DPD IYC Kepri Turut Berduka, Atas Tenggelamnya Imigrasi dalam Cuan WNA

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Kembali lagi di hebohkan, Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Youth Congress Kepualauan Raiau (DPD IYC Kepri) yang mewakili suara rakyat kota batam sebut saja zuan pratama saputra sebagai Penanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi di muka kantor Imigrasi Kota Batam. Kamis, 27/03/2025

Seruan suara masyarakat kota batam menghampiri kantor imigrasi mengunakan mobil komando. Terikana yang lantang, rapatkan barisan masyarakat untuk berbaris rapih agar tidak menggangu pengendara  lalu lintas yang lewat

Terlihat sepanduk yang bertuliskan, “Turut Berduka Imigrasi, tenggelamnya Imigrasi dalam cuan WNA”.

Lanjut PJ Zuan menyampaikan dalam orasinya, kami meminta kepala imigrasi untuk dapat mengklarifikasi atas penganiayaan terhadap masyarakat Kota Batam, yang di mana kami menduga WNA asal cina a.n chen telah menganiaya warga asli pribumi indonesia khususnya dikota batam.

Masih zuan, meminta kepala imigrasi untuk menegakan hukum di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam dengan seadil-adilnya.”Kami merasa putra-putri indonesia di ibu pertiwi ini, seperti ditirikan oleh kepala imigrasi sedangkan mereka WNA china sudah dikandungkan mereka”.

Tidak lama kemudian, pihak keamanan meminta perwakilan unjuk rasa untuk masuk ke dalam kantor imigrasi guna bernegosiasi, tetapi zuan dan rekan-rekannya tidak diindahkan dalam ruangan. bukan kepala imigrasi yang di temui melainkan utusan.

Imigrasi tidak bisa kasih jawaban atas kasus yang menimpa waraga kota batam, Kami meminta agar Imigrasi Kota Batam mendeportasi WNA asal china a.n Chen yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhatap warga Kota Batam. Kasi Penindakan tidak berkomentar atau klarifikasi.

Dikarenakan kepala imigrasi tidak mau menemui kami di kantor, maka kami tetap aksi damai didepan kantor imigrasi sampai menemui kami, Pungkas Zuan

Sorak-sorak sang orator kota batam dalam orasinya, kami akan menambah pasukan lebih banyak lagi jika kepala imigrasi tidak menemui kami.

Penutup, kami akan kembali lagi dengan masa lebih banyak lagi di lain hari, dengan kasus-kasus Imigrasi lainnya. Tim media kabarma.com belum dapat berintraksi atau konfrimasi dengan pihak Imigrasi Kota Batam, akan di lanjutkan pemberitaaan selajutnya, sehingga kami terbitkan. (Tim/Red)

 

Share:

Read More

DPP Poros Muda Indonesia Berbagi Takjil dan baksos di bulan yang penuh Berkah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dewan pimpinan pusat Poros Muda Indonesia menggelar kegiatan berbagi baksos dan Takjil, buka puasa bersama dan silaturahmi lintas generasi dengan Pengurus dan seluruh Kader Maju guna merawat dan meningkatkan tali ukhwaniah di bulan yang penuh berkah, bertempat di Sekretariat Poros Muda Indonesia, Jakarta Timur dan Lampu merah Rawasari Jakpus Rabu (26/3/2025).

Dalam kegiatan ini, Ketua Umum DPP PMI, Frans Freddy S.H meminta agar pergerakan perkaderan dan perjuangan PMI Maju lebih masif kedepannya dan jaga kekompakannya 

“Saya harap PMI Maju dapat terus berkembang dan terus berikhtiar memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, serta pengurus terus konsisten melakukan pengkaderan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” kata Frans.

Frans juga meminta agar kader PMI Maju tetap menjaga spirit perjuangan PMI di negara kita indonesia dalam merawat organisasi yang kita cintai bersama.

“Harus tetap semangat demi pengkaderan Tak hanya dari sisi kuantitas, yang terpenting dari kualitas masing-masing individu kader, itu harus dirawat dan ditularkan turun-temurun,” tuturnya.

Pembagian baksos,takjil, dan juga buka bersama adala program rutin bagi kami, yang dimana implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itulah tugas fungsi kaum muda untuk indonesia emas 2045, tutur Frans.

Share:

Read More

Mahasiswa Se-Jakarta Kupas Tuntas Asta Cita sebagai Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mahasiswa Se-Jakarta (SEMA Se-Jakarta) menggelar diskusi publik bertajuk "Perubahan Awal dan Program Asta Cita Sebagai Bentuk Perubahan Menuju Indonesia Emas", yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Minggu (23/3/25).

Diskusi ini menghadirkan Ketua Umum Mahasiswa Se-Jakarta (SEMA Se-Jakarta), Juliano Ardiansyah, dan Ketua Umum Jaringan Mahasiswa Jakarta (JMJ), Amri, sebagai narasumber. Kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari peserta, dengan tercatat sebanyak 116 peserta yang hadir dalam ruang Zoom.

Diskusi ini berangkat dari visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi serta keluar dari jebakan Middle Income Trap (MIT). Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan perubahan pendekatan pembangunan dari yang bersifat reformatif menjadi transformatif melalui tiga aspek utama, yaitu transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Indonesia memiliki berbagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan angkatan kerja mencapai 146,6 juta orang, penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama. Selain itu, Indonesia saat ini berada dalam puncak bonus demografi—sebuah momentum yang hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban suatu negara. Oleh karena itu, optimalisasi potensi ini menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, berbagai tantangan juga perlu diantisipasi, mulai dari peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan modal, hingga dampak perubahan iklim serta dinamika stabilitas global yang semakin kompleks.

Sebagai langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah merumuskan delapan misi utama yang dikenal sebagai Asta Cita, yakni:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memperkokoh sistem demokrasi dan membangun masyarakat yang adil serta beradab.

2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air menjadi fokus utama.

3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan dengan mendorong industri kreatif serta penguatan sektor UMKM.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi guna meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi dengan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pedesaan.

7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama guna membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti bahwa implementasi Asta Cita harus dilakukan dengan smart execution dan didukung oleh strong leadership—kepemimpinan yang berani, cerdas dalam mencari solusi, serta memiliki tekad kuat untuk menghadapi tantangan.

Dengan adanya Asta Cita, berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diskusi publik ini diharapkan dapat membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan generasi muda dalam memahami serta mengawal implementasi kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.(Tim/Red)

Share:

Read More

Buntut penganiayaan Di Sekretariat Cilosari 17 PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Buka Laporan Polisi

KABARMASA.COM, JAKARTA- PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara membuka laporan terkait penganiayaan pada dirinya yang terjadi di Mesjid Sekretariat Cilosari 17, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat saat sedang Diskusi Perkaderan, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

 

“Gen HMI bukan Premanisme Melainkan Intelektualisme. Oleh karena itu tindakan-tindakan intimidasi, ancaman, sampai pemukulan atau penganiayaan tidak dibenar dengan alasan apapun. Karena itu saya berharap proses hukum harus segera ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat". Tegas Azzuhri Rauf, PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara.

Sejauh ini, korban sudah melakukan tahapan Visum di RSUD Tarakan Jakarta. Dan menunggu tahapan selanjutnya. Untuk pasal yang disangkakan kepada terlapor yang berinisial RO, Pasal 352 KUHP .

Secara terpisah, Saksi berinisial DC menceritakan kronologis kejadian pada 22 Maret 2025.

“Kejadian pemukulan bermula ketika korban datang untuk mengikuti Diskusi Perkaderan di Sekretariat HMI Jakarta, Cilosari 17, yang diadakan Badan Pengelola Latihan (BPL). Beberapa saat kemudian, Pelaku datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri lewat pintu samping mesjid untuk mengusir korban.

Karena dianggap sebagai Senior, korban menghampiri pelaku kekerasan tersebut. Namun langsung ditampar oleh pelaku. Setelah ditampar, pelaku kemudian mencekek, menampar lagi sampai 4 kali, lalu ditendang sampai terjatuh, kemudian diinjak kepalanya, lalu setelah berdiri dipukul lagi Sampai akhirnya korban lari keluar Sekret." Tutur Saksi. (23/03/2025).

Atas kejadian pemukulan tersebut, PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara alias korban mengalami memar di rahang, leher dan kepala.

