Aktivis Bantaeng Angkat Bicara : Stop Depresi Politik Biadab Di Pertontonkan Di Bumi Para Wali Sul - Sel

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Beredarnya issu pelengseran Pejabat Tinggi Madya Sekrov Provinisi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800/0019/BKPSDMD tgl 12 September 2022. 
Perihal permohonan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya sekda provinsi yang ditujukan kepada bapak presiden untuk mengusulkan pemberhentian saudara Dr. Abdul Hayat. M.Si dari jabatan sekretaris daerah provinsi Sulawesi Selatan.

Mendapat Tanggapan dan Kecaman Dari Berbagai Aktivis Pergerakan salah satunya adalah M. wahyu Asal Kab. Bantaeng. Dirinya mengutuk keras tindakan yang di lakukan oleh Sudirman Sulaiman bak menjadi *SUPERMAN* pasca jatuhnya Nurdin Abdullah, lalu mengambil alih kepemimpinan atau diangkatlah Sudirman Sulaiman menajdi gubernur definitif.
Namun menjelang akhir tahun 2022 ini, Rakyat Sulawesi Selatan. kembali di suguhkan dengan Issu pelengseran Sekprov Ala Gebrakan Sudirman Sulaiman, hal itu pun semakin membuktikan bahwa dirinya "SUPERMAN” yang bisa menjatuhkan siapa saja sesuai keinginannya / pesanannya.  

Lanjut M. Wahyu. Mengajak seluruh masyarakat dan aktivis pergerakan agar turun kejalanan melawan segala bentuk penindasan atau sistem politik biadab yang telah di pertontonkan oleh Sudirman Sulaiman Sang Kapitalisme. 

Sebab yang jadi tanda tanya besar bagi publik, ada apa dan mengapa sehingga Sudirman Sulaiman bersikeras ingin memberhentikan Abd. Hayat Gani. Padahal kita ketahui bersama, jika selama ini peran sekda provinsi begitu vital di pemerintahan. 
Terlebih lagi dengan tidak adanya wakil gubernur, tentunya tugas-tugas gubernur banyak dibantu oleh sekda provinsi. Ada apa dan mengapa? Apakah karena ada titipan dan bisikan dari orang yang istimewa atau uang besar? sebagaimana titipan untuk menjatuhkan Nurdin Abdullah. 

Jika Abd. Hayat Gani benar - benar di lengserkan maka hal itu dapat membuktikan bahwa sulawesi selatan di bawah kepemimpinan Sudirman Sulaiman mengalami Depresi dan ini tidak bisa di biarkan terus terjadi. Maka dari itu kami mendesak DPR. Provinsi agar segera melakukan pansus hak angket untuk memberhentikan Sudirman Sulaiman. Karena kami khawatir dengan sistem politiknya akan membuat kegaduhan yang dapat berimbas fatal di pilgub dan pilpres nantinya.Ungkapnya.
Share:

No comments:

Post a Comment


Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts