Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM MAPPAN Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) yang berbanding lurus dengan lemahnya fungsi pengawasan dari OJK Perwakilan Provinsi Jambi.
Bayangkan saja, OJK Perwakilan Provinsi Jambi seakan tutup mata atas insiden satu pekan saldo raib masabah Bank Jambi. Sebagaimana pemberitaan massif di sejumlah media massa, bahwa Yan Iswara Rosya selaku Kepala Perwakilan Bank Jambi mengklaim kinerja Bank Jambi berdasarkan pengawasan OJK masih dalam kategori baik.
"Ini Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi seakan sudah jadi humas bank Jambi. Bahwasanya belakangan ini saat rilis bersama Bank Jambi, dia menyampaikan bahwa Bank Jambi dalam keadaan baik-baik saja," ujar Hadi Prabowo.
Padahal, menurut Sekjen DPP LSM MAPPAN tersebut jelas terjadi insiden siber pembobolan Bank, yang total
nilainya kerugiannya tidak pernah dipublikasikan sampai saat ini.
"Seharusnya sebagai regulator dengan fungsi pengawasan yang melekat pada OJK. Itu (OJK Perwakilan Provinsi Jambi) mendorong agar ada transparansi publik oleh Bank Jambi, mulai dari nilai kerugian, aliran dananya dan skema pengembalian dana nasabah. Bukannya malah jadi juru bicara Bank Jambi,"katanya.
Desakan agar Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi dicopot pun bergulir di OJK RI. Lantaran dinilai tidak punya otoritas profesional dalam hal genting macam insiden siber pada Bank Jambi yang bikin heboh satu Provinsi.
Mappan pun membeberkan alur kronologi insiden siber Bank Jambi mulai dari saldo raib sejumlah nasabah hingga sistem digital yang lumpuh tak bisa diakses hingga saat ini.
Dan masalah utamanya, sumber duit pengganti atas saldo para nasabah yang raib tak ada kejelasan. Diduga kuat, Gubernur Jambi selaku pemenang saham pengendali mengarahkam agar dana dividen digeser buat menutup kehilangan saldo nasabah.
"Tentu Bank Jambi harus bertanggungjawab mengganti saldo nasabah. Namun harus ada kejelasan dulu berapa total yang hilang dan darimana sumber untuk pengembaliannya. Jangan semena-mena pakai duit rakyat tu," katanya.