“Atas kejadian ini, kami sebagai pelapor meminta agar pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat menangani kasus pemukulan ini dengan seadil-adilnya terhadap pelaku dan akan kami kawal terus sampai adanya kepastian hukum,” tutur Zuhri.

Terkahir, Ia menyampaikan HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara akan bekerjasama juga dengan Polisi dan BNN untuk mengadakan Tes Urine secara rutin di Sekretariat HMI Jakarta, Cilosari 17 sebagai komitmen untuk mencegah segala bentuk Narkotika khususnya dilingkungan Sekretariat yang dijadikan wadah penggemblengan Intelektual.

Share:

Read More

Demokrasi Kian Merosot Imbas Cawe-cawe Pemerintah

KABARMASA.COM, JAKARTA -  – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia menggelar Workshop 'Kebijakan Publik dan Demokrasi' pada Sabtu, 22 Maret 2025. Workshop ini diselenggarakan selama dua hari di Sekretariat AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan. 22 Maret 2025

Pada hari pertama, hadir Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, dan Peneliti di Institute of Social Studies, University of Tartu Estonia Muhammad Okky Ibrohim sebagai narasumber. 

Titi mengungkapkan pada 2024, indeks demokrasi Indonesia turun 3 peringkat dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 6.44. Aspek 'kultur politik' dan 'kebebasan civil' mendapat skor terendah.  Skor kultur politik di Indonesia hanya 5.00 dan kebebasan sipil hanya 5.29. 

Titi menyebut ada anomali yang terjadi di 2024. Biasanya, tahun-tahun Pemilu indeks demokrasi biasanya naik. Sebab, pemilu merupakan salah satu indikator demokrasi berjalan secara prosedural. Namun, pada 2024, hal itu tak berlaku. Padahal, di tahun tersebut Indonesia tetap menyelenggarakan Pemilu.

Titi menilai ini dipengaruhi oleh implementasi Pemilu yang suram. Hal ini ditandai dengan keluarnya Putusan Mahkaman Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 tentang aturan syarat usia minimal presiden dan wakil presiden. Putusan ini mengantarkan anaknya Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres RI terpilih, mendampingi Prabowo Subianto. 

"Pemilu 2024 menjadi anomali, malah membuat turun indeks demokrasi. Ini ga terlepas dari Politik dinasti dan politisasi aturan/pengadilan," kata Titi. 

Pengajar Hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menambahkan malpraktik Pemilu di Indonesia ini bukan hanya lewat manipulasi aturan, melainkan juga menipulasi pemilih dan perolehan suara. 

Manipulasi pemilih dilakukan sengan cara mengintimidasi, memengaruhi pemilih dengan uang dan atau bantuan sosial, politisasi aparatur, serta menyebarkan disinformasi. 

Titi bependapat permasalahan terbesar dalam Pemilu adalah cawe-cawe kekuasaan.  Menurut Titi malpraktik  Pemilu itu semuanya dilakukan untuk mempertahankan status quo orang-orang elit. 

"Pemilu jadi kesempatan untuk memperkuat pemusatan kekuasaan," ujarnya. 

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga meyoroti kemerosotan indeks demokrasi Indonesia. Salah satunya, berkaitan dengan kebebasan sipil. Mulai dari kebebasan berpendapat, hingga beragama dan berkeyakinan.

Bivitri menjelaskan semua kebebasan tersebut merupakan hak setiap orang. Dengan status repblik, negara wajib memberikan hak tersebut untuk seluruh warganya. 

"Hak itu harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi. Haknya, hak semua orang. Yang bertugas memenuhi, menghormati dan melindungi adalah negara," ucap dia.

Sementara itu, peneliti di Institute of Social Studies University of Tartu Estonia Muhammad Okky Ibrohim menggarisbawahi hubungan AI dan tugas jurnalis dalam meliput isu ujaran kebencian (hate speech). 

Berdasarkan hasil penelitiannya, dia mengelompokan ujaran kebencian bisa menyangkut agama, kepercayaan, ras, suku dan etnis. Selain itu, ujaran kebenciian juga bisa menyangkut ejekan fisik, gender dan orientasi seksual. 

Adapun tingkatannya dibagi menjadi tiga level. Pertama, level ringan. Biasanya berupa makian  yang berfokus pada individu. Kedua, level sedang. Biasanya ujaran kebencian pada level ini sudah mengarah ke konflik hingga pertengkaran di media sosial. Ketiga, level berat, yaitu sudah terdapat provokasi. 

Okky mengatakan jurnalis bisa memanfaatkan Open AI untuk mengecek atau memastikan kalimat yang ditulis apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak. Ini penting, mengingat peran jurnalis sangat penting menyangkut itu tersebut. 

Pasalnya, kata Okky, dampak ujaran kebencian tak main-main. "Ujaran kebencian bisa jadi diskriminasi, bisa meningkat konflik sosial. Kemudian, bisa menyebabkan kerugian materiil dan mengancam nyawa. Level parahnya adalah genosida," jelas dia. 

Wokshop ini diikuti oleh puluhan jurnalis dan akan dilanjutkan pada Minggu, 23 Maret 2025 pukul 10.00 WIB. Pada hari kedua, akan hadir Aktivis Hak-Hak Perempuan dan ahli politik Siti Musdah Mulia dan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber. 

Share:

Read More

Teror Terhadap Media Tempo: Ancaman Serius Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Peran Pers

KABARMASA.COM, JAKARTA- Rahmat Rahayaan, Ketua Umum Forum Gen-Z Nusantara. Menurutnya, ancaman terhadap media Tempo bukan hanya menjadi persoalan internal bagi media tersebut, tetapi juga menjadi ancaman besar terhadap kebebasan berpendapat dan peran pers di Indonesia.

Rahmat menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah negara demokratis. “Ancaman terhadap media adalah ancaman terhadap hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi yang bebas dan objektif. Tanpa kebebasan pers, ruang demokrasi akan semakin sempit,” ujarnya. (22/03/2025).

Gen-Z, sebagai generasi yang lebih sadar akan pentingnya media sosial dan kebebasan informasi, berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan fungsi pers yang bebas dan independen. Dalam konteks ini, *Tempo* memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta penting yang sering kali tidak terekspos oleh media mainstream lainnya.

Rahmat juga menekankan bahwa ancaman terhadap media seperti intimidasi, ancaman fisik, atau tindakan hukum yang menekan kebebasan pers harus dilawan secara tegas. “Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dijaga, dan teror terhadap media harus dihentikan agar pers dapat terus menjalankan fungsi pentingnya dalam memberikan informasi yang akurat dan tidak terdistorsi oleh kepentingan tertentu,” tuturnya.

Pernyataan Rahmat ini menggugah kesadaran akan pentingnya melindungi kebebasan pers sebagai bagian dari menjaga demokrasi di Indonesia, dan mengingatkan bahwa tanpa jaminan kebebasan pers, masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang esensial dalam pengambilan keputusan politik dan sosial yang lebih baik.

Share:

Read More

Generasi Muda sebagai Pilar Indonesia Emas, SEMA Se-Jakarta Gaungkan Semangat Perubahan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Serikat Eksekutif Mahasiswa Se-Jakarta (SEMA Se-Jakarta) menyerukan pentingnya langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 21/03/2025. Ketua Umum SEMA Se-Jakarta, Juliano, menegaskan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari sekarang untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. (22/03/25)

"Perubahan tidak bisa ditunda. Kita harus membangun sumber daya manusia yang unggul, memperkuat ekonomi berkelanjutan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan agar Indonesia benar-benar siap bersaing di tingkat global," ujar Juliano.

Menurutnya, Indonesia Emas bukan sekadar konsep, melainkan arah kebijakan yang harus diperjuangkan bersama. Dengan semangat #IndonesiaTerang, SEMA Se-Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan yang positif.

"Jika kita bergerak bersama, tidak ada lagi alasan untuk pesimis terhadap masa depan bangsa ini. Saatnya kita buktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju dan disegani," tambahnya.

SEMA Se-Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi dan aksi nyata demi mewujudkan Indonesia yang lebih cerah dan penuh harapan.

