Pj. Wali Kota Bekasi Sambut Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI Bahas Bulan Imunisasi Anak Usia Sekolah (BIAS)

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Aula H. Nonon Sonthanie, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Bekasi untuk mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Usia Sekolah (BIAS) pada Kamis, (19/09).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad beserta Kepala Dinas Kesehatan, Tanti Rohilawati, dan juga Pj. Ketua TP. PKK, Yolla Kusuma Gani. 

Ketua rombongan Kunjungan Kerja dari Komisi IX DPR RI, yakni Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, menekankan pentingnya program imunisasi untuk meningkatkan kesehatan anak dan mencapai target cakupan imunisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 95%. 

“Program imunisasi bertujuan untuk mencegah penyakit serius seperti Campak, Rubella, Kanker, Polio, dan penyakit lainnya. Dengan sasaran peserta didik dari kelas 1 hingga 6 SD, serta anak-anak yang tidak bersekolah. Atas hasil laporan yang kami terima, Capaian imunisasi Campak Rubella di Kota Bekasi telah mencapai 93% untuk dosis pertama dan 84% untuk dosis kedua. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan diharapkan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Sutan Adil. 

Sutan Adil pun menambahkan, “guna menyelaraskan program tersebut, Kemenkes mengembangkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang fungsinya ditujukan sebagai wadah pencatatan imunisasi serta untuk melakukan deteksi dini atas penyakit menular. ASIK diharapkan dapat mempermudah petugas di Kabupaten/Kota dalam melakukan pencatatan dan laporan,” imbuhnya.

Terkait kebijakan kordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan program BIAS berjalan dengan lancar, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyampaikan tanggapannya bahwa, “Pemerintah Kota Bekasi tentu berkomitmen dan akan konsisten melaksanakan program BIAS dengan sebaik-baiknya guna mencapai target yang ditentukan. Kami akan terus berupaya untuk membangun kesamaan pemahaman dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait baik di tingkat Pemerintah Kota Bekasi sampai dengan tingkat terbawah yaitu di tingkat Kelurahan, RT dan RW, begitu pun dengan unsur swasta atau organisasi non-pemerintah lainnya,” tegas Gani Muhamad.

Selain kerjasama antar stakeholders terkait, diperlukan dukungan dari warga masyarakat, terutama melalui tokoh-tokoh  masyarakat terpercaya, untuk dapat berperan bersama kami dalam mensosialisasikan dan meyakinkan para orang tua pentingnya imunisasi

"Dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama tokoh masyarakat dalam pendekatan serta penyampaian kepada orang tua terkait manfaat mengikuti imunisasi, hal tersebut menjadi concern kami agar tidak ada lagi keraguan di tengah-tengah masyarakat akan pentingnya imunisasi,“ tutup Gani Muhamad.

 

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Selenggarakan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah, Kamis, (19/9/2024). Produk Hukum daerah ini terdiri dari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. 

Bimtek yang berlangsung di Hotel Santika Mega City Bekasi ini diikuti sekitar 176 aparatur dari 43 organisasi perangkat daerah.

Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, hadir dan memberikan arahan didepan peserta usai sesi pertama. Sebelumnya ia terlebih dahulu menyambut kunjungan tamu DPR RI Komisi 9, di Kantor Wali Kota Bekasi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Reny Hendrawati yang kemudian mewakili Pj Wali Kota untuk membuka secara resmi bimtek sekitar pukul 09.30 WIB didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Dyah Kusumo Winahyu. Para peserta dari Sekretaris OPD, para Kepala Bagian, Camat, Lurah dan staf pelaksana.

Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad mengatakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar kualitas produk hukum daerah lebih baik lagi. Karena setiap produk hukum daerah pastinya memberikan dampak.

"Dengan bimtek ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan lebih baik lagi dan berdampak pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kota Bekasi," ucapnya.

Ia juga sedikit menjelaskan mengenai tiga aspek dalam penyusunan produk hukum daerah dari perlunya aspek keseragaman format, aspek pemahaman substansi permasalahan dan aspek sosiologis untuk menjaga keseimbangan antara sisi kemasyarakatan dengan investasi daerah.

"Dengan keseragaman format penyusunan diantaranya untuk meminimalisir potensi adanya perbedaan dari setiap OPD. Ada hal-hal yang sifatnya keputusan oleh wali kota, kadang-kadang ada yang tidak seragam. Ini untuk perbaikan kedepan," harapnya.

Bimtek penyusunan produk hukum daerah menghadirkan tiga narasumber. Narasumber pertama, Wahyu Perdana, Kasubdit Wilayah II Dit. Produk Hukum Daerah Kemedagri, dengan materi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah. Narasumber kedua, Dewi Martiningsih dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan materi Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dan narasumber ketiga, Shendy Sheldone dari Kawil Kemenkumham Jawa Barat dengan materi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan bimtek berlangsung dengan tertib dan para peserta berkontribusi aktif saat sesi tanya jawab. 

 

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Puskesmas Bintara setelah Rehab Berat dan Pembukaan Poli Akasia

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan primer yang ada di Kota Bekasi Pj Wali Kota Bekasi resmikan Gedung Puskesmas Bintara setelah dilaksanakannya rehab berat dan Pembukaan Poli Akasia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bagi masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk anggota DPRD, kepala dinas, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. PJ Wali Kota mengharapkan kerjasama yang solid agar dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Sebagai bagian dari program penanggulangan HIV, Pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan 53 Puskesmas dan 48 rumah sakit yang menawarkan layanan konseling dan pengujian HIV, serta 27 layanan perawatan dukungan pengobatan (PDP) HIV. Dengan perluasan layanan PDP di Puskesmas Bintara, diharapkan dapat meningkatkan akses bagi ODHIV dan mendukung upaya eliminasi HIV pada tahun 2030.

Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam sambutannya menyampaikan bahwa  tahun 2005 sampai dengan juni 2024 ada 5.913 ODHIV yang ditemukan di kota bekasi yang terdiri dari warga Kota Bekasi dan Non Kota Bekasi, sehingga ada banyak kasus 398 orang yang mengalami HIV di Kota Bekasi, mulai dari bulan Januari sampe dengan Juni 2024. 

