan kegiatan pemusnahan barang hasil penggeledahan atau razia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut penyitaan barang-barang terlarang yang ditemukan selama pelaksanaan penggeledahan atau razia rutin Blok hunian warga binaan.


Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Herry Muhamad Ramdan, bersama jajaran pejabat struktural Lapas dan disaksikan oleh perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar serta perwakilan warga binaan. Pemusnahan barang dilaksanakan sesuai prosedur dan melibatkan seluruh unsur pengamanan Lapas untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.


Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan di Bakar agar barang-barang terlarang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Seluruh barang yang dimusnahkan telah melalui proses seleksi dan pemilahan sesuai dengan jenisnya. Kalapas Pangkalan Bun menegaskan bahwa setiap barang terlarang yang ditemukan akan ditindaklanjuti dengan pemusnahan sebagai bentuk komitmen Lapas Pangkalan Bun dalam menuntaskan peredaran barang terlarang.

Share:

BLT dari Cukai Tembakau Dibagikan, Walikota Tri Langsung Salurkan ke Warga


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan warga. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di Kantor Kecamatan Jatiasih.


Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hadir langsung untuk menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar Rp 250.000 kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana tersebut bersumber dari DBHCHT yang diterima Pemkot Bekasi dan disalurkan melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia.


“Dana bagi hasil cukai tembakau ini harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah,” tegas Tri Adhianto dalam sambutannya.


BLT DBHCHT ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi kebutuhan ekonomi harian. Selain program BLT, Pemkot Bekasi juga telah menggulirkan berbagai program sosial lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.


“Berbagai program sosial yang sudah dan sedang kami jalankan, seperti makanan bergizi gratis dan Sekolah Rakyat, merupakan langkah nyata kami untuk memperluas akses pelayanan dasar bagi seluruh warga Bekasi, tanpa terkecuali,” tambah Tri Adhianto.


Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, S.E., Camat Jatiasih Ashari, S.T., M.M., Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Alexander Zulkarnain, serta para lurah se-Kecamatan Jatiasih. Pemkot Bekasi berharap penyaluran bantuan ini menjadi dorongan semangat bagi masyarakat, sekaligus bukti nyata hadirnya pemerintah dan legislatif dalam memberikan perlindungan sosial bagi warganya.

Share:

Wali Kota Bekasi Lantik Dua Direktur Utama BUMD: Dorong Profesionalisme dan Sinergi Tingkatkan PAD

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto secara resmi melantik dua Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi pada Selasa, 15 Juli 2025. David Hendradjid Rahardja dilantik sebagai Direktur Utama PT Mitra Patriot dan Aldo Sirait sebagai Direktur Utama PT Sinergi Patriot untuk masa jabatan 2025–2030.


Dalam sambutannya, Tri menekankan pentingnya profesionalisme dan orientasi hasil dalam pengelolaan BUMD.


"Tantangan ke depan tentu tidak mudah. BUMD harus mampu beroperasi secara profesional dan mandiri, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini bukan hanya soal laba, tetapi soal tanggung jawab dan tata kelola yang baik," ujar Tri.

Tri juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi di lingkungan Pemkot Bekasi.


"Saya minta BUMD aktif membangun sinergi dengan OPD. Ini penting untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat posisi BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya.


Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa pembaruan dan strategi yang adaptif, agar BUMD Kota Bekasi dapat tumbuh sebagai entitas usaha yang sehat, kompetitif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Share:

Ketua TP PKK Kota Bekasi Resmikan Sosialisasi Cipta Menu Pangan B2SA

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, meresmikan kegiatan Sosialisasi Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi di Balai Patriot, Selasa (15/07).


Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DWP Kota Bekasi, Fitrotun Junaedi, Ahli Gizi Indonesia Dr. Rita Ramayulis, Founder Foodbank of Indonesia Muhammad Hendro Utomo, serta seluruh Pokja III dari tingkat kota hingga kelurahan se-Kota Bekasi.


Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional serta kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi dan pemanfaatan keberagaman sumber daya pangan lokal di masyarakat.


“Program ini juga menjadi bagian dari upaya penanggulangan stunting dan mendorong pola hidup sehat di Kota Bekasi. Selain itu, kegiatan ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan, mendorong, dan memanfaatkan pangan lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan di Kota Bekasi,” ujar Wiwiek.


Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang tidak bergantung pada satu jenis bahan makanan, seperti beras dan terigu, melainkan lebih beragam dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.


 

Share:

Tri Adhianto Nilai PT Migas (Perseroda) Berhasil Bangkit dan Beri Kontribusi Nyata bagi Keuangan Daerah


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memberikan apresiasi atas capaian positif PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi yang berhasil mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas, setelah 16 tahun mengalami kerugian dan kondisi keuangan yang sulit.


“Saat saya menjabat sebagai Plt Wali Kota pada 2022, kondisi PT Migas masih dalam keadaan minus. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk membayar utang, baik kepada karyawan maupun pihak ketiga. Rugi miliaran. Namun sejak akhir 2022 hingga 2024, kinerja PT Migas terus menunjukkan tren positif dan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Tri saat meninjau sumur Jatinegara 1 milik KSO Pertamina, Migas, dan Foster Oil & Energy di Kecamatan Jatisampurna, Selasa (15/7/2025).


Tri juga mengapresiasi langkah PT Migas yang berhasil melakukan renegosiasi bagi hasil dengan Foster Oil & Energy, dari semula 10 persen menjadi 20 persen. Seluruh beban investasi dan operasional dalam kerja sama ini tetap ditanggung oleh FOE.


Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024, PT Migas telah mengembalikan dividen sebesar Rp3,7 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi. Rinciannya, Rp300 juta pada tahun 2023, Rp1,1 miliar di 2024, dan tahun ini sebesar Rp2,3 miliar.


“Saya rasa BUMD lain bisa meniru capaian ini. PT Migas mampu bangkit dari kondisi yang jauh dari harapan, hingga berhasil memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tambah Tri.


Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyatakan dukungannya terhadap rencana perluasan lahan sumur Jatinegara 1 oleh PT Migas bersama KSO Foster Oil & Energy, dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.


"Ini penting untuk operasional perusahaan, tapi yang utama juga adalah menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Apalagi sumur ini berada di tengah permukiman. Saya juga minta CSR perusahaan disalurkan ke warga, serta Camat dan Lurah agar mendata rumah warga yang perlu direhabilitasi untuk dimasukkan ke program Rutilahu," ujarnya.


Sementara itu, Direktur Utama PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, Apung Widadi menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pertamina dan Foster Oil & Energy telah diperpanjang hingga 2035, dengan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.


“Berkat arahan Pak Wali Kota, kami berhasil melakukan renegosiasi kesepakatan yang awalnya 90:10 menjadi 80:20. Bahkan, penyertaan modal sebesar Rp3,1 miliar sejak tahun 2009 kini sudah kami kembalikan ke Pemerintah Kota Bekasi,” jelas Apung.


Dari perpanjangan kerja sama tersebut, diproyeksikan Kota Bekasi akan menerima dividen sebesar Rp50 miliar hingga 2035, serta Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sekitar Rp160 miliar yang langsung masuk ke APBD dari Kementerian Keuangan, karena Bekasi kini tercatat sebagai daerah penghasil migas.


Lebih lanjut, Apung menyampaikan bahwa PT Migas juga sedang mengupayakan ekspansi bisnis dengan mengikuti lelang sumur gas di luar wilayah Kota Bekasi.


“Sesuai rekomendasi RKAP Pemerintah Kota dan DPRD pada 2024, kami sedang menjajaki peluang perluasan jaringan migas di luar daerah. Mohon doanya agar semua berjalan lancar dan mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan Kota Bekasi,” tutupnya.