Share:

Read More

Masa Depan Transportasi Dan Logistik: Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Dalam Rantai Pasok Digital

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kemajuan digital yang semakin pesat menjadikan industri transportasi dan logistik menghadapi tuntutan yang terimplikasi pada efisiensi operasional tetapi juga perlindungan data yang sangat vital. Banyak pengamat umumnya menilai serangan siber sebagai ancaman utama yang kini mengintai proses rantai pasok global, apalagi ketika sistem logistik memiliki ketergantungan tinggi pada sistem digital yang saling terhubung melalui teknologi digital dan Internet of Things ( IoT) , sehingga peluang terjadinya ancaman pun meningkat.

Menurut laporan IBM Security X-Force 2023, transportasi dan logistik menjadi salah satu industri yang paling rentan terhadap serangan siber, dimana 15% dari seluruh serangan siber global mengincar industri ini. Salah satu serangan ransomware terbesar yang pernah terjadi terhadap Maersk pada 2017 yang menderita kerugian lebih dari USD 300 juta, mengakibatkan gangguan operasional dan kehilangan data. Dari kasus ini menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk menjaga sistem keamanan data agar terhindar dari kerugian.

Pada dasarnya ancaman Siber dalam rantai pasok dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal. Beberapa ancaman utama yang dihadapi industri ini sebagai berikut:

1. Ransomware: Peretas mengenkripsi data perusahaan dan meminta tebusan untuk mengembalikannya.

2. Phishing & Social Engineering: Penipuan melalui email dan manipulasi karyawan untuk mendapatkan akses ke sistem logistik.

3. Attack terhadap IoT & Cloud-Based Systems: Perangkat pintar yang digunakan dalam pemantauan logistik rentan terhadap eksploitasi jika tidak diamankan dengan baik.

4. Supply Chain Attack: Peretas mengakses ke sistem vendor atau pihak ketiga yang memiliki akses ke jaringan utama perusahaan logistik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% perusahaan rantai pasok global memiliki setidaknya satu insiden keamanan siber dalam dua tahun terakhir. Insiden ini secara signifikan mempengaruhi operasional bisnis dan rantai distribusi barang. Implikasi serangan siber dalam rantai pasok bukan hanya masalah finansial saja tetapi dapat menciptakan keraguan dan tidak kepercayaan di antara pelanggan dan merusak reputasi perusahaan. Dampak utama dari serangan ini dapat meliputi:

1. Gangguan Operasional:  Serangan siber dapat menyebabkan kelumpuhan sistem pemesanan dan pengiriman barang, seperti yang terjadi dalam kasus Maersk.

2. Kehilangan Data Pelanggan: Data-data pelanggan, transaksi, dan detail inventaris dapat dicuri dan disalahgunakan.

3. Kerugian Finansial : Biaya pemulihan dari serangan siber dapat mencapai jutaan dolar, belum termasuk potensi denda dari regulator.

4. Ketidakseimbangan Supply Chain: Keterlambatan pengiriman dan kekurangan stok akibat gangguan sistem dapat menghambat kuantitas rantai suply global.

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Sehingga Strategi Mitigasi dan Perlindungan perlu segera dilakukan, dimana perusahaan di sektor transportasi dan logistik perlu menerapkan  berbagai strategi keamanan siber antara lain:

1.  Security Model Zero Trust: Menerapkan kebijakan bahwa tidak ada pengguna atau perangkat yang patut dipercaya secara default, dan akses default untuk semua perangkat harus diverifikasi terlebih dahulu.

2. Enkripsi dan Perlindungan Data: Menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan  data aman selama proses pengiriman dan penyimpanan.

3. Implementasi Blockchain: Penggunaan teknologi blockchain dapat menjadi alat untuk  meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi dalam rantai pasok.

4. Penggunaan AI dalam Keamanan Siber: Artificial Intelligence (AI) dapat membantu mendeteksi pola serangan dan mencegah ancaman siber secara real-time.

5. Pelatihan Kesadaran Keamanan: Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai ancaman siber dan cara menghindarinya, karena faktor manusia sering menjadi titik lemah masuknya serangan.

Cybersecurity Ventures melaporkan pengeluaran global untuk keamanan siber dalam industri logistik diprediksi akan mencapai USD 10 miliar pada 2025, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin sadar pentingnya melindungi data mereka. Hal ini menimbukan tantangan tersendiri bagi perusahan yang berskala kecil dan menengah, bagaimana Perusahaan tersebut dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan keamanan mereka.

Regulasi dan Standar Keamanan Siber 

Beberapa regulasi dan standar keamanan yang saat ini digunakan untuk meningkatkan keamanan rantai pasok global misalnya,

1. ISO/IEC 27001: digunakan untuk menjaga standar keamanan informasi dalam perlindungan data sensitif dalam institusi/organisasi.

2. NIST Cybersecurity Framework yang berasal dari National Institute of Standards and Technology dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko siber.

3. GDPR (General Data Protection Regulation) : Mengawasi perlindungan data di kawasan  Uni Eropa dan berdampak kepada perusahaan global.

4. Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC): digunakan pada sektor pertahanan AS untuk memastikan vendor dan kontraktor memiliki tingkat keamanan siber yang standard.

5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), walaupun kadang terdengar teknis, sebenernya ditujukan untuk mengatur proteksi data dan menjaga keamanan sistem digital dengan lebih menyeluruh. 

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membuat berbagai pedoman untuk meningkatkan ketahanan siber nasional, termasuk dalam sektor transportasi dan logistik.

Kesimpulan 

Di era digital sekarang, keamanan siber dalam rantai pasok makin jadi tantangan rumit. Ancaman siber terus bermunculan, dan Perusahaan terutama di bidang logistik harus bertindak bukan cuma reaktif, tapi juga proaktif. Umumnya kombinasi antara teknologi modern, regulasi yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan karyawan dapat membantu membangun ketahanan siber yang lebih kokoh dalam rantai pasok global. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan kelangsungan bisnis mereka dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam ekosistem logistik yang semakin terdigitalisasi.

Pentingnya juga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi merupakan faktor kunci dalam menciptakan ekosistem logistik yang aman dan handal. Dengan investasi dan adopsi teknologi yang tepat, masa depan rantai pasok global dapat lebih terlindungi dari ancaman siber yang dapat merugikan bisnis.

Ditulis oleh: Dr. Librita Arifiani, SKOM, MMSI

Share:

Read More

Koalisi Mahasiswa Cinta Demokrasi: Lingkaran Gratifikasi Dana Hibah Pembangunan Masjid

KABARMASA.COM, TUAL- Pasca di tetapkan Bendahara Pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohoi Nerong Kec. Kei. Besar Maluku Tenggara Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri MALRA sebagai Tersangka Berinisial Ny.Mfb yang telah di Tahan di Lapas kelas II B Tual di langgur Malra selama Kurun waktu 20 hari yang mana terhitung dari 25 Februari 2025 sampai dengan 16 maret 2025.

Untuk itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan No surat 01/Q.19/FD.2/02/2025.

Perlu di Garis Bawahi bahwasannya Tersangka dengan Inisial NY.Mfb tidak sendiri melainkan adanya keterlibatan atau campur tangan dari Pihak lain, yang mana Selaku Ketua Panitia Yakni Saudara Hamit Ngilitubun Di duga Turut Terlibat. Oleh karen itu kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Demokrasi mengecam keras Tindakan tidak terpuji oleh saudara Abdul Hamit Ngilitubun Tsb.

"Maka dengan ini  kami yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa cinta demokrasi, mendesak Kejaksaan RI untuk Segera Mengintervensi Kejaksaan Kabupaten  Maluku Tenggara agar segera Memeriksa dan Menangkap Saudara Ngilitubun.yang diduga kuat terlibat Dana hibah pembagunan masjid dengan Nominal 1.000.000.000 Rp (Satu Miliar Rupiah), sementara  itu sebelumnya, saudara ngilutubun sempat menjadi ketua panitia pembangunan masjid di ohoi nerong namun beliau mengundurkan diri lebih dulu sebelum di  tetapkan Ny. MFB sebagai tersangka oleh kejari Malra", ujar A.Zein (22/03/2025).

Lebih lanjut Zein menyampaikan bahwa "Sesuai dengan Ketentuan ( UU TIPIKOR ) pasal 5 ayat 1 memberi atau menjajikan sesuatu Pegawai Negeri atau Penyelenggara dengan maksud supaya Pegawai atau Penyelenggara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman Hukuman Penjara 1 sampai 5 Tahun serta oasal 13 dengan ancaman hukum penjara maksimal 3 Tahun" tegasnya.