Pj Wali Kota juga menggaris bawahi pentingnya penguatan promosi dan pencegahan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan yang melibatkan semua bagian tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan hingga RT/RW. 

"Melalui digitalisasi dan pemantauan kesehatan , kita akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan," ujar Gani Muhamad.

Dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya menyediakan berbagai layanan fasilitas kesehatan dalam mendukung program HIV serta untuk mewujudkan eliminasi HIV pada tahun 2030 perluasan layanan PDP HIV di Kota Bekasi

"Dengan adanya perluasan layanan PDP HIV diharapkan dapat meningkatkan akses pengobatan bagi ODHIV yang ada di Kota Bekasi agar bisa terus produktif dan sehat sepanjang hidupnya" tutup Gani Muhamad.

Bersamaan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjamin akses yang lebih baik bagi semua elemen masyarakat di Kota Bekasi.

 

Share:

Read More

PEMPROV MALUKU GELAR RAKOR LANJUTAN PENATAAN DAN PENERTIBAN KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN MARDIKA

KABARMASA.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kembali menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Perdagangan Mardika, pada Jumat (20/9/2024), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Plt Asisten II Sekda Maluku dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Sadali pada kesempatan itu menyampaikan bahwa harus diciptakan kondisi dagang yang baik, sehingga semua orang bisa merasa nyaman.

Dirinya juga menegaskan bahwa berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Ambon, tidak ada kontribusi yang ditarik dari pedagang, namun diketahui selama ini ada pungutan liar, dan hal tersebut perlu disikapi bersama dan mencari solusinya, serta mengambil tindakan tegas.

Terkait dengan pemindahan ke pasar modern juga, Sadali mengatakan hal itu harus sesuai dengan persyaratan yang ada, karena pasar modern ini harus dijaga kehigienisan, kelayakan, dan kenyamanannya, sehingga diharapkan semua masyarakat Maluku bisa dengan nyaman pergi ke pasar, badan jalan tidak terganggu, dan kendaraan tidak terhambat.

Untuk penertiban kawasan Mardika ini juga, sudah diperkuat dengan Undang-Undang yang ada terkait penggunaan jalan, maka dari itu ujar Sadali, perlu dilaksanakan sosialisasi, dengan memberikan batasan waktu kepada para pedagang.

Mengingat akan memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Sadali berharap, kegiatan penertiban ini dapat berjalan baik, tanpa menimbulkan kekacauan dan permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Damai.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Asisten Bidang Pemerintahan Kota Ambon serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.

 

Share:

Read More

SUKSESKAN PILKADA SERENTAK, PEMPROV MALUKU GELAR APEL AKBAR NETRALITAS ASN

KABARMASA.COM, AMBON – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Apel Akbar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berpusat di Lapangan Merdeka Ambon, pada Jumat (20/9/2024).

Apel ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan bertindak selaku Komandan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Titus Renwarin.

Sadali dalam sambutannya mengatakan, Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena diselenggarakan pesta demokrasi terbesar, dan secara serentak dalam tahun yang sama, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggot DPR, DPD, DPRD yang telah dilewati pada 14 Februari 2024 yang lalu, dan dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota, yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 mendatang.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang besar, yang akan menguras tenaga, pikiran, serta penganggaran yang besar, untuk menentukan masa depan daerah kita selama 5 tahun kedepan,” ungkap Sadali.

Sadali menegaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tercantum bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas, yang dimaksud tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepenting lain, diluar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik, yang artinya ASN tetap mempunyai hak pilih, namun hanya bisa diberikan dibilik suara tidak di media sosial atau di kanal lainnya.

“Untuk itu saya tegaskan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku agar menjaga netralitas untuk menciptakan pilkada aman, damai, berkualitas, bermartabat dan demokratis, dan diharapkan ASN sebagai abdi negara jangan terbawa arus pusaran politik melainkan tetap teguh memegang amanah, dalam menjalankan tugas dengan sebaik baiknya sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

ASN sebagai pelayan masyarakat, ujar Sadali dituntut bertindak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh ada perbedaan pelayanan, karena perbedaan warna politik, tidak boleh ada perbedaan kebijakan dan penggunaan fasilitas negara karena perbedaan pilihan politik.

“Untuk itu saya instruksikan kepada seluruh pimpinan OPD dan para kepala sekolah SMA SMK di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada pegawai di lingkup kerja masing-masing, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini perlu dilakukan, karena pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Maluku,” terang Sadali.

Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Sadali menyampaikan, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di 2024, pentingnya netralitas ASN untuk menjaga persatuan dan kesatuan, guna mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Provinsi Maluku dalam peran sebagai seorang profesional, ASN harus dapat bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat serta terlepas dari siklus politik praktis 5 tahunan.

“ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pilkada, dalam gelaran pesta demokrasi terdapat area yang sering dilanggar mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye sampai dengan menggunakan sosial media yang mendukung peserta pilkada, agar ASN berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama disaat kampanye yang akan dilaksankan pada 25 september sampai 23 november 2024 mendatang,” tukas Sadali.

Pemerintah Provinsi Maluku mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya para Pemilih pada Pemilu Damai 2024, agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoaks apalagi turut menyebar berita-berita hoaks atau konten negatif lainnya.

“Guna wujudkan hal dimaksud, pemerintah daerah akan memberikan edukasi tentang pilkada damai melalui platform media yang trend saat ini, yaitu lomba tiktok challenge, dan diharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat, untuk turut berkreasi dan berperan aktif, termasuk jajaran ASN, lomba ini terbuka untuk umum bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama, oleh Penjabat Gubernur Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Sekolah Menengah Atas/sederajat, Pejabat Eselon 3 dan 4, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPPK, hingga Honorer.

Share:

Read More

BUKA GEBYAR HSN 2024, SADALI HARAP KEGIATAN INI DAPAT DILAKUKAN SETIAP TAHUN

 KABARMASA.COM, AMBON -  Menjelang peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menggelar Gebyar HSN 2024, pada Kamis (19/9/2024), bertempat di Halaman Kantor BPS Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku beserta jajaran, para Asisten dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, beserta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia mengatakan, Pembukaan Gebyar Hari Statistik Nasional 2024, dengan tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas, adalah suatu visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, yang ditunjang dengan informasi dan data statistik yang berkualitas, dimana BPS membutuhkan keterlibatan semua pihak, dalam mengawal data statistik yang diberikan.

Sementara itu, Sadali atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, menyambut baik kegiatan ini, sebagai momentum untuk terus menggelorakan semangat berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui penyediaan dan pengembangan statistik.

“BPS berperan penting sebagai penyedia data dalam perencanaan pembangunan, seluruh data yang dihasilkan BPS telah digunakan oleh berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Akademisi, Swasta maupun masyarakat luas,” ujar Sadali.

Dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional 2024 ini, Sadali menjelaskan, BPS merencanakan sejumlah kegiatan mulai dari kuliah umum, webinar, kesehatan mental, dan hari ini Gebyar HSN, ia mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Kota Ambon.

“Kami berharap semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam menyongsong Hari Statistik Nasional, dapat berjalan dengan lancar dan dinikmati oleh semua pihak, kita bekerja boleh serius tetapi jangan lupa untuk menikmati hidup dan berbagi dengan orang lain,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap, semoga kegiatan ini dapat terus dilakukan setiap tahunnya sehingga dapat menjadi wadah untuk berkolaborasi dan berbagi dengan instansi maupun masyarakat luas yang ada di Provinsi Maluku.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPS selaku penyelenggara, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, dalam setiap proses pendataan yang dilakukan oleh BPS selama ini,  statistik milik kita semua, data adalah kebutuhan kita semua, dan hari statistik harus dirayakan oleh kita semua,” tutup Sadali.

Untuk diketahui pada Gebyar HSN 2024 ini, tersedia Stan/Booth untuk berbagai pelayanan yakni :

1. Pelayanan Pasar Murah dari Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara dengan Penjualan Beras Medium, Gula dan Minyak Kelapa.

2. Pelayanan Kas Keliling dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

3. Pelayanan Pembuatan Keanggotaan dari BPJS Kesehatan Cabang Ambon

4. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

5. Pelayanan Pembuatan/Perpanjangan SIM dari Satpas SIM Polresta P. Ambon dan P.P. Lease.

6. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Kota Ambon

7. Pelayanan dan produk-produk dari PT. Pegadaian Syariah Ambon

8. Pelayanan dan produk-produk dari Bank BSI

9. Pelayanan dan produk-produk dari PT. Pos Indonesia Cabang Ambon (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1446 H Di Masjid Agung Al Barkah; Pj. Wali Kota Bekasi,"Pilih Lah Pemimpin Sesuai Indikator Yang Disarankan Rasulullah,"

 KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menghadiri malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Al-Barkah pada Selasa (17/09) bersama unsur Forkopimda Kota Bekasi dan para Jajaran Pejabat Pemerintah Kota Bekasi beserta ASN/Non-ASN.

Peringatan tersebut diisi oleh Tausiyah oleh K.H Munawir Aseli yang menyampaikan pentingnya meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW di kehidupan sehari-hari agar menjadi Hamba Allah yang beriman.

Mengenai Suri Tauladan Rasulullah SAW, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad sekaligus berpesan kepada jamaah yang hadir pada malam ini bahwa, “meneladani sifat-sifat  Nabi Muhamad, mengingatkan saya akan 4 sifat yang dimiliki-Nya, yakni Sidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabliq. Keempat sifat tersebut bisa menjadi indikator untuk memilih pemimpin di Kota Bekasi 5 tahun ke depan. Dasarnya seorang pemimpin harus memiliki 4 sifat tersebut agar mampu menjadi pemimpin yang bijak dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Gani Muhamad dalam sambutannya.

Maka dari itu, Gani Muhamad juga mengajak para warga untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Serentak 2024 di November mendatang agar tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi meningkat.

“Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah diukur dari tingkat partisipasi yang tinggi, untuk itu, silahkan Bapak/Ibu gunakan hak pilihnya, ramaikan TPS saat Hari H -nya nanti, pilih Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah sesuai hati nurani masing-masing tanpa terintervensi paksaan atau dorongan dari orang lain, pastikan hak pilih Bapak/Ibu sekalian dipakai dengan cermat,” tegas Gani Muhamad.

Terakhir, Gani Muhamad pun berpesan kepada seluruh Aparatur yang hadir bahwa, “junjung tinggi netralitas, jangan berkampanye mengatasnamakan diri sebagai pendukung salah satu Paslon, terus tegakkan integritas dan professionalitas untuk terus melayani warga dengan optimal,” tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Rakornas Kesiapan Jaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024

 KABARMASA.COM, JAKARTA - Bertempat di Aula Ecovention Ancol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara  menggelar Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas pada Pemilihan Serentak 2024, Selasa (17/09).

Rakornas tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia atau yang mewakili beserta unsur Bawaslu di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota yang beragendakan pengarahan penting dan aksi nyata untuk Kepala Daerah dalam menjaga ASN di setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar bersikap Netral selama periode Pemilihan Serentak.

Sebagai penyelenggara, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH. LL.M menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah bahwa, “tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon Kepala Daerah, dan hal inilah yang kemudian membuat kami harus berpikir dan bekerja keras agar netralitas ASN dapat kita jaga secara bersama-sama, oleh sebab itu, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu tetap dibutuhkan, dan tentu kami Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Bawaslu RI menghadirkan Narasumber pengarahan, yakni Dr Puadi, S.Pd. M.M, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu RI, Dr. Suhajar Diantoro M. Si selaku Wakil Rektor IPDN, Drs. Haryomo Dwi Putranto M. Hum selalu Plt. Kepala BKN, Aba Subagja, S.Sos, M.Ap selaku Plt. Deputi Bidang SDM pada Kementerian PAN RB, dan Kombes Pol. Burkan Rudi Satria, S.IK selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Polri.

