Jalan ditutup, Ribuan Karyawan di Pomalaa Tidak Bisa Bekerja. Ketua DPW LAKI SULTRA Angkat Suara

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Ribuan karyawan perusahaan baik pertambangan maupun industri yang berada di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka hari ini (1/7) terpantau berkumpul di beberapa titik. Mereka tidak bisa masuk ke tempat kerja karena semua akses jalan di tutup. 

Dari pantauan media di lapangan, beberapa titik lokasi ditutup oleh PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) menyebabkan terjadinya penumpukan karyawan yang menunggu portal dibuka agar mereka bisa kembali bekerja.

Sebelumnya beredar surat penutupan akses jalan yang dikeluarkan oleh TRK berisi pemberitahuan bahwa seluruh akses jalan akan ditutup mulai tanggal 1 juli sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. 

Salah seorang karyawan perusahaan Tambang yang tidak bisa masuk ke area kerja berharap agar segera ada solusi. “Awal bulan waktunya gajian tapi kami tidak bisa masuk kerja, semoga segera ada solusi”, Keluhnya

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Mardin Fahrun mengatakan bahwa pihaknya telah melihat surat yang beredar mengenai penutupan akses jalan. Dirinya mendesak pemerintah daerah Kolaka segera turun tangan. Tindakan penutupan jalan ini tidak sesuai dengan Visi Misi Bupati untuk mencetak ribuan lapangan pekerjaan. 

“Pemda harus turun, periksa kembali legalitas pada jalan tersebut, jangan sampai penutupan jalan mengorbankan karyawan yang bekerja”, urai Mardin sapaan akrabnya. 

Ketua DPD LAKI Sultra juga mengatakan bahwa tindakan menutup jalan seperti ini akan mencoreng nama Kabupaten Kolaka di mata Investor. “Semua pihak akan meragukan kondisi iklim investasi di Kolaka”, Tutupnya

Share:

Read More

Christ Lailossa Selaku KADINAKERTRANS KAB. MALTENG: Peran Pemerintah Bagi Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Perusahaan

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH- Honorer adalah istilah yang merujuk pada pegawai yang bekerja di instansi pemerintah (pusat atau daerah) namun belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sebagai tenaga kerja non-ASN yang bekerja di sektor publik, baik di lembaga pemerintah maupun instansi lainnya, namun tidak memiliki status kepegawaian tetap. 

Sementara tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk mensejahterakan pekerja dan keluarganya, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga berkontribusi pada pembangunan dan perekonomian bangsa. 

Namun realita-nya di beberapa tempat seperti yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, dari pantauan Media ini di Kota Masohi beberapa pekan terakhir ini, banyak tenaga Honorer maupun ada pekerja lepas pada pengusaha kaya pengusaha besar tidak mendapat hak yang wajib di dapat, bahkan bekerja dengan gaji rendah tidak sesuai dengan standar pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah Christ Lailossa menyampaikan bahwa 

" Tenaga Honor itu juga merupakan tenaga kerja namun secara teknis dari sisi birokrasi ada aturan birokrasi secara teknis".Ujar Lailossa, (30/06/2025).

Lebih lanjut, ia sampaikan bahwa "Dari sisi aturan itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap OPD memberikan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap honorer yang di pekerjakan, namun mungkin saja ada pertimbangan lapangan sehingga hal tersebut bisa saja tidak jalan", tambah Lailossa

Lailossa juga menekankan pentingnya peran pemerintah. 

"Sebenarnya secara aturan apapun alasan-nya sebagai pemerintah mestinya menyiapkan hal tersebut dalam hal ini BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja sekalipun itu honorer mestinya mendapatkan hal tersebut sebagai perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan walau pada sebuah instansi pemerintah seperti Dinas Badan atau OPD", ujar Lailossa

Ia juga mengaris bawahi upaya pemerintah Dinas Transmigrasi Maluku Tengah.

"Saat ini pihak pemerintah daerah terkhusus pada bidang teknis dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah sementara lagi berfokus pada setiap perusahan - perusahan yang berada pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah". terang, Lailossa

Kendati demikian, ia juga menyampaikan salah satu persoalan yang menjad hambatan dalam prosesnya.

"Anggaran operasional Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah ada dalam keterbatasan anggaran, sehingga masih terbatas dalam melaksanakan fungsi tugas, namun tidak mengurangi tanggung jawab Dinas, dan hingga saat ini pihak Dinas masih terus melakukan upaya - upaya walau masih berupa sosialisasi, pembinaan dan serta himbauan, bahkan jika ada laporan pihak Dinas tetap menindak lanjuti-nya. 

Informasi yang di terima ada dua OPD yakni pada Dinas lingkungan hidup dan Rumah Sakit yang mana memiliki tenaga kerja yang cukup banyak namun hingga saat ini saat di cek ternyata saldo pada BPJS ketenagakerjaan nihil, sehingga menjadi catatan dan masukan bagi Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah, untuk bisa melihat akan hal tersebut, "tegasnya.

Tidak main-main melihat permasalahan ini Lailossa menegaskan bahwa 

"Selain itu Kepala Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah, juga akan menindak tegas setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja namun tidak memberikan gaji atau upah kerja seimbang dengan pekerjaan, dan bahkan jika ada hak - hak pekerja yang tidak di berikan maka akan menjadi tanggungjawab pihak Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Maluku untuk melakukan tindakan tegas dengan memanggil pihak pengusaha untuk ditegur”, tegas Lailossa

Menurutnya ada ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah Maluku Tengah.

"Ada banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah ada sebanyak 452 perusahaan dari berbagai bidang usaha" ungkap, Lailossa. 

Ia juga berpesan kepada perusahaan untuk lebih kooperatif terhadap para pekerja disana.

"Setiap pekerja atau tenaga kerja yang bekerja di lapangan pekerjaan mana saja baik di perusahan ataupun di pengusaha seperti toko ataupun CV, bahkan perusahan atau pekerja lepas mana saja tidak boleh sekali - kali ada intimidasi atau penekanan - penekanan yang membuat para pekerja itu merasa takut, karena berbagai tekanan", pungkas Lailossa.

Share:

Read More

Alwi Djaelani Terpilih sebagai Ketua DPC GMNI Batam 2025–2027: Meneguhkan Marhaenisme dalam Arus Zaman

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, 28 Juni 2025 — Gedung Dispora Kota Batam menjadi saksi momentum penting regenerasi kepemimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Batam dalam ajang Konferensi Cabang (Konfercab) ke-9 yang berlangsung pada Sabtu sore. Dalam forum demokratis yang dihadiri oleh kader-kader GMNI se-Batam, Cipayung Plus, serta BEM Kota Batam, Alwi Djaelani resmi terpilih sebagai Ketua DPC GMNI Batam periode 2025–2027.

Alwi, mahasiswa FISIPOL dari Komisariat Persatuan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), menggantikan posisi Diki Chandra, demisioner ketua sebelumnya yang berasal dari FKIP UNRIKA. Dalam pidato perdananya, Alwi menyampaikan bahwa Konfercab ini bukan sekadar ajang suksesi, melainkan momen penting yang membawanya ke medan baru perjuangan intelektual dan organisatoris.

“Konferensi Cabang ke-9 ini menjadi momentum luar biasa bagi saya, di mana saya dipercaya memimpin GMNI Batam dua tahun ke depan. Amanah ini berat, tapi saya percaya kita bisa menjadikan GMNI sebagai kawah candradimuka pergerakan mahasiswa di Kota Batam — organisasi yang berjuang untuk dan bersama rakyat, sesuai dengan AD/ART,” ujar Alwi.

Mengusung tema “Meneguhkan Ideologi Marhaenisme dalam Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, konferensi ini menegaskan posisi GMNI sebagai organisasi kader yang tetap setia pada garis perjuangan ideologis di tengah arus deras pragmatisme yang mengancam gerakan mahasiswa hari ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, menekankan pentingnya Konfercab sebagai ruang dialektika ide dan regenerasi yang bermartabat.

“Konfercab bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi pertarungan konsep politik marhaenis. Ini bukan ajang pragmatisme. GMNI harus tetap menjadi benteng ideologi yang menyebarkan ajaran Soekarno dalam bentuk gerakan yang konsisten,” tegas Ageng.

Ia juga menyoroti fenomena kian berkurangnya aktivis ideologis di kampus. Menurutnya, tantangan zaman menuntut GMNI untuk tampil sebagai pelita di tengah krisis pemikiran dan membangkitkan kembali militansi mahasiswa agar tidak terjerumus pada gerakan populer tanpa substansi.

Ketua Panitia, Fachrul Anwar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Konfercab ke-9 adalah agenda penting yang menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi. Ia menyerukan agar ketua terpilih mampu membawa GMNI Batam menuju arah progresif dan revolusioner.

“Pesan kami kepada ketua terpilih, percayalah bahwa seluruh Bung dan Sarinah akan terus berkomitmen, bersinergi, dan bahu-membahu membesarkan rumah perjuangan ini. Kita bukan sekadar organisasi, kita adalah pengawal kemerdekaan rakyat marhaen,” ujar Fachrul.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara, termasuk para alumni GMNI yang dinilainya terus menjadi sumber inspirasi dan arahan ideologis bagi kader muda.

Menutup masa jabatannya, Diki Chandra menyampaikan ucapan selamat kepada ketua terpilih serta refleksi atas perjuangan yang telah dilaluinya bersama pengurus dan kader GMNI Batam selama dua tahun terakhir.

“Ini bukan hadiah, tapi amanah yang harus ditunaikan. Semoga keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini dapat ditindaklanjuti dengan serius,” ujarnya.