Sebagaimana diketahui bahwasannya Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme adalah tindakan yang tidak Terpuji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang_undangan.

Bahwa Kolusi Bahwa Kolusi Sebagai bentuk persekongkolan antara dua Pihak atau lebih mengedepankan kepentingan Pribadi dengan maksud memperkaya diri sendiri atau Kelompok. Selain itu, saudara Ngilitubun juga saat ini adalah Anggota Komisioner KPU Kota Tual . Olehnya itu  kami Aliansi Mahasiswa Cinta Demokrasi  menuntut beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendesak KPU RI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian kepada saudara Abdul Hamit Ngilitubun selaku Komisioner KPU Kota Tual.

2. Saudara Abdul Hamit Ngilitubun selaku Komisioner KPU Kota Tual diduga melakukan Grativikasi berupa uang pembangunan Masjid Ohoi Desa Nerong Kec Kei Besar Maluku Tenggara.

3. Mendesak Kejaksaan RI untuk segera mengintervensi Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara agar secepatnya melakukan upaya hukum terhadap Abdul Hamit Ngilitubun sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Share:

Read More

Menjelang Lebaran PERMAHI Sarankan Polres Tual Laksanakan Patroli Dialogis

KABARMASA.COM, JAKARTA- Menjelang hari raya idul fitri, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Malra, Amsir Renoat, mendukung aparat kepolisian Polres Tual untuk terus meningkatkan etos kerja demi menjaga kondusifitas kamtimbas dengan melakukan "Patroli dialogis".

Patroli Dialogis adalah bagian dari upaya untuk merekat dan terus meningkatkan hubungan persuasif antara aparat kepolisian dengan warga masyarakat. Kegiatan seperti ini bisa dilakukan di berbagai lokasi yang strategis, termasuk jalan umum dan tempat-tempat di mana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan emosional yang baik antara aparat kepolisian dan masyarakat, kegiatan patroli dialogis ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan petugas kepolisian. Selama patroli, aparat kepolisian juga bisa memberikan himbauan, serta dapat mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat secara langsung, serta menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. 

Menurut Amsir; dengan adanya kegiatan patroli dialogis seperti ini, diharapkan dapat menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Karena kerjasama antara kepolisian dan masyarakat bisa menjadi salahsatu kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama, ujarnya  (18/03/2025).

Ini adalah suatu langkah sederhana yang dapat di jadikan sebagai langkah preventif untuk terus berbaur dengan masyarakat agar aparat kepolisian bisa terus menyerap aspirasi dan informasi dari masyarakat secara langsung tentang stabilitas keamanan dan kondusifitas kamtibmas di tengah masyakat sekaligus dapat memitigasi potensi chaos yang bisa terjadi kapan saja. 

Lanjut Amsir ; agenda patroli dialogis seperti ini adalah kesempatan untuk bertatap mukadengan masyarakat, sekaligus aparat kepolisian dapat menyampaikan pesan-pesan damai secara langsung  dan mengajak warga masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian dan rasa cinta terhadap sesama. 

Melalui patroli dialogis ini juga, aparat dapat membuat berbagai pesan-pesan damai dan seruan cinta antar sesama masyarakat dan lingkungan sekitar guna mengantisipasi berbagai macam bentuk gangguan yang dapat menggangu hubungan harmonis antar sesama di tengah heterogenitas untuk terus mencintai kearifan dengan mendung tinggi nilai-nilai persaudaraan,ini adalah langkah mitigasi yang sangat penting apalagi mejelang hari raya idul adha". Pungkasnya

Share:

Read More

Permahi Tual Malra Hadiri Audiensi Bersama PT Cabang Pertamina Tual Soal Kelangkaan Minyak Tanah Dibulan Ramdhan

KABARMASA.COM, TUAL- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual - Maluku Tenggara, melakukan audensi bersama pihak Pertamina, langkah ini di ambil oleh PERMAHI lantaran ada banyak keluhan di tengah-tengah masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah sebagai salahsatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat di pusat-pusat Kota, tetapi masyakat yang berada di daerah terluar seperti di Pulau-pulau, dan beberapa daerah di wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, (17/03/2025).

Krisis minyak tanah di Kota Tual dan Maluku Tenggara beberapa tahun belakangan telah menjadi problem berkepanjangan yang tak pernah terselesaikan, sehingga persoalan tersebut harus di sikapi dengan bijak oleh pemerintah setempat. 

Amsir Renoat ; Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Maluku Tenggara menyebutkan, dari hasil audensi bersama Kepala FT Pertamina, ada beberapa persoalan yang menjadi alasan kelangkaan minyak tanah terjadi di masyarakat, masalah utamanya bukan berada di FT Pertamina, melainkan ada dugaan permainan dari pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari keuntungan di balik problem yang sedang terjadi".

Selanjutnya, Amir Rahayaan menyebut kepada pihak pertamina apakah perlu untuk membentuk satgas pengawas agar menjawab masalah kelangkaan minyak tanah di tengah tengah kehidupan masyarakat,  apabila regulasi dan kewenangan membolehkan hal demikian maka itu jauh lebih baik agar untuk mengawasi kerja kerja agen dalam penyelenggaraan minyak tanah “(jelasnya).

Selain itu amir rahayaan menanyakan apakah pihak pertamina 2-3 tahun belakangan ini menarik izin usaha agen, pihak Pertamina menjawab tidak pernah kalau teman teman Permahi melihat ada pihak bermain main maka segera laporkan ke kami untuk kami tindak lanjuti

Disela sela audiensi syaharul renhoat atau sering disapa bu enjo menanyakan pihak Pertamina untuk secepatnya menyediakan bahan bakar untuk keperluan masyarakat yang berada dipulau pulau, mengingat mareka sangat membutuhkan atensi dan perhatian khusus dari pihak Pertamina dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan kepedulian terhadap masyarakat pulau pulau, tegasnya.

Amsir renoat meyebutkan "hasil audensi yang kami lakukan dengan pihak Pertamina sebagai iktiad baik. Asmir menyebut pihak PT Pertamina cabang tual sudah bekerja sesuai dengan aturan main, artinya kesediaan stok untuk warga masyarakat kota tual dan maluku tenggara dalam upaya keperluan bahan bakar jenis minyak tanah yang diperuntukan  untuk kebutuhan masak rumah tanggah dibulan puasa dan lebaran tahun 2025 sangat memadai” pungkasnya.

Share:

Read More

PERMAHI Minta KAPOLRES Maluku Tenggara Di Copot

KABARMASA.COM, TUAL- Rentetan konflik komunal berkepanjangan yang sering terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara telah menjadi suatu ironi yang tak pernah terselesaikan secara baik dan transparan. Baru-baru ini, publik kembali di gegerkan dengan suatu peristiwa sedih yang berujung pada hilangnya nyawa anak-anak muda Kei. 

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Maluku Tenggara, Amsir Renoat, melalui press release-nya menyatakan belasungkawa dan prihatin yang sangat dalam, ia menyebutkan bahwa, selama terjadinya konflik vertikal antara masyarakat dan masyarakat yang terjadi di Maluku Tenggara, salah satu faktor-nya adalah lemahnya kerja-kerja intelejen di lapangan dalam mencari informasi dan membuat langkah-langkah mitigasi seperti pencegahan konflik, penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik sebagai langkah strategis agar konflik komunal dapat dicegah dan ditangani secara memadai.

Menurut Amsir; Mitigasi potensi munculnya konflik dan kekerasan komunal di tengah masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sangat penting dilakukan oleh Bapak Kapolres untuk mengetahui profil potensi konflik yang sedang terjadi seperti apa hingga tak kunjung-kunjung terselesaikan. 

Potensi-potensi tersebut tidak hanya harus berupa perbedaan atribut sosio-kultural masyarakat, namun juga bisa berupa kesenjangan status sosial antar warga, akses ke sumber daya ekonomi yang timpang, sampai tingkat distribusi kesejahteraan yang tidak merata.

Penanganan pasca konflik tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh meletusnya konflik atau kekerasan komunal tidak jarang bersifat masif.