Share:

Buka Forum Lintas Agama, Wawali Harris Bobihoe Ajak Stakeholder Berperan Aktif Jaga Kerukunan


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir para Forum Konsultasi Tokoh Lintas Agama Dan Camat Se- Kota Bekasi. Kegiatan berlangsung di Marga Jaya, Bekasi Selatan.


Dialog yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe diikuti sebanyak 112 orang peserta yang terdiri dari tokoh lintas agama, dan para camat.

 

Dalam sambutannya Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan pentingnya dialog kerukunan dalam merangkai keharmonisan berbangsa dan bernegara. Mengingat Kota Bekasi tetap optimis untuk meraih tingkat pertama menjadi Kota Toleran di Indonesia.


“Kerukunan tercipta ketika ada dialog diantara pemeluk umat beragama,” ungkapnya.


Bang Harris sapaan Wawali Kota Bekasi juga menyampaikan hubungan harmonis antar umat beragama sudah sangat baik. FKUB sebagai wadah dalam memupuk kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang ada di Kota Bekasi.

 

“Di Kota Bekasi sendiri hubungan antar umat beragama sangat baik dan harmonis, dengan adanya kegiatan dialog yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan wadah atau media dalam memupuk kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe


Seiring dengan dinamika yang ada, keberagaman suku dan agama, justru semakin memperkuat integrasi masyarakat dan memperkokoh kerukunan. Mari bersama seluruh memelihara konsensus bersama atas nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berperan aktif menjaga kerukunan.


Mengakhiri sambutannya, Wawali Abdul Harris Bobihoe mengatakan pemerintah Kota Bekasi menjamin dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.  Pemerintah bersama tiga pilar dan berbagai stakeholder terkait lainnya, terus berupaya untuk menjaga keharmonisan dan toleransi, mewujudkan Kota yang nyaman dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Share:

Wawali Harris Bobihoe Dukung Generasi Muda Kota Bekasi Torehkan Prestasi Di Kejurda DKI Jakarta


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe tiba-tiba menyambangi anak- anak yang sedang berlatih marching band di Plaza Pemkot Bekasi. Diketahui nama marching band anak-anak tersebut ialah Gita Swara Candrabhaga. 


Tentunya kehadiran Wawali Abdul Harris Bobihoe menyedot perhatian anak-anak itu, sontak tampak senyum gembira terpancar dari raut wajah anak-anak tersebut, mereka bergegas berlari dan menyalami pria yang kerap kali disapa Bang Harris itu.


Wawali Abdul Harris Bobihoe berharap, Gita Swara Candrabhaga dapat menorehkan prestasi pada Kejurda DKI Jakarta, tanggal 22 hingga 27 Juli 2025.


Ia menyampaikan harapannya, anak-anak muda Kota Bekasi dapat meraih sukses di event-event nasional.


Wawali Abdul Harris Bobihoe didampingi para pelatih menyaksikan permainan, atraksi dan tabuhan dari drum serta berbagai alat musik yang dipadukan mejadi irama oleh puluhan personel itu.


Menyaksikan permainan tersebut, Ia begitu takjub dan langsung memberikan tepuk tangan atas penampilan yang dipersembahkan  pemain-pemain muda itu.


Usai menyaksikan penampilan tersebut, Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung dan tentunya Ia turut mengajak stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan penuh kepada para generasi muda berbakat.


Ia juga mengatakan, event- event yang akan diikuti oleh anak-anak muda Kota Bekasi merupakan satu jembatan untuk mengembangkan potensi generasi muda agar bisa berkontribusi, serta mempu menunjukan kompetensi mereka masing-masing.


"Ini yang harus kita dukung, potensi ini merupakan bonus demografi, sebab ditangan generasi muda ini nantinya masa depan bangsa kita akan ditentukan. Mereka yang akan membangun peradaban kedepan. Tentunya hal positif ini menjadi spirit untuk menjadikan Kota Bekasi akan semakin hebat dikemudian hari,” tutup Wawali Abdul Harris Bobihoe.

Share:

Ketua TP PKK Kota Bekasi Meninjau Kegiatan MPLS ke Sejumlah Sekolah


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto mengunjungi beberapa sekolah yang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di hari pertama anak murid masuk sekolah di SD Bojong Rawalumbu 1 dan SMPN 33 Kota Bekasi, Senin 14 Juli 2025.


Tujuan dalam kunjungan tersebut untuk memberikan motivasi kepada seluruh siswa dan siswi di hari pertama masuk sekolah serta mengapresiasi kepada para orang tua yang mengantar dan menemani anaknya di sekolah.


"Untuk Anak-anakku semuanya semangat untuk belajar dan fokus untuk impian, tanamkan dan ucapkan dalam diri setiap hari agar teringat di dalam hati dan fokus meraih cita-citanya."


Wiwiek Hargono juga meminta kepada guru untuk mengawasi aktivitas murid terkait penggunaan gadget di lingkungan sekolah dan mengingatkan kepada seluruh murid untuk menghindari perlakuan bullying atau perundungan di sekolah.


“Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Hindarilah perundungan dalam bentuk apa pun kepada sesama teman. Tanamkan sikap saling menyayangi dan menghargai satu sama lain”.(Adv)


Share:

Wawali Harris Bobihoe Pimpin Apel Dan Lepas Paskibraka Ke Tingkat Nasional dan Provinsi

KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe memimpin langsung apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi.


Apel ini menjadi momen istimewa dan membanggakan karena dirangkaikan dengan pelepasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi yang akan bertugas di tingkat nasional dan provinsi, sekaligus penyerahan piala festival permainan rakyat 2025 tingkat provinsi dan penyerahan medali Kejuaraan Panahan tingkat Provinsi dan Nasional pada Caruban Nagari Archery Open Turnamen 2025.


Dalam kesempatan tersebut, Wawali Abdul Harris Bobihoe memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada putra-putri terbaik Kota Bekasi yang berhasil lolos seleksi Paskibraka tahun 2025. Satu orang mewakili Kota Bekasi ke tingkat nasional yakni Kyla Princessa sementara yang lainnya akan bertugas di tingkat Provinsi Riau yaitu Raffa Pinandito Ardi.


“Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Bekasi. Saya ucapkan selamat kepada ananda-anandaku yang akan mengemban tugas sebagai Paskibraka di Istana Negara. Dan Juga kepada yang akan membawa nama baik daerah di tingkat Provinsi serta para atlit muda kita yang berhasil menorehkan prestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe dalam amanatnya.


Beliau juga menekankan pentingnya menjaga dan membangun SDM para generasi muda serta peran Paskibraka dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. 


“Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga dan memotivasi adik-adik semua untuk terus berprestasi dan menginspirasi generasi berikutnya,” tambahnya.


Apel yang diikuti oleh seluruh ASN, dan pejabat eselon berjalan dengan khidmat.
Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan para generasi muda Kota Bekasi mampu mengharumkan nama daerah di kancah Nasional dan Provinsi, serta menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. (Adv)

Share:

Walikota Bekasi Tri: Warga Kurang Mampu di Bekasi Bisa Dapat Bantuan Hukum Gratis


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi warganya, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putih dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, pendampingan hukum kini bisa diakses secara gratis oleh warga yang membutuhkan.


Informasi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melalui akun Instagram resminya @mastriadhianto. Dalam unggahan tersebut, Tri menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memberi solusi nyata atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi warga, termasuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.


“Pendampingan hukum ini kami tujukan bagi warga Kota Bekasi yang memang membutuhkan dan terkendala secara ekonomi. Ini bagian dari kehadiran negara, melalui pemerintah daerah, untuk memastikan rasa keadilan bisa dirasakan semua kalangan,” ujar Wali Kota Tri.