Diki juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan alumni GMNI Batam atas kerja kolektif selama masa kepemimpinannya, seraya memohon maaf atas segala kekurangan.

Konfercab ke-9 GMNI Batam bukan sekadar ritual organisasi. Ia merupakan refleksi semangat juang generasi muda dalam meneguhkan ideologi marhaenisme sebagai landasan gerak menghadapi tantangan zaman. Di tangan Alwi Djaelani, GMNI Batam kini menatap babak baru. Sebuah babak perjuangan yang menuntut keteguhan prinsip, kejernihan pikiran, dan keberanian melawan arus.(ZS/Red)

Share:

Read More

BEM Nusantara DKI Jakarta Dorong POLRI Tinggalkan Budaya Seremonial Dan Lakukan Evaluasi Serius terhadap Tantangan Institusional

KABARMASA.COM, JAKARTA-  Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli mendatang, BEM Nusantara DKI Jakarta menyampaikan pandangan kritis terhadap model perayaan yang cenderung seremonial dan simbolis. Kami menilai bahwa Hari Bhayangkara sepatutnya menjadi momentum evaluatif bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk meninjau ulang praktik dan orientasi kelembagaan, serta memperkuat kembali komitmen terhadap keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

“Dalam kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan keadilan, perayaan yang bila dilaksanakan terlalu mewah bisa dipersepsikan publik sebagai kurang responsif terhadap situasi sosial. Ini bukan hanya soal persepsi, tapi soal empati dan legitimasi,” ujar Piere A.L. Lailossa, Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta. (29/06/2025).

Selain itu, sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara yang tengah didorong oleh pemerintah pusat, BEM Nusantara DKI Jakarta menilai bahwa pembatasan terhadap kegiatan seremonial perlu juga diterapkan oleh institusi POLRI. Pembenahan internal, peningkatan pelayanan publik, dan reformasi sistem lebih penting untuk menjadi prioritas penggunaan anggaran negara.

“Refleksi dan evaluasi jauh lebih relevan ketimbang selebrasi. Apalagi ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih membutuhkan penguatan yang nyata,” tambah Piere.

BEM Nusantara DKI Jakarta memandang bahwa ada sejumlah peristiwa dan isu yang perlu dijadikan bahan introspeksi untuk mendorong transformasi kepolisian ke depan, di antaranya:

- Peristiwa Kanjuruhan: Tragedi yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam standar operasional keamanan dan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan massa.

- Insiden KM 50: Peristiwa yang menimbulkan banyak pertanyaan publik dan memerlukan penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

- Kasus Internal POLRI seperti di Duren Tiga: Menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, integritas organisasi, dan budaya profesional.

- Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Aparat: Menjadi indikator bahwa perlindungan korban dan pembenahan kultur organisasi harus menjadi agenda serius.

- Pendekatan terhadap Aksi Massa: Perlu dikaji ulang secara mendalam agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga.

Urgensi Reformasi POLRI: Perubahan Struktural dan Kultural Tak Bisa Ditunda

BEM Nusantara DKI Jakarta menegaskan bahwa reformasi institusi kepolisian harus dilakukan secepatnya dan secara menyeluruh, mencakup pembenahan struktural, peningkatan akuntabilitas, serta transformasi kultur organisasi. POLRI perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka bukan hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga mampu memperbaiki diri secara internal secara terbuka dan progresif.

Sikap terhadap RUU POLRI: Perlu Keseimbangan Kewenangan dan Pengawasan

Kami juga menyoroti adanya sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang POLRI yang dinilai berpotensi memperbesar kewenangan tanpa kejelasan sistem pengawasan. Reformasi hukum haruslah menjamin keseimbangan antara otoritas dan kontrol publik agar prinsip negara hukum tetap terjaga.

"Hari Bhayangkara bukan semata peringatan institusional, tapi seharusnya jadi pengingat untuk terus berbenah. Institusi sebesar POLRI harus siap berubah, cepat, dan transparan jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegas Piere.

Tuntutan BEM Nusantara DKI Jakarta, yang disepakati dalam konsolidasi yang mereka adakan pada 29 Juli 2025 di Sekretariat BEM Nusantara ialah:

1. Mengurangi dominasi seremoni dalam peringatan Hari Bhayangkara demi empati sosial dan efisiensi anggaran publik.

2. Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelesaian berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

3. Menolak penguatan kewenangan dalam RUU POLRI yang tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

4. Memperkuat sistem pengawasan eksternal sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap institusi penegak hukum.

5. Melakukan reformasi institusional secara cepat, menyeluruh, dan terukur, baik dalam struktur organisasi maupun budaya internal kepolisian.

Share:

Read More

Paramount Langgar AMDAL, Warga Jadi Korban – Hukum dan Etika Lingkungan Wajib Ditegakkan

KABARMASA.COM, BANTEN - Kami, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Banten, Bidang Lingkungan Hidup, menyatakan sikap tegas dan prihatin atas dampak lingkungan yang dialami oleh masyarakat Kampung Gunung Batu akibat proyek perumahan yang dijalankan oleh PT Paramount.

Warga yang terdampak Kiki (Juga sebagai pengurus PKC PMII BANTEN) mengaku bahwa dirinya dan beberapa warga sibuk mengurusi air yang deras disertai lumpur yang menerjang rumahnya saat hujan berlangsung. 

"Volume air tidak bisa kita tahan, karena disertai dengan lumpur yang pekat, hingga sangat kewalahan saat hujan tadi" Ujarnya. 

Banjir dan lumpur yang menerjang rumah-rumah warga setelah hujan deras bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan indikasi nyata kegagalan perusahaan dalam menjalankan kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya:

1. Pasal 22: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.”

2. Pasal 36 Ayat (1): “Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan.”

3. Pasal 109: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah.”

Dalam konteks ini, PT Paramount patut diduga kuat melanggar ketentuan tersebut, karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan hak hidup warga secara layak dan aman.

Kami mendesak:

1. DLHK Kabupaten Tangerang dan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk segera melakukan audit lingkungan terhadap proyek Paramount.

2. Pemda Kabupaten Tangerang agar menghentikan sementara kegiatan proyek sebelum AMDAL dipenuhi dan tanggung jawab terhadap dampak diselesaikan.

3. PT Paramount untuk melakukan pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada warga terdampak.

4. Penegak hukum agar tidak ragu menerapkan sanksi pidana maupun administratif terhadap pelanggaran ini.

Kami juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan tanpa perhitungan ekologis yang tepat, akan menjadi bom waktu sosial dan bencana ekologis yang menimpa rakyat kecil.

"Pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup rakyat. Investasi harus tunduk pada hukum lingkungan, bukan sebaliknya."

Share:

Read More

Skandal Calo Kerja Terbongkar! Masyarakat Jadi Korban, PMII Angkat Suara!

KABARMASA.COM, KABUPATEN SERANG – Upaya hukum yang dilakukan tim Advokasi Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten belum membuahkan hasil. Setelah melayangkan somasi 1 kepada seorang calo perekrutan kerja di PT Nikomas Gemilang, pelaku hingga kini belum juga mengembalikan uang puluhan juta rupiah milik korban. (26/6/2025)

Dalam keterangan resminya, Winah Setiawati, S.H., selaku Ketua PKC PMII Banten sekaligus kuasa hukum korban berinisial SM, menegaskan bahwa praktik ini adalah bentuk kejahatan terstruktur yang merampas hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan secara bermartabat.

“Kami menilai program-program pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pelatihan vokasi tidak akan efektif bila tidak disertai pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap mafia kerja,” tegas Winah. Ia juga mendorong adanya transparansi rekrutmen, audit terhadap lembaga terkait, serta pembentukan posko pengaduan untuk melindungi hak pekerja.

Tim Advokasi PKC PMII Banten, Winah Setiawati, S.H., Muhammad Yasirni Bilhikam Ardani, S.H., dan Setiawan Jodi Fakhar, S.H. — yang akrab disapa Santri Lawyer — bertindak sebagai kuasa hukum korban berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2025.

Setiawan Jodi Fakhar menjelaskan, korban menyerahkan uang sebesar Rp20 juta kepada oknum berinisial SD pada Februari 2025. Uang tersebut diberikan dengan janji jika diberhentikan oleh PT Nikomas Gemilang setelah bekerja selama tiga bulan masa percobaan, maka SD akan mengembalikan seluruh uang tersebut.

“Dalam perjanjiannya, pelaku berjanji bahwa bila klien saya tidak lulus masa percobaan, uang Rp20 juta akan dikembalikan. Faktanya hingga saat ini klien kami belum menerima uang tersebut seluruhnya,” kata Jodi.

Ia menambahkan, “Mencari pekerjaan di Banten sudah cukup sulit. Jangan lagi dipersulit oleh calo-calo nakal. Klien kami sudah berupaya keras mencari uang demi mendapatkan pekerjaan, tetapi malah diberhentikan begitu saja setelah bekerja hanya tiga bulan,” tegasnya.

Melalui somasi tertanggal 16 Juni 2025, tim Advokasi Hukum PKC PMII Banten memberi peringatan keras agar pelaku segera mengembalikan uang tersebut kepada korban. Jika tidak, Tim Advokasi Hukum PKC PMII Banten akan menempuh jalur pidana dan perdata sesuai Pasal 378 dan 372 KUHP serta Pasal 1243 KUH Perdata.

Dalam somasi 1 tersebut ditegaskan, perbuatan calo kerja semacam ini bukan hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencederai martabat dan hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan secara adil dan transparan.

Menyikapi kasus ini, Tim Advokasi Hukum PKC PMII Banten menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Serang terpilih, Hj. Ratu Zakiyah, yang sudah membentuk Satgas Anti-Calo Kerja di Kabupaten Serang. 