Bukan hanya persoalan fisik semata (rekonstruksi/rehabilitasi), penanganan pasca konflik juga perlu diarahkan untuk menghilangkan beban trauma para korban (trauma healing), merekatkan kembali kohesi sosial, menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat, termasuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pasca konflik.

Olehnya itu,  kami dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Maluku Tenggara, mendesak agar bapak Kapolda Maluku, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Drs Eddy S Tambunan, M, Si. untuk segera mengevaluasi dan memberikan sangsi berupa pencopotan terhadap jabatan Kapoles Maluku Tenggara karena di anggap tidak mampu menangani rentetan konflik yang ada di Maluku Tenggara,” tegas Amsir Renoat selaku Karateker Ketua PERMAHI Cabang Tual-Maluku Tenggara, (17/03/2025).

Menurutnya, Intelejen di Maluku Tenggara  juga dinilai tidak mampu dan tidak tanggap dalam membaca potensi konflik yang marak terjadi di Maluku Tenggara dan segera mengevaluasi dan menggantikan Pimpinan-pimpinan di Polres Malra karena di nilai tidak mampu menyelesaikan berbagai konflik yang masih terjadi di Maluku Tenggara. 

Amsir menilai masyarakat akan mulai tidak percaya lagi kepada institusi Polri khususnya Kepolisian daerah Maluku Tenggara karena dinilai gagal dalam mengurus dan mengawal Kamtibmas di Lingkungan Masyarakat Maluku Tenggara.

Share:

Read More

Wali Dan Wawali Kota Bekasi Kompak Hadiri Santunan dan Bukber Yatim Duafa di Komplek DDII

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe kompak hadiri santunan anak yatim dhuafa sekaligus berbuka puasa bersama yang dilaksanakan di Komplek Dewan Dakwah Islam  Indonesia (DDII) Kota Bekasi, Medan Satria. Tampak hadir Asda II H Inayatullah, Ketua MUI KH Saufuddin Siroj, Ketua DDII KH Salimin Dani, Camat Medan Satria dan Tokoh Agama.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan ,”DDII melakukan berbagai macam pembinaan bagi para anggotanya , bukan saja dalam hal dakwah namun juga secara kemampuan mengembangkan perkonomian masyarakat. Sehingga dengan demikian timbul kemandirian finansial dan berkontribusi mensejahterakan masyarakat. DDII juga mampu bersinergi hingga saat ini dengan pemerintah. Semoga Allah SWT selalu limpahkan keberkahaan untuk kita dan Kota Bekasi tercinta,”ujar Wali Kota Bekasi  Tri Adhianto 

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu sangat mengapresiasi DDII secara manajerial. Sehingga menurutnya, DDII termasuk salah satu organisasi yang memiliki kemandirian finansial yang bagus dan memiliki kemanfaatan bagi lingkungan dan masyarakat Kota Bekasi.

"Yang sudah dilakukan DDII melakukan kolaborasi dengan berbagai stake holder, menurut saya harusnya bisa menginspirasi organisasi dan komunitas lain. Bahwa, dalam berorganisasi orientasinya tidak harus meminta bantuan, namun yang dilakukan DDII yakni membangun kemandirian. Tiap tahunnya kegiatan mulia ini dapat dilakukan dan memiliki nilai manfaat yang sangat besar bagi sekitar.

Lanjut pada sambutannya Wali Kota berpesan, dalam memanfaatkan momentum Bulan Ramadan, masyarakat betul-betul bisa melaksanakan sunah dan amalan Ramadan sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk di implementasikan baik di bulan ramadhan dan bulan lainnya.

Ditempat yang sama Wawali Abdul Harris Bobihoe mengajak umat Islam untuk menjadikan Bulan Ramadan sebagai kesempatan yang diisi dengan berbagai kegiatan positif sekaligus sebagai stimulus terhadap peningkatan ketaqwaan seseorang. Tak lupa Ia mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk mendoakan saudara-saudara yang terdampak banjir. 

Sementara itu, Ketua DDII Kota Bekasi, KH Salimin Dani mengatakan, kegiatan santunan anak yatim dhuafa dan buka bersama sudah berjalan ditiap tahunnya.

"Untuk santunan anak yatim pada tahun ini, insyaallah kurang lebih ada 1500 yatim, duafa dan Tuna netra, Jumlah tersebut berasal dari data DDII dan masyarakat sekitar yang terdiri dari anak yatim dan dhuafa jadi keduanya mendapatkan santunan. Alhamdulillah ini menjadi agenda rutin dan mendapatkan dukungan penuh juga dari pemerintah,”tuturnya.

Diakhir sambutannya, KH Salimin Dhani mendoakan semoga dikepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wawali Harris Bobihoe dapat mewujudkan Kota Bekasi menjadi Kota yang nyaman dan mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Share:

Read More

Revisi UU TNI, Antisipasi Ancaman Global dengan Mekanisme Satu Komando

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah pertanyaan muncul mengenai urgensi revisi ini, termasuk klausul yang mengizinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di lembaga non-kemiliteran serta percepatan proses pembahasannya di DPR.

Ketua Serikat Pemuda Indonesia Jawa Timur, Angga, menegaskan bahwa revisi ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu. Menurutnya, Indonesia perlu memiliki mekanisme komando yang kuat untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. (16/03/2025).

“Dalam menghadapi ancaman, diperlukan koordinasi yang efektif dari tingkat atas hingga bawah. Sistem satu komando yang diterapkan TNI telah terbukti efektif dalam memastikan setiap perintah dilaksanakan dengan tepat sasaran,” ujar Angga.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah perluasan tugas TNI di 16 lembaga yang memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko di masyarakat. Angga menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut berperan dalam menjaga ketertiban umum serta menghadapi ancaman asimetris yang tidak selalu berbentuk ancaman bersenjata, melainkan juga ancaman yang tidak kasatmata atau intangible threat.

“Oleh karena itu, perluasan peran TNI di lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga pertahanan serta keamanan negara. Indonesia saat ini menghadapi ancaman global yang membutuhkan respons cepat dan tepat,” lanjutnya.

Meski demikian, revisi ini tetap mengakomodasi kekhawatiran masyarakat terkait potensi dwifungsi ABRI. DPR telah menetapkan klausul bahwa jika ada anggota TNI aktif yang ditugaskan di luar 16 lembaga tersebut, maka mereka wajib mengundurkan diri dari dinas militer.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen agar tidak terjadi konflik kepentingan, sekaligus memastikan bahwa peran TNI tetap dalam koridor menjaga pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Angga.

Revisi UU TNI ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat guna memastikan bahwa revisi ini benar-benar bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Share:

Read More

MR KAHMI & HMI UNKRIS Menggelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Santunan Bersama Sejumlah Anak Yatim Piatu

KABARMASA.COM, JAKARTA- MR KAHMI dan HMI UNKRIS menggelar agenda buka puasa bersama dan santunan bersama sejumlah anak yatim-piatu di Resto Authentic Pondok Kelapa pada hari minggu 18 Maret 2025.

Ketua Presedium Majelis Rayon KAHMI Unkris Hermanto, puasa menguatkan takwa pada Allah hendaknya berdampak pada pengambilan kebijakan yang berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, ujar-nya saat acara buka puasa bersama Majelis Rayon KAHMI dan HMI Unkris. 

Puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun juga dapat memastikan mengikis dan memusnahkan perilaku rakus dan serakah hingga melenyapkan perilaku buruk; korupsi, mengurangi takaran, menggunting dalam lipatan, mengoplos, memagari lahan laut yang bukan haknya, deforestasi, penyimpangan seks, segala bentuk perjudian, kriminal, kekerasan dll, lanjut-nya.

Hermanto mantan Anggota DPR RI tiga periode itu, menambahkan, perilaku buruk tersebut memiliki dampak ketimpangan sosial dan merugikan negara. Ditengah masyarakat muncul yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin, sedangkan di tingkat negara terjadi kebocoran anggaran negara akibat perilaku koruptif. Dalam kesempatan tersebut, Hermanto minta agar pemerintah menegakkan keadilan dan tegas menegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena keadilan lebih dekat pada takwa, bila suatu negara masyarakat dan pejabat-nya bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi.

Pada kegiatan buka bersama keluarga besar KAHMI dan HMI Unkris tersebut di selenggarakan pula penyerahan santunan pada anak yatim dan miskin, di resto authentic pondok kelapa, Hermanto menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat. 