Layanan bantuan hukum ini bukan hanya soal penyelesaian kasus hukum, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan pendalaman atas persoalan yang sedang dihadapi warga. Baik untuk kasus perdata, pidana, maupun persoalan administratif lainnya.


Warga yang membutuhkan pendampingan dapat langsung menghubungi kontak yang tersedia di akun Instagram resmi LBH Putih di @LBHPUTIH. Pihak LBH akan melakukan verifikasi terhadap status kewargaan Kota Bekasi dan kondisi sosial-ekonomi pemohon.


Kerja sama ini sekaligus memperkuat peran Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dalam memperluas akses keadilan, serta menjadi upaya konkret Pemkot Bekasi dalam mendorong inklusi hukum di tengah masyarakat.(Adv)

Share:

Pehuma Verde Justitia: BNN Harus Proaktif Libatkan Masyarakat dan NGO untuk Cegah Peredaran Narkoba

Afad Usasra, S.H, M.H
Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menanggapi maraknya kasus aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba yang belakangan ini viral di masyarakat, Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Afad Usasra, S.H., M.H., mengimbau agar Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil langkah lebih proaktif dan kolaboratif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.


Menurut Afad, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan struktural dan penindakan hukum semata. “BNN harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan organisasi non-pemerintah (NGO), dalam kampanye dan edukasi masif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba,” tegasnya dalam pernyataan tertulis, Senin (14/7).


Lebih lanjut, Pehuma Verde Justitia menyoroti pentingnya membangun sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan NGO, akademisi, dan komunitas lokal guna menciptakan efek jera serta memastikan tidak ada lagi pembiaran terhadap aparat yang terlibat dalam jaringan gelap narkoba.


“Kita butuh keterlibatan publik yang nyata, bukan sekadar slogan. Aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru menjadi pelanggar hukum. Ini darurat moral yang harus segera ditangani secara transparan dan kolaboratif,” tambah Afad.


Pehuma Verde Justitia juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi aktif dengan BNN dan institusi terkait dalam membangun pendidikan anti-narkoba berbasis komunitas dan sekolah. Pihaknya mendesak BNN membuka ruang kerja sama yang lebih luas kepada organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi korban narkotika.


Sebagai bentuk konkret, Pehuma Verde Justitia akan mengajukan nota resmi kepada BNN dalam waktu dekat, berisi usulan program edukasi kolaboratif, pelibatan NGO dalam pemantauan rehabilitasi, serta pembentukan hotline aduan masyarakat yang aman dan transparan.


Kontak Media:

Pehuma Verde Justitia

0812 8226 8657



 

Share:

PEHUMA VERDE JUSTITIA: BPJS Kesehatan Harus Menjamin Kesejahteraan Nakes dan Segera Diaudit Menyeluruh atas Dugaan Korupsi

Afad Usasra, S.H, M.H
Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Non-Governmental Organization Pehuma Verde Justitia menyerukan agar BPJS Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jaminan sosial kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) serta memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.14 Juli 2025 


Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Afad Usasra, S.H., M.H., menegaskan bahwa masih banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan kompensasi layak akibat sistem pembayaran yang lamban dan tidak berpihak. Ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.


“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan yang bermutu jika tenaga kesehatan justru dipinggirkan dalam sistem yang tidak adil? BPJS harus memperhatikan aspek keadilan distribusi insentif dan honorarium agar tenaga medis dapat bekerja dengan profesional tanpa beban,” ujar Afad.


Selain soal kesejahteraan nakes, Pehuma Verde Justitia juga menyoroti maraknya dugaan korupsi dan fraud dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan. Berdasarkan data investigatif, berikut adalah sejumlah kasus nyata yang telah terungkap:


📌 Kasus-Kasus Fraud dan Dugaan Korupsi BPJS Kesehatan:

Tiga RS di Jawa Tengah dan Sumatera Utara terbukti melakukan klaim fiktif senilai Rp 35 miliar, termasuk manipulasi rekam medis, penggelembungan jumlah tindakan, hingga pasien fiktif.


Contoh: klaim fisioterapi 22.550 pasien padahal hanya terdapat 1.072 nama dalam rekam medis.


Sumber: KPK (2024), Tempo & Kemenkes.


RS Padma Lalita, Magelang: diduga mengklaim palsu hingga Rp 29 miliar melalui operasi mata dan rawat inap palsu.


Sumber: Kompas Regional, 2024.


Dua RS di Tegal (Jateng): terbukti melakukan klaim fiktif senilai Rp 4,8 miliar, dengan pola berulang dalam diagnosis dan pemalsuan tindakan medis.


Sumber: Kompas, Oktober 2024.


RS Citra Arafiq, Bekasi: hasil audit Indonesian Audit Watch (IAW) menemukan data cloning, duplikasi rekam medis, dan klaim diagnosis ringan yang melonjak secara tidak masuk akal.


Direktur rumah sakit mundur setelah audit dilakukan.


Sumber: MonitorIndonesia.com


Temuan ICW (2010–2016): terdapat 49 kasus kecurangan JKN di 15 provinsi. Sebagian besar berasal dari faskes yang melakukan mark-up klaim dan manipulasi data pasien.


Nilai temuan kerugian mencapai Rp 2,69 miliar.


Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), Detik News.


💬 Pernyataan Sikap Pehuma Verde Justitia:

Menuntut audit menyeluruh terhadap anggaran dan sistem klaim BPJS Kesehatan oleh BPK, KPK, dan Ombudsman RI.


Meminta transparansi terhadap seluruh rumah sakit atau klinik yang terbukti melakukan fraud, disertai sanksi administratif dan pidana.


Mendorong pemberlakuan sistem klaim berbasis verifikasi digital, seperti fingerprint pasien dan audit rawat inap acak.


Menekankan pentingnya insentif layak bagi nakes, agar pelayanan dapat diberikan secara optimal, tanpa tekanan finansial atau administratif.


Mengawal laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem BPJS dan membuka kanal aduan berbasis masyarakat sipil.


“BPJS Kesehatan adalah tulang punggung sistem jaminan sosial kita. Jika sistem ini bocor, maka rakyat yang paling lemah akan jadi korban. Pemerintah harus segera bertindak,” tegas Afad Usasra.


Pehuma Verde Justitia berkomitmen untuk terus mengawal akuntabilitas dan keadilan dalam sistem layanan kesehatan nasional, serta akan mengirimkan laporan resmi dan permintaan audit kepada instansi terkait dalam waktu dekat.


Share:

Wawali Harris Bobihoe Apresiasi Peringatan HUT INI 117, Libatkan Masyarakat Luas Olahraga Bersama


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Sekretaris Daerah Junaedi, pengurus Ikatan Notaris Indonesia beserta masyarakat hadir pada kegiatan “NOTARACE - FUN RUN & FUN WALK" yang merupakan peringatan HUT INI ke 117.


Dalam sambutannya, Wawali Abdul Harris Bobihoe mengapresiasi kegiatan yang secara langsung melibatkan masyarakat luas untuk berolahraga bersama. 


“Mengapresiasi kegiatan ini, inovasi dan terobosan yang menjadi contoh baik. Menggabungkan kegiatan hari jadi INI ke 117 dengan olahraga yang melibatkan langsung masyarakat luas. Selain sehat juga menggembirakan,”kata Wawali Abdul Harris Bobihoe


Wawali Abdul Harris Bobihoe juga mengajak para notaris untuk terus berkolaborasi dalam pembangunan dan semakin berintegritas, beretika, serta professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


“Selamat untuk Ikatan Notaris Indonesia. Mudah-mudahan seluruh notaris selalu kompak dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Terus berkolaborasi dan memberikan kontribusinya untuk masyarakat Kota Bekasi,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe


Selain itu, Bang Harris sapaan akrab wawali juga menyampaikan, di era digital dan perkembangan kota yang pesat, peran notaris menjadi semakin vital. 


