KABARMASA.COM, JAKARTA– Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta Raya menyatakan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku (Ditkrimsus)dalam penanganan persoalan tambang ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru. HMI MPO menilai, wacana pencopotan terhadap jajaran Ditreskrimsus merupakan langkah yang tidak adil dan berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum di wilayah tersebut.
Ketua Bidang Strategis Dan Kajian Hukum HMI MPO Cabang Jakarta Raya, Saudara Ikhsan menyampaikan bahwa pihaknya memantau secara serius perkembangan penanganan kasus tambang Gunung Botak dan mengapresiasi langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh Ditreskrimsus Polda Maluku sejauh ini.
“Kami menilai Ditreskrimsus Polda Maluku telah menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya memberantas tambang ilegal yang telah merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Pulau Buru. Wacana pencopotan mereka adalah bentuk intervensi yang melemahkan semangat reformasi birokrasi dan profesionalisme kepolisian,” ujar Ikhsan dalam pernyataan tertulis. (13/06/2025).
HMI MPO Jakarta Raya juga menyoroti pentingnya dukungan institusional kepada aparat penegak hukum yang bekerja sesuai prosedur dan berdasarkan hukum. Menurut Ikhsan, upaya untuk mendisiplinkan aparat tidak boleh dilakukan secara politis atau karena tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Justru mereka yang dengan sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum dan menjaga sumber daya alam harus dilindungi, bukan dikorbankan. Jika institusi Polri ingin bersih, maka orang-orang baik harus dipertahankan,” tambahnya.
HMI MPO Cabang Jakarta Raya menyerukan kepada Kapolri dan seluruh jajaran Mabes Polri untuk meninjau ulang secara objektif segala bentuk desakan atau proses internal yang dapat merugikan aparat berintegritas di daerah. Mereka juga mendukung investigasi menyeluruh terhadap aktor-aktor yang diduga mencoba melindungi praktik tambang ilegal di Gunung Botak.
"Tambang emas ilegal di Gunung Botak telah lama menjadi perhatian publik karena dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Keterlibatan berbagai pihak dalam jaringan ilegal tersebut perlu ditindak secara menyeluruh dan transparan". pungkasnya.
No comments:
Post a Comment