Lanjutnya, Untuk mengatasi semua bentuk perilaku buruk tersebut, Hermanto minta agar pejabat yang berkuasa hendaknya menjadi teladan dan terdepan komit dan konsisten menegakkan peraturan per undang-undangan yang selurus-lurusnya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, pungkasnya.

Share:

Read More

Resmikan Groundbreaking Gedung Sekolah, Wawali Harris Bobihoe : Tonggak Baru Ciptakan Generasi Emas Masa Depan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadiri peresmian groundbreaking gedung Sekolah Menengah Atas Islam Al Azhar 33. Kehadiran wawali Bobihoe didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Warsim, Anggota DPRD Misbah, Camat Pondokgede Zainal Abidin dan Jajaran, Ketua Pembina YAPI.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota  mengungkapkan rasa bersyukur dan bangga atas dibangunnya gedung baru SMAI Al Azhar 33 Jati Makmur, menurutnya dengan dibertambahnya gedung sekolah merupakan tonggak baru untuk menciptakan generasi emas di masa depan.

“Alhamdulillah, bersyukur dan bangga atas dibangunnya gedung baru. Ini menjadi tonggak baru untuk menciptakan generasi emas di masa depan,” ucap Wawali Harris Bobihoe

lebih lanjut juga ia menyampaikan SMA Al Azhar 33 dapat menjadi salah satu sekolah yang menguasai pendidikan teknologi, menjalani pendidikan yang berkualitas, mengembangkan keterampilan dan bakat dari peserta didik nantinya, sehingga sekolah ini berperan aktif dalam menyukseskan pendidikan di Indonesia khususnya Kota Bekasi melalui kolaborasi. Ia berharap dengan menyediakan sarana dan prasarana nantinya bisa memberikan pendidikan yang baik dan layak.

Wawali Harris Bobihoe berharap peserta didik di sekolah ini, nantinya ditekankan mengenai softskill dan membangun karakter yang baik, mulai dari sopan santun dan menghargai orang lain serta menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Melihat situasi saat ini, Lanjut Wawali Harris Bobihoe menambahkan, banyak anak-anak yang lebih fokus pada gadget dan internet, orang nomor dua itu berharap SMAI Al Azhar 33 mampu memberikan pendidikan karakter yang baik.

“Kemajuan teknologi menjadi tantangan kita membangun karakter untuk anak-anak kita. Saya harap peserta didik kedepannya bisa diberi wawasan juga mengenai kebijakan penggunaan media sosial dan tidak asal menggunakan media sosial. Tidak kalah penting kita harus bisa membangun karakter mental anak-anak yang lebih kuat serta menjunjung tinggi nilai Pancasila,” kata wawali Harris Bobihoe

Saat ini, lebih lanjut wawali Harris Bobihoe diakhir sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki program memberikan beasiswa luar negeri kepada generasi muda Kota Bekasi. Kedepan para generasi muda dapat membangun peradaban yang semakin baik.

Share:

Read More

Monitoring K3, Wali Kota Bekasi Bagikan Alat Kebersihan di Kelurahan Jatirasa

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Walikota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan monitoring kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di wilayah JatiRasa, Kecamatan Jati Asih, pasca bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Secara serentak melalui perintah Wali Kota Bekasi kepada seluruh pernagkat daerah untuk melalukan kegiatan K3 di wilayah terdampak banjir untuk pemulihannya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan pemulihan wilayah pasca bencana serta memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Dihadiri oleh Kepala BPBD Kota Bekasi, Camat Jati Asih, Lurah Jati Rasa, serta Ketua RW setempat meninjau langsung kondisi pasca banjir dan memberikan bantuan berupa alat kebersihan kepada warga sekitar sebagai bentuk dukungan dalam upaya pemulihan kebersihan lingkungan pasca banjir. 

“Monitoring ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan pemulihan kondisi lingkungan yang lebih baik pasca bencana. Kami juga ingin memastikan seluruh aspek K3 berjalan dengan baik demi keselamatan dan kesehatan warga,” ungkap Tri Adhianto. 

Selain itu, Tri Adhianto mengajak warga untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan mereka dengan menggunakan alat kebersihan yang dibagikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca banjir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Pemkot Bekasi juga berkomitmen untuk terus hadir dan mendukung masyarakat dalam berbagai upaya pemulihan dan pembangunan pasca bencana.

Share:

Read More

PERMAHI DPC Tual Menduga Adanya Penimbunan Minyak Tanah Di Kota Tual Maluku Tenggara

KABARMASA.COM, TUAL - Kelangkaan minyak tanah di kota tual menjadi perhatian serius, kendati di bulan suci ramadhan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah untuk keperluan rumah tangga sangat meningkat. 

Permahi Tual/Maluku Tenggara melakukan survey pada beberapa titik, yang berada dalam kota tual sampai ke kabupaten malra hingga 1 minggu kemudian mereka melakukan perjalanan survei tersebut di Kei besar selatan.

Amsir Renoat  Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) itu menuturkan bahwa ini adalah persoalan yang terjadi sejak dulu hingga saat ini tak tuntas dalam penanganannya. Menjadi perhatian serius buat masyarakat pada umumnya yang terkadang bertanya-tanya penyebab kelengkangan minyak tanah di tual/malra. 

“kelangkaan minyak tanah ini terjadi karena beberapa faktor antara lain disparitas harga, konversi minyak tanah ke gas LPJ dan penghematan anggaran.” (Tuturnya).

Ia menambahkan bahwa pada sub-sub yang menjadi penjualan minyak tanah tak tertata dalam penjualannya sehingga menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan memperlambat proses penerimaan minyak untuk di jual kembali.

“Ini Panic buying atau penimbunan minyak tanah, kami juga melakukan survei di beberapa pengencer, pihak pengencer selaku penjual minyak tanah kepada warga yang ingin membeli minyak tanah harus membawa kartu keluarga sebagai syarat membeli.” (Tambahnya). 

Ia bersama kader permahi lainnya dalam mendengarkan keluh-kesah masyarakat saat melakukan survei mereka menjelaskan dalam pendistribusiannya lebih sedikit penerimaan minyak tersebut ketimbang pemasukan. Sesuai survei yang mereka lakukan, hal tersebut di jelaskan selain pengencer ataupun penjual adapun pangakalan minyak tanah yang diberi izin usaha untuk menjual. 

“bila suatu waktu pangkalan minyak bermain harga dan menjual tidak sesuai aturan maka ditarik izin usaha, oleh karenanya kami berharap pihak pertamina atau pemerintah yang diberi kewenangan harus mengontrol satu bulan sekali untuk penjual khususnya pangkalan minyak tanah.” (Sambungnya).

Dalam melakukan pendistribusian, pihak Pertamina di anggap tidak konsisten untuk menyuplai sehingga menimbulkan beban dengan anggaran negara yang begitu besar turun ke daerah-daerah tidak sesuai harapan.

“Ketika kami bertanya kepada mereka, pihak pengencer menjawab bisa 1 kali atau sampai 2 kali dalam seminggu. (Imbuhnya). 

Menurutnya saat melakukan  konfrontir di lapangan mencocokkan dengan peraturan menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) ternyata tidak berbanding lurus.

“Penggunaan bbm jenis minyak tanah harusnya diperuntukan untuk keperluan rumah tangga tetapi ada fenomena di lapangan yang kami dengar  dari beberapa informasi di masyarkat mereka menduga mobil pertamina sering menyuplai minyak tanah di beberapa penggunaan mesin tempel yang masih menggunakan bahan bakar jenis minyak tanah.”(Katanya). 

Oleh karenanya permahi secara tegas menyebut bila Fenomena itu betul betul terjadi di lapangan maka diduga ada pihak yang mencoba bermain-main.

                Pict; Kantor Pertamina Tual

“Kondisi demikian bisa dikenai delik pidana, serta bertentangan dengan aturan menteri ESDM. Apalagi ditambah dengan integritas PT pertamina yang dimana tingkat kepercayaan masyarakat menurun akhir-akhir ini, sehingga atas kinerja dan pelayanan PT pertamina, kendati kasus yang tentu menjadi bumerang belakangan ini soal Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina tahun 2018-2023 yang disebut Kejaksaan Agung berkisar Rp 193,7 triliun.” (Ucapnya). 