Adapun pesan-pesan penting dari para narasumber tersebut adalah: 

1. Kepala Daerah perlu menekankan kepada para ASN agar betul-betul menjaga netralitas, mana aturan yang harus dijalankan dan mana aturan yang tidak boleh dilanggar dalam halnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024;

2. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, Anggota TNI/POLRI, dilarang melakukan kampanye serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan Pasangan Calon Kepala Daerah;

3. Bawaslu di setiap daerah agar melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah terutama Kedinasan yang menaungi para ASN atau Bidang Kepegawaian dan menegaskan bahwa ASN harus paham dan menjalankan fungsi profesionalitasnya;

4. BKN memiliki aplikasi untuk menyampaikan dan menindaklanjuti laporan serta temuan terkait dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN;

5. Lakukan upaya proteksi terhadap ASN yang berani melapor agar tidak mendapatkan intimidasi sesuai dengan Undang-Undang ASN.

Sebagai Penjabat Kepala Daerah, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, tentu akan terus bekerja bersama seluruh unsur untuk mewujudkan Pemilihan Serentak yang Luber Jurdil serta menciptakan ASN yang professional yang menjunjung tinggi Netralitas.

“Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah Pesta Demokrasi yang harus terselenggara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah terjaganya kondusifitas di daerah masing-masing. Demokrasi juga mengandung makna kebebasan memilih tanpa tekanan, apalagi untuk ASN, tentu sebagai Pelayan Masyarakat harus tegak lurus, tidak boleh berkampanye dan memaksakan kehendak pemilih, maka dari itu terapkan selalu sikap netral, tetap lakukan dan laksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pelayanan prima yang harus terus berjalan, dan harus berperan dalam mewujudkan Demokrasi yang sukses untuk masa depan Kota Bekasi 5 tahun mendatang,” tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Merespon Pertemuan Ketum Cabang HMI dan BMW, PAO : Tidak Ada Pelanggaran Konstitusi

KABARMASA.COM, AMBON - Pertemuan Ketum HMI Ambon bersama BMW salah satu Bacawagub Maluku pasca diskusi publik HMI Cabang Ambon mendapatkan respon beragam dari sejumlah kader dan alumni

Merespon hal tersebut Kabid PAO Cabang Ambon Rama Keliangin mengungkapkan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa dan tidak ada proses dukung mendukung dalam Pilkada Maluku

“Itu pertemuan pasca diskusi publik, BMW saat itu di jadwalkan mengisi diskusi tersebut akan tetapi dalam perjalanan ada agenda mendadak sehingga tidak sempat hadir, yang jelas tidak ada pembahasan dukung mendukung, itu pertemuan biasa”

Selain itu Keliangin juga menanggapi tudingan soal pelanggaran konstitusi atas pertemuan tersebut, menurutnya tidak di temukan unsur pelanggaran dalam konstitusi HMI pada pertemuan tersebut

“Kader HMI harus holistik melihat semua momentum politik bahwa Pilgub, Pileg, Pilbup maupun pilpres semuanya adalah agenda politik rutin, bertemu calkada maupun caleg di tingkat kabupaten itu statusnya sama, tidak ada istilah ketemu caleg lebih Independen dari pada Calkada, Olehnya itu pertemuan silaturahmi bisa saja sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi, bedanya hanya pada pertemuan yang di dokumentasi dan pertemuan yang diam-diam, yang diam-diam di sebut Independen yang terdokumentasi disebut tidak Independen”

Ia juga menambahkan bahwa Konstitusi HMI yang di maksud adalah Pasal 5 AD HMI sebagai organisasi Independen, menurutnya tidak ada batasan yang jelas terkait independensi olehnya itu pasal ini dalam pelaksanaannya dibutuhkan tafsiran

“Yang di maksud teman-teman itu pasal 5 AD HMI Sebagai Organisasi Independen, tapi dalam ketentuan tersebut tidak di uraikan lebih rinci batasan kader itu apa saja sehingga pada pasal tersebut di butuhkan tafsiran, di basic HMI itu materinya Tafsir Independesi, mengapa demikian? karena kader HMI itu multidisipliner, setiap orang memiliki pengertian Independensi sesuai keilmuannya masing-masing sehingga kader HMI tidak boleh memaksakan tafsir individu untuk mejustifikasi orang lain”

“Selain itu di dalam konstitusi, lanjut keliangin, tidak ada perbedaan antara Ketum Cabang dan Anggota HMI lainnya, semua punya kewajiban yang sama menjaga konstitusi, apakah kader HMI bertemu senior yang Nyaleg itu melanggar Konstitusi? Tentu tidak, beberapa saat yang lalu Capres Anies dan Ganjar berkunjung ke Ambon, banyak kader HMI yang mengikuti acara tersebut apakah itu melanggar konstitusi? Kalau itu melanggar berarti semua kita adalah pelaku pelangaran konstitusi”

Menurutnya di dalam Konstitusi yang di temukan pasal yang spesifik pada pasal 3 Art tentang status keanggotaan, bawha kader HMI yang bergabung di Partai Politik maka Keanggotaanya berakhir

“Pada pasal 3 Art HMI mengatur batasan anggota HMI dengan apabila bergabung dengan Partai Politik maka Status Keanggotaannya berakhir, itu  pasal turunan dari Pasal 5 AD tentang Independensi, Olehnya itu menurut saya dalam pertemuan tersebut tidak ada pelanggaran atas pasal-pasal tersebut”

“Dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan diskusi dengan Bacalkada yang lain, Tugas HMI ya memang seperti itu memproduksi dan menguji gagasan Bacalkada olehnya itu HMI tidak boleh mengurung diri dari momentum politik”

Share:

Read More

Kanwil kemenkumham kalteng lapas kls IIB sampit Kecermatan Petugas Lapas Sampit Berhasil Gagalkan Penyeludupan HandPhone

KABARMASA.COM, SAMPIT - Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sampit berhasil menggagalkan penyeludupan Handphone oleh dua tahanan dari luar pada Kamis, (12/09/24).