“Kami siap memberi konsultasi dan pendampingan hukum. Jika ada masyarakat lain yang mengalami kejadian serupa dan dirugikan calo kerja, Tim Advokasi Hukum PKC PMII Banten siap menjadi garda terdepan untuk melawan oknum calo kerja,” pungkas Jodi.

Share:

Read More

BEM Nusantara Maluku Temui Gubernur Maluku, Bahas Rakorda dan Komitmen Dukung Program Pemerintah

KABARMASA.COM, AMBON -  Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Daerah Maluku melakukan audiensi resmi dengan Gubernur Maluku pada Rabu, 25 Juni 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku ini membahas dua hal penting, yakni rencana Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BEM Nusantara Maluku yang akan digelar pada bulan Agustus 2025, serta posisi strategis BEM Nusantara sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.25 Juni 2025

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus BEM Nusantara Maluku memaparkan kesiapan teknis dan substansi Rakorda yang akan menjadi forum konsolidasi dan penguatan gerakan mahasiswa se-Maluku. Agenda ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antar-BEM serta membangun arah gerakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

Koordinator Daerah BEM Nus Maluku, Roberto Selano, menyampaikan bahwa Rakorda bukan hanya ajang seremonial, melainkan bagian dari konsolidasi ide dan tindakan nyata mahasiswa dalam menjawab tantangan sosial-politik daerah. "Kami ingin memastikan bahwa BEM Nusantara hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu berkontribusi nyata bagi Maluku. Rakorda ini akan menjadi pijakan untuk memperkuat arah gerakan mahasiswa yang solutif dan pro-rakyat,” ujar Roberto.

Sementara itu, Koordinator Nusantara BEM-Nusantara Maluku-Malut, Ahmad Rifaldi Loilatu, menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan daerah bukan hanya sebagai pengawas kritis, tetapi juga mitra strategis yang mampu menginisiasi solusi Konstruktif dan mengawal kebijakan publik. "Kami tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga untuk menawarkan gagasan. Sudah saatnya mahasiswa berada dalam posisi konstruktif, mendorong transformasi sosial bersama pemerintah dan masyarakat,”* tegas Rifaldi

Gubernur Maluku menyambut positif kehadiran BEM Nusantara Maluku dan menyatakan dukungannya atas pelaksanaan Rakorda. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pembangunan serta menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat. "Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik niat baik ini. Kami percaya mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan positif dan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen generasi muda,* ujarnya.

Saya sangat mengapresiasi langkah BEM Nusantara Maluku yang tidak hanya aktif dalam gerakan mahasiswa, tetapi juga mengambil peran dalam mendukung pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi Maluku siap bersinergi dan membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh elemen." ujar Gubernur Maluku

Tak hanya itu, BEM Nusantara Maluku juga menyampaikan komitmennya untuk berdiri sebagai mitra kritis sekaligus kolaboratif bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Mereka menegaskan bahwa keberadaan BEM Nusantara bukan hanya sebagai wadah perjuangan mahasiswa, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam mengawal dan mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah.

Lanjut, Selain Sebagai Mitra Kritis Pemerintah,  Kami Juga Akan Membangun Sinergitas dan Kolaboratif Antara BEM Nusantara Daerah Maluku dengan Pemerintahan Provinsi Maluku guna mendukung dan Mewujudkan Sapta Cipta Pemerintahan Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath demi Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045. Tutur Ahmad Rifaldi Loilatu, Kornus BEM Nusantara Maluku-Malut

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemerintah  Maluku dan BEM Nusantara Maluku untuk menjalin komunikasi yang terbuka, aktif, dan produktif. BEM Nusantara Daerah Maluku Selain Sebagai Mitra Kritis dan Konstruktif Akan Mendukung Pemerintahan   demi menciptakan Maluku yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.

Share:

Read More

Terbongkarnya Tabir: Bukti Percakapan dan Visual Kuatkan Dugaan Pelecehan Seksual Anggota DPRD Rudy Kurniawan, Bantahan Terdakwa Patut Dipertanyakan

KABARMASA.COM, DEPOK – Di tengah proses persidangan kasus dugaan asusila anak di bawah umur yang menyeret nama anggota DPRD Kota Depok, Rudy Kurniawan, sebuah rangkaian percakapan WhatsApp yang diduga kuat antara Rudy Kurniawan dengan korban beredar luas. Kini, bukti digital semakin menguat dengan munculnya screenshot aktivitas digital yang secara visual menghubungkan Rudy Kurniawan dan korban dalam situasi yang sama. Bukti-bukti ini secara signifikan melemahkan klaim Rudy Kurniawan yang melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengakui perbuatan dan menyebut dakwaan jaksa cacat hukum.

Percakapan yang diperoleh redaksi ini secara gamblang menunjukkan interaksi yang tidak pantas dan mengarah pada aktivitas seksual, serta indikasi kuat bahwa korban adalah anak di bawah umur. Poin-poin krusial dari percakapan tersebut yang patut menjadi sorotan antara lain: ajakan ke tempat pribadi dan persiapan menginap, pengakuan eksplisit akan usia korban yang "masih kecil" dan ketakutan akan orang tua, indikasi aktivitas seksual yang telah terjadi sebelumnya dengan kalimat seperti "Jadi ketagihan ya?" dan "Tp kalo bapak naik ga berat", serta upaya suap dan instruksi untuk "diam2 ya" dan "Chat langsung hapus" untuk menutupi perbuatan.

Bukti Visual Tak Terbantahkan: Kemeja Merah Kotak-Kotak dan Lokasi yang Sama

Selain percakapan teks, redaksi juga mendapatkan bukti screenshot dari aktivitas digital yang semakin memperkuat dugaan keterlibatan Rudy Kurniawan. Salah satu gambar menunjukkan screenshot dari panggilan video (video call) dengan wajah yang diburamkan namun terlihat mengenakan kemeja berwarna merah dengan motif kotak-kotak. Menariknya, di sisi lain, sebuah screenshot dari story korban menunjukkan korban berada di sebuah ruangan, juga terlihat sebagian dari kemeja merah kotak-kotak yang identik dengan yang dikenakan dalam video call.

Lebih dari itu, detail latar belakang ruangan pada screenshot video call dan story korban tampak serupa, mengindikasikan bahwa kedua individu tersebut, pada satu waktu, berada di lokasi yang sama atau setidaknya di ruangan yang memiliki kesamaan signifikan. Kesesuaian pola kemeja dan latar belakang ruangan ini memberikan petunjuk visual yang kuat, yang sangat sulit dibantah, bahwa Rudy Kurniawan dan korban memang pernah berada bersama dalam situasi tersebut.

Bukti-bukti percakapan dan kini diperkuat dengan bukti visual ini secara diametral bertolak belakang dengan bantahan yang diajukan oleh Rudy Kurniawan di persidangan. Klaim bahwa ia tidak mengakui perbuatan dan dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat, kini dihadapkan pada serangkaian fakta digital yang sangat meresahkan dan saling melengkapi.

Kejaksaan Negeri Depok telah berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan objektif. Dengan munculnya bukti-bukti baru ini, publik menanti bagaimana proses hukum akan berjalan, dan apakah klaim pembelaan terdakwa akan mampu bertahan di hadapan fakta-fakta yang semakin menguatkan dugaan pelecehan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, namun keadilan bagi korban anak di bawah umur harus menjadi prioritas utama.

Share:

Read More

Silent War: Ketika Supply Chain Menentukan Siapa Yang Menang Tanpa Bertarung

KABARMASA.COM, JAKARTA - “The greatest competitive threats often come not from your current rivals, but from unexpected players who redefine the rules of the game”

Clayton Christensen, The Innovator’s Dilemma, (23/06/2025).

Silent competition adalah bentuk persaingan tersembunyi yang terjadi di balik logistik, teknologi, dan perebutan sumber daya strategis. Perusahaan yang tampaknya tidak bersaing secara langsung justru berebut kendali atas chip semikonduktor, jaringan distribusi, dan teknologi AI dalam rantai pasok.

Apakah bisnis Anda diam-diam sedang diserang   tanpa Anda menyadarinya?

Banyak orang masih mengira persaingan bisnis hanya terjadi antara perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa. Kenyataannya, kini kompetisi muncul dari arah yang tak terduga: perusahaan lintas industri yang saling bertarung dalam penguasaan infrastruktur supply chain, bukan sekadar produk. Rantai pasok yang dulunya dianggap fungsi pendukung, kini telah menjadi senjata strategis utama.

Silent War di Indonesia: Kompetisi Senyap yang Nyata Fenomena ini bukan hanya milik pasar global   Indonesia pun sedang mengalaminya. Di sektor teknologi, logistik, dan distribusi pangan, banyak perusahaan dari industri berbeda kini saling berebut posisi strategis secara diam-diam. Gojek vs. JNE: Gojek yang dulu dikenal sebagai layanan ride-hailing, kini agresif memperluas layanan logistik lewat GoSend dan mitra armadanya. JNE sebagai pemain kurir tradisional juga mempercepat digitalisasi dan membangun armada mandiri. Mereka tidak bersaing di industri yang sama, tapi bertarung dalam hal kecepatan dan fleksibilitas pengiriman.

Telkom vs. Bukalapak: Telkom sebagai BUMN infrastruktur digital dan Bukalapak sebagai e-commerce, kini sama-sama membangun layanan cloud dan data center. Persaingan ini tidak terlihat publik, tetapi sangat nyata dalam perebutan talenta digital, klien korporasi, dan kontrol atas layanan digital nasional. Indofood vs. Shopee: Indofood menjaga dominasi distribusi pangan nasional, sementara Shopee membangun distribusi langsung lewat Shopee Supermarket dan subsidi harga sembako. Pertarungan bukan lagi antara produk makanan dan aplikasi, melainkan siapa yang menguasai akses ke rumah tangga konsumen.