“Notaris bukan hanya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun juga sebagai ujung tombak dalam mengingatkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perpajakan mereka. Hampir setiap transaksi yang bapak ibu layani memiliki implikasi pajak. Oleh karenanya, kami harapkan para notaris dapat terus membantu pemerintah daerah, dalam mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan Kota Bekasi. Pajak yang disetorkan untuk membuat jalan-jalan di Kota Bekasi menjadi mulus, fasilitas kesehatan yang semakin memadai, sekolah-sekolah yang representatif hingga berbagai program kesejahteraan sosial,”ucap Wawali Abdul Harris Bobihoe


Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi yang baik antara notaris dengan aparatur kewilayahan untuk selalu bersinergi dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik di Kota Bekasi.(Adv)

Share:

Wawali Harris Bobihoe : Peran Strategis Ponpes Cetak Generasi Muda Cerdas Dan Kompeten

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Para tokoh dan jamaah sambut hangat kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe saat menghadiri kegiatan Solat Shubuh Keliling (Suling) sekaligus Haul Guru tercinta Almagfuriah abuya KH. Abubakar Jamal, HA ke 27 dan Haul Alm KH. Hairuddin Abubakar ke 9 di Aula Yayasan Al Barokah Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengakar kuat dalam budaya Indonesia, selalu menjadi harapan besar bagi orang tua yang mendambakan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan tinggi. Keberadaan pesantren tidak hanya penting bagi pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng moral yang mampu menghadapi tantangan zaman modern. 



Wawali Abdul Harris Bobihoe juga menyampaikan pesantren sebagai tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pesantren menjadi pilihan utama sebagai ladang pembibitan generasi muda.



Di pesantren, lanjut Wawali Abdul Harris Bobihoe mengatakan, para generasi muda tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang penting untuk bekal kehidupan mereka di masa depan. Dengan kurikulum yang seimbang antara pendidikan agama dan umum, pesantren secara konsisten berupaya mencetak generasi yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga cerdas dan kompeten dalam berbagai bidang kehidupan. 

Harapan besar terhadap lembaga pendidik pesantren juga disampaikan oleh orang nomor dua di Kota Bekasi itu ,”

Pesantren sebagai tempat yang ideal untuk membentuk karakter sejak usia muda. Kehidupan di pesantren yang penuh disiplin dan keteraturan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk pribadi yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ungkap Wawali Abdul Harris Bobihoe

Wawali Abdul Harris Bobihoe meminta, berbagai bentuk inovasi untuk terus ditingkatkan serta metode pembelajaran modern dapat diintegrasikan dalam kurikulum pesantren, agar pesantren mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.



Selain pendidikan, tambah Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan, pesantren juga menjadi tempat yang strategis untuk membangun jaringan sosial yang kuat. Anak-anak yang belajar di pesantren berasal dari berbagai daerah dan latar belakang, sehingga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan belajar menghargai perbedaan. Ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi kehidupan mereka di masa depan.

Tentunya, lanjut Wawali Abdul Harris Bobihoe sebelum mengakhiri sambutannya, Ia menyampaikan, Di setiap tahunnya Pemerintah Kota Bekasi juga terus menyalurkan bantuan anggaran hibah kepada lembaga Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan serta perhatian pemerintah daerah.

Tampak hadir bersama Wawali Abdul Harris Bobihoe, diantaranya Anggota DPRD Provinsi Jabar G Edwin, Wakil ketua 3 DPRD Kota bekasi ibu Puspa Yani, S. Pd, Ketua fraksi Gerindra Misbahudin, SE , 

Lurah Jatimakmur, Pengasuh Ponpes Al Barokah KH Khairullah.(Adv)

 

Share:

Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Indonesia Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

KABARMASA.COM, JAKARTA- Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, salah satunya tercermin dalam keragaman pakaian adat dari berbagai suku bangsa. Pakaian adat tidak hanya sekadar busana, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis, sejarah, identitas, hingga simbol status sosial masyarakat adat. Keunikan dan nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual. (11/07/2025).

1. Pakaian Adat sebagai Pengetahuan Tradisional

Pakaian adat mencerminkan warisan turun-temurun yang diciptakan oleh komunitas lokal berdasarkan nilai, simbolisme, dan fungsi sosial tertentu. Misalnya, Ulos pada masyarakat Batak, Songket dari Palembang, dan Kebaya yang telah mendunia merupakan hasil karya budaya yang diwariskan secara lisan maupun melalui praktik berulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional.
Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), Traditional Knowledge (TK) adalah pengetahuan, inovasi, dan praktik yang berkembang dari pengalaman dan adaptasi budaya masyarakat lokal dan pribumi terhadap lingkungan setempat. Dalam konteks ini, pakaian adat merupakan bentuk TK yang perlu dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi komersial tanpa izin, dan pengaburan nilai-nilainya.

2. Ancaman terhadap Pakaian Adat

Seiring globalisasi dan berkembangnya industri mode, banyak desain pakaian adat diadopsi oleh pihak luar tanpa izin atau tanpa memperhatikan nilai budaya di baliknya. Tindakan ini termasuk dalam kategori cultural appropriation. Contoh nyata adalah ketika motif batik atau tenun khas Indonesia diklaim oleh negara lain atau digunakan perusahaan asing untuk kepentingan komersial tanpa menyebutkan asal budaya atau memberi kompensasi kepada komunitas pemilik asli.
Selain itu, ketidaktahuan masyarakat lokal mengenai mekanisme perlindungan HAKI juga memperparah situasi, karena banyak komunitas adat yang tidak menyadari pentingnya mendaftarkan karya budaya mereka sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal.

3. Perlindungan HAKI sebagai Bentuk Pengakuan dan Keberlanjutan Budaya

Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam bentuk HAKI, negara bisa mencegah pencurian budaya (cultural theft) dan sekaligus memberdayakan masyarakat adat. Dalam konteks pakaian adat, perlindungan ini bisa meliputi:
• Hak atas desain motif tradisional.
• Hak kolektif komunitas atas hasil budaya.
• Pemberian indikasi geografis (IG) terhadap produk yang memiliki ciri khas lokal.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga memberikan ruang untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional, meskipun masih diperlukan aturan teknis yang lebih jelas.

Menurut hemat penulis, "perlindungan terhadap pakaian adat dalam kerangka HAKI bukan sekadar urusan legal formalitas, tetapi merupakan bagian dari penghormatan terhadap identitas dan martabat budaya bangsa. Indonesia sebagai negara multikultural seharusnya lebih progresif dalam memfasilitasi masyarakat adat untuk melindungi hasil kebudayaannya.
Pemerintah dan akademisi perlu membentuk pusat pendataan dan perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya pakaian adat, untuk memudahkan pendaftaran dan pengakuan hukum. Hal ini harus dibarengi dengan penyuluhan hukum kepada komunitas adat mengenai manfaat perlindungan HAKI dan pentingnya menjaga hak kolektif mereka agar tidak dieksploitasi pihak luar.
Selain itu, penting bagi dunia usaha dan desainer untuk lebih etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan unsur-unsur budaya lokal. Kerja sama dengan komunitas adat sebagai pemilik sah dari pengetahuan tersebut harus dilakukan agar terjadi alih manfaat yang adil dan berkelanjutan". ujar, Rahman.