Lapas Sampit selalu berusaha menerapkan Lapas yang bebas dari segala bentuk ancaman gangguan handphone, pungutan liar, maupun narkoba (Halinar), terbukti dari ketelitian petugas saat berhasil menggagalkan penyeludupan Handphone. Penggagalan penyeludupan tersebut bermula saat petugas P2U Lapas melakukan pemeriksaan badan terhadap dua tahanan dari luar, tak disangka petugas berhasil menemukan 2 buah Handphone.

Terbongkarnya penyelundupan ini merupakan bagian dari langkah tegas memberantas halinar serta wujud komitmen alat komunikasi dilarang keras masuk di Lapas Sampit. "Ini bentuk komitmen kami bahwa alat komunikasi tidak diperbolehkan ada di dalam Lapas," tegas Tamrin Simamora selaku Ka.KPLP Kelas IIB Sampit.

Tamrin menambahkan bahwa, “Aturan harus ditegakkan untuk menunjukkan keseriusan kita dalam memberantas halinar di Lapas Sampit,” .

Sementara itu Kalapas Sampit, Meldy Putera menyampaikan bahwa "Saya mengapresiasi petugas yang melaksanakan tugasnya dengan baik, tetap pertahankan, selalu waspada dalam segala hal saat bertugas, serta laksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku, ingat! Selalu waspada “Jangan-Jangan”. tutur Meldy.

Share:

Read More

Mahasiswa Demo di Mabes Polri Serukan Periksa Kapolda Sulawesi Selatan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Serdadu Muda Nusantara (SEDARA) melakukan aksi  demonstrasi di Mabes Polri menyikapi dugaan intimidasi terhadap jurnalistik oleh Kapolda Sulawesi Selatan.

Koordinator Lapangan SEDARA Muhammad Senanatha mengatakan, "Hari ini kami demonstrasi di Mabes Porli menyikapi tindakan intimidasi oleh Kapolda Sulawesi Selatan terhadap wartawan yang sedang melakukan investigasi masalah pungli", ujarnya.

Setelah itu, mereka menilai tindakan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi tidak mendukung upaya pemberentasan pungli di lingkungan Samsat Sulawesi Selatan.

"Dengan adanya kejadian ini, kami menilai Kapolda Sulawesi Selatan tidak mendukung upaya pemberantasan pungli dilingkungan samsat, karena respon yang ditunjukkan olehnya malah meng-intimidasi", tambahnya.

Kemudian, Mahasiswa dari Pascasarjana Jayabaya tersebut menegaskan Mabes Polri untuk memeriksa Irjen Pol Andi Rian R Djajadi Kapolda Sulawesi Selatan.

"Berdasarkan hasil kajian kami, tindakan tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi, oleh karena itu Mabes Polri wajib memeriksa Irjen Pol Andi Rian R Djajadi selaku Kapolda Sulawesi Selatan", tegasnya.

Senada dengan itu, Wahyudi selaku orator menyampaikan minggu depan mereka akan kembali ke Mabes Polri mendesak Irjen Pol Andi Rian R Djajadi untuk dicopot sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

"Minggu depan saya pastikan akan kembali melakukan demonstrasi di Mabes Polri dengan jumlah masa yang lebih banyak untuk mendesak Kapolri segera mencopot Irjen Pol Andi Rian R Djajadi sebagai Kapolda Sulawesi Selatan", tutupnya.

 

Share:

Read More

SADALI TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN DPRD PROVINSI MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024, pada Rabu (11/9/2024) malam, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta jajaran, Pimpinan Perguruan Tinggi, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, beserta Staf Ahli, Asisten Sekda, dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pada kesempatan itu Sadali mengucapkan terima kasih, apresiasi dan memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, atas kebersamaannya membahas rancangan KUA PPAS APBD Provinsi maluku Tahun Anggaran 2024, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta, pelayanan kepada masyarakat.

“KUA PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang telah disepakati akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam menyusun Rancangan peraturan Daerah, tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang direncanakan dalam waktu dekat ini, dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat, untuk dibahas dan disetujui bersama, dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Sadali. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

BUKA BIMTEK PENDATAAN 6 BIDANG SPM, SABIRIN : PERHATIKAN KETERSEDIAAN DATA PENYERAPAN SPM

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, membuka secara resmi, pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yakni Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Tual, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis (12/9/2024) berpusat di Hotel Santika Premier Ambon.

Sabirin menjelaskan SPM adalah bentuk komitmen pemerintah, untuk hadir dalam melayani warga negara Indonesia, dimana untuk saat ini komitmen tersebut baru dapat diakomodir pada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Plh. Sekda mengatakan, ekspektasinya setiap warga negara berhak menerima dan mendapat layanan dalam skala minimal, khususnya pada 6 urusan wajib yang terkait dalam pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang mana sampai saat ini implementasinya dirasakan belum maksimal.

Dirinya menyatakan, pemerintah daerah berkarakter kepulauan yang menghadapi kendala, terutama transportasi, dimana konektivitas, aksesibilitas, sehingga dipastikan memberikan beban bagi Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan SPM. 

“Oleh karena itu selaku pimpinan daerah saya yakin, daerah kepulauan akan tetap menjadi sulit, bila kita tidak berjuang mengatasinya, sebaliknya akan berubah menjadi anugerah bila kita bekerja keras sungguh-sungguh, berinovasi dan membuka wawasan berpikir,” ujarnya.

Ia juga menegaskan saudara-saudara di Kabupaten Kota sudah harus berpikiran terbuka atau open minded, karena Pemerintah Provinsi punya komitmen kuat untuk mendorong terus pelaksanaan SPM dan dirinya yakin 11 Kabupaten/Kota juga punya komitmen yang sama.

“Ketersediaan data adalah masalah berulang-ulang yang selalu ditemui dalam proses penyusunan laporan, karena itu saya ingin memberi atensi khusus kepada semua OPD pengampu SPM, agar benar-benar memperhatikan ketersediaan data penyerapan SPM,” ungkap Sabirin.

Dirinya juga menyampaikan, jika tidak memiliki data yang valid dan akurat maka pada setiap tahap penyusunan perencanaan sampai pelaksanaannya akan bermasalah.