Olehnya, kerugian itu baru merupakan perhitungan selama satu tahun. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugan korupsi massal yang dilakukan oleh oknum pejabat Pertamina.” (Lanjutnya).

Kondisi demikian menjadi dorongan buat Permahi untuk perlu melakukan langah evaluasi kepada kepala cabang PT pertamina tual, serta memastikan bahwa apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan minyak tanah di kotak tual dan malra. 

“Kalau dalam pusat kota merasa kesulitan untuk membeli minyak tanah maka kami bisa memastikan pulau pulau yang diluar kota dan kabupaten pun merasakan hal yang sama bahkan bisa lebih susah untuk mendapatkan minyak tanah, sebab survei yang kami temukan salah satu kampung di kei besar selatan yang dimana bila mereka susah mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari, memasak untuk keperluan rumah tangga adalah dengan menggantikannya dengan kayu bakar.” (Jelasnya). 

Ini menjadi bahan perhatian pihak PT Pertamina khususnya di daerah Tual/Malra, untuk melakukan perhitungan penggunaan bbm hingga ke pulau-pulau sebagai bentuk pemerataan secara adil. Selain itu kami permahi tual malra dan bebeapa teman teman dari organ lain akan menyurati di DPRD Kota tual untuk memanggil kepala pt pertamina cabang tual agar dimintai pendapat dalam agenda RDP di DPR kota tual bersama permahi dan organisasi mahasiswa   dan pihak pangkalan minyak selaku perusahan penjual minyak tanah

Share:

Read More

AUDIENSI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU DENGAN KOMITE INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menggelar audiensi dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Maluku di ruang rapat Lantai Dua Kantor Gubernur Maluku pada Rabu (12/3/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan Kominda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan pentingnya peran Kominda dalam memberikan informasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memperkuat pertahanan wilayah.

"Keamanan dan ketertiban menjadi fondasi utama dalam pembangunan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan Kominda akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya situasi yang kondusif di Maluku," ujar Lewerissa.

Disamping itu, Lewerissa menekankan bahwa kerja sama yang kuat antara pemerintah dan lembaga intelijen daerah sangat penting untuk mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan berkembang.

"Kami berkomitmen untuk mendukung peran aktif Kominda dalam menjaga kerukunan antar masyarakat dan memitigasi potensi ancaman yang dapat mengganggu proses pembangunan di Maluku," tegas Gubernur Maluku.

Dalam audiensi tersebut, Kominda Provinsi Maluku juga menyampaikan laporan mengenai situasi terkini dan potensi risiko yang perlu diwaspadai di beberapa wilayah.

Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi lebih lanjut, guna memastikan setiap langkah yang diambil dapat mendukung upaya bersama dalam menjaga kedamaian dan keamanan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasnya terhadap Komite Intelejen Daerah atas kinerjanya sehingga Agenda Agenda penting di tahun 2024 telah terlewati yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak, Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Menurut kami Pemilihan Umum yang terselenggara di tahun 2024 berlangsung Aman, Lancar dan Sukses, Bahwa ada insiden kecil itu hanya kasuistis tapi tidak menjadi gangguan yang serius untuk pelaksanaan Pilkada itu sendiri” sambung Lewerissa. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

GUBERNUR TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA OP4D

KABARMASA.COM, AMBON - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan OP4D (Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah) oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di ruang rapat Lantai Dua Kantor Gubernur Maluku, Rabu (12/3/2025).

Penandatanganan perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemungutan pajak di wilayah Provinsi Maluku, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah.

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, Gubernur Hendrik Lewerissa mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

"Kerja sama ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku," ujarnya.

Ia berharap perjanjian ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Gubernur Lewerissa menambahkan, optimasi pemungutan pajak merupakan salah satu cara untuk memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Maluku.

“Dengan demikian, pendapatan daerah yang lebih besar dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini,” tambahnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem perpajakan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Maluku.

Kerja sama ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Instansi lainnya, untuk memastikan implementasi yang sukses.

Dalam Seremoni Penandatanganan ini, Provinsi Maluku bersama, Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, NTT, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, masuk dalam sesi Pertama Penandatangan Kerja Sama OP4D.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Gubernur berharap perjanjian ini dapat mendorong Maluku menjadi Provinsi yang lebih mandiri secara finansial. 

Share:

Read More

Resmi Dilantik, TP PKK Kota Bekasi Siap Berjuang Bersama

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Ketua Tim Penggerak PKK se Provinsi Jawa Barat telah resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 10 Gedung Baleka II Kota Depok. Pelantikan ini menjadi salah satu momen terbaik untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

Dwi Setyowati atau yang biasa dikenal Wiwiek Hargono Tri Adhianto dilantik secara resmi menjadi Ketua TP PKK Kota Bekasi periode 2025 - 2030 dan Ketua Dekranasda Kota Bekasi bersama Ketua TP PKK se Jawa Barat lainnya.

Wiwiek Hargono yang juga hadir bersama Istri Wakil Wali Kota Bekasi Wuri Handayani, berharap bisa berperan dalam membantu Pemerintah Kota Bekasi di segi apapun dan menjadi penyemangat bagi para pengurus serta dapat membawa warna baru.

“Saya dan Bu Wuri Handayani Bobihoe serta para kader PKK siap berjuang dalam membantu menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan dengan kepemimpinan yang berkelanjutan ini, yakin bisa memperkuat peran perempuan dalam pembangunan Kota Bekasi.” Jelas Wiwiek.

Ia berharap dengan adanya pelantikan bersama ini menjadi salah satu bentuk sinergitas dan kolaborasi. Bekerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk TP PKK yang ada di Jawa Barat. 

Dan di Kota Bekasi lanjut Wiwiek menyampaikan, kami akan lebih concern mensukseskan visi misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang juga baru dilantik.

Selain pelantikan Ketua TP PKK Kota Bekasi, acara juga dirangkaikan rapat koordinasi Kabupaten dan Kota se Jawa Barat yang juga dihadiri oleh Wali Kota dan Bupati se Provinsi Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir dalam rakor bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Share:

Read More

VANATH : GUBERNUR MILIKI SPIRIT JADIKAN BPDM SEBAGAI LOKOMOTIF PERGERAKAN EKONOMI DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

KABARMASA.COM, AMBON – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku yakni PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menggelar acara Buka Puasa bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, di halaman kantor BPDM Maluku Maluku Utara, pada Selasa (11/3/2025).

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku, Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Komisaris Utama Bank Maluku, Dirut Bank Maluku bersama Dewan Direksi, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pegawai Bank Maluku.

Wakil Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Maluku adalah bagian dari organ tubuh Pemerintah Daerah, dimana dalam satu sisi ASN bertugas menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, sementara keluarga besar Bank Maluku bekerja untuk mendapatkan profit.

“Tentu saja kita berharap bapak/ibu memberikan keuntungan yang besar sehingga memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan di Provinsi Maluku,” ujar Wagub.

Ia menjelaskan setelah dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025 yang lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur, mendapatkan hutang yang begitu banyak, dan pada saat yang bersamaan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Meskipun demikian, kami bersama Bupati/Walikota se-Maluku tetap bersemangat, tapi saya percaya bahwa jika kami melewati masa sulit ini maka sejarah mencatat bahwa kami adalah orang yang hebat, termasuk dengan BPDM yang mampu menghadapi situasi yang sulit,” tambah Vanath.

Ia menjelaskan juga bahwa Gubernur selaku pemegang saham pengendali BPDM, memiliki spirit yang tinggi untuk membuat Bank Maluku berjaya dan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dengan berkoordinasi bersama Gubernur Maluku Utara, Gubernur DKI Jakarta, maupun Gubernur yang ada di Pulau Papua, untuk memperluas kerjasama yang ada. 

Share:

Read More

BEM SI & BEM NUS Gelar Aksi Simbolik Di MABES POLRI Desak Reformasi Kepolisian

KABARMASA.COM, JAKARTA– Sejumlah aliansi mahasiswa dari Aliansi BEM Nusantara (BEM-NUS) Wilayah DKI Jakarta dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) BSJB menggelar aksi simbolik di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Daerah BEM-NUS, Pier Lailossa, Koordinator Daerah BEM-NUS, Rahmatul Fajrin, serta Koordinator Wilayah BEM-SI BSJB, Ahmad Fauzi, dan diikuti oleh sejumlah Presiden Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi tersebut,(11/03/2025).