Pakaian adat merupakan bagian tak terpisahkan dari pengetahuan tradisional Indonesia. Perlindungan terhadapnya dalam kerangka HAKI sangat penting untuk menjaga keaslian budaya, mencegah eksploitasi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada komunitas pemiliknya. Negara harus hadir melalui regulasi, edukasi, dan pendampingan agar pengetahuan tradisional, termasuk pakaian adat, tetap lestari dan berdaulat di tengah arus globalisasi, pungkasnya.

Penulis: Abdur Rahman Siregar (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia)
Share:

Penuhi Kebutuhan Organisasi, Sekda Kota Bekasi Lakukan Mutasi Jabatan


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, melaksanakan mutasi pada jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Mutasi tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda, pada Jumat (11/07/2025).


Adapun rotasi jabatan kali ini hanya dilakukan pada satu posisi, yakni Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Posisi ini sebelumnya mengalami kekosongan jabatan yang dianggap bersifat mendesak untuk segera diisi.


“Rotasi atau mutasi merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi. Mengingat urgensi pada jabatan ini cukup tinggi, maka kami segera menempatkan Pak Risman pada posisi tersebut,” ujar Sekda Junaedi.


Pejabat yang dimutasi adalah Rismannafar Tri Darajat, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Kini, ia resmi mengemban amanah baru sebagai Kabid di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.


Dalam arahannya, Sekda Kota Bekasi berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.


“Jabatan adalah amanah. Saya berharap, Bapak Risman dapat menggunakan kewenangan dengan bijak untuk melayani masyarakat dan menjaga martabat Pemerintah Kota Bekasi. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.(Adv)

Share:

Wali Kota Bekasi Jumat Keliling di Masjid Al Istiqomah, Dorong Penyelesaian PSU dan Perhatian Kesehatan Lingkungan.

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Keliling, kali ini di Masjid Al Istiqomah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat (11/7). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antara kepala daerah dengan masyarakat secara langsung di wilayah-wilayah.


Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa penyelesaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Bekasi. Dirinya menandatangani dokumen terkait pada pagi hari sebagai bentuk percepatan.


“PSU adalah bagian dari harapan masyarakat. Termasuk Masjid Al Istiqomah ini, ke depan dapat bergerak untuk mengurus legalitas, mulai dari pengajuan IMB hingga memenuhi syarat rumah ibadah. Ini satu langkah pasti bahwa lahan ini milik masyarakat dan berfungsi untuk kegiatan ibadah,” ujar Tri.


Wali Kota juga menyampaikan kabar baik bahwa program pemberian honor dan dukungan anggaran untuk RT dan RW akan dioptimalkan. Rencananya, bukan hanya honor rutin yang diberikan pada bulan Oktober, tapi juga anggaran Rp100 juta per RW untuk pembangunan fasilitas wilayah.


“Silakan manfaatkan untuk keperluan wilayah. Semuanya demi meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di lingkungan masing-masing,” jelasnya.


Dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya ancaman penyakit Cikungunya, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan TBC. Ia menegaskan pentingnya kerja bakti dan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.


“Cikungunya dan DBD ini beda-beda tipis, sangat mengkhawatirkan. Harus ada kerja bakti, koordinasi RT, RW, dan warga. TBC juga perlu kesadaran dari diri sendiri dan keluarga untuk menjaga pola hidup sehat,” kata Tri.


Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat turut mendukung pendataan Peserta Didik Baru Daerah (PDBD) secara online. Ia meminta RT, RW, dan pengurus DKM untuk aktif menyisir warga yang anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya.


“Jangan sampai ada anak di Bekasi yang putus sekolah karena tidak mampu. Kita akan bantu fasilitasi. Ini bentuk perhatian nyata dari pemerintah kepada warganya,” pungkas Tri.(Adv)


 

Share:

Wali Kota Bekasi Hadiri Penyerahan SK PPPK Damkar, Apresiasi Kesiapsiagaan Tanpa Batas.


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, menghadiri langsung acara Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, yang dilaksanakan di Balai Patriot, Jumat (11/07).


Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kesiapsiagaan personel damkar Kota Bekasi. Ia menyebut bahwa tugas damkar bukan hanya soal memadamkan api, tetapi menjadi keluh kesah dalam menangani solusi dari warga Kota Bekasi.


“Kalau tugas wajib damkar yang dominan, berarti musibah terus menerus terjadi. Tapi nyatanya, banyak pekerjaan mereka itu sifatnya sunnah (diluar tupoksi) seperti menolong korban kekerasan rumah tangga, mengevakuasi hewan liar, bahkan melepas cincin dari anggota tubuh vital. Semua itu mereka lakukan dengan cepat dan tanggap,” ujar Tri.


Menurutnya, pemadam kebakaran telah menjadi representasi nyata dari kerja “gercep” atau gerak cepat, yang bukan hanya menangani darurat, tapi juga hadir dalam setiap panggilan masyarakat.


“Kesiapsiagaan Damkar Kota Bekasi harus menjadi contoh. Jangan ragu jelaskan kepada masyarakat bahwa kita bekerja cepat dan sigap,” tambahnya.


Wali Kota juga menyinggung pentingnya pengelolaan informasi di era media sosial. Ia mengingatkan agar tidak terpancing oleh arus viral yang seringkali menyesatkan persepsi publik.


“Jangan sampai kita kalah oleh framing. Sekarang itu, ‘no viral, no justifikasi’. Padahal belum tentu kebenarannya. Seperti kemarin, kasus siswa sekolah yang viral di Bantargebang. Dinas Pendidikan langsung gercep turun, ternyata setelah ditelusuri, siswa tersebut warga Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi,” jelas Tri.


Menutup arahannya, Wali Kota mengajak para PPPK Damkar yang baru menerima SK untuk menjaga semangat pelayanan dan kesiapsiagaan yang sudah menjadi identitas Damkar Kota Bekasi


“Terus jaga integritas, kerja keras, dan tetap jadi tim yang responsif. Damkar adalah simbol kecepatan, ketepatan, dan kepedulian Kota Bekasi,” pungkasnya. (Adv)

Share:

Tingkatkan Kualitas SDM, DBMSDA Kota Bekasi Gelar Pelatihan Informatika.

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi menggelar pelatihan informatika dan pemanfaatan media sosial bagi jajaran pegawai, Kamis (10/7), bertempat di ruang rapat kantor DBMSDA.


Pelatihan ini difokuskan pada penguatan kapasitas dalam penanganan pengaduan masyarakat serta penyusunan konten pemberitaan untuk publikasi kegiatan dinas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik DBMSDA guna memperkuat transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.


Hadir sebagai narasumber, Muhammad Muchlis dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi. Ia memberikan pembekalan teknis kepada para pegawai di bidang publikasi dan dokumentasi media DBMSDA, termasuk perwakilan dari Diskominfostandi.


Dalam paparannya, Muchlis menjelaskan pentingnya penguasaan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, terutama dalam menerapkan kaidah 5W + 1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) dalam setiap penulisan berita dinas. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan informasi serta konsistensi dalam penyampaian pesan publik oleh instansi pemerintahan.


Kegiatan pelatihan ini merupakan arahan langsung dari Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi, yang menekankan pentingnya peran setiap pegawai dalam mendukung publikasi kegiatan dinas secara efektif dan profesional.