“Karena itu bimtek hari ini adalah media pembelajaran yang tepat untuk terus memperbaiki kapasitas setiap petugas pada OPD pengampu SPM, agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas penerapan SPM pada masing-masing OPD di wilayah masing-masing, jangan jemu-jemu untuk belajar, dengan membekali diri dengan pengetahuan, sebab dinamika pengembangan aturan maupun informasi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan terus berubah dan berkembang dengan pesatnya,” tambah Sabirin.

Ia juga minta kepada seluruh narasumber dan peserta, agar lebih tekun dan serius dalam memanfaatkan kegiatan, agar dapat memperbaharui cara pengumpulan data sehingga laporan yang dibuat benar-bnar menggambarkan kerja maksimal masing-masing OPD.

Untuk diketahui kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 12-13 September 2024, dihadiri juga oleh Ahmad Washil dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan SKALA, para narasumber, dan peserta dari OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota.

 

Share:

Read More

PON XXI Aceh-Sumut: Pj. Gubernur Sumut Minta Maaf atas Kekurangan Fasilitas dan Layanan

KABARMASA.COM, BANDA ACEH – Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.11 September 2024

“Kami menyadari persiapan ini tidak bisa sepenuhnya sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Untuk itu kami memohon maaf serta berterima kasih atas saran dan kritik yang diterima,” ujarnya dalam jumpa pers di Media Center PON XXI Wilayah Sumut, Medan, Rabu (11/9/2024).

Diketahui masih ada keterlambatan penjemputan kontingen dan fasilitas penunjang venue yang kurang nyaman. Namun, panitia merespons cepat permasalahan dan memperbaiki pelayanan. 

Dikatakan Fatoni, pertandingan pada cabang olahraga bola voli misalnya, yang mulai digelar di Kawasan Sport Center Sumatra Utara (Sumut) pada Rabu (11/9/2024). Akses jalan utama dan fasilitas pendukung pun telah disiapkan dengan lebih baik.

“Akses jalan yang diberitakan itu sebenarnya adalah jalan belakang, dan memang belum selesai karena anggarannya baru turun pada Juli 2024. Namun, akses utama di depan venue voli sudah selesai dan bisa digunakan, hanya sempat ditutup sementara karena kunjungan Presiden Joko Widodo,” jelasnya. 

Fatoni menambahkan, meskipun kontrak penyelesaian venue voli berlaku hingga Desember 2024, pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Panitia Besar (PB) PON berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan infrastruktur venue sehingga pertandingan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan nyaman.

Sementara saat yang sama, Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumut Wiko Lovino Siregar menjelaskan terkait pertandingan di cabor voli yang sempat tertunda sehari adalah keputusan Technical Delegate (TD) Voli Indoor karena beberapa kendala persiapan teknis perangkat pertandingan.

“Akses jalan utama dari depan venue sudah selesai. Jalan belakang memang belum rampung, namun pengerjaannya akan lebih dipercepat,” kata Wiko.

Pada PON XXI 2024, cabor Voli Indoor mempersembahkan dua medali emas untuk kategori putra dan putri. Sebanyak 10 tim putra dan 9 tim putri berpartisipasi dalam ajang ini.

Pertandingan perdana digelar pada Rabu (11/9/2024), yang mempertemukan Tim Putri DKI Jakarta melawan Tim Putri Kalimantan Timur (Kaltim), di mana Tim DKI Jakarta keluar sebagai pemenang. Pertandingan kedua mempertemukan Tim Putri Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melawan Tim Putri Jawa Tengah (Jateng), dengan kemenangan diraih oleh Tim Jateng. 

Share:

Read More

Petenis Jatim PON Aceh-Sumut: Pakaian Pelapis tak Ganggu Pergerakan saat Tanding

KABARMASA.COM BANDA ACEH – Pemain tenis kontingen Jawa Timur, Aldila Sutjiadi, mengaku pergerakannya selama bertanding tidak terganggu pakaian pelapis yang wajib ia kenakan saat tampil dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.11 September 2024

"Pergerakan sih enggak terasa dibatasi karena kalau soal kostum tanding, saat musim dingin, kami juga pakai kostum lengan panjang dan legging," kata dia ketika ditemui usai bertanding dalam partai ganda babak penyisihan nomor beregu putri di lapangan tenis Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu (11/9/2024).

Diketahui, cabang olahraga tenis PON XXI memiliki aturan khusus terkait penyesuaian kostum tanding bagi atlet putri yang berpartisipasi.

Aturan itu menyebutkan bahwa khusus untuk atlet putri, apabila memakai atau menggunakan pakaian olahraga tanpa lengan, maka perlu disertai dengan pakaian pelapis berupa manset kaos. Lalu, apabila memakai rok mini atau celana pendek, maka harus disertai memakai pakaian pelapis berupa celana legging sebatas lutut.

Technical delegate cabang olahraga tenis PON XXI Akhyar Matra mengatakan aturan itu dilaksanakan untuk menghormati Aceh yang menerapkan syariat Islam dan bukan untuk membatasi pergerakan.

"Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai panitia cabang olahraga tenis menghormati hal tersebut dan mencoba mematuhinya dalam konteks pelaksanaan pertandingan," ucapnya.

Aldila, yang bertanding mewakili Jawa Timur dalam partai ganda berpasangan dengan Beatrice Gumulya, terpantau telah mengikuti aturan tersebut. Ia tampak mengenakan kostum tanding dengan baju berlengan pendek bernuansa warna merah muda dan memakai legging sebatas lutut.

Meski pergerakannya tidak dibatasi, di awal-awal, Aldila merasa pakaian pelapis yang dikenakan membuatnya merasa semakin kepanasan mengingat harus bertanding pada sekitar pukul 12.00 WIB ketika matahari di kawasan Lhong Raya, Banda Aceh, sedang terik.

Ia mengaku, apabila bertanding di cuaca panas, ia lebih memilih memakai kostum tanpa lengan dan bercelana pendek agar tidak merasa gerah. Meski demikian, ia mengatakan sudah mulai terbiasa dengan aturan ini dan mulai bisa beradaptasi.