Silent competition telah mengaburkan batas industri dan memunculkan arena persaingan baru dalam logistik dan ekonomi digital nasional. Semua ini menunjukkan bahwa di Indonesia pun, silent competition telah menjadi kenyataan   mengaburkan batas antar industri, sekaligus membuka babak baru dalam perebutan dominasi ekonomi digital dan logistik nasional.

Early Warning System dalam Silent Competition: Sadar Sebelum Terlambat

Salah satu tantangan paling berbahaya dari silent competition adalah sifatnya yang tersembunyi namun sangat strategis. Persaingan ini tidak terlihat di permukaan   tidak ada kampanye iklan yang menyerang, tidak ada perang harga yang terbuka   namun dampaknya dapat melumpuhkan fondasi bisnis secara perlahan. Karena itu, perusahaan perlu memiliki early warning system yang mampu mendeteksi sinyal-sinyal bahaya sejak dini. Berikut beberapa indikator strategis yang patut diwaspadai:

1. Gangguan Mendadak dalam Rantai Pasok.

Jika pasokan bahan baku tiba-tiba terganggu atau pemasok utama menaikkan harga tanpa alasan pasar yang jelas, bisa jadi ada pemain lain yang diam-diam mengunci kontrak eksklusif. Hal ini sering terjadi ketika perusahaan dari industri berbeda mengantisipasi kebutuhan masa depan dan mengamankan pasokan terlebih dahulu. "Supply chains are no longer merely support functions; they are battlegrounds for strategic control." - Yossi Sheffi, The Power of Resilience (2021)

2. Lonjakan Harga Teknologi atau Komponen Kritis. Pemborongan besar-besaran oleh perusahaan teknologi atau manufaktur sering kali menyebabkan kelangkaan dan inflasi harga. Jika Anda mendapati komponen seperti chip, sensor, atau perangkat lunak mengalami lonjakan harga drastis, bisa jadi industri lain sedang bergerak cepat mengamankan stok strategis untuk tahun-tahun mendatang. “In modern competition, it's not always who you compete with, but what you compete for.” - Martin Christopher, Logistics and Supply Chain Management (2022)

3. Perubahan Kebijakan yang Tidak Netral. Ketika pemerintah tiba-tiba mengubah regulasi, menetapkan kuota ekspor, atau memberikan insentif hanya pada jenis bisnis tertentu, itu bisa menjadi indikasi adanya perebutan geopolitik atau dominasi rantai nilai. Perusahaan harus waspada apakah regulasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengunci akses pasar atau sumber daya. “Geopolitics is becoming the new currency of supply chain risk.” - World Economic Forum, Global Risks Report (2023)

Apa yang Harus Dilakukan? Perusahaan yang tangguh harus membangun sistem intelijen bisnis internal   termasuk pemantauan tren lintas industri, analisis kontrak pasokan, dan pemetaan ekosistem kompetitor yang tidak langsung. Ini bukan lagi sekadar strategi bertahan, tetapi fondasi bagi keunggulan kompetitif jangka panjang.

Dimensi Strategis: Apa Kata Para Ahli tentang Kompetisi yang Tak Terlihat. "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting."- Sun Tzu, The Art of War. Kutipan klasik dari Sun Tzu ini sangat relevan dalam konteks persaingan rantai pasok modern. Perusahaan tidak lagi hanya “bertempur” melalui iklan atau pangsa pasar, tetapi melalui strategi akuisisi sumber daya, penguasaan data, dan pengendalian infrastruktur yang membuat lawan kalah sebelum pertempuran dimulai.

 “Competitive advantage is not just what you do better than others   it's about what you control that others don't.”- Michael Porter. Competitive Advantage. Porter mengingatkan bahwa keunggulan bersaing sejati berasal dari penguasaan atas sesuatu yang tidak dimiliki pesaing. Dalam silent competition, penguasaan itu bisa berupa akses eksklusif terhadap chip semikonduktor, jaringan distribusi global, atau teknologi AI untuk logistik otomatis. Yang tidak terlihat, justru menentukan. 

Tren Masa Depan: Siapa Calon Kompetitor Tersembunyi Anda di Sektor Logistik dan Transportasi? Di sektor logistik dan transportasi, kompetisi masa depan tidak lagi sekadar tentang kecepatan pengiriman atau harga ongkos kirim. Yang akan menentukan pemenang adalah siapa yang mampu mengendalikan ekosistem pergerakan barang, data, dan energi secara terintegrasi. Dan menariknya, banyak calon kompetitor datang dari luar industri logistik tradisional. Berikut ini adalah prediksi calon kompetitor tersembunyi yang patut diwaspadai:

SpaceX (Starlink) vs. Operator Logistik Global: Dengan teknologi satelit Starlink, SpaceX tidak hanya menghubungkan daerah terpencil dengan internet mereka sedang membangun infrastruktur komunikasi dan pelacakan real-time global yang dapat merevolusi supply chain visibility. Artinya, perusahaan logistik konvensional yang tidak menguasai infrastruktur data bisa tertinggal jauh dalam kecepatan dan transparansi layanan.

Shopee, Tokopedia, dan E-commerce sebagai Penyedia Logistik Mandiri: Platform e-commerce besar kini membangun jaringan logistiknya sendiri   dari gudang pintar hingga armada pengiriman. Dalam waktu dekat, mereka bukan hanya pengguna jasa logistik, tetapi pemain logistik penuh yang bisa menyaingi ekspedisi nasional maupun regional. Perusahaan logistik konvensional berisiko kehilangan pangsa pasar jika tidak segera bertransformasi digital dan integrasi sistem.

Produsen Mobil Listrik vs. Operator Transportasi :Perusahaan seperti BYD, Tesla, atau bahkan Wuling tidak hanya memproduksi kendaraan mereka membangun sistem transportasi terintegrasi yang mandiri: mulai dari kendaraan, charging station, hingga software pemantau rute dan efisiensi. Jika kendaraan mereka mampu berjalan otonom dan terhubung ke sistem logistik digital, maka mereka bisa mengancam perusahaan transportasi dan logistik yang belum mengadopsi model cerdas dan hemat energi.

Airlines vs. Teknologi Drone & Vertiport : Startup seperti Zipline, DJI, dan bahkan Amazon melalui Prime Air sedang mengembangkan teknologi pengiriman melalui drone dan kendaraan vertikal lepas landas (VTOL). Model ini dapat memangkas waktu dan biaya pengiriman barang ringan dan urgent, terutama di area perkotaan. Maskapai dan operator kargo udara bisa terdisrupsi jika tidak menyiapkan teknologi alternatif.

Silent competition terjadi ketika perusahaan dari industri berbeda saling mengincar infrastruktur strategis yang sama untuk meraih keunggulan kompetitif. Meskipun produk mereka tidak sejenis, mereka bertarung dalam perebutan sumber daya kunci seperti chip semikonduktor (seperti Apple dan Ford), penguasaan rantai pasok global, penerapan teknologi otomatisasi dan AI dalam logistik, hingga kecepatan dan fleksibilitas distribusi seperti yang dilakukan Amazon, Walmart, dan Alibaba. Kompetisi ini berlangsung diam-diam, namun dampaknya sangat menentukan posisi bisnis di masa depan.

Contoh global persaingan yang tidak terlihat dan sedang terjadi.

Silent competition kini menjadi wajah baru dari persaingan bisnis global   tersembunyi, lintas industri, dan sangat strategis. Perusahaan tidak lagi hanya bertarung di pasar terbuka, melainkan dalam perebutan sumber daya, teknologi, dan kendali atas rantai pasok. Di era ini, logistik bukan sekadar pengantar barang, melainkan medan tempur yang menentukan siapa yang akan memimpin dan siapa yang tersingkir. Persaingan datang bukan hanya dari kompetitor sejenis, tetapi dari pemain yang secara diam-diam membangun jalan menuju pasar yang sama. Untuk bertahan, perusahaan harus waspada, adaptif, dan proaktif: membangun infrastruktur sendiri, mengintegrasikan teknologi cerdas, dan terus memetakan ancaman lintas sektor. Dalam silent war ini, hanya mereka yang mampu melihat yang tak terlihat   yang akan memenangkan pertempuran tanpa harus bertarung. 

Kini saatnya bertanya: bukan siapa pesaing Anda hari ini, tetapi siapa yang sedang menutup jalan Anda esok hari tanpa Anda sadari.

Ditulis oleh: Dr. Librita Arifiani, SKOM, MMSI

Share:

Read More

Amsir Salah: Wahabi, Duri Tajam Di Jalan Terjal Persatuan Sunni-Syiah

KABARMASA.COM, JAKARTA- Di dunia Islam, selain dua mazhab besar yakni Sunni dan Syiah, ada pula satu kelompok lain yang cukup berpengaruh secara politik dan finansial: yaitu Wahabi. Kelompok ini awalnya merupakan gerakan kecil yang muncul di Najd, kawasan gurun yang jauh dari pusat peradaban Islam klasik seperti Baghdad, Kairo, atau Damaskus. Pendiri gerakan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1792), menjalin aliansi strategis dengan keluarga Saud, yang kala itu tengah berambisi memperluas kekuasaan politik mereka di Jazirah Arab. Kolaborasi ideologi dan kekuasaan inilah yang kelak menjadi fondasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi.