Acara diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber dan seluruh peserta pelatihan sebagai bentuk dokumentasi dan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta dalam kegiatan In-House Training ini. (Adv)

Share:

Pentingnya Sinkronisasi Peraturan HAKI Dengan Hak Tradisional Oleh Pemerintah

KABARMASA.COM, JAKARTA- Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya tradisional nya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menetapkan ada 272 warisan budaya tak benda (WBTB) di seluruh Indonesia hal ini disampaikan oleh M. Natsir Ridwan Muslim, Ketua Tim Kerja Warisan Budaya Ditetapkan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemdikbudristek. Tentunya dengan jumlah warisan budaya yang fantastis ini menjadi sinyal penting untuk mendorong pemerintah agar merevitalisasinya ditengah gempuran zaman saat ini. Sebagaimana penjawantahan Pasal 18 B ayat 2 yang mengamanatkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". ujarnya Luqman Hakiim, (10/07/2025).

Warisan budaya yang merupakan hasil karya dan karsa manusia secara turun-temurun ini kiranya sebagai catatan peradaban serta asal-muasal suatu komunitas tertentu. Sehingga sebagai suatu entitas intelektual patut diberikan apresiasi dan perlindungan oleh pemerintah melalui hak kekayaan intelektual.
Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.
Pada persoalan ini pemerintah hanya membuka ruang hak cipta yang diatur UU No.28 Tahun 2014 juncto UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan demikian hemat saya bahwa pemerintah harus mensinkronisasikan regulasi hak tradisional menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual demi menghindari klaim budaya oleh bangsa lain dan juga konflik kepentingan. pungkasnya


Penulis: Luqman Hakiim (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia)
Share:

Transparansi Legislasi: Desak Pemerintah dan DPR Buka DIM RUU KUHAP

KABARMASA.COM, SERANG – Winah Setiawati, S.H Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Banten, menyampaikan kritik tajam terhadap sikap tertutup pemerintah dan DPR dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang digodok di Senayan sebab Jika hukum dibentuk tanpa rakyat, maka rakyatlah yang akan dikorbankan. 10 Juli 2025


“Negara tidak boleh memutuskan nasib rakyat secara diam-diam. DIM bukan hanya catatan teknis, tapi menjadi fondasi tafsir dan pasal yang akan langsung menyentuh hak-hak sipil dan kebebasan warga negara. Sikap tertutup ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tapi juga membuka ruang bagi kezaliman hukum," tegas Ketua PKC PMII Banten.

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2022): Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dan di tegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa hak konstitusional masyarakat atas partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan.

RUU KUHAP bukan produk biasa. Ia akan menjadi hukum acara pidana baru yang akan mengganti KUHAP 1981, yang berarti akan mengatur seluruh proses penegakan hukum pidana dari hulu ke hilir: mulai dari penyidikan, penahanan, persidangan, hingga upaya hukum.


Ketika DIM tidak dibuka, maka masyarakat sipil kehilangan peta konflik kepentingan, kehilangan hak untuk memberi kritik terhadap pasal-pasal bermasalah, dan menutup kemungkinan koreksi dari akademisi, organisasi profesi hukum, serta gerakan mahasiswa.


Pasal-pasal bermasalah bisa lolos tanpa koreksi publik, seperti potensi pembiaran praktik penyiksaan dalam penahanan, pembatasan hak pendampingan hukum, dan penguatan kewenangan absolut penyidik, Kriminalisasi terhadap rakyat makin terbuka lebar, Lemahnya kontrol terhadap aparat hukum, karena proses legislasi berlangsung tanpa pengawasan rakyat. Elegitimasi hukum acara pidana baru karena prosesnya cacat partisipasi publik sejak awal.


Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2022), pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Berfungsi menyusun, membahas, menyetujui, dan mengesahkan RUU bersama Presiden. Khususnya melalui Komisi III DPR RI dan Baleg (Badan Legislasi). Presiden melalu kementrian teknis kemenkumham dan pusat perancangan hukum nasional sebagai yg menyusun kajian Akademik awal


PKC PMII Banten mendesak Pemerintah dan DPR untuk:

1. Membuka DIM RUU KUHAP kepada publik dalam waktu 2 x 24 jam sejak pernyataan ini disampaikan. 

2. Melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan organisasi profesi hukum dalam pembahasan intensif DIM. 

3. Menunda pembahasan pasal-pasal strategis jika belum melibatkan partisipasi publik yang bermakna. 


“Kita tidak akan diam menyaksikan hukum dibentuk tanpa kontrol rakyat. Kami siap mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa untuk mengawal, mengintervensi, dan jika perlu, menggelar perlawanan terbuka terhadap RUU KUHAP jika dibahas secara tertutup,” tegas Ketua PKC PMII Banten.


PMII Banten menegaskan bahwa reformasi hukum tidak boleh berjalan mundur. Bila RUU KUHAP disahkan dalam sunyi, maka bangsa ini sedang menggali lubang ketidakadilan baru yang legal, tapi tak bermoral.

Share:

Afad Usasra Laporkan Dugaan Pemborosan Anggaran Robot Anjing Polri ke DPR, Mabes Polri, dan Presiden

Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Afad Usasra, S.H., M.H.

KABARMASA.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pehuma Verde Justitia, Afad Usasra, S.H., M.H., secara resmi telah menyampaikan laporan dan pengaduan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), dan Presiden Republik Indonesia, terkait dugaan pemborosan anggaran dalam proyek pengadaan robot anjing Polri yang nilainya diduga jauh melampaui harga pasar internasional. 10 Juli 2025

Dalam laporan tersebut, Afad menegaskan bahwa tindakan Polri yang mengalokasikan anggaran hingga lebih dari Rp775 juta bahkan hingga Rp3 miliar per unit untuk robot anjing serupa dengan produk yang di pasaran hanya sekitar Rp43 juta merupakan bentuk pengelolaan anggaran yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi melanggar prinsip efisiensi penggunaan dana publik.

“Kami menyampaikan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab sipil dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan negara. Kami mendesak agar lembaga negara segera melakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan korektif terhadap dugaan pemborosan ini,” tegas Afad Usasra usai menyerahkan laporan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Isi laporan yang disampaikan meliputi:

  1. Permintaan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan robot anjing oleh Polri, termasuk spesifikasi teknis, nilai kontrak, dan mekanisme lelang.
  2. Desakan kepada DPR, khususnya Komisi III dan Komisi XI, agar segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan rapat kerja terbuka guna menelusuri dugaan ketidakwajaran anggaran.
  3. Permohonan kepada Presiden RI untuk menginstruksikan evaluasi terhadap belanja-belanja aparat penegak hukum yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan slogan PRESISI Polri.
  4. Permintaan klarifikasi resmi kepada Mabes Polri atas selisih harga signifikan antara harga pengadaan dengan harga pasaran global.
Kemensekneg

Humas Mabes Polri

DPR RI

Afad Usasra juga menyatakan bahwa Pehuma Verde Justitia telah menyertakan data perbandingan harga dari sejumlah vendor internasional serta tangkapan layar harga pasar dari berbagai platform resmi yang menunjukkan harga riil robot anjing digital di bawah Rp50 juta per unit.

“Kami tidak anti teknologi. Tapi setiap penggunaan uang negara harus bertanggung jawab, rasional, dan menjunjung tinggi asas kepatutan,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, Pehuma Verde Justitia juga akan menyampaikan laporan serupa kepada:

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Ombudsman RI
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)

Afad juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat terhadap indikasi pemborosan anggaran dan belanja tidak wajar di sektor publik.


Kontak Media:
Humas Pehuma Verde Justitia
📞
0812-8226-8657

Share:

Pelantikan Pengurus DPD IKAL Lemhannas Daerah Khusus Jakarta

“Alumni Lemhannas RI Diharapkan Jadi Katalisator Keutuhan Bangsa"


KABARMASA.COM, JAKARTA - 9 Juli 2025 - Dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Lemhannas Daerah Khusus Jakarta (DPD IKAL DKJ) resmi dilantik di Balai Agung, Balai Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Rabu (9/7). Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKAL Lemhannas RI, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar.