"Namun, sudah terbiasa sedikit demi sedikit, jadi untuk hari berikutnya bisa lebih merasa nyaman lagi," ucapnya.

 

Share:

Read More

HADIRI PERAYAAN HUT KE-79 RRI, SABIRIN : RRI MAMPU MEMPERSATUKAN DAN MEMPERTAHANKAN TEGAKNYA NKRI

KABARAMASA.COM, AMBON – Memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-79, Radio Republik Indonesia Provinsi Maluku, menggelar acara penyulutan Obor Tri Prasetya RRI, berpusat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Ambon, pada Rabu (11/9/2024).

Hadir pada kesempatan itu Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan LPP RRI Kota Ambon beserta jajaran, dan Mitra Kerja RRI.

Dalam sambutan tertulis Penjabat Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sabirin, disampaikan bahwa, pada usia ke-79 LPP RRI, yang sama tuanya dengan usia NKRI dan Provinsi Maluku, sudah merupakan fakta sejarah bahwa RRI tumbuh bersama dengan bangsa yang kita cintai ini.

“RRI memahami secara utuh, jatuh bangunnya bangsa ini dan menjadi elemen bangsa yang hidup dan menghidupkan bangsa ini,” ujar Sabirin.

Karena itu, ujarnya sudah sepatutnya penghargaan dan apresiasi yang tinggi, disematkan kepada jajaran RRI sebab Lembaga Penyiaran Publik ini, telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kita memahami bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dewasa ini, semakin merambah dan mendominasi peradaban di dunia, namun demikian, sejak didirikan hingga saat ini RRI tetap eksis, membaktikan karyanya bagi nusa dan bangsa, serta mampu berperan sebagai pilar penyebarluasan informasi, yang tertua di negeri Indonesia ini,” tambahnya.

Sabirin mengatakan, semua pengalaman sejarah yang dilakoni RRI selama 79 tahun, membuktikan bahwa LPP RRI benar-benar ada di hati masyarakat sebagai pendengar setianya, RRI juga telah berada pada tingkat kematangan berpikir dan bertindak, untuk itu jajaran RRI harus menyadari sepenuhnya, bahwa sebagai media yang terdepan dan terdekat dengan rakyat kecil, RRI harus terus bekerja dan berkarya, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas, maju mandiri dan sejahtera.

“RRI juga tetap setia, mengemban motto, yang fenomenal dan terkenal di seluruh pelosok tanah air, yakni “Sekali di Udara, tetap di Udara”, disitulah terletak kelebihan RRI, mampu mempersatukan dan mempertahankan tegaknya NKRI,” ungkap Sabirin.

Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada jajaran LPP RRI ambon untuk terus melanjutkan perjuangan membesarkan lembaga ini.

“Kedepan jajaran LPP RRI harus meningkatkan etos kerja, berkreasi dan berinovasi melalui pola siaran yang lebih terpadu dan berkualitas, terutama dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik,” tegas Sabirin.

Momen perayaan HUT RRI yang ke-79, ungkap Sabirin, sesungguhnya melambangkan bahwa RRI akan terus mengobarkan semangat perjuangannya, RRI akan terus hidup, maju dan berbenah diri.

“Melalui konteks inilah saya mengharapkan dukungan RRI Ambon, untuk turut menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, kepada seluruh masyarakat Indonesia di manapun berada,” harapnya.

Share:

Read More

BMKG Modifikasi Cuaca Antisipasi Hujan saat Pembukaan PON XXI

KABARMASA.COM, BANDA ACEH  – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mencegah hujan turun saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara 2024.9 September 2024

“Operasi modifikasi cuaca ini sebagai antisipasi agar  pada saat pembukaan tidak turun hujan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan proses pembukaan PON," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Kelas I SIM Nasrol Aidil di Banda Aceh, Senin (9/9/2024).

Aidil mengatakan operasi modifikasi cuaca ini mulai dilakukan sejak 8--10 September 2024 menggunakan pesawat casa sortie 2 PK-SNN bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Aceh serta Smart Aviaton. "Kami sudah melakukan tiga kali penerbangan mengangkut penyemaian garam sejak kemarin sore sampai hari ini dan akan terus dilakukan sampai tanggal 10 nanti," ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, BMKG telah menghabiskan empat ton garam natrium klorida (NaCL) untuk melakukan penyemaian di atas perairan laut pesisir barat Aceh Besar. "Penyemaian garam ini menjangkau perairan Samudera Hindia serta beberapa titik lainnya," katanya.

Aidil menambahkan operasi TMC ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bencana hidrometeorologi mengingat September-Oktober itu telah memasuki musim transisi kedua menuju musim hujan. "Selain dari dukungan PON, ini juga untuk antisipasi bencana hidrometeorologi," demikian Nasrol Aidil.

Share:

Read More

Tiga Atlet Legendaris Bawa Obor PON Aceh-Sumut, Nurul Akmal Penyulut Kaldron

KABARMASA.COM, BANDA ACEH  – Tiga atlet  menjadi pembawa obor dan satu atlet menjadi penyulut api kaldron utama dalam pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara 2024 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh,  Senin (9/9/2024) malam.9 September 2024

Anggota tim pelaksana Pembukaan PON XXI Aceh Muhammad Riza mengungkapkan tiga atlet yang membawa obor adalah Tati Ratna Ningsih, Emma Susana Madjaji, dan Alkindi.

Tati Ratna Ningsih atlet lempar lembing yang pernah menjuarai perunggu SEA Games 1993 di Singapura.  Alkindi dan Ema Susana Madjaji  atlet anggar. Alkindi pernah tampil di Olimpiade Seoul 1988 sekaligus menjadi atlet asal Aceh pertama yang lolos ke olimpiade.

Yang menyulut api ke kaldron utama adalah atlet angkat besi asal Aceh Utara, Nurul Akmal. Amel, sapaan akrabnya, baru-baru ini mengikuti Olimpiade Paris 2024.