Secara demografi, Wahabi bukanlah representasi mayoritas umat Islam. Bahkan hingga kini, populasi pengikutnya jauh lebih kecil dibandingkan penganut mazhab Sunni tradisional maupun Syiah. Sekadar perbandingan, menurut sejumlah penelitian, penganut Syiah di dunia Islam mencapai sekitar 15–30 persen dari total populasi Muslim, dengan konsentrasi tinggi di Iran, Irak, Lebanon, Azerbaijan, Bahrain, serta sebagian wilayah Afghanistan, Pakistan, dan Yaman. Sebaliknya, Wahabi tetap merupakan minoritas yang kuat karena ditopang oleh kekayaan minyak dan kekuasaan politik keluarga Saud yang menguasai dua kota suci: Mekah dan Madinah.

Dengan kendali atas Haramain—dua kota suci yang menjadi magnet spiritual jutaan umat Islam dari seluruh dunia setiap tahun—Wahabi menjadikan mimbar-mimbar masjid utama sebagai sarana dakwah global untuk menyebarluaskan ideologi mereka. Dominasi mereka atas institusi-institusi keagamaan, penerbitan, bahkan beasiswa studi ke Timur Tengah membuat ajaran Wahabi mudah tampil sebagai "arus utama" dalam pandangan masyarakat awam. Mereka mencitrakan diri sebagai pengikut paling setia Sunnah Nabi, menggunakan legitimasi geografis sebagai pusat dakwah awal Islam. Padahal jika dilihat secara sejarah keilmuan, pusat-pusat intelektual Islam klasik seperti Al-Azhar di Mesir, Qom di Iran, Najaf di Irak, dan Zaytuna di Tunisia memiliki peran jauh lebih signifikan dalam perkembangan tradisi ilmu keislaman selama berabad-abad.

Ironisnya, bahkan tokoh setingkat Grand Syaikh Al-Azhar sekalipun tidak diberikan akses untuk menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ruang-ruang keagamaan di Haramain dikuasai mutlak oleh kelompok Wahabi. Aliran-aliran lain, baik dari kalangan Sunni tradisional (Asy’ariyah-Maturidiyah) maupun Syiah, dipinggirkan dari wacana publik keagamaan.

Maka tak heran, Kongres Ahlusunnah yang diselenggarakan di Grozny, Chechnya pada tahun 2016, yang dihadiri oleh ulama-ulama muktabar dari Mesir, Yaman, Suriah, Rusia, dan berbagai negara lain, secara tegas menyatakan bahwa Wahabi tidak termasuk dalam kategori Ahlusunnah wal Jamaah. Dalam deklarasinya, mereka menegaskan bahwa Ahlusunnah adalah pengikut teologi Asy’ari dan Maturidi, fikih empat mazhab, dan tasawuf yang murni. Wahabi tidak masuk dalam kriteria ini karena pendekatan mereka yang literal, takfiri (gemar mengkafirkan), dan menolak warisan keilmuan Islam klasik.

Namun demikian, Wahabi tetap menggunakan nama-nama yang membingungkan: kadang mengaku sebagai Sunni, kadang menyebut diri Salafi—yang dalam sejarah Islam merujuk pada generasi awal (salafus saleh), tetapi dalam versi Wahabi menjadi proyek ideologis yang memusuhi hampir semua mazhab yang telah mapan. Dalam banyak kasus, mereka memakai label-label ini untuk melegitimasi tindakan ekstremisme dan untuk menyudutkan kelompok lain, terutama Syiah.

Salah satu medan perang propaganda mereka yang paling kentara adalah Suriah. Sejak awal konflik Suriah tahun 2011, isu sektarian Sunni-Syiah terus dihembuskan oleh media-media yang dibiayai oleh negara-negara Teluk. Narasi yang dibangun: bahwa ini adalah perang antara Syiah (pemerintah Bashar Assad dan sekutunya) melawan Sunni. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Pemerintah Suriah terdiri dari koalisi multi-agama dan multi-etnis. Korban kekerasan datang dari semua pihak: Sunni, Syiah, Kristen, Druze, bahkan sekte-sekte kecil seperti Yazidi. Kelompok-kelompok yang melakukan pembantaian dan aksi terorisme brutal justru banyak berasal dari faksi-faksi jihadis yang berhaluan Wahabi seperti Jabhat al-Nusra (afiliasi Al-Qaeda) dan kemudian ISIS.

Dengan memainkan isu sektarian dan menciptakan dikotomi palsu “Sunni vs Syiah”, Wahabi berhasil memecah belah umat Islam. Siapa pun dari kalangan Sunni yang bersikap adil terhadap Syiah, atau menyerukan persatuan, langsung dicap sebagai "Syiah terselubung" dan dijadikan target kampanye kebencian. Ini adalah strategi yang sistematis: memonopoli definisi kebenaran Islam, menghapus keberagaman pemahaman, dan menciptakan musuh-musuh imajiner demi melanggengkan pengaruh mereka.

Padahal sejarah Islam tidak pernah tunggal. Ia penuh warna, penuh mazhab, penuh dialektika, penuh spiritualitas dan peradaban. Wahabi justru datang mereduksi kekayaan itu menjadi sekadar hitam-putih: halal-haram, sunnah-bid’ah, tauhid-syirik, tanpa ruang untuk tafsir dan kasih sayang.

Dalam isu Palestina, Wahabi tampil beda sendiri. Mengaku bela Palestina tapi dengan penuh semangat menggiring narasi pelemahan gerakan perlawanan. Hanya karena Hamas yang Sunni bekerjasama dengan Iran dan Hizbullah yang Syiah dalam menghalangi aneksasi paksa Palestina oleh Israel, mereka menyebut Hamas organisasi Syiah yang patut dicurigai bahkan dimusuhi, alih-alih dibantu dan didukung. Setiap yang mengkampanyekan persatuan Islam dalam mendukung Palestina, Wahabi akan muncul sebagai agen perusak lagi-lagi membawa hoax Sunni terbantai di Suriah, Iran, Irak dan Yaman oleh Syiah. Atau dengan daftar-daftar pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah hasil lamunan mereka, untuk menabur kebencian. Realitasnya, Sunni-Syiah hidup harmonis dengan saling bertoleransi di negara-negara Islam selama berabad-abad, bahkan termasuk di jantung kota Madinah. Fenomena yang sangat dibenci Wahabi. Sebab bawaan lahirnya memang dicangkokkan ke dalam tubuh umat Islam untuk menjadi tumor.

Share:

Read More

Jangan Ganggu Kerja DPRD Provinsi: Api Maluku Mendukung Untuk Segera Bentuk Pansus Usut Dugaan Pelanggaran Oleh PT BBA

KABARMASA.COM, JAKARTA- Api Maluku mengapresiasi sikap DPRD Maluku yang dengan tegas menolak aktifitas pertambangan oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar yang diduga kuat telah menabrak banyak aturan dimana sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) seharusnya dilindungi dengan tidak boleh ada aktifitas pertambangan jenis apapun. 

Selanjutnya, kami mendukung langkah DPRD Maluku untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BBA sehingga polemik ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah yang lebih luas lagi bagi pembangunan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepualauan. Oleh karena itu, kami berharap agar jangan ada satu pihakpun yang mencoba mengaburkan masalah dengan opini-opini yang menimbulkan benturan. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah perjuangan untuk penegakkan aturan untuk melindungi masa depan generasi kepualauan Kei dan memastikan keberlangsungan pulau Kei Besar yang mana memiliki posisi strategis sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar. Ujar Imayati Kalean Aktivis Perempuan Kei, (21/06/2025).

Lebih lanjut, sekaligus dalam hal ini, Api Maluku juga ingin menyampaikan sikap berdasarkan hasil dialog terbatas mereka pada Senin, 16 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Mendesak DPRD Maluku untuk memanggil mantan PJ Bupati Malra & Mantan Plt Gub Maluku Sadlie i terkait proses Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda Malra dan Izin yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Maluku.

2. ⁠Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menanggil pihak swasta PT BBA yang beroperasi di Pulau Kei Besar.

3. ⁠Kami Mendukung penuh PSN Food Estate, dengan catatan tidak mengorbankan aspek lingkungan

4. ⁠Eksploitasi yang dilakukan oleh PT BBA dengan alasan pembangunan food estate adalah sikap yang merobek dan sangat bertentangan dengan nafas Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Share:

Read More

Akademisi Dari ITL Trisakti Lulus Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) LEMHANNAS RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dr (c).Primadi Candra Susanto, SE., MM.Tr., CHRP., CPC - Dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Anggota Senat, telah berhasil menyelesaikan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-219 Pada Bulan Juni di Tahun 2025.

Selain menjadi seorang Dosen, Primadi juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika, Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia dan Purna TRIBRATA Law menjadi Paralegal. Keikutsertaannya dalam program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) ini dalam upaya menimba ilmu pengetahuan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecintaan kepada Tanah Air dan transfer knowledge kepada mahasiswa.

Dalam Pendidikan tersebut “kami dibekali materi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, seperti PANCASILA: 1. Nilai Religius, 2. Nilai Kekeluargaan, 3. Nilai Keselarasan, 4. Nilai Kerakyatan dan 5. Nilai Keadilan. UUD NRI TAHUN 1945: 1. Nilai Demokrasi, 2. Nilai Kesamaan Derajat, dan 3. Nilai Ketaatan Hukum. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: 1. Nilai Kesatuan Wilayah, 2. Nilai Persatuan Bangsa, dan 3. Nilai Kemandirian. SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA: 1. Nilai Toleransi, 2. Nilai Keharmonisan, dan 3. Nilai Gotong Royong, yang di desain pembelajaran selama tujuh hari dan pembuatan proposal konsep berkaitan dengan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa sebagai tugas dalam penyelesaian kegiatan Pendidikan ini”. Ujarnya saat dimintai keterangan pada kamis, 19 Juni 2025.

Lebih lanjut Primadi menyampaikan bahwa "Bagi seorang dosen, memahami nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa merupakan bekal penting untuk menjalankan perannya sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, dosen tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga berperan aktif dalam membangun karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran kebangsaan yang utuh. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan zaman, di mana paham radikalisme, intoleransi, dan sikap antipati terhadap negara sering menyusup melalui berbagai media. Melalui integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam pembelajaran, dosen berkontribusi menjaga kampus sebagai ruang intelektual yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada persatuan. Selain itu, penguasaan terhadap nilai-nilai tersebut memungkinkan dosen lebih leluasa menyusun program pengajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Lebih dari itu, dosen yang memahami esensi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan mampu menjadi inspirasi nyata tentang bagaimana semangat kebangsaan diterapkan dalam tindakan sehari-hari, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kemasyarakatan", imbuhnya.

Adapun Lulusan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI diharapkan tidak hanya menjadi individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang empat konsensus dasar bangsa, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing. Lulusan PPNK diharapkan mampu menyalakan semangat kebangsaan dan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh nyata dalam sikap dan tindakan, serta aktif menginisiasi program-program positif yang memperkuat ketahanan ideologi dan karakter bangsa, khususnya di lingkungan kerja. Sebagai katalisator perubahan, lulusan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) dituntut untuk berani memulai, menggerakkan, dan menjaga ruang-ruang dialog kebangsaan di tempat kerjanya, sehingga nilai persatuan dan semangat kebangsaan terus tumbuh seiring dengan dinamika zaman, pungkasnya.

Share:

Read More

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat Gelar Aksi Ke PT INPEX: Blok Masela Jangan Jadi Janji Abadi Tanpa Realisasi

KABARMASA.COM, JAKARTA– Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat (G3M) melakukan aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Pusat PT INPEX dan Kementerian ESDM menuntut kejelasan realisasi proyek Blok Masela yang hingga saat ini belum juga rampung. Proyek yang digadang-gadang sebagai lumbung energi nasional ini telah berjalan lebih dari Dua dekade tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku, terutama masyarakat pesisir dan adat yang berada di sekitar wilayah eksplorasi, (18/06/2025).

Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap PT INPEX selaku operator utama proyek dan menuding perusahaan tersebut sebagai bagian dari mandeknya implementasi proyek strategis nasional yang seharusnya sudah mulai konstruksi besar pada tahun-tahun sebelumnya. Keadilan dan Keterbukaan Dalam Proses Blok masela. Dalam orasi yang berlangsung selama lebih dari dua jam, mahasiswa menyoroti berbagai masalah, antara lain:

Kurangnya transparansi, Akuntabilitas dalam Proses proyek Masela Yang Tidak Kunjung rampung. 

Koordinator Lapangan aksi, Ikhsan. 

dalam keterangannya menyatakan:

"Kami melihat Blok Masela di tangani oleh PT Inpex mendapat ruang terlalu besar, sementara masyarakat lokal hanya mendapat janji-janji kosong."

Desakan kepada Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Maluku

Mahasiswa juga mendesak Kementerian ESDM untuk segera Cabut Izin Operasi PT Inpex Yang Menangani Blok Masela. 

Kami Juga Mendesak Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Yang Di Pimpin Oleh Bapak Gubernur Hendrik Lewerissa Agar Segera Evaluasi Dan Periksa Bahkan Mencabut izin Operasi PT inpex yang ada di kepulauan Tanimbar karena udah muak dengan kinerja perusahaan inpex ini yang selalu beralibi atas keterlambatan produksi gas dari blok masela tersebut. 

“Sampai hari ini, tidak ada transparansi, tidak Keseriusan pada pembangunan Blok Masela Tersebut.Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh INPEX Sampai belum adanya produksi gas dari proyek blok masela, kenapa rakyat Maluku selalu jadi korban janji-janji kosong?” tegas Ikhsan Koordinator Lapangan G3M. 

G3M Mendesak Dan Meminta

Klarifikasi Resmi dari PT INPEX terkait keterlambatan pelaksanaan proyek Blok Masela. 

Stop Monopoli Proyek Tidur Yang Di Tangani Oleh Perusahaan inpex Soal Blok masela yang ada di Maluku. 

Pemerintah provinsi Maluku Harus tegas terhadap PT inpex yang menangani blok masela agar Deadline dan Evaluasi Kinerja: Menyerukan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Investasi agar memberikan batas waktu dan evaluasi tegas terhadap INPEX jika proyek terus mengalami stagnasi.

 

G3M Menilai Bahwa PT inpex hari ini selalu meminta dispensasi kepada negara untuk produksi gas dari blok masela, ini ada apa sebenarnya dengan proyek strategis nasional blok masela.? Padahal udah direncanakan untuk memproduksi gas dari blok masela pada tahun 2026 tahun depan tapi tidak kenapa di undur lima tahun sampai 2029 baru PT inpex, memproduksi gas di blok masela tersebut. 

“Jika INPEX tidak sanggup mengelola, silakan angkat kaki! Banyak perusahaan lain yang siap, dan yang pasti kami tidak akan membiarkan eksploitasi ini terus berjalan tanpa arah,” tambah Korlap

Rencana Aksi jilid III Hari Senin 23/06/2025.

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar, termasuk blokade akses masuk ke kantor pusat PT inpex, jika dalam tidak ada progres dari pihak PT inpex dan Gubernur Maluku.

Dukungan Masyarakat Sipil

Sejumlah tokoh adat, akademisi, dan aktivis lingkungan menyatakan dukungannya terhadap gerakan ini. Mereka menilai langkah mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sah dan mendesak pihak DPRD Maluku untuk segera menggelar rapat dengar pendapat terbuka.

"Kami tidak anti-investasi, tapi kami menolak eksploitasi. Blok Masela adalah milik rakyat Maluku, bukan korporasi asing," tegas ikhsan.

"Ini bukan sekadar investasi energi, ini menyangkut masa depan kami. Kami mahasiswa Maluku akan terus bergerak dan menggugat," Pungkas Korlap. 

Gerakan Mahasiswa Maluku Menggugat – “Blok Masela untuk Rakyat, Bukan untuk Rakus Korporasi”

Kontak Media:

Nama: Ikhsan/Damson

Jabatan: Koordinator Umum

Email: G3M.maluku@gmail.com

Telepon/WA: 085813671871

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin Mengecam Proyek SPAM Yang Menyengsarakan Masyarakat Dan Tidak Ramah Lingkungan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Peristiwa kebocoran air yang terjadi di Jalan Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, tepatnya di area proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada hari selasa 17 Juli 2025. Telah mengakibatkan air sempat berlandung di sisi ruas jalan.

Hasan Renyaan selaku koordinator Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin sangat menyayangkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa.

"Fenomena ini menunjukan adanya kelalaian (culpa) dari pihak penyelenggara. Meskipun telah diklarifikasi oleh Direktur Teknik PAM JAYA Akhmad Santika mengatakan pihaknya sudah melakukan penanganan dan menjadikan ini sebagai evaluasi bersama, tetapi hal itu saja tidak menjawab persoalan yang menurut kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin memandang bahwa fenomena ini menjadi satu catatan buruk dalam proyek (SPAM) diketahui, proyek galian pipa milik PAM Jaya telah dimulai sejak Febuari 2024 dengan target selesainya dibulan April 2025. Sedangkan saat ini sudah masuk bulan Juni yang menunjukan proyek tersebut masih belum dituntaskan (proyek overdue). Ujarnya, (18/06/2025).

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Proyek SPAM ini tidak mematuhi aturan yang berlaku.

"Sepatutnya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus mengindahkan aspek 

lingkungan dan kemanfaatan masyarakat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 2 menerangkan “Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan pelindungan dalam memperoleh dan menggunakan Sumber Daya Air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu, Penyelenggaraan SPAM berlandaskan atas kebijakan, strategi 

dan Rencana Induk SPAM dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (d) dan (e) dijelaskan Rencana Induk SPAM disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan kondisi kota dan rencana pengembangannya. Naasnya selama berlangsung proyek tersebut sudah secara terang-terangan menciderai akitivitas lalu lintas masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa problem yang dihadapi masyarakat diantarnya yakni: Pertama, Kebocoran Air; Bocornya air yang keluar dari saluran pipa menunjukan adanya kelalaian sehingga terjadi genangan air disekitar jalan Jatiwaringin, kedua Kemacetan; Ruas jalan jatiwaringin mengalami penyempitan akibat dibangunnya pembatas pengalian proyek SPAM. Ketiga, Jalan raya rusak; Jalan raya rusak akibat penggalian untuk Proyek SPAM yang kemudian diaspal kembali namun tidak secara menyeluruh sehingga tekstur jalan tidak seimbang, keempat, Polusi; Debu-debu dan butiran pasir yang berserakan dijalanan akibat penyelenggaran Proyek Spam menimbulkan udara yang tidak sehat bagi kesehatan pengendara yang melintasi Jl 

Jatiwaringin, Pondok Gede serta Masyarakat sekitar". Imbuhnya.

Aliansi mahasiswa Jatiwaringin menuntut Walikota Bekasi, PAM Jaya, KLHK, Dinas PUPR untuk bertanggungjawab dan mengambil tindakan tegas.

"Berdasarkan hasil kajian dan pengamatan kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin maka yang jadi poin tuntutan kami yaitu:

1. Mendesak Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk turun langsung dan mengevaluasi Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tidak ramah lingkungan.

2. Meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahanan (KLHK) untuk mengawasi dan menindaklanjuti Proyek SPAM yang mengakibatan polusi atau pencemaran udara.

3. Mendesak Dinas PUPR Kabupaten/Kota Bekasi untuk mengawasi dan menindak tegas Proyek SPAM yang melakukan pengalian serta pengaspalan jalan raya Jatiwaringin, Pondok Gede secara tidak teratur.

4. Meminta Direksi PAM JAYA yang terdiri atas Direktur Utama (Arief Nasrudin), Direktur 

Teknik (Akhmad Santika), dan Direktur Strategi Dan Bisnis (Anugrah Esa) untuk 

mempertanggungjawabkan kepada Publik atas sejumlah dampak sosial lingkungan yang muncul dari Proyek Sistem Penyediaan Air Minum", tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin berkomitmen untuk mengkawal masalah ini.

"Kami Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin akan melakukan konsolidasi serta aksi dalam waktu dekat untuk mengkawal permasalahan ini dapat dituntaskan oleh para pihak yang bertanggungjawab penuh dalam Proyek SPAM. Kami tidak mau masyarakat menjadi korban atas proyek yang tidak ramah lingkungan dan menyulitkan aktivitas masyarakat sekitar". Pungkas, Hasan Renyaan Koordinator Aliansi Mahasiswa Jatiwaringin.

Share:

Read More

Amsir Salah Renoat: Israel Gegabah Salah Pilih Lawan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perang yang terjadi beberapa hari terakhir, antara Republik Islam Iran dan Israel bukanlah perang biasa, saat negeri para Mullah sedang tidak ingin bermusuhan, mencari masalah dengan negara manapun; Isreal justeru datang dengan penuh percaya diri untuk mengganggu tertib sosial di negeri para Mullah. Jelas, ini adalah sebuah langkah konyol yang mengonfirmasi kebodohan Israel atas rasa percaya diri dan superioritas yang di banggakan-banggakan selama ini; Israel kecolongan, salah memilih lawan tanding, Israel sedang membangun jalan mereka sendiri menuju ambang kehancuran, persis seperti apa yang mereka lakukan di Palestina, mereka harus siap menerima segela konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat, ingat; yang mulai mencari masalah terlebih dahulu adalah Israel, bukan Iran. 

Ini adalah gempa geopolitik, yang secara nyata akan merobek seluruh asumsi Barat tentang superioritas militer dan kontrol kawasan. Iron Dome, Arrow, bahkan THAAD tak mampu membendung rudal-rudal hipersonik Iran. Fasilitas nuklir Israel yang selama ini dianggap suci dan tak tersentuh kini jadi target serangan langsung. Belum pernah terjadi dalam sejarah berdirinya Israel, Tel Aviv dan Dimona jadi zona bahaya, tak beda dari Gaza yang selama ini mereka gempur tanpa ampun. Dalam kerangka "Papan Catur Besar" karya Brzezinski, ini adalah saat di mana bidak yang selama ini digunakan oleh kekuatan Barat untuk menekan Timur akhirnya bangkit, dan justru menyerang ke jantung catur imperium itu sendiri.

Kehancuran Israel bukan lagi sebatas retorika ideologis. Fakta lapangan menunjukkannya. Kota-kota lumpuh, ekonomi panik, kekuatan udara terancam, dan, yang paling fatal, kepercayaan internal mulai goyah. Rezim yang selama ini berdiri di atas mitos ketaktersentuhan kini terpaksa meneguk kenyataan pahit: tidak ada lagi tempat aman di tanah yang mereka rebut dengan kekerasan. Rakyat Israel kini merasakan apa yang selama ini mereka abaikan dari jeritan Palestina: rasa takut, rasa terkurung, dan rasa ditinggalkan dunia. Sejarah sedang dibalikkan.

John J. Mearsheimer dalam "Tragedi Politik Kekuatan Besar", menjelaskan bahwa negara-negara besar bertindak ofensif bukan karena jahat, tetapi karena sistem internasional yang anarkis memaksa mereka untuk melindungi diri dengan cara menguasai. Israel selama ini bermain dalam logika itu—berambisi menjadi hegemon regional, mendorong proxy wars, dan menyerang siapa saja yang menghalangi proyek Israel Raya. Tapi dalam permainan kekuasaan yang brutal ini, Israel lupa satu hal penting: mereka bukan satu-satunya aktor. Dan kini, mereka berhadapan langsung dengan negara yang telah ditempa oleh embargo, perang, dan pengkhianatan selama hampir lima dekade—Iran yang tidak hanya punya rudal, tapi juga punya filosofi bertahan dan menyerang dengan visi jangka panjang.

Iran tak sedang bermain-main. Dalam setiap serangan, mereka menunjukkan presisi yang bukan main. Target mereka bukan sekadar simbol, tapi jantung vital militer dan politik Israel. Ini bukan serangan reaktif. Ini adalah strategi jangka panjang yang dirancang dengan matang, sebagai respons terhadap agresi dan proyek dominasi. Iran tidak ingin eksistensi Israel dipangkas sebagian. Iran ingin Israel tak lagi ada. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kontemporer, tujuan itu tidak terdengar utopis. Ia terdengar sangat realistis.

Susan Sontag mengingatkan kita dalam Regarding the Pain of Others, bahwa penderitaan bisa dibungkam melalui narasi. Tapi kini narasi itu sendiri tidak mampu menutup suara sirine di Tel Aviv. Narasi tentang “demokrasi satu-satunya di Timur Tengah” tak lagi menyentuh nurani siapa pun ketika gambar-gambar kehancuran Israel tersebar. Dunia, bahkan yang pro-Israel sekalipun, mulai bergeming dalam ketidakpastian. Tak ada yang menyangka bahwa negeri yang dulu mendikte Washington kini harus mengirim proposal ke Trump agar diselamatkan. Tapi bahkan Trump, yang biasanya gemar dengan provokasi, tahu betapa bahayanya menyentuh pemimpin tertinggi Iran. Permintaan untuk membunuh Ayatollah Khamenei ditolak. Dunia tahu: membunuh pemimpin spiritual Iran bukan hanya membuka babak baru perang, tapi menyegel nasib Israel untuk dihancurkan sepenuhnya.

Israel saat ini hidup dengan napas palsu. Sejumlah negara Arab yang selama ini berpura-pura netral ternyata membantu Israel mencegat rudal Iran. Tapi bahkan itu tidak cukup. Arab Saudi, Qatar, dan Jordania dilaporkan memberikan informasi lintasan rudal kepada Israel. Ini bukan solidaritas, ini kepanikan kolektif. Mereka tahu, jika Iran menang, maka seluruh proyek kolaboratif mereka dengan Israel akan runtuh. Tapi bantuan semacam itu hanya menunda—bukan menghentikan—kehancuran Israel. Sebab rudal Iran bukan hanya benda logam yang terbang, ia adalah simbol bahwa narasi monopoli kekuasaan Israel di kawasan telah tamat.

Banyak orang, terutama di Barat, masih beranggapan bahwa kekuatan militer adalah penentu segalanya. Tapi Iran membalik asumsi itu. Ketika kekuatan rudal dipadukan dengan daya tahan ideologis dan kesabaran sejarah, hasilnya adalah kekuatan yang tidak bisa dilumpuhkan dengan invasi biasa. Brzezinski memperingatkan dalam "Papan Catur Besar", bahwa siapapun yang kehilangan kendali atas Asia Tengah dan Timur Tengah akan kehilangan pijakan globalnya. Dan Israel sedang kehilangan itu.

Maka kini kita sampai pada pertanyaan kunci: bagaimana masa depan Timur Tengah? Jawabannya hanya satu: masa depan kawasan tidak akan melibatkan Israel sebagai kekuatan hegemonik lagi. Mungkin bahkan tidak melibatkan Israel sebagai negara. Rakyat dunia, jika benar-benar peduli pada keadilan dan kemanusiaan, harus mulai menyiapkan narasi pasca-Israel. Narasi yang membebaskan Palestina sepenuhnya, yang memulihkan hubungan regional yang selama ini dikotori normalisasi penuh kebohongan, dan yang akhirnya memungkinkan Timur Tengah menjadi kawasan yang tak lagi ditentukan oleh rudal AS atau veto PBB.

Israel sedang roboh. Bukan karena semata rudal, tapi karena bobroknya proyek kolonial modern yang sudah tak bisa dibela secara moral maupun praktis. Iran telah membuka gerbang sejarah baru, dan kini, yang tersisa hanyalah bagaimana dunia memilih berdiri: di sisi kehancuran yang sedang runtuh, atau di sisi kebangkitan yang sedang ditulis dengan darah, keberanian, dan keteguhan hati. Karena pada akhirnya, sebagaimana dicatat dalam semua teori geopolitik: tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan jika seluruh dunia mulai melihatnya sebagai aib yang harus dihentikan. Dan hari ini, Israel telah menjadi aib itu.

Share:

Read More

Faisal R Rahayaan, Politisi PAN, Kunjungan Bupati Maluku Tenggara dan Balai Jalan Provinsi di Kei Besar Selatan Barat

KABARMASA.COM, JAKARTA-Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Faisal R Rahayaan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Bupati Maluku Tenggara bersama tim dari Balai Jalan Provinsi Maluku ke Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Menurut Faisal, langkah ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah terluar, khususnya dalam hal pembangunan akses jalan yang layak. Ia menilai, kehadiran Bupati dan Balai Jalan Provinsi menunjukkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

“Saya mengapresiasi komitmen Bupati Maluku Tenggara dan Balai Jalan Provinsi yang telah turun langsung melihat kondisi lapangan. Ini adalah langkah konkret yang sangat dinanti oleh masyarakat, khususnya di Kei Besar Selatan Barat,” ujar Faisal. (14/06/2025).

Faisal juga berharap agar hasil tinjauan tersebut segera ditindaklanjuti dalam bentuk program perbaikan dan pembangunan jalan yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi dan pelayanan publik di daerah terpencil.

“Sebagai wakil masyarakat dan kader PAN, saya akan terus mengawal aspirasi ini agar pembangunan jalan di wilayah Kei Besar mendapatkan prioritas yang sepatutnya,” Pungkasnya 

Share:

Read More

KNPI Maluku Tenggara Dukung Penuh Sail to Kei di Ngiar Varat, 21–27 Juli 2025

KABARMASA.COM, JAKARTA-Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Pablo Rafra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momen penting bagi masyarakat Kepulauan Kei, khususnya generasi muda, untuk memperkenalkan potensi wisata bahari dan budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.

“Kami dari KNPI Maluku Tenggara menyambut baik dan siap mendukung penuh kegiatan Sail to Kei. Ini adalah ajang promosi daerah sekaligus bentuk kebangkitan pemuda Kei untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan budaya,” ujar Pablo Rafra (14/06/2025).

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Sail to Kei yang akan berlangsung di Ngiar Varat pada tanggal 21 hingga 27 Juli 2025.

Menurutnya, Sail to Kei tidak hanya menjadi perayaan kemaritiman, tetapi juga ruang sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemuda untuk membangun identitas dan kebanggaan akan kearifan lokal Kepulauan Kei.

KNPI Maluku Tenggara akan terlibat aktif dalam mendukung berbagai aspek kegiatan, mulai dari promosi digital, mobilisasi relawan pemuda, hingga fasilitasi kegiatan sosial dan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Sail to Kei.

DPD KNPI Maluku Tenggara juga berharap agar Sail to Kei di Ngiar Varat tahun ini menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Kami mengajak seluruh pemuda Maluku Tenggara untuk menjadi tuan rumah yang baik, aktif berkontribusi, dan menunjukkan bahwa generasi muda Kei adalah generasi yang siap membawa perubahan positif,” Pungkasnya 

Share:

Read More

Audiensi PK Himi Persis Jakarta Dengan DPRD DKI Jakarta: Serukan Fokus Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

KABARMASA COM, JAKARTA - Pimpinan Komisariat Himpunan Mahasiswi (PK Himi Persis) Jakarta menyampaikan aspirasi kepada DPRD DKI JAKARTA terkait permasalahan kekerasan seksual di dalam ranah pendidikan pada kamis, 12/6/25.

Aida Fitria, mahasiswa sekaligus Ketua Umum PK STAI PERSIS Jakarta, pada kesempatanya mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual perempuan dan anak secara umum per 2024 mencapai 2.041 kasus sampai 2025, yaitu 5.949 kasus meningkat menjadi 191,97%. Sedangkan, Kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melonjak. Jumlahnya mencapai 573 kasus pada 2024 atau meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, yakni 97%. Kemudian, sebagaimana ibu astri kuya di bidang pendidikan, apa upaya penanganan dalam masalah kekerasan seksual di ranah pendidikan. 

“Pada saat ini, belum ada upaya penanganan. Kecuali, No Viral No Justice. Kekerasan Seksual wanita dan anak, ini termasuk dalam KDRT juga. Dimana, Seorang pelaku melakukan KDRT, ia tidak dihukum. Tetapi, saya selalu berusaha menuntut pelaku untuk dapat dihukum“ Kata Astrid Kuya saat diskusi bersama.

Menanggapi aspirasi ini, Astrid Kuya, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa permasalahan kekerasan seksual harus nya pelaku segera di proses hukum, tidak menunggu viral terlebih dahulu. 

Sebab, kasus kekerasan seksual juga adalah bentuk perampahan hak hidup yang aman bagi Perempuan Indonesia, terkhusus diJakarta sebagai Pusta Kota harus memberikan ruang aman dalam hal konteks di ruang Pendidikan bagi perempuan.

Share:

Read More

BEMNUS DKI Jakarta Soroti RKUHAP Piere Lailossa Minta DPR Dan Kementerian Hukum Libatkan Mahasiswa

KABARMASA.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta menyatakan sikap kritis terhadap sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang tengah dibahas oleh DPR RI. Melalui kajian mendalam yang mereka susun, BEMNUS DKI menilai bahwa pembaruan hukum acara pidana harus mengutamakan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. (12/06/2025).

Dalam kajian tersebut, BEMNUS menyoroti kelemahan mendasar pada beberapa pasal, yang dinilai belum mencerminkan semangat check and balances, diferensiasi fungsional, dan due process of law.

Misalnya pada salah satu pasal RKUHAP yang hanya memberi ruang pengaduan internal ke atasan penyidik jika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, tanpa membuka jalur pengawasan lintas lembaga seperti kejaksaan. Hal ini dikhawatirkan memperlemah akuntabilitas penyidik dan membuka potensi abuse of power.

BEM Nusantara DKI Jakarta juga menyoroti peran advokat dalam tahap penyidikan yang harusnya dibuat berimbang dengan penyidik agar terciptanya prinsip keadilan prosedural dan memperkuat fungsi kontrol eksternal terhadap penyidik.

Selain itu, terkait ruang lingkup praperadilan dinilai belum cukup untuk menguji keabsahan cara perolehan alat bukti oleh aparat penegak hukum. BEMNUS mengusulkan agar pengadilan diberikan wewenang memutus legalitas penyitaan, penggeledahan, hingga penyadapan agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil sejak awal.

Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, Piere A.L. Lailossa, menyatakan bahwa pembahasan RKUHAP ini merupakan momentum penting untuk melakukan rekonstruksi hukum acara pidana yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan dan partisipasi publik. “Pembaruan KUHAP bukan hanya soal teknis hukum, tapi soal jaminan atas perlindungan hak warga negara. Kami memandang RKUHAP yang ada sekarang masih belum cukup progresif dalam melindungi pelapor, tersangka, maupun korban dalam proses pidana,” tegas Piere. Lebih lanjut, Piere juga mengumumkan bahwa pihaknya berencana mengajukan permohonan resmi untuk melakukan penyampaian pendapat di hadapan DPR RI maupun Kementerian Hukum. Langkah ini diambil agar mahasiswa turut memberikan kontribusi pemikiran substantif terhadap arah pembentukan hukum acara pidana ke depan. 

"Kami tengah menyiapkan surat niat resmi untuk menyampaikan aspirasi ke DPR maupun Kementerian Hukum. Sudah saatnya mahasiswa tidak hanya mengkritik di luar, tapi juga hadir sebagai mitra intelektual dalam proses legislasi,” ujar Piere.

Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa dalam ruang-ruang pembentukan kebijakan hukum bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai kekuatan moral dan akademik yang membawa perspektif rakyat dan nilai-nilai keadilan konstitusional.

Dengan sikap ini, BEMNUS DKI Jakarta menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal proses pembaruan hukum acara pidana demi mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, akuntabel, dan berpihak pada hak asasi manusia.

Share:

Read More

Asosiasi Pegiat Tol Laut Indonesia Mendesak Kemendag RI Dan Kemenhub RI Terkait Dugaan Politisasi Dan Pelanggaran Kebijakan Tol Laut

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa dari Asosiasi Pegiat Tol Laut Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

Mereka menggelar aksi menuntut penghentian politisasi kebijakan program tol laut. Pasalnya, program yang dicetuskan era Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Program Strategis Nasional ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).

Namun dalam realisasinya, banyak dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir orang yang ditopang oleh pemangku kebijakan.

“Program tol laut dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah T3P,” ujar Korlap aksi, Hasan Renyaan kepada wartawan, (12//06/2025).

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program tol laut masih banyak terdapat masalah, terutama yang baru saja terjadi adanya intervensi politik di daerah untuk membagi kuota muatan kapal tol laut berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan.

“Rekomendasi tersebut patut diduga hanya mengakomodir sebagian consignee yang merupakan bagian dari oligarki kekuasaan di daerah, mendiskriminasi hak consignee yang lain,” tegasnya.

Sehubungan dengan masalah itu maka pihaknya mengeluarkan beberapa tuntutan, di antaranya menyetop politisasi kebijakan program tol laut untuk kepentingan oligarki di daerah.

“Kami menuntut Kementerian Perhubungan untuk mempertegas kewenangan pembagian kuota muatan kapal tol laut sepenuhnya dilakukan oleh operator. Kami juga menuntut untuk mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan intervensi pembagian kuota muatan kapal tol laut,” tegas Sekretaris Asosiasi Pegiat Tol Indonesia, Muhammad Harif.

Pihaknya juga menuntut Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan kapal Kendaga Nusantara yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah T3P dan hanya melakukan pemborosan anggaran negara.

Aksi yang dilakukan di dua titik ini ditanggapi oleh perwakilan pemerintah.

“Aksi kami di terima oleh Pak Wildan Kasubdit Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Dalam diskusi itu, kami menolak intervensi Dinas Perdagangan untuk membagi kuota muatan kapal tol laut karena kewenangan membagi kuota muatan kapal tol laut merupakan kewenangan operator seperti Pelni, ASD,Djakarta Lloyd, Temas, Meratus, dan lain-lain,” ujar Harif.

Menurut dia, kewenangan Dinas Perdagangan seharusnya melakukan pengawasan harga barang yang diangkut melalui kapal tol laut untuk menekan disparitas harga di daerah 3TP.

“Pada aksi di Kementerian Perhubungan kami diterima dan berdiskusi dengan Ibu Yuli dan Pak Darus dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kemenhub,” ungkapnya.

“Kami menegaskan kepada Kemenhub agar kewenangan mengatur ruang muat kapal dan membagi kuota bookingan tol laut diserahkan sepenuhnya kepada operator kapal bukan kepada Dinas Perdagangan,” pungkas Harif.

Share:

Read More