Adapun yang dilantik sebagai Ketua DPD IKAL DKJ Jakarta adalah Prof. Dr. Sylviana Murni, seorang tokoh perempuan nasional yang telah lama malang melintang dalam dunia pemerintahan dan pendidikan. Ia didampingi oleh Dr. Dadang Solihin, SE, MA sebagai Sekretaris dan Dr. Agus Suparman sebagai Bendahara. Pelantikan ini juga melibatkan seluruh jajaran pengurus lengkap DPD IKAL DKJ Jakarta periode 2025–2030.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Lemhannas RI, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, serta berbagai undangan dari unsur pemerintahan, TNI-Polri, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya peran strategis alumni Lemhannas RI dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa IKAL Lemhannas RI harus terus menjadi katalisator keutuhan bangsa, perekat persatuan dan kesatuan nasional, serta penjaga nilai-nilai kebhinekaan dan kebangsaan.

“Di tengah riuhnya kegaduhan sosial, peran IKAL menjadi sangat penting dalam meredam polarisasi dan memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai arah dan tujuan kebangsaan,” tegas Agum Gumelar.

Ia juga memberikan arahan khusus kepada Prof. Sylviana Murni sebagai Ketua DPD IKAL DKJ yang baru saja dilantik. Ia berharap kepemimpinan beliau dapat membawa angin segar dan mengimplementasikan program kerja DPD IKAL DKJ periode 2025–2030 dengan integritas, kecerdasan, dan keberanian.

“Saya percaya di bawah kepemimpinan Prof. Sylviana Murni, DPD IKAL DKJ dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama,” lanjut Agum Gumelar.

Prof. Dr. Sylviana Murni, dalam sambutan perdananya sebagai Ketua DPD IKAL DKJ, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan komitmennya untuk menjadikan IKAL sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong sinergi antarlembaga di daerah khusus Jakarta.

“Kami akan memastikan bahwa DPD IKAL DKJ bukan hanya hadir secara struktural, tetapi juga substantif dalam kerja nyata, menyentuh langsung kebutuhan strategis masyarakat Jakarta dalam konteks ketahanan nasional,” ungkap Sylviana.

Ia juga menyampaikan bahwa salah satu fokus utama program kerja DPD IKAL DKJ ke depan adalah membangun ekosistem dialog kebangsaan yang inklusif, memperkuat ketangguhan sosial, serta mendorong partisipasi publik yang konstruktif dalam demokrasi.

Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya turut memberikan apresiasi atas pelantikan ini dan menyampaikan harapannya agar sinergi antara Lemhannas RI sebagai institusi pengkaderan nasional dan IKAL sebagai wadah alumni, dapat terus diperkuat dalam berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan kebangsaan hingga advokasi kebijakan publik.

Sementara itu, Gubernur Provinsi DKJ Jakarta dalam sambutannya menekankan bahwa Pemerintah Provinsi siap mendukung berbagai inisiatif strategis IKAL dalam membangun ketahanan daerah dan memperkokoh karakter kebangsaan warga Jakarta.

“Semangat kebangsaan harus diterjemahkan dalam kerja nyata di tengah masyarakat. Kami berharap IKAL bisa menjadi mitra utama dalam menyebarkan semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman masyarakat Jakarta,” ujar Gubernur DKJ.

Pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Umum IKAL RI dan Ketua DPD IKAL DKJ yang baru, serta sesi foto bersama seluruh pengurus dan undangan kehormatan. Acara ini menjadi momentum penting untuk merevitalisasi peran alumni Lemhannas RI di level daerah, sebagai bagian dari arsitektur ketahanan nasional secara holistik.

Dengan pelantikan ini, diharapkan DPD IKAL DKJ dapat menjadi motor penggerak nilai-nilai kebangsaan di Ibu Kota Negara, membangun jejaring lintas sektor, dan menjadi garda terdepan dalam mengawal cita-cita luhur bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sekilas tentang IKAL Lemhannas RI Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) merupakan wadah resmi bagi para alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). IKAL memiliki visi untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan strategis, serta peningkatan kesadaran kolektif atas dinamika geopolitik dan tantangan pembangunan nasional.(Red/ZS)

Share:

Ketua Dekranasda Kota Bekasi Hadir di Puncak HUT ke-45 Dekranas, Kenalkan Produk Hasil Kerajinan Asal Kota Bekasi

KABARMASA.COM, BALIKPAPAN - Rabu 9 Juli 2025 Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas di BSCC Dome Balikpapan.


Perayaan dibuka secara simbolis oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Ananda Gibran Rakabuming dengan memukul alat musik tradisional Jantung Utang. Dihadiri juga oleh Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Bima Arya, Ketua Dekranasda Kalimantan Timur Suraidah Rudy Mas'UD, Forkopimda, serta seluruh ketua dan pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.


Wiwiek Hargono hadir bersama pengurus Dekranasda Kota Bekasi untuk mengenalkan dan memasarkan hasil produk kerajinan unggulan dalam pameran tersebut.


"Melalui kegiatan HUT dekranas hari ini dapat meningkatkan nilai kreatifitas para pelaku umkm juga ekonomi untuk para pelaku usaha di setiap daerah khususnya Kota Bekasi serta turut mengenalkan hasil produk unggulan asal Kota Bekasi di tinggal nasional". Ujar Wiwiek Hargono.


Dekranasda Kota Bekasi turut berpartisipasi dengan memamerkan berbagai kerajinan khas Kota Bekasi seperti Batik Bekasi, fashion dari ecoprint hingga souvenir hasil karya para pengrajin Kota Bekasi di BSCC Dome Balikpapan selama dua hari dari tanggal 9 hingga 10 Juli 2025.(Adv)


 

Share:

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Resmikan Taman Ciketing Udik 4, Komitmen Bangun 56 Taman Setiap Tahun

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan Taman Ciketing Udik 4 yang berlokasi di Perumahan Taman Sari Regensi RW 08, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang pada Rabu, 9 Juli 2025. Peresmian taman ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menyediakan ruang terbuka hijau yang edukatif, ramah anak, dan bermanfaat bagi warga.


Dalam sambutannya, Tri Adhianto memberikan apresiasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat atas kontribusinya dalam membangun dan merawat taman tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembangunan 56 taman setiap tahunnya di seluruh kelurahan.


“Saya sangat mengapresiasi BKM yang telah berperan aktif membangun taman ini. Setiap tahun, Pemkot akan membangun 56 taman di masing-masing kelurahan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan edukatif,” ujar Tri Adhianto.


Taman Ciketing Udik 4 juga memiliki keunikan tersendiri dengan hadirnya miniatur pelaksanaan ibadah haji. Menurut Tri, miniatur tersebut bisa menjadi sarana pembelajaran agama yang menyenangkan bagi anak-anak di sekitar taman, maupun masyarakat Kota Bekasi secara umum.(Adv)


“Taman ini dilengkapi miniatur manasik haji, yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat edukasi agama, terutama bagi anak-anak di lingkungan ini maupun dari seluruh Kota Bekasi,” tambahnya.


Di kesempatan yang sama, Tri Adhianto juga menyinggung kebijakan baru menjelang tahun ajaran baru di sekolah-sekolah. Ia menegaskan bahwa siswa SD dan SMP di Kota Bekasi tidak diperbolehkan membawa ponsel ke sekolah, sebagai bentuk perhatian terhadap tumbuh kembang dan fokus belajar anak-anak.