Obor api PON XXI siap dibawa ke Stadion Harapan Bangsa (SHB) setelah tiba di Pendopo Gubernur Aceh pada Sabtu, 7 September 2024. Obor api PON tersebut secara simbolis diserahkan dari Pj. Wali Kota Banda Aceh Ade Surya kepada Pj. Gubernur Aceh Safrizal ZA. Obor api PON telah bermalam di Pendopo Wali Kota Banda Aceh pada Jumat, 6 September 2024. Sumber api obor PON XXI Aceh-Sumut tersebut diambil dari Gunung Merapi Jaboi, Sabang.

Sebanyak 65 cabang olahraga, 87 disiplin, dan 1.042 nomor pertandingan digelar di 20 kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara dalam ajang kompetisi yang sekaligus menjadi panggung unjuk hasil pembinaan prestasi olahraga daerah.

Empat daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan melakoni debut mereka di PON, yang juga turut diikuti kontingen Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedikitnya 13.000 atlet bersaing menjadi yang terbaik hingga upacara penutupan dalam pesta olahraga nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2024.

 

Share:

Read More

Polri Jamin Kelancaran Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjamin kelancaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Polri menyiagakan  ribuan personel, ditambah dukungan personel TNI,  Satuan Polisi Papom Praja (Satpol PP) serta unsur lainnya.9 September 2024

"Operasi mengedepankan tindakan pencegahan didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum untuk menjamin terselenggaranya PON yang aman, tertib, dan lancar," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, (9/9/2024) di Jakarta.

Pengamanan PON XXI baik di Aceh dan Sumatra Utara, katanya, merupakan operasi kepolisian kewilayahan. Polda Aceh menggelar "Operasi Po Meurah Seulawah 2024" dan Polda Sumut menggelar "Operasi Hatra Toba 2024".

Sandi menjelaskan untuk mengamankan PON di Aceh, Polda Aceh mengerahkan 4.579 personel, didukung  4.190 personel TNI,  1.154 personel Satpol PP, dan 162 personel Basarnas. "Jadi, total sebanyak 10.085 personel gabungan mengamankan penyelenggaraan PON XXI di Aceh," kata Sandi.

Sandi menambahkan untuk nengamankan PON di Sumut, Polda Sumut mengerahkan 4.970 personel gabungan, terdiri atas 1.940 personel Satgas dari Polda Sumut, 1.819 personel Satgas Polres, 182 personel BKO Mabes Polri, ditambah 428 personel TNI dan  601 personel Pemda serta instansi terkait.

Untuk pengamanan VVIP, Sandi menambahkan, dikerahkan  5.093 personel gabungan,  terdiri atas 3.702 personel TNI, 1.071 personel Polri, dan 320 personel pemda serta instansi terkait.

Sandi juga menjelaskan pengamanan dilakukan di beberapa titik, mulai dari kedatangan kontingen, akomodasi, lokasi pertandingan, rute, hingga peralatan. Juga dilakuka  pengamanan saat kegiatan pembukaan dan penutupan PON XXI 2024 serta pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP.

Sandi  selanjutnya mengajak partisipasi masyarakat, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, untuk menyukseskan PON XXI-2024 yang diharapkan mencetak atlet-atlet berbakat guna menuju Indonesia Emas 2045. "Penyelenggaraan PON XXI-2024 menjadi ajang mencetak atlet-atlet berprestasi yang diharapkan bisa berkancah di dunia internasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," katanya. 

PON XXI yang digelar secara resmi pada 9--20 September 2024, melibatkan hampir 13.000 atlet dari seluruh Indonesia. Upacara pembukaan berlangsung pada Senin (9/9/2024) malam yang dihadiri sekaligus dibuka  Presiden Joko Widodo. Dengan seluruh persiapan yang matang, PON XXI Aceh-Sumut diprediksi akan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar dan tersukses dalam sejarah Indonesia.

Share:

Read More

PON XXI Aceh-Sumut 2024 Siap Dibuka Presiden Jokowi

KABARMASA.COM, BANDA ACEH – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memastikan seluruh persiapan upacara pembukaan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 berjalan sesuai dengan rencana.9 September 2024

 

Hal tersebut diungkapkan Menpora Dito usai melakukan gladi bersih akhir sebelum pembukaan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (8/9/2024) malam.

“Kami melakukan gladi bersih final untuk memastikan kesiapan acara opening ceremony yang akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Persiapan berjalan lancar, semua sesuai target,” ungkap Menpora Dito di Media Center PON XXI Aceh.

Stadion Harapan Bangsa, yang akan menjadi saksi dari perhelatan akbar ini, dipastikan telah siap menyambut ribuan atlet dan tamu undangan dari berbagai provinsi. 

Menpora menegaskan bahwa hingga kini tidak ada kendala berarti dalam persiapan, baik dari segi teknis maupun logistik. “Semua persiapan telah mencapai tahap final, bahkan beberapa pertandingan cabang olahraga sudah mulai dilaksanakan,” tambahnya.

Menpora pun menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara dua provinsi penyelenggara, Aceh dan Sumatra Utara. PON XXI 2024 akan menjadi yang pertama kali diadakan di dua provinsi, menjadikannya sebuah tantangan unik namun berhasil diatasi dengan baik dan sukses. 

"Kolaborasi dan komunikasi yang baik telah membuat semua tantangan teratasi. Persiapan berjalan mulus. Sesuai target,” ujar Menpora Dito.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, bahkan menegaskan jika tak ada lagi kendala dan hambatan untuk menggelar acara pembukaan dan pertandingan. “Kesiapan venue sudah 100 persen. Panitia pelaksana siap, dan semua peralatan pertandingan sudah lengkap. Baik di Aceh maupun Sumatra Utara, kami optimis pelaksanaan PON XXI akan berjalan sukses,” kata Marciano.

PON XXI, yang digelar secara resmi pada 9-20 September 2024, akan melibatkan hampir 13.000 atlet dari seluruh Indonesia. Upacara pembukaan akan berlangsung pada Senin (9/9/2024) malam. Dengan seluruh persiapan yang matang, PON XXI Aceh-Sumut diprediksi akan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar dan tersukses dalam sejarah Indonesia. 

Share:

Read More