Dengan mengusung tema “Presisi Hanya Narasi, Sucikan Polri di Bulan Suci”, aksi ini bertujuan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam penegakan hukum, khususnya terkait berbagai kasus yang mencoreng institusi Polri. Para peserta aksi menyoroti sejumlah peristiwa, seperti kasus oknum polisi tembak polisi, oknum polisi yang menembak warga sipil, kasus pencabulan yang dilakukan aparat, tindakan represif terhadap massa aksi, serta tragedi kelam seperti KM 50 dan Kanjuruhan.

Mahasiswa mendesak Kapolri untuk segera melakukan pembenahan internal secara serius, serta meminta Presiden dan DPR mengambil langkah konkret dalam reformasi institusi kepolisian. Menurut mereka, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem kepolisian yang perlu segera diperbaiki.

Dalam aksi ini, mahasiswa juga menggelar teatrikal berjalan jongkok yang dilakukan oleh para Presiden Mahasiswa, sebagai simbol rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Selain itu, mereka juga melakukan penyiraman air kembang—sebuah ritual yang biasanya dilakukan dalam prosesi pemakaman—sebagai simbol matinya keadilan dalam sistem kepolisian.

Para peserta aksi juga menyoroti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang nantinya akan diproduksi oleh legislatif dan eksekutif. Mereka menekankan bahwa regulasi yang mengatur kewenangan kepolisian harus lebih mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dengan begitu, stigma negatif yang selama ini melekat pada kepolisian, seperti narasi “percuma lapor polisi”, dapat ditekan melalui regulasi yang mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Di akhir aksi, para peserta menegaskan bahwa demonstrasi ini bukanlah yang terakhir. Mereka menyatakan akan menggelar aksi massa yang lebih besar sebagai kelanjutan dari gerakan simbolik ini, hingga tuntutan mereka benar-benar direspons oleh pihak berwenang.

Share:

Read More

Terkait Proposal Permohonan Bantuan AC oleh Kelurahan Jatiraden, Ini statemen Resmi Wali Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menanggapi beredarnya proposal permohonan bantuan AC oleh Kelurahan Jatiraden yang viral di media sosial, saya selaku Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianro menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

1. Saya telah menginstruksikan BKPSDM Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kelurahan Jatiraden. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

2. Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa segala kebutuhan sarana dan prasarana kantor pemerintahan harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme resmi yang sesuai aturan.

3. Meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik dan merusak integritas pemerintah. 

4. Sebagai langkah korektif, seluruh aparatur di Kota Bekasi akan diberikan arahan tegas agar tidak melakukan hal serupa.

5. Kami membuka ruang bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot Bekasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjaga tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami menghargai peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan akan terus bekerja untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Kepala BKPSDM Kota Bekasi Hudi Wijayanto menyampaikan pihaknya telah meminta keterangan Lurah Jatiraden untuk memberikan klarifikasinya pada Selasa, 11 Maret 2025 sebagaimana arahan Wali Kota Bekasi.  Saat memberikan keterangannya, Lurah Jatiraden juga mengaku bersalah. Ia kemudian meminta maaf dan siap menerima sanksi apapun.

Camat Jatisampurna Nata Wirya, selaku atasan langsung Lurah Jatiraden menjelaskan dirinya telah memberikan teguran tertulis kepada Lurah Jatiraden dan pembinaan agar selalu menjalankan tugas dengan baik-baiknya termasuk pada jajaran lainnya dilingkungan Kecamatan Jatisampurna. 

"Kami berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan memastikan prosedur administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga langkah-langkah yang diambil menjadi pembelajaran semua pihak. Dan tidak terulang. Untuk pemberian barang AC dari pihak swasta ini tidak jadi diberikan dan kita tolak," ucapnya. 

Share:

Read More

LEWERISSA : MANFAATKAN POPMAL SEBAGAI AJANG MENEMUKAN ATLET POTENSIAL

KABARMASA.COM, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan selamat kepada Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku yang dinahkodai oleh M.A.S.Latuconsina, sambil menitipkan banyak harapan kepada Pengurus KONI Provinsi Maluku yang baru.

Hal tersebut disampaikan Lewerissa dalam Konferensi Persnya di Lobby Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (11/3/2025), yang diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, dan Ketua KONI Provinsi Maluku M. A. S. Latuconsina.

“Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus Koni yang baru, yang dinakohdai oleh Bung Sam Latuconsina, tadi di rapat saya dan pak Wagub menitipkan banyak harapan juga untuk KONI Maluku, yang pertama kami tegaskan soal tata kelola organisasi, kami inginkan KONI dikelola secara profesional, sebagai wadah organisasi olahraga,” ujarnya.

Dan tentu saja Ia berharap KONI dalam merancang program-program kedepan harus menyiapkan perencanaan yang baik, yang relevan dan terkait dengan tujuan kita untuk meningkatkan prestasi olahraga.

“Kami juga meminta jajaran pengurus KONI untuk menggairahkan lagi  kompetisi di internal kabupaten untuk kemudian nanti kita gairahkan lagi dari Kabupaten ke Provinsi, karena tahun depan 2026 kan kita akan ada POPMAL,” terang Lewerissa.

Tahun 2026 akan digarap POPMAL, untuk itu dirinya meminta KONI dan Pemerintah Provinsi  untuk memastikan bahwa POPMAL yang akan berlangsung, ditangani secara baik, kami tidak mau ditangani asal-asalan dan kami mau itu sebagai ajang menemukan atlet-atlet yang potensial, yang akan disiapkan untuk PRAPON dan PON di tahun 2028 nanti.

“Hari ini semua orang tau bahwa prestasi olahraga Maluku kan sangat terpuruk 5 tahun terakhir, di PON Aceh kami hanya memperoleh 2 medali emas, dari keterpurukan itu menjadi tantangan bagi Bung Sam dan teman-teman Pengurus KONI untuk membenahi olahraga di Maluku secara baik,” pinta Gubernur.

“Kami tidak menaruh target yang muluk-muluk di PON tahun 2028 nanti,” tambahnya, karena target utamanya adalah di persiapan, di tahapan persiapan Tahun 2025,2026,2027, itulah target kami mempersiapkan atlet-atlet Maluku secara baik.

“Kami juga harus realistis dimana ada prioritas tertentu kepada cabang olahraga yang selama ini terbukti memberi kontribusi medali kepada kontingen Maluku, tentu saja menangani olahraga ini, semua ditangan, semua cabang olahraga ditangani namun untuk didorong ke even yang lebih besar seperti PON, maka cabang olahraga tertentu yang menurut kami memberi kontribusi medali dan berpotensi untuk menyumbang medali yang akan masuk dalam kategori cabang olahraga prioritas,” tukasnya.

Hal itu, terang Lewerissa dilakukan agar Pemerintah dan KONI dapat bekerja fokus dan realistis karena anggaran kita tidak besar, karena itu dari keterbatasan anggaran ini, pihaknya fokus ke cabang olahraga untuk ditangani secara baik.

“Tapi semua cabang olahraga dalam wadah KONI, akan mendapat perhatian yang sama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini dirinya dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menaruh perhatian serius dan ia meminta wagub untuk nantinya mempersiapkan POPMAL Tahun depan bersama dengan KONI untuk digarap dan ditangani dengan serius.

“Kita tidak boleh putus asa, kalau hari ini komitmen kami untuk bekerja keras membawa Maluku ke arah yang lebih baik, barangkali yang bisa kami lakukan melalui cabang olahraga ini, kehormatan dan martabat kami sebagai Provinsi Maluku yang biasanya sebagai merupakan gudang para atlet nasional bisa kembali dipulihkan,” ungkap Lewerissa.

“Kami bisa menjadi bangga sebagai orang-orang Maluku sebagai Pemerintah Provinsi Maluku, karena atlet-atlet kita bisa berprestasi lagi, dan kedepan kami berjanji atlet-atlet yang mengharumkan nama Provinsi Maluku di event olahraga, baik regional, nasional apalagi internasional, itu akan mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, tapi yang betul-betul memberikan kontribusi dan yang berprestasi, sehingga jangan lagi ada atlet potensial Maluku, yang harus membela daerah lain, lakukanlah itu untuk Maluku, kalau kita semua cinta Maluku, mari kita sorong bahu par Maluku pung bae,” tutupnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More