“Mulai tahun ajaran baru ini, siswa SD dan SMP tidak diizinkan membawa HP ke sekolah. Ini demi menjaga konsentrasi belajar dan mencegah penyalahgunaan teknologi di kalangan pelajar,” tegasnya.


Dengan hadirnya Taman Ciketing Udik 4, Pemerintah Kota Bekasi berharap ruang terbuka hijau di setiap kelurahan bisa menjadi sarana bermain, belajar, dan memperkuat interaksi sosial masyarakat.(Adv)

Share:

Ketua & Sekretaris TP. PKK Kota Bekasi Hadiri Puncak Peringatan HKG Ke-53

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wiwiek Hargono Tri Adhianto dan Wuri Handayani Harris Bobihoe menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-53 yang di gelar di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, 8 Juli 2025 bertempat di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur.


Acara tersebut dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima A., serta dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian bersama Ketua TP PKK Kalimantan Timur selaku tuan rumah, Ny. Hj. Syarifah Suraidah Rudy. Hadir juga Ny. Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka selaku Pelindung Tingkat Nasional Tim Penggerak PKK.


Kegiatan ini mengangkat tema "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas" dihadiri sekitar 2.500 peserta dari 38 provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


Dalam Rakernas tersebut diharapkan PKK sebagai motor penggerak dari pemerintah untuk setiap program yang dimiliki pemerintah yang saat ini sedang dilakukan seperti Makan Bergizi Gratis untuk menciptakan Generasi Indonesia Emas 2045 dan kesejahteraan perekonomian rakyat melalui Koperasi.


“Di Kota Bekasi Koperasi PKK telah berjalan serta  memiliki usaha dengan memiliki Kantin PKK Kota Bekasi yang di tahun ini sudah mendapatkan omset hingga 100 jt baik terdiri dari cash serta asetnya."Ujar Wiwiek Hargono.


Wiwiek Hargono juga menambahkan dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan hari ini kita bisa saling belajar dari pengalaman berbagai daerah serta berkolaborasi sebagai mana tugas PKK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan". (Adv)


 

Share:

Sinergi Antarwilayah: Wali Kota Bekasi dan Gubernur DKI Jakarta Bahas Transportasi, Air Bersih, dan Bantargebang

KABARMASA.COM, JAKARTA – Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada hari ini (08/07) membahas sejumlah isu penting lintas wilayah yang berdampak langsung pada masyarakat Jabodetabek, khususnya Kota Bekasi.


Pertemuan ini menjadi langkah penguatan kerjasama antar Pemerintah daerah, dengan tiga fokus utama: mobilitas transportasi, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan sampah Bantargebang.


Salah satu isu utama yang dibahas adalah integrasi sistem transportasi dan penyediaan fasilitas park and ride. Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk membentuk tim bersama, yang akan menyusun skema dan bentuk kolaborasi, termasuk pemetaan lokasi dan peran masing-masing pihak.


“Park and ride bukan hanya lahan parkir, tapi bisa dikembangkan menjadi hunian dan kawasan produktif ada aktivitas kuliner, UMKM, dan layanan penunjang lainnya. Kita dorong ini menjadi titik simpul mobilitas perkotaan.” ujar Wali Kota Tri Adhianto.


Gubernur Pramono Anung juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi dalam penyediaan air bersih. Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya akan membantu suplai air baku kepada Kota Bekasi, untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.


“Kita menyambut baik langkah DKI Jakarta yang tidak hanya mengelola sendiri, tapi mau berbagi air baku dengan daerah tetangga. Ini bentuk solidaritas antardaerah metropolitan,” tambah Tri.


Poin penting lainnya adalah kesepakatan perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, yang akan berakhir pada 2026. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama tersebut demi kepentingan lingkungan dan kesehatan warga.


“Bantargebang adalah tanggung jawab bersama. Kota Bekasi dan DKI Jakarta harus terus bersinergi agar pengelolaannya semakin baik dan memberi manfaat bagi kedua wilayah,” ujar Gubernur Pramono.


Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dalam mempercepat pengelolaan sampah menuju TPST Bantargebang. Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah pembangunan dua flyover tambahan, yaitu di wilayah Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang. Kehadiran flyover ini diharapkan dapat memperlancar mobilisasi truk-truk sampah dari Jakarta ke Bantargebang, sehingga potensi dampak kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi dapat diminimalkan.


Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Tri juga mengajukan permohonan bantuan pembangunan dua rumah susun (rusun) kepada Pemerintah Provinsi DKI. Kedua rusun tersebut direncanakan akan dibangun di sekitar Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung untuk mendukung kebutuhan hunian warga, khususnya di kawasan perbatasan antara Jakarta dan Bekasi.



Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan terus diperkuat demi menciptakan antar wilayah yang bersinergitas.(Adv)

 

Share:

Wali Kota Bekasi Tegaskan: Jangan Bangga Laporan ‘Cepat Surut’, Tapi Fokus Solusi Permanen

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memimpin langsung apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi. Hadir mendampingi, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, serta Dandim 0507/Bekasi.


Dalam amanatnya, Tri menyampaikan sejumlah poin penting menyangkut kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi, penanganan isu publik yang viral, hingga penguatan kedisiplinan ASN dan PPPK.


Mengantisipasi curah hujan yang meningkat dalam tiga hari terakhir, Wali Kota menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran untuk menghadapi potensi banjir, khususnya di titik-titik rawan yang selama ini tergenang setiap kali hujan.


“Jangan lagi hanya melaporkan ‘cepat surut’, tapi cari akar masalahnya. Fokuskan agar lokasi tersebut tidak lagi banjir ke depan,” tegas Tri.


Tri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp100 miliar untuk penanganan banjir di Kali Bekasi. Dana ini akan dipetakan melalui BMSDA, termasuk menyelesaikan persoalan lahan timbul yang selama ini menjadi hambatan teknis.


Selanjutnya, Wali Kota juga menanggapi dua isu publik yang sempat viral dalam sepekan terakhir. Pertama, terkait siswi anak pemulung di Bantargebang yang gagal masuk SMP Negeri. Tri menjelaskan bahwa setelah dikonfirmasi, anak tersebut merupakan warga Kabupaten Bekasi dan tidak termasuk zonasi Kota Bekasi.


“Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Gubernur agar persoalan ini tidak melebar,” ungkapnya.


Kedua, mengenai dugaan malpraktik di RSUD, Tri memastikan tidak ditemukan indikasi malpraktik usai dirinya turun langsung menemui keluarga korban dan mengecek layanan RSUD. Ia mengapresiasi jajaran yang bergerak cepat menangani isu ini.


“Kita harus membiasakan diri merespon dengan data dan kepala dingin. Respon cepat dan komunikasi terbuka adalah kunci,” ujarnya.


Mengakhiri arahannya, Tri menegaskan kembali pentingnya etos kerja dan kedisiplinan bagi seluruh ASN dan PPPK yang baru dilantik.


“Saya ucapkan selamat bekerja dan beradaptasilah dengan cepat, bekerja dengan integritas, dan responsif terhadap laporan warga, termasuk yang disampaikan lewat media sosial,” tutupnya.


Pada apel kali ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama. antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kodim 0507 Bekasi dalam sinergi pembangunan daerah Kota Bekasi, juga dilakukan penyerahan piala Juara 1 lomba 3 pilar Kamtibmas dalam rangka Hari Bhayangkara ke 79 Tahun 2025 tingkat Polda Metro Jaya kepada Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medansatria. Sekaligus diserahkan penghargaan “City Gas Excellence Award 2025” kepada PT. Sinergi Patriot Bekasi dalam kategori pengendalian nilai piutang pelanggan terbaik wilayah Kota Bekasi.(Adv)